LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK

 uy

a. Invitasi/apersepsi Pada tahap ini guru melakukan brainstrorming dan menghasilkan kemungkinan topik untuk penyelidikan. Topik dapat bersifat umum atau khusus, tetapi harus mampu menimbulkan minat siswa dan memberikan wilayah yang cukup untuk penyelidikan. Menurut Aisyah (2007), apersepsi dalam kehidupan dapat dilakukan, yaitu dengan mengaitkan peristiwa yang telah diketahui siswa dengan materi yang akan dibahas. Dengan demikian, tampak adanya kesinambungan pengetahuan karena diawali dari hal-hal yang telah diketahui siswa sebelumnya dan ditekankan pada keadaan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual)
b. Eksplorasi Pada tahap ini siswa dibawah bimbingan guru mengidentifikasi topik penyelidikan. Pengumpulan data dan informasi selengkap-lengkapnya tentang materi dapat dilakukan dengan bertanya (wawancara), mengamati, membaca, mengidentifikasi, serta menganalisis (menalar) dari sumber-sumber langsung (tokoh, obyek yang diamati) atau sumber tidak langsung misalnya buku, Koran, atau sumber-sumber informasi publik yang lain. image_thumb
c. Mengusulkan penjelasan/solusi Pada tahap ini seluruh informasi, temuan, sintesa yang telah dikembangkan dalam proses penyelidikan dibahas dengan teman secara berpasangan ataupun dalam kelompok kecil. Saling mengkomunikasikan hasil temuan, menguji hipotesis kemudian melaporkan atau menyajikannya di depan kelas untuk menggambarkan temuan setelah pembahasan. Menurut Aisyah (2007) tahap ini adalah tahap proses pembentukan konsep yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode. Misalnya pendekatan ketrampilan proses, life skill, demonstrasi, eksperimen, diskusi kelompok, bermain peran dan lain-lain.
d. Mengambil tindakan Berdasarkan temuan yang dilaporkan siswa menindaklanjuti dengan menyusun simpulan serta penerapan dari emuan-temuannya. Untuk mengungkap pengetahuan dan penguasaan siswa terhadap materi dapat dilakukan melalui evaluasi. Evaluasi merupakan suatu bentuk pengukuran atau penilaian terhadap suatu hasil yang telah dicapai. Evaluasi meliputi: 1) Pemahaman konsep dan prinsip sains dalam kehidupan sehari-hari. 2) Penerapan konsep dan ketrampilan sains dalam kehidupan sehari-hari. 3) Penggunaan proses ilmiah dalam pemecahan masalah. 4) Pembuatan keputusan yang didasarkan pada konsep-konsep ilmiah.

e. Penilaian pembelajaran tematik menggunakan 5 (lima) domain, yaitu: 1) Konsep, meliputi penguasaan konsep dasar, fakta dan generalisasi. 2) Proses, penggunaan proses ilmiah dalam menemukan konsep pada saat penyelidikan (eksplorasi) 3) Aplikasi, penggunaan konsep dan proses dalam situasi yang baru atau dalam kehidupan. 4) Kreativitas, pengembangan kuantitas dan kualitas pertanyaan, penjelasan, dan tes untuk memvalidasi penjelasan secara personal. 5) Sikap, mengembangkan sikap positif. Penilaian otentik sesuai diterapkan dalam penilaian pembelajaran tematik integrative.

<

p style=”text-align:center;”>20140605_081318

PEDOMAN LOMBA PENULISAN BEST PRACTICE PENGAWAS SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN

 

I PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme pengawas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tertanggal 30 Desember 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan Angka Kreditnya.

Peraturan tersebut  menjelaskan  beberapa unsur kegiatan pengawas sekolah yang dihargai angka kreditnya antara lain (1) unsur pengawasan agademik dan manajerial (2) unsur pengembangan profesi. Dalam unsur pengawasan akademik dan manajerial sub unsur kegiatannya antara lain (a) menyusun program pengawasan (b) melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial (c) mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan akademik dan manajerial (d) membimbing dan melatih profesionalisasi guru dan (e) melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus. Sedangkan unsur pengembangan profesi sub unsur kegiatannya antara lain (a) membuat karya tulis ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan (b) membuat karya inovatif dan (c) penerjemahan/penyaduran buku. Sub-sub unsur kegiatan pengawas sekolah sebagaimana dikemukakan di atas disebut kegiatan kepengawasan.

Di antara pengalaman-pengalaman melaksanakan unsur dan sub unsur kegiatan kepengawasan di atas tentu saja ada yang diyakininya sebagai pengalaman terbaik (best practice). Bila pengalaman terbaik tersebut ditulis dan dipublikasikan, maka akan menjadi pembelajaran yang sangat berhargabagi pengawas lain, dan sekaligus juga merupakan kegiatan pengembangan profesi bagi pengawas yang menulis. Untuk mendorong dan memfasilitasi pengawas sekolah pendidikan menengah menuliskan dan mempublikasikan pengalaman terbaiknya dalam melaksanakan sub-sub unsur kegiatan di atas, maka diadakanlah kegiatan penulisan pengalaman terbaik (best practice)  pengawas sekolah dikmen. Oleh karena itu diperlukan adanya Pedoman LombaPenulisan Best Practice yang berisi informasi tentang latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, prosedur dan persyaratan dalam penulisan pengalaman terbaik pengawas sekolah dikmen dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan.

 

B.  Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman lomba penulisan pengalaman terbaik(best practice)  pengawas sekolah dikmen dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan (sub-sub unsur kegiatan pengawas sekolah)  adalah untuk:

1.    Menyediakan rambu-rambu bagi pengawas sekolah dikmen yang berkeinginan menuliskan pengalaman terbaiknya dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan (sub-sub unsur kegiatan pengawas sekolah).

2.    Mengarahkan pengawas sekolah dalam  menulis pengalaman terbaiknya  melaksanakan kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan

3.    Membantu pengawas sekolah dalam mengidentifikasi kegiatan pengawasan sebagai bahan penulisan pengalaman terbaiknya melaksanakan tugas pengawasan.

 

C.   Manfaat

Manfaatyang bisa diperoleh dari pedoman lomba penulisan pengalaman terbaiknya dalam  melaksnakan kegiatan kepengawasan antara lain:

1.    Memberikan informasi kepadapengawas, tentang latar belakang dan tujuan diadakannya kegiatan penulisan pengalaman terbaik best practice pengawas sekolah dalam melaksnakan kegiatan kepengawasan

2.    Memberikan informasi secara rinci tentang definisi, kerangka isi, bukti fisik tentang tulisan pengalaman terbaik pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan, serta prosedur pengiriman tulisan.

 

D.   Sasaran

Sasaran dari program penulisan pengalaman terbaik (best practice) pengawas sekolah dalam melaksnakan kegiatan kepengawasan adalahpengawas sekolah pendidikan menengah dari seluruh Indonesia.

 

 

II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP  

A.   Pengertian Best Practice

Best practice pengawas sekolah adalah praktik terbaik yang pernah dialami pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan. Penulisan best practice pengawas sekolah artinya tulisan pengawas sekolah yang mengungkapkan pengalaman terbaiknya atau yang paling baik dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan. Ini berarti  pengawas sekolah diminta membuat tulisan yang berisi salah satu kegiatan kepengawasan yang telah dilaksanakannya yang menurut penilaiannya paling berhasil. Bisa juga dikatakan pengawas sekolah diminta menuliskan pengalamannya melaksanakan kegiatan kepengawasan yang menurut pendapatnya bahwa kegiatan tersebut paling baik atau paling berhasil bagi dirinya. Tulisan tersebut akan diperlombakan di tingkat  nasional sehingga tulisan tentang pengalaman tersebut bisa diketahui oleh pengawas sekolah lainnya minimal oleh peserta lomba.

 

B.   Jenis Kegiatan Kepengawasan

    

Jenis kegiatan kepengawasan yang telah dilaksanakan pengawas sekolah yang akan  diungkapkan dalam bentuk tulisan bisa dipilih dari  kegiatan-kegiatan di bawah ini :

1.  Unsur Pengawasan. Kegiatan pengawas sekolah dikmen dari unsur pengawasan adalah:

    a.     menyusun program pengawasan tahunan atau semesteran

b.    melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial

c.    mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial

d.    membimbing dan melatih kemampuan profesional guru atau kepala sekolah

e.   melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus

2.  Unsur Pengembangan Profesi. Kegiatan pengawas sekolah dikmen dari unsur pengembangan profesi yang akan diungkapkan dalam bentuk tulisan antara lain:

a.    membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan

b.    menterjemahkan atau menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pendidikian formal/pengawasan.

Dari kegiatan-kegiatan di atas kegiatan mana yang telah dilaksanakan dan dirasakan  paling baik atau paling berhasil. Kegiatan itulah yang dipaparkan dalam bentuk tulisan.

 

C.   KetentuanPenulisan

       

Ketentuan menuliskan pengalaman terbaik dalam melaksnakan kegiatan  kepengawasan adalah sebagai berikut

1. Tema yang dijadikan bahan penulisan adala salah satu dari kegiatan kepengawasan yang dijelaskan pada butir B nomor 1b-1c-1d-1e dan nomor 2a-2b. Contoh tema lihat padai lampiran-3

2.   Isi dan sistematika tulisan adalah sebagai berikut :

      (a)    pendahuluan yang berisi latar belakang, jenis kegiatan dan manfaat kegiatan.

      (b)  proses melaksanakan kegiatan yang mencakup tujuan dan sasaran kegiatan, materi atau bahan yang diberikan, metode atau cara melaksanakan kegiatan, alat dan perlengkapan yang digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dll

(c)   hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut, masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan cara-cara mengatasinya

(d)  kesimpulan dan saran.

3.   Teknis penulisan

(a)   Pengalaman terbaik (best practice) pengawas diketik dengan menggunakan huruf ARIAL font 12, spasi 1,5, menggunakan kertas ukuran A4 70 gr, tidak bolak-balik.

(b)   Jarak pengetikan bagian atas 3,0 cm dan bawah 2,5 cm, bagian tepi kiri 3,0 cm dan kanan 2,5 cm. Setiap halaman diberi nomor halaman.

(c)   Naskah dijilid rapi dengan menggunakan sampul soft cover berwarna BIRU MUDA dan format sesuai dengan yang tersaji dalam lampiran. Semua lampiran, harus dijilid menjadi satu kesatuan dengan laporannya (tidak disajikan secara terpisah).

4.   Kerangka isi penulisan disusun sebagai berikut.

(a)  Bagian Awal terdiri atas: (1) halaman judul; (2) lembaran pengesahan; (3) ringkasan (4) kata pengantar; (5) daftar isi, serta (6). daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran (bila ada). Lembar persetujuan ditandatangani Koordinator Pengawas bila yang menyusun adalah pengawas sekolah dan ditandatangani Pejabat Dinas Pendidikan bila yang menyusun adalah koordinator pengawas.

 

(b)  Bagian Isiterdiri atas beberapa bab.

1.  BabPendahuluan menjelaskan latar belakang,jenis kegiatan , dan manfaat.

2. Bab Pelaksanaan Kegiatan menjelaskan; tujuan dan sasaran, bahan atau materi kegiatan, metode atau cara melaksanakan kegiatan, alat/instrumen yang digunakan, waktu dan tempat pelaksnanaan kegiatan, dll yang diangap perlu

3. Bab Hasil Kegiatan, menjelaskan hasil yang diperoleh, masalah yang dihadapi dan cara mengatasi masalah tersebut

4. Bab Kesimplan dan Saran menjelaskan kesimpulan dari kegiatan dan saran atau rekomendasi berkaitan dengan keiatan tersebut

             Uraian ini merupakan inti tulisan best practice.

(c)   Bagian Penutp berisi sumber dan lampiran yang dianggap perlu.

5.  Prosedur Penulisan dan Pengiriman

a.  Peserta kegiatan ini adalah pengawas sekolah pendidikan menengah.

b.  Penulisan laporan best practice dilakukan perseorangan.

c.   Tulisan yang harus dikirim kepada panitia lomba adalah:

1) Naskah tulisan sebanyak 2 (dua) eksemplar dan print-out power pointuntuk pemaparan .

2)Naskah sajian (print-out) presentasi yang berupa tayangan power point, dengan jumlah slide sekitar 10—20 buah, untuk presentasi disediakan waktu maksimal 15 menit.

3)CD yang berisi naskah lengkap dalam format MS. Word dan naskah presentasi dalam bentuk power point.

 

Pengiriman Naskah Tulisan  Best Practice

 

a. Naskah yang telah selesai (dantelahmendapatpengesahan) beserta CDnya dikirimkan ke alamat berikut.

 

PANITIA PENULISAN BEST PRACTICE PENGAWAS

Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Menengah Direktorat JenderalPendidikan Menengah

Kemdikbud Gedung D Lantai 12 , Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

 

III. PEDOMAN DAN KRITERIA PENILAIAN

 

A. Tim Penilai

Tim penilai adalah para pakar yang relevan dengan tugas kepengawasan yang akan  ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.b. Direktur Pembinaan PTK Dikmen.

 

B.  Prosedur Penilaian

            Penilaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni (a) tahap penilaian administratif dan substansi tulisan dan (b) tahap kedua penilaian presentasi tulisan.

1.  Penilaian tahap pertama penilaian administratif dan substansi tulisan. Penilaian administratif meliputi penilaian kelengkapan Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar isi, Ringkasan, dan Bab Isi tulisan yang terdiri atas empat bab, diakhiri dengan sumber dan lampiran.Penilaian substansi meliputi penilaian isi setiap bab yang meliputi(a) kejelasan dan kebenaran  isi kegiatan, (b) ketepatan langkah melaksanakan kegiatan (c) keterkaitan isi kegiatan dengan tugas kepengawasan (d) manfaat kegiatan bagi penbembangan keprofeian pengawas sekolah. Peserta yang lolos seleksi tahap ini akan diundang untuk melakukan presentasi.

2.  Penilaian tahap kedua adalah menilai kemampuan mempresentasikan isi tulisan yang terdiri atas  (1) kesesuaian presentasi dengan isi tulisan, (b) kejelasan dan logika dalam penyajian, dan (c) unjuk kerja selama presentasi.

 

C. Penghargaan

Penulis dan penyaji Pengalaman Terbaik (Best Practice) dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan  akan memperoleh hadiah berupa sertifikat tingkat nasional dan penghargaan lainnya

Penghargaan akan diberikan oleh Direktotrat P2TK Ditjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Pedoman Lomba  Penulisan Pengalaman Terbaik Pengawas Sekolah dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan  ini merupakan acuan bagi pengawas sekolah untuk menyusun pengalaman terbaik selama melaksanakan tugas kepengawasan di sekolah binaan masing-masing. Pedoman berisi informasi tentang latar belakang, tujuan, serta pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan pengalaman terbaik pengawas sekolah. Di dalamnya juga memuat bagaimana prosedur penulisan dan tata cara pengiriman laporan, serta bagaimana laporan tersebut akan dinilai.

Dengan pedoman ini diharapkan pengawas sekolah dan tim penilai dapat menggunakan pedoman ini dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam usaha meningkatkan mutu pengawas sekolah dan mutu pendidikan pada umumnya.


Lampiran 1

 

Format Sampul (warna sampul BIRU MUDA, kertas ukuran A4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEST PRACTICE PENGAWAS SEKOLAH

DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN

                `

 

 

 

Tuliskan Judul dengan huruf ARIAL

(font 22, semua dalam huruf kapital)

 

 

 

 

 oleh

(tuliskan Nama Lengkap, NIP, dan Unit Kerjanya;

misalnya Pengawas SMA/SMK pada …….. Kab/Kota…….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2013

Lampiran 2

Format Lembar Pengesahan

 

 

Naskah Laporan Pengalaman Terbaik (Best Practice) Pengawas ini

Judul              : ……………………………………………..

Penulis          : ……………………………………………..

Jabatan         : Pengawas……………………………

                                     Kota ……………………………………

                                     Provinsi ……………………………….

benar-benar merupakan karya asli saya dan tidak merupakan plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

 

 

Meyetujui dan mengesahkan:                                           …………….., …. tanggal

Koordinator Pengawas,                                                      Penulis,        

Tanda tangan & stempel                                                     Tanda tangan

 

 

 

____________________                                                   ____________________

NIP.                                                                                        NIP.

 

Keterangan:

Apabila yang menulis koordinator pengawas yang mengesahkan adalah Pejabat Dinas Pendidikan yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3

Contoh: Kegiatan Kepengawasan sebagai Tema penulisan Pengalaman Terbaik (Best Practice) Pengawas SekolahPendidikan Menengah

 

 

 

Kegiatan

Pengawasan Akademik

Sasaran adalah Guru

Pengawasan Manajerial

Sasaran adalah Kepala Sekolah dan Staf

Pemantauan

1. Standar kompetensi lulusan

2. Standar Isi

3. Standar proses

4. Standar penilaian

1. Standar pengelolan

2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

3. Standar pembiayaan

4. Standar sarana dan prasarana pendidikan

Penilaian

1. Kinerja Guru

2. Kinerja Laboran

3  dan yang lainnya

1. Kinerja Kepala Sekolah

2. Tenaga administrasi

3. dan yang lainnya

Pelatihan/Pem-bimbingan

1.  Guru dalam membuat silabus dan RPP

2.  Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran

3.  Guru dalam menilai kemajuan belajar siswa

4.  Guru dalam melaksanakan PTK

5.  dan yang lainnya

1. Kasek dalam menyusun RAPBS

2.  Kasek dalam mengelola BOS

3.  Kasek dalam membina kemampuan profesional guru

4.  Kasek dalam melaksnakan MBS

5.  dan yang lainnya

 

KURIKULUM 2013 SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Secara konvensional terdapat kecenderungan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai, serta kompetensi guru. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya betul. Ada komponen lain yang jarang disentuh yaitu kurikulum. Argumentasi yang dikemukakan pada tulisan ini adalah kurikulum merupakan instrumen strategis bagi upaya peningkatan mutu pendidikan.
 
Kenapa demikian?. Kurikulum sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan terdiri dari tiga entitas yaitu tujuan, metode, dan isi. Peningkatan kompetensi guru dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan hanya akan memberikan makna bagi peserta didik jika diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum. Pada konteks Sistem Pendidikan Nasional rumusan tersebut dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pada Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab Ketentuan Umum SKL didefinisikan sebagai “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”.

  images

  KURIKULUM 2013

 
Untuk menjamin agar SKL tersebut dapat dicapai maka kegiatan belajar mengajar tersebut dilengkapi dengan tujuh standar lainnya yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Keberadaan standar-standar ini telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 2.
 
Kurikulum 2013 sebagai bagian dari intervensi peningkatan mutu pendidikan, tentu tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, SKL menjadi rujukan ketika Kurikulum 2013 diterapkan, termasuk tujuh standar nasional pendidikan lainnya. Demikian juga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetap menjadi bagian Kurikulum 2013. Satuan pendidikan tetap mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan tersebut. Di samping itu, Kurikulum 2013 tetap merupakan kurikulum berbasis kompetensi.
 
Namun demikian, sebagaimana dinyatakan pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Satuan pendidikan tetap harus merujuk pada kerangka dasar dan struktur kurikulum jika harus mengembangkan kurikulum sendiri. Ketentuan untuk merujuk pada kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan bagian dari quality assurance.
 
Dalam berbagai forum uji publik yang telah diselenggarakan dari tanggal 29 November sampai dengan 23 Desember 2012, beberapa perseta menanyakan tentang keberadaan Buku Babon. Mereka yang belum mengetahui tentang maksud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan Buku Babon beranggapan bahwa akan keseragaman dalam kurikulum, dan bertentangan dengan ketentuan pada PP nomor 19 tahun 2005. Keberadaan Buku Babon, tidak dimaksudkan sebagai bentuk sentralisasi kurikulum dan penyeragaman, tetapi dimaksudkan untuk standarisasi dalam pelaksanaan kurikulum. Hal ini didasarkan pada adanya kecenderungan tidak setaranya kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Kecenderungan ini terjadi karena adanya perbedaan kompetensi guru, sehingga ada satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum dari satuan pendidikan atau contoh dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, tanpa melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi satuan pendididkan tempat guru tersebut mengajar.
 
Buku Babon didisain untuk memfasilitasi guru melakukan tugas mengajarnya dan peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar. Buku Babon direncanakan untuk memuat isi mata pelajaran, metode mengajar, dan metode evaluasi. Dengan ketiga komponen tersebut, guru diharapkan dapat melakukan diagnosis terhadap kesulitan belajar peserta didik dan peserta didik diharapkan akan mengetahui pada topik bahasan yang mana dia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Keberadaan Buku Babon merupakan standar minimum yang harus dicapai oleh setiap siswa. Jika ada satuan pendidikan yang mampu untuk mencapai lebih tinggi dari standar yang ditetapkan pada Buku Babon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melarangnya, bahkan mendorong setiap satuan pendidikan dapat mencapai target yang lebih tinggi.
 
Kurikulum 2013 merupakan intervensi peningkatan mutu yang strategis, namun sasarannya besar baik dari segi siswa yang akan menjadi subyek dari kurikulum 2013, maupun guru yang menjadi aktor utama dalam implementasinya, sehingga pelaksanaan secara serentak dengan sasaran semua satuan pendidikan secara nasional menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan. Wakil Presiden dalam sambutannya dalam pembukaan Rembuknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, menyatakan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 perlu dilaksanakan segera secara bertahap dan jangan molor karena yang rugi generasi muda. Begitu molor pasti ada korban, sebagian generasi muda tidak bisa menerima manfaat kurikulum baru..
 
Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara terbatas dan berjenjang. Untuk SD akan dilaksanakan pada kelas I dan IV, sedangkan pada SMP dilaksanakan VII, dan di SMA dilaksanakan di kelas IX. Jika pada tahun ajaran 2013/14 Kurikulum 2013 dilaksanakan pada kelas-kelas tersebut, maka pada tahun ajaran 2014/15 secara berjenjang dilaksanakan pada kelas-kela berikutnya. Misalnya di SD dapat dilaksanakan pada kelas II dan V, sedangkan di SMP dapat dilaksanakan pada kelas VII dan di SMA/SMK dilaksanakan pada kelas X.
 
images (6)Keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak hanya pada ketepatan dan comperehensiveness perumusan SKL dan kerangka dasar, serta struktur kurikulum, tetapi dari kepemimpinan kepala sekolah pada tingkat satuan pendidikan dan kepemimpinan guru pada tingkat kelas. Kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran penting dalam memfasilitasi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Sedangkan kepemimpinan guru di tingkat kelas jelas menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bekerhasilan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Guru merupakan aktor terdepan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang berhadapan dengan peserta didik. Peran penting guru antara lain meliputi: (1) kemampuan menjabarkan topik-topik bahasan pada mata pelajaran menjadi informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik, (2) kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat dan area kesulitan peserta didik dan kemampuan untuk membantunya keluar dari kesulitan tersebut, dan (3) kemampuan melakukan evaluasi kemajuan belajar siswa. Berdasarkan hasil evaluasi guru dapat menentukan strategi untuk menentukan metode pembelajaran yang lebih tepat dan kecepatan dalam memberikan informasi berupa pengetahuan kepada peserta didik.
 
Kurikulum 2013 memang merupakan instrumen peningkatan mutu pendidikan. Peran guru dan kepala sekolah menjadi pendukung utama agar Kurikulum 2013 dapat secara signifikan meningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.
 

Surat Edaran Nomor 89351/A4.4/KP/2012 tentang “Pengelolaan Usul Penilain dan Penetapan Angka Kredit Guru”

Surat Edaran Nomor 89351/A4.4/KP/2012 tentang “Pengelolaan Usul Penilain dan Penetapan Angka Kredit Guru”

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya penilaian dan penetapan angka kredit guru golongan IV/a ke atas yang menjadi kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Kepmenpan Nomor 84 tahun 1993 tentang Jabatann Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya, pada tahun 2003 telahh dibentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penila, Pusat yang berkedudukan di 16 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu:

  1. Jawa Barat
  2. Jawa Tengah
  3. Daerah Istimewa Yogyakarta
  4. Jawa Timur
  5. Lampung
  6. Riau
  7. Jambi
  8. Sumatera Barat
  9. Sumatera Utara
  10. Aceh
  11. Bali
  12. Nusa Tenggara Barat
  13. Sulawesi Selatan
  14. Sulawesi Utara
  15. Kalimantan Timur
  16. Kalimantan Selatan

LPMP dalam hal ini berfungsi memfasilitasi untuk penerimaan dokumen berkas usul penilalan perencanakan jadwal penilalan dan menyelenggarakan penilaian. Selain 16 propinsi tersebut, berkas usul penilaian dlsampaikan kepada Menten Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris Tim Penilai Pusat, dengan alamat Gedung C Lantai 5 Kemdikbud, Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Seiring dengan akan berakhirnya pemberlakuan Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 beserta peraturan pelaksanaanya pada akhir tahun 2012, dalam 1 (satu) tahun terakhirini jumlah berkas usul penilalan meningkat tajam, termasuk banyak disampaikan kepada kami usulan yang seharusnya disampaikan kepada Kepala LPMP setempat

Berdasarkan hal tersebut di atas dan pentingnya penetapkan target penyelesalan penilaian dan penetapan angka kredit guru berdasarkan Keprnenpan Nomor 84 Tahun 1993, perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

  1. Bagi guru-guru golongan IV/a ke atas pada 16 propinsi sebagaimana tersebut di atas, penyampaian berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit berdasarkan Kepmenpan Nomor 84/1993 disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalul Kepala LPMP dengan alamat LPMP setempat. Dalam hal ini, berkas usul tidak lagi dikirimkan ke alamat Gedung C Lantai 5 Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat.
  2. Bagi guru-guru golongan IV/a ke atas yang berkedudukan selain di 16 propinsi sebagaimana tersebut di atas, penyampaian berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit berdasarkan Kepmenpan Nomor 84/1 993 disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian dengan alamat Gedung C Lantai 5 Kemdibud, Jalan Jendral Sudirman
    Senayan, Jakarta Pusat.
  3. Batas akhir penyampaian berkas usul guru golongan IV/a sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adaIah tanggal 30 September 2012 Stempel Pos. Hal inii penting agar kami dapat menyelesaikan penilaian dan penetapan angka kredit guru baik untuk layanan periode kenaikan pangkat Oktober 2012 maupun April 2013. OIeh karena itu, berkas usul yang disampaikan kepada kami sesudah tanggal 30 September 2012 tidak akan dinilal dan kami tidak mengembalikan berkas tersebut kepada unit pengusul.
  4. Pengajuan berkas usul penilaian harus lengkap I (satu) set terdiri atas:
    1. DUPAK dengan batas akhir masa penilalan sampai dengan 30 Juni 2012 serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang
    2. PAK terakhir
    3. SK Pangkat terakhir
    4. DP3 1 tahun terakhir
    5. Karpeg/konversi NIP
    6. Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilalan angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar. Bagi yang tugas belajar dilengkapi dengan :
      1. SK Tugas Belajar belajar;
      2. SK pembebasan sementara dan jabatan fungsional guru; dan
      3. SK pengaktifan kembali dalam jabatan guru.
  5. Berkaitan dengan batas akhir penyampaian berkas usul pada tanggal 30 September 2012 pelaksanaan tugas guru mulai 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 Tetap di perhitungkan angka kreditnya dengan menggunakan Kepmenpan Nomor 84/1993. Namun, pengajuan angka kredit untuk guru golongan IV/a disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit masing masing melalui Sekretariat Tim Penilai instansi/Daerah. Sedangkan guru golongan IV/b ke atas diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kepegawaian Kemdikbud melalui kepala biro kepegawaian selaku Kepala Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Jabatan Fungisonal Guru.

Apabila pengajuan usul penilaian pelaksanaan tugas guru sampai dengan 31 Desember 2012 diajukan bersamaan dengan pengajuan usul pelaksanaan tugas guru berdasarkan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, maka berkas usul dimaksud dilengkapi dengan DUPAK dan bukti fisik yang terpisah sesuai dengan peraturan masing-masing.

  1. Mulal tanun 2013, guru yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi pada periode oktober sudah menerapkan sistem angka kredit berdasarkan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. OIeh karena itu, terhitung mulai 1 Oktober 2012, Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Biro Kepegawaian Kemdikbud atau di 16 LPMP tersebut di atas tidak lagi menerima usul penilaian dan penetapan angka kredit guru golongan IV/a yang akan naik ke golongan IV/b, karena hal tersebut menjadi kewenangan Saudara sesual dengan pasal 22 ayat (1) huruf e dan f Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit guru golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat Iebih tinggi ke golongan IV/c sampal dengan golongan IV/e pada bulan Oktober 2013, daat diajukan kepada kami mulai 1 Juli 2013 s.d. 31 Juli 2013 dan disampaikan kepada:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

melalui Kepala Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Angka Kredit Guru

Gedung A Lantal Dasar Kemdikbud

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Berkenaan dengan hal hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk memberitahukan layanan penilaian dan penetapan angka kredit guru mi kepada Kepala Sekolah di lingkungan Saudara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

 

SILABUS DAN RPP KURIKULUM 2013

imagesPerbedaan yang mendasar  antara Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013 yaitu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Dalam Kurikulum 2006, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan, namun dalam Kurikulum 2013 kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan.

Walaupun  silabus sudah di buat oleh pemerintah pusat , namun  guru tetap saja dituntut untuk dapat memahami seluruh pesan dan makna yang terkandung dalam silabus, terutama untuk kepentingan operasionalisasi pembelajaran. Oleh karena itu, kajian silabus tampak menjadi penting, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok (khususnya melalui kegiatan bedah silabus dalam forum KKG/MGMP), sehingga diharapkan para guru dapat memperoleh perspektif yang lebih tajam, utuh dan komprehensif dalam memahami  seluruh isi silabus yang telah disiapkan tersebut.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tampaknya masih tetap menjadi kewenangan dari guru yang bersangkutan, yaitu dengan berusaha mengembangkan dari Buku Babon (termasuk silabus) yang telah disiapkan pemerintah.

Memperhatikan contoh silabus dan RPP yang diajukan dalam Seminar Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) di Surabaya, 17 Maret 2013 ini, terdpat beberapa berbeda dengan RPP yang dikembangkan selama ini, diantaranya:

  • Langkah-langkah pembelajaran tidak lagi mencantumkan secara eksplisit dan detil tentang siklus eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, tetapi telah terbingkai secara utuh, dengan merujuk pada metode pembelajaran yang dipilih.
  • Nilai-nilai dalam pendidikan karakter tidak hanya sekedar “ditempelkan” dalam rumusan tujuan atau langkah-langkah pembelajaran.
  • Dan yang paling utama, pendekatan pembelajaran yang hendak dikembangkan telah menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang lebih mengedepankan peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. Sementara guru  lebih banyak menampilkan perannya sebagai pembimbing dan fasilitator belajar siswa (lihat langkah-langkah dalam kegiatan inti).

Menurut Pak Achmad Sudrajat, M.Pd meski model RPP ini untuk kepentingan pembelajaran IPA di SMP,  tetapi beliau melihat esensi tentang sistematika penyusunannya (bukan substansi dan sasaran kelasnya) sangat mungkin untuk diadaptasi dalam pembelajaran lainnya.

Ingin mengunduh Model Silabus dan RPP tersebut? Silahkan klik tautan di bawah ini:

contoh-silabus-dan-rpp-kurikulum-2013

SUMBER INFORMASI :http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2013/04/08/silabus-dan-rpp-kurikulum-2013/

images (27)images (2)images (4)images (5)images (6)

 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa Kelas XII IPA SMA Negeri 1 Dompu Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat,minat dan perkembangan fisik serta psikilogis peserta didik.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran,pelaksanaan proses pembelajaran ,penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah, Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh . Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah serta Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah

Kenyataannya dalam pembelajaran pada pendidikan formal dewasa ini masih terdapat permasalahan seperti masih rendahnya hasil belajar siswa, aktivitas dan motivasi siswa dalam pembelajaran rendah. Secara empiris rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena proses pembelajaran didominasi oleh pembelajaran tradisional yakni berpusat pada guru (teacher-centrered) sehingga siswa menjadi pasif.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 1 Dompu, menggunakan teknik wawancara dengan teman sejawat, observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa orang guru, dan menganalisis hasil ulangan harian mata pelajaran matematika dijumpai kondisi-kondisi sebagai berikut.

1) Sebagian besar guru masih dominan menggunakan metode ceramah dalam pengelolaan pembelajaran di kelas.

Hal ini disebabkan karena masih minimnya pemahaman guru terhadap berbagai metode pembelajaran, serta metode ceramah tidak memerlukan persiapan khusus seperti menyiapkan media pembelajaran yang dianggap merepotkan guru.

2) Komunikasi dalam pembelajaran cenderung hanya satu arah yaitu dari guru ke siswa saja, sehingga siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran bahkan cenderung hanya menjadi pendengar (aktivitas dan kreativitas siswa dalam pembelajaran masih rendah).

3) Motivasi dan minat belajar siswa kurang karena belajar hanya sekedar untuk mendapatkan nilai rapor serta kurangnya pemahaman siswa terhadap tujuan pendidikan.

4) Persentase ketuntasan belajar dan hasil belajar siswa relatif masih rendah terlihat dari rata-rata hasil ulangan harian pada kompetensi sebelumnya baru mencapai 65 sedangkan kriteria ketuntasan minimalnya 75.

Apabila kondisi ini dibiarkan, akan menyebabkan pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika semakin rendah. Siswa akan menganggap pelajaran matematika merupakan pelajaran yang tidak penting, membosankan, dan tidak disukai, sehingga sulit untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya solusi yang diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Pada penelitian ini, solusi yang ditawarkan adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipeJigsaw untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa sehingga diharapkan dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas XII IPA SMA Negeri 1 Dompu semester 1 tahun pelajaran 2012/2013?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah Untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas XII IPA SMA Negeri 1 Dompu semester 1 tahun pelajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan informasi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi, bahan perbandingan bagi peneliti atau guru dalam pengembangan model pembelajaran pada umumnya dan secara khusus diharapkan memberikan manfaat/kontribusi bagi:

1) Siswa, diharapkan penerapan model ini dapat membantu siswa menguasai dan memahami kompetensi dasar yang ditanamkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Secara teoretis dapat mendorong dan mengkondisikan berkembangnya sikap dan keterampilan sosial siswa, meningkatkan hasil belajar, serta aktivitas siswa.

2) Guru, agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Khususnya guru mata pelajaran matematika agar mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran kooperatif sebagai salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

3) Sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan profesional guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

4) Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan profesionalisme guru.

hal depan

BAB II

BAB III

PAKTA INTEGRITAS PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU TAHUN 2013

389729_227451900693570_14386838_n

Tidak hanya partai politik saja yang ramai soal pakta integritas. Dinas Dikpora Kab.Dompu di nakhodai oleh H.Ihtiar yang merupakan Kadis Pertama dari unsur Guru di era otonomi juga menerapkan sebuah pakta integritas bagi kepala sekolah di Dompu NTB. Dengan komitmen tinggi dan diiringi semangat reformasi, kantor yang berlamat di Jalan Soekarno Hatta ini mengadakan penandatanganan sebuah Pakta Integritas.bagi 31 kepala sekolah yang baru di lantik.

Tiap-tiap kepala sekolah yang baru dilantik menandatangani secarik kertas berisi komitmen terhadap upaya peningktan mutu pendidikan dan pemberantasan korupsi. Tentu dengan ditandatanganinya dokumen ini, menjadi rambu-rambu bagi tiap kepala sekolah untuk lebih bersikap menjaga komitmen selaku kepla sekolah ,abdi negara.

PAKTA INTEGRITAS PEJABAT FUNGSIONAL

LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN DOMPU

Dengan memohon ridha Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dan berjanji dengan sepenuh hati akan menjalankan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sanggup dan Komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, wewenang dan bekerja keras menyukseskan penyelenggraaan pendidikan  secara jujur , adil dan bertanggung jawab, dan tidak akan melakukan kegiatan dan atau tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku termasuk tindakan korupsi . serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela,
  2. Komitmen meningkatkan kualitas , akseptabilitas dan kredibilitas penyelenggaraan pendidkkan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan,
  3. Komitmen melayani warga sekolah maupun masyarakat ditempat bertugas dengan benar, menghadapi masalah, serta mencari solusi terbaik terhadap pemecahan masalah dengan mengedepankan pelayanan yang prima, untuk kenyamanan wagra sekolah dan senantiasa menjaga nama baik sekolah
  4. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan terus menjunjung tinggi prinsip dan kode etik serta jati diri sebagai pemimpin yang bersih, cerdas, santun, jujur, objektif, transparan dan profesional serta senantiasa adil dan tidak akan menjalankan kebijakan yang diskrimintatif
  5. Senantiasa loyal, patuh ,taat , amanah serta bertanggung jawab kepada perintah pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
  6. Komitmen akan mensukseskan program pemerintah dalam menggunakan dana  pendidikan, dan sumber dana lainya dan tidak mengunakan untuk kepentingan pribadi, tidak melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru yang tidak ada garis prtunjuknya , serta memelihara barang inventaris dengan sebaik-baiknya.
  7. Komitmen untuk menegakkan disiplin disekolah, serta memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan siap menghadapi konsekuensi jika melanggar
  8. Akan mengajak warga sekolah dalam mewujudkan program kebersihan dan ketertiban yang berkelanjutan di Sekolah menuju sekolah yang berwawasan Wiyata Mandal,
  9. Akan mensukseskan visi misi dinas Pendidikan dan Olhraga kabupaten dompu yakni terwujudnya insan yang cerdas, kompetitif ,komprehensif ,demokratis ,berbudaya  dan religius, melalui pelayanan pendidikan yang  berkualitas yang dilandasi semangat ” NGGAHI RAWI PAHU”
  10.  Siap menerima putusan yang diambil setelah dilakukan evaluasi selama satu semester atau enam bulan.jika tidak menjalankan tugas sebagaimana diatas, siap diberikan sangsi sesuai aturan yang berlaku

Demikian Pernyataan Pakta Integritas ini saya buat dengan sesungguhnya.dalam keadaan sehat, sadar, dan tidak ada tekanan dari pihak lain.

                                                                                                                                                                                                                          Dompu, 14 Maret 2013.

Mengetahu Kepala Dinas                                                                                                                                                                         Yang Membuat

Dikpora Kabupaten Dompu,                                                          ,

Materei 6000

            —————————–                                                —————————-

.

Konseptor: Suaidin

319967_110750459031894_1667996758_n

 14v4oxi

 10 PAKTA INTEGRITAS PEJABAT FUNGSIONAL