MUSYAWARAH PROVINSI APSI NTB TAHUN 2021

Posted by suaidinmath ⋅ 29 Oktober 2022 ⋅ Tinggalkan komentar

KEGIATAN PERSIDANGAN MUSPROV

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2021

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu bersama kita yang tak pernah hemti-hentinya memberikan rahmat dan kasih saying Nya sehingga kita masih tetap dapat melakukan berbagai aktifitas selayaknya sebagai mahluk termasuk yang hari ini kita lakukan yaitu mengikuti kegiatan musywarah provinsi APSI di Kota Mataram ini.

Semoga atas ridho Nya, kegiatan Musprov ini dapat menghasilkan sukses kepemimpinan dan keputusan yang baik untuk kepentingan profesi pengawas yang sedang menghadapi tantangan sehingga dapat meraih sukses dimasa-masa mendatang.

Kami selaku pengurus APSI Provinsi NTB yang juga bertindak sebagai panitia penyelenggara Musyawarah Provinsi menyampaikan selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam agenda lima tahunan. Dalam forum inilah kiprah APSI dipertaruhkan.

Maka dalam kesempatan yang baik ini, Kami menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kami kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, dan terutama sekali kami sampaikan kepada:

Pejabat Pembina Profesi Pengawas Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pengurus APSI NTB periode 2014 – 2019
Ketua dan Pengurus APSI Kabupaten/Kota sebagai utusan Musprov.
Para Peninjau dari berbagai komponen
Panitia Penyelenggara Musprov 2021, dan
Para Undangan.

Dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan pelayanan pada kegiatan Musprov ini masih banyak kekurangan.

Akhirnya Kami menyampaikan mari kita curahkan semua pemikiran dan kemampuan demi membangun organisasi yang kita cintai ini sehingga menjadi besar dan Berjaya serta dapat mengayomi seluruh anggotanya.

Selamat ber Musyawarah dan Semoga Sukses.

Mataram, 16 Januari 2021

Hormat Kami

KEPUTUSAN MUSYAWARAH PROVINSI

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA

NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 03/KEP–MUSPROV/2021

tentang

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PROVINSI

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA NTB

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia NTB;

Menimbang	:	Bahwa penyelenggaraan Musyawarah Provinsi APSI Jawa Barat agar dapat berjalan sesuai ketentuan maka perlu dipilih pimpinan musyawarah sebagai unsur yang mengatur dan mengendalikan jalanya musyawarah.Bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu memilih dan menetapkan Pimpinan Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia NTB.
Mengingat	:	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.Hasil Rapat pengurus APSI Provinsi NTB tanggal 23 Desember 2020 di Dinas Pendidikan Kota Mataram.Hasil Rapat panitia penyelengggara Musyawarah Provinsi APSI NTB tanggal 3 Januari 2021 Melalui Video Conference.Hasil Rapat finalisasi kegiatan Musprov APSI NTB Pada tanggal 15 Januari 2021 melalui Video Conference
Memperhatikan	:	Saran dan usul para peserta MUSPROV APSI NTB pada sidang Pleno yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2021
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PROVINSI ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA NTB.
Pertama	:	Susunan Pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi APSI NTB terdiri dari : Ketua : Drs. Edy Susilo, MPd. Wakil Ketua : Drs. Suaidin
Kedua	:	Pimpinan Sidang Musyawarah provinsi APSI NTB bersifat kolektif kolegial.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di :	Mataram
	Pada tanggal :	16 Januari 2021

KEPUTUSAN MUSYAWARAH PROVINSI

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA

NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 01/KEP–MUSPROV/2021

tentang

AGENDA ACARA

MUSYAWARAH PROVINSI

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA NTB

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Jawa Barat ;

Menimbang	:	Bahwa penyelenggaraan Musyawarah Provinsi APSI NTB perlu diatur dengan menyusun agenda acara kegiatanBahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang agenda acara Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia NTB.
Mengingat	:	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.Hasil Rapat pengurus APSI Provinsi NTB tanggal 23 Desember 2020 di Dinas Pendidikan Kota Mataram.Hasil Rapat panitia penyelengggara Musyawarah Provinsi APSI NTB tanggal 3 Januari 2021 Melalui Video Conference.Hasil Rapat finalisasi kegiatan Musprov APSI NTB Pada tanggal 15 Januari 2021 melalui Video Conference
Memperhatikan	:	Saran dan usul para peserta MUSPROV APSI NTB pada sidang Pleno yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2021
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	AGENDA ACARA MUSYAWARAH PROVINSI ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA NTB
Pertama	:	Agenda Acara Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia NTB sebagai pedoman yang mengikat dan wajib dipatuhi dan ditaati oleh seluruh peserta dan peninjau Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
Kedua	:	Agenda Acara sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di :	Mataram
	Pada tanggal :	16 Januari 2021

PIMPINAN MUSYAWARAH PROVINSI

Ketua,

Drs. Edy Susilo, M.Pd.

Wakil Ketua,

Drs. Suadin

Lampiran : KEPUTUSAN MUSYAWARAH PROVINSI APSI NTB

Nomor : 01 / Kep./Musprov /2021

Tentang : AGENDA ACARA MUSPROV APSI NTB

Agenda Acara Musyawarah Provinsi
Hari: Sabtu, 16 Januari, 2021
No	Waktu	Agenda Kegiatan	Nama Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	08.00 – 09.00	Registrasi Peserta Musprov	Pendaftaran Peserta Utusan Kab/Kota	Seksi Acara
2	09.00 – 10.00	Pembukaan Musprov	Upacara Pembukaan Doa Menyanyikan Lagu Indonesia RayaMenyanyikan Mars APSILaporan Ketua Musprov (Drs. Edy Susilo, M.Pd.)Pengarahan oleh Kadis Disdik Kota MataramPengarahan dan Pembukaan oleh Kadis Disdik Prov. NTB	Seksi Acara
3	10.00 – 10.30	*Coffee Break*		Panitia
4	10.30 – 12.00	Sidang Pleno 1	Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib Musprov	Ketua/Pimpinan dan Wakil Musprov
5	12.00 – 13.30	*Istirahat Dan Persiapan Sidang Pleno*		Panitia
6	13.30 – 14.00	Sidang Pleno 2	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus APSI NTB Periode 2014-2019 Tanggapan LPJ Oleh PesertaPengesahan LPJ Ketua (Demisioner Pengurus Lama)	Sekretaris Apsi (Drs; Lalu Ismail, M.Pd.) Pimpinan Musprov
7	14.00 – 15.30	Sidang Pleno 3	Pendaftaran Bakal calon Ketua Pengesahan Bakal calon Ketua Pemilihan Ketua (Penyampaian Visi Misi Balon 2 0rang)Pengumuman Hasil Pemilihan
8	15.30 – 16.30	*Istirahat Dan Persiapan Sidang Pleno*		Panitia
9	15.30 – 17.30	Sidang/Rapat Formatur	Pengisian Susunan Pe Ngurus Apsi NTB Pe riode 2021-2026Upacara Pelantikan Apsi Terpilih Menyanyikan Lagu Padamu NegeriMenyanyikan Mars APSIPengukuhan dan Pelantikan Susunan Pengurus oleh Ketua APSI Pusat melalui *Virtual*	Ketua Terpilih
10	17.30 – 18.00	Sidang Pleno 4	Pidato Ketua APSI NTB Terpilih.Penutupan Musprov oleh ….	Ketua APSI terpilih Panitia

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua,		Wakil Ketua,
Drs. Edy Susilo, M.Pd.		Drs. Suadin

KEPUTUSAN MUSYAWARAH PROVINSI

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA NTB

Nomor : 02/KEP–MUSPROV/2021

tentang

TATA TERTIB MUSYAWARAH PROVINSI NTB

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia;

Menimbang	:	Bahwa Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi NTB sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang mengatur dan mengendalikan jalannya musyawarah dengan menyusun tata tertib Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia NTB.Bahwa berhubung dengan itu, demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, NTB dipandang perlu menetapkan keputusan tentang peraturan tata tertib Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia NTB.
Mengingat	:	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.Hasil Rapat pengurus APSI Provinsi NTB tanggal 23 Desember 2020 di Dinas Pendidikan Kota Mataram.Hasil Rapat panitia penyelengggara Musyawarah Provinsi APSI NTB tanggal 3 Januari 2021 Melalui Video Conference.Hasil Rapat finalisasi kegiatan Musprov APSI NTB Pada tanggal 15 Januari 2021 melalui Video Conference
Memperhatikan	:	Saran dan usul para peserta MUSPROV APSI NTB pada sidang Pleno yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2021
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MUSYAWARAH PROVINSI ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH PROVINSI ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA NTB
Pertama	:	Tata tertib Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia NTB sebagai pedoman yang mengikat dan wajib dipatuhi dan ditaati oleh seluruh peserta dan peninjau Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
Kedua	:	Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di :	Mataram
	Pada tanggal :	16 Januari 2021
PIMPINAN MUSYAWARAH PROVINSI

Ketua,		Sekretaris,
Drs.Edy Susilo, M.Pd.		Drs. Suaidin, M.Pd.

Lampiran : KEPUTUSAN MUSYAWARAH PROVINSI ASOSIASI PENGAWAS

SEKOLAH INDONESIA NTB

Nomor : 02 /Kep./Musprov III/2021

Tentang : PERATURAN TATA TERTIB MUSPROV APSI

TATA TERTIB

MUSYAWARAH PROVINSI

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Kedaulatan Organisasi ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia

Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.

Peserta Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia terdiri atas pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Bab X Pasal 27 ayat (5) Anggaran Dasar APSI, yang selanjutnya disebut Peserta.

Peninjau Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia terdiri dari Utusan Pengawas Sekolah, Utusan Instansi yang ada kaitannya dengan pembinaan dan pelayanan pendidikan serta tokoh-tokoh masyarakat yang atas inisiatif dan kehendaknya sendiri turut hadir dalam musyawarah, yang selanjutnya disebut Peninjau.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Musyawarah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia masa bakti tahun 2014 – 2019
Memilih dan menetapkan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia untuk masa bakti tahun2021 – 2026
Menetapkan keputusan hasil Musyawarah Provinsi.

BAB III

PESERTA dan PENINJAU

Pasal 3

Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dihadiri oleh peserta dan peninjau.

Peserta;

Peserta Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia terdiri atas:

Seluruh Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
Utusan pengurus kabupaten/kota Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia yang masing-masing berjumlah 5 ( lima ) orang
Apabila poin (1)b tidak terpenuhi, maka dapat diwakili oleh pengawas Kab/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
Peninjau;

Peninjau Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia terdiri dari:

Utusan Instansi yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan pendidikan
Tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
Setiap Peserta utusan kabupaten/kota wajib membawa surat mandat dari pengurus daerah.
Setiap Peninjau yang diundang oleh Panitia Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia harus membawa surat undangan sebagai peninjau
Tanda pengenal Peserta dan Peninjau dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

Peserta memiliki hak berbicara, hak suara, hak memilih dan atau dipilih.
Peserta dapat mengajukan pertanyaan, pendapat dan atau usul baik secara lisan maupun tertulis.
Peserta wajib ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan tata tertib demi kelancaran Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
Peserta wajib menghadiri seluruh persidangan pada Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
Peserta berpakaian seragam APSI (bagi yang memiliki) dan mengenakan kartu tanda pengenal selama mengikuti persidangan.

BAB V

HAK dan KEWAJIBAN PENINJAU

Pasal 5

Peninjau mempunyai hak berbicara, mengajukan pertanyaan, usul maupun saran.
Peninjau tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan atau dipilih dalam Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
Peninjau wajib menjaga ketertiban, keamanan dan tata tertib demi kelancaran Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
Peninjau wajib mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh panitia.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 6

Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia mempunyai alat-alat kelengkapan

Pimpinan Sidang/Rapat Pleno Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia

BAB VII

PIMPINAN SIDANG

Pasal 7

Pimpinan Sidang/Rapat Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dipilih langsung pada saat rapat pembentukan panitia tanggal 23 Desember 2020 di Dinas Pendidikan Kota Mataram.
Komposisi Pimpinan Sidang/Rapat Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia terdiri atas seorang Ketua dan wakil Ketua, dan bersifat kolektif kolegial.
Pembagian tugas diantara unsur Pimpinan Sidang/Rapat Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia diatur oleh Ketua Sidang/rapat.
Pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia bertanggung jawab terhadap :
Kelancaran dan ketertiban Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, dan senantiasa menjaga agar Musyawarah Provinsi berlangsung dalam suasana kebersamaan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia berhasil mengambil keputusan dan ketetapan yang membawa manfaat bagi kemajuan organisasi.
Pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia mempunyai wewenang sebagai berikut:
Memimpin sidang/rapat selama berlangsungnya Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
Mengatur waktu dan lalu lintas pembicaraan dalam persidangan.
Menjaga kelancaran dan ketertiban selama berlangsungnya persidangan
Mengatur dan menghentikan pembicaraan yang dianggap melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan dianggap menyimpang dari pokok pembicaraan
Mempertemukan pendapat antar pembicara.
Apabila dipandang perlu dapat memperjelas maksud dari pembicaraan atau pertanyaan/usul/saran/pendapat dari pembicara.
Dapat menghentikan sementara jalannya persidangan untuk menyamakan persepsi terhadap pandangan yang berbeda
Mengambil kesimpulan atas pertanyaan/pendapat/usul/saran yang diajukan oleh pembicara.

Pimpinan Sidang mengijinkan interupsi dari pembicara dalam hal:
Meminta penjelasan tentang permasalahan yang sedang dibicarakan.
Mengajukan usul tentang prosedur penyelesaian masalah yang sedang dibicarakan.
Mengajukan keberatan terhadap materi pembicaraan yang keluar dari konteks.

BAB VIII

PERSIDANGAN dan RAPAT-RAPAT

Pasal 8

Sidang-sidang dan Rapat-rapat dalam Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia terdiri atas:

Sidang Pleno
Rapat Pimpinan
Rapat Formatur

Pasal 9

Peserta dan pimpinan Sidang-sidang dan Rapat-rapat dalam Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia adalah :

Sidang Pleno dihadiri oleh peserta Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dan dipimpin oleh pimpinan sidang pleno
Rapat Pimpinan dihadiri oleh anggota pimpinan sidang pleno dan dipimpin oleh ketua pimpinan.
Rapat Formatur dihadiri oleh anggota formatur yang terpilih dan dipimpin oleh ketua terpilih.

Pasal 10

Sidang atau rapat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah jumlah peserta plus satu orang dan dibuktikan dengan daftar hadir dibacakan terlebih dahulu oleh Pimpinan Sidang atau Rapat.
Apabila ketentuan ayat (1) di atas belum dipenuhi Pimpinan Sidang atau Rapat menunda sidang atau rapat paling lama 15 menit.
Apabila setelah ditunda selama 15 menit jumlah peserta yang hadir dalam sidang atau rapat tersebut belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sidang atau rapat dapat dilakukan tanpa menghitung jumlah peserta yang hadir dan keputusan yang diambil dianggap sah.
Pengambilan keputusan didasarkan kepada quorum

Pasal 11

Apabila salah satu atau lebih anggota Pimpinan Sidang atau Rapat hendak berbicara selaku peserta sidang atau rapat, maka untuk sementara pimpinan sidang atau rapat diserahkan kepada anggota pimpinan sidang yang lain.

Pasal 12

Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Pimpinan Sidang / Rapat dapat meminta pembicara agar kembali kepada pokok permasalahan dan atau pimpinan sidang dapat menghentikan pembicaraan.

Pasal 13

Sidang-sidang / Rapat-rapat Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat Pimpinan Sidang / Rapat Formatur.
Apabila Sidang / Rapat dinyatakan tertutup, maka pembicaraan dalam sidang/rapat tersebut hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Sidang Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.

Pasal 14

Setiap hasil sidang/rapat dibuat resume yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Sidang/Rapat.

BAB IX

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Sidang–sidang / Rapat-rapat Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dinyatakan sah apabila peserta memenuhi qourum.
Quorum yang dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah peserta yang banyaknya lebih dari setengah plus satu orang dari jumlah peserta yang terdaftar yang dinyatakan dengan daftar hadir riil.
Apabila hal termaktub dalam ayat (2) pasal 15 ini tidak tercapai maka sidang / rapat ditunda sampai paling lama 15 menit untuk memenuhi quorum.
Apabila setelah mengalami penundaan selama 15 menit ternyata peserta sidang/rapat belum juga mencapai quorum sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini maka sidang/rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang ditetapkan diaggap sah.

Pasal 16

Pengambilan keputusan pada setiap sidang dan rapat dengan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat.
Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara ( vooting )
Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) dapat dianggap sah jika mendapat suara setengah plus satu orang dari jumlah peserta yang memberikan suara.
Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (vooting) diperoleh hasil yang sama banyak maka pemungutan suara dapat diulang paling banyak dua kali.
Apabila dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini masih menghasilkan suara yang sama banyak maka usul atau hal yang akan diputuskan ditolak atau dibatalkan.

Pasal 17

Yang berhak ikut dalam pengambilan keputusan dalam sidang Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia adalah peserta Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia dengan ketentuan berdasarkan kuota suara yang telah disepakati.
Dalam sidang/rapat, Peninjau tidak berhak ikut dalam pengambilan keputusan.
Dalam hal sidang/rapat akan mengambil keputusan, maka para Peninjau diminta untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia masa bakti tahun 2014 – 2019 disampaikan oleh Ketua Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia pada Sidang Pleno Musyawarah Provinsi
Tanggapan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan oleh perwakilan gabungan pengurus Kabupaten/Kota dalam satu kelompok kerja dapat secara tertulis ataupun secara lisan dengan ketentuan-ketentuanya diatur oleh pimpinan sidang.
Laporan pertanggungjawaban pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia masa bakti tahun 2014 – 2019 dinyatakan diterima apabila telah mendapat pengesahan melalui sidang Pleno, dan selanjutnya pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia masa bakti tahun 2014 – 2019 dinyatakan dimisioner.
Apabila ayat (3) pasal ini tidak dapat dipenuhi maka Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia masa bakti tahun 2014 – 2019 wajib menyelesaikan laporanya dan tetap dinyatakan dimisioner, sehingga pemilihan pengurus baru tetap dapat dilakukan sesuai dengan tata tertib.

BAB XI

TATA CARA PENCALONAN BAKAL CALON

KETUA

PENGURUS APSI PROVINSI

Pasal 18

Pencalonan Bakal Calon Ketua diusulkan oleh Kabupaten /Kota khususnya yang berkedudukan di Lombok dan dipilih 2 (dua) Bakal Calon
Penyampaian aspirasi dilakukan oleh perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota dengan mencantumkan nama calon Ketua Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia sebagai sarana untuk menominasikan calon Ketua.
Bakal Calon Ketua dinyatakan sah menjadi Calon Ketua apabila telah menyatakan kesediaannya dihadapan sidang pleno dan disahkan oleh pimpinan sidang.
Bakal Calon Ketua harus memiliki visi dan misi serta menyampaikan dihadapan sidang pleno Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
Calon yang diusulkan Merupakan pengurus aktif APSI Provinsi / Kabupaten/Kota

BAB XII

SYARAT-SYARAT CALON

KETUA

PENGURUS PROVINSI

Pasal 19

PERSYARATAN UMUM

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Sehat Jasmani dan rohani
Anggota Aktif APSI
Memahami dan mengerti Organisasi APSI
Memahami dan menguasai AD/ART APSI
Dapat diterima oleh anggota APSI
Merupakan pengurus aktif APSI Provinsi/Kabupaten /Kota

Pasal 20

PERSYARATAN KHUSUS

Memiliki visi dan misi
Berpendidikan minimal S1.
Berusia maksimal 55 tahun/pengawas yang masih aktif

Pasal 21

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Sebagai Anggota Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengurus provinsi.
Membuat pernyataan tentang kesediaan dicalonkan menjadi bakal calon Ketua.
Membuat pernyataan bersedia dan sanggup menjalankan tugas di Ibukota Provinsi dengan biaya sendiri.

BAB XIII

TATA CARA PEMILIHAN

KETUA APSI PROVINSI

Pasal 22

Pemilihan Ketua APSI Provinsi dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh para peserta dalam sidang Pleno .
Pemilihan Ketua APSI Provinsi diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
Panitia Pemilihan bertugas mempersiapkan sarana prasarana yang bersifat administratif dan teknis dan melaksanakan pemilihan.
Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan pada sidang pleno.
Pemilihan Ketua APSI Provinsi dilakukan dengan lebih dahulu mengedepankan azas musyawarah dan mufakat.
Apabila ayat (5) tidak dapat terpenuhi maka pemilihan Ketua APSI Provinsi dengan pemungutan suara (vooting) oleh peserta Musyawarah Provinsi dengan mekanisme one man one voot.
Calon Ketua APSI Provinsi dinyatakan sah menjadi Ketua APSI Provinsi apabila mendapat suara terbanyak dari jumlah suara yang masuk dalam pemilihan.
Jika terjadi kesamaan jumlah suara pada bakal calon, maka akan dilakukan pemilihan ulang oleh masing-masing kota
Ketua APSI Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selanjutnya menjadi Ketua merangkap anggota formatur untuk menyusun dan melengkapi pengurus provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia masa bhakti 2021 – 2026 bersama anggota lain.
Formatur terdiri dari 11 orang sebagai berikut ; (1) Ketua terpilih merangkap ketua formatur, (2) Anggota formatur yang 10 orang dipilih dari perwakilan Kabupaten/Kota