//
you're reading...
Dunia Pendidikan

PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENDIDIKAN INKLUSIF 

Inklusif sosial adalah pendekatan untuk mencari cara agar setiap anak tanpa kecuali dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan masyarakat. Inklusif sosial juga dapat berarti bahwa hak setiap anak dilindungi dan dipastikan agar semua anak sepenuhnya dilibatkan dalam program pendidikan terlepas dari kondisi kemiskinan, gender, disabilitas dan terbatasnya   kesempatan pendidikan. Isu dan aspek-aspek yang terkait dengan inklusif sosial meliputi hak anak, pendidikan inklusif, disabilitas, gender, kemiskinan, penyakit, dan anak sebagai korban.

Dengan memahami pendidikan inklusif, kepala sekolah dan pengawas diharapkan dapat mengembangkan sekolah menuju sekolah yang berwawasan pendidikan Inklusif. Sekolah yang berperspektif pendidikan Inklusif menunjukkan suasana lingkungan sekolah yang ramah dan nyaman untuk pembelajaran semua anak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi fisik. Karena itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah dituntut melakukan perubahan terutama dalam penyediaan akses dan sumber daya lingkungan, fisik, sosial, maupun akademik.

Materi pendidikan inklusif ini memuat dua   sub materi: (1) Konsep pendidikan Inklusif; dan (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif. Materi pendidikan Inklusif ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi tuntutan kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala Sekolah, terutama pada dimensi manajerial. Menerapkan dan melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah merupakan bagian dari kompetensi mengelola perubahan dan pengembangan sekolah serta menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif.

Pengertian Pendidikan inklusif

Inklusif diambil dari kata dalam bahasa inggris yakni “to include” atau “inclusion” atau “inclusive” yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan. Dalam pengertian “Inklusif” yang diajak masuk atau yang diikutsertakan adalah menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya (UNESCO: 2001; 17). Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan  ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. Inklusif merupakan perubahan praktis dan sederhana yang memberi peluang kepada setiap individu dengan setiap perbedaannya untuk bisa berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu yang sering tersisihkan seperti anak berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orang tuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat dan lingkungannya juga mendapatkan keuntungan dari setiap perubahan yang dilakukan.

Tujuan Pendidikan Inklusif

Secara umum pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan:

1)   memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya;

2)   memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran Jadi, Inklusif dalam pendidikan merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum dan komunitas sekolah setempat.

Sementara itu tujuan pendidikan inklusif sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia, Kemdiknas Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1)    memberikan kesempatan  kepada semua  anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya;

2)    membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar;

3)    membantu   meningkatkan   mutu   pendidikan   dasar   dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah;

4)    menciptakan     model     pendidikan     yang     menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran;

5)    memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan  yang  bermutu”.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

c. Aspek dalam Pendidikan Inklusif

1)   Restrukturisasi   budaya,   kebijakan   dan   praktik   untuk merespon keberagaman siswa dalam lingkungannya;

2)   Pembelajaran dan partisipasi semua anak yang rentan akan tekanan eksklusi (bukan hanya siswa penyandang cacat);

3)   Meningkatkan   mutu   sekolah   untuk   stafnya   maupun siswanya;

4)  Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya;

5)  Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya;

6)   Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan sebagai masalah;

7)   Saling    memelihara    hubungan    antara    sekolah    dan masyarakat;

8)   Memandang  pendidikan  inklusif  sebagai  satu  aspek  dari masyarakat Inklusif.

 

Prinsip Pendidikan Inklusif

1)  Terbuka, adil, tanpa diskriminasi;

2)  Peka terhadap setiap perbedaan;

3)  Relevan dan akomodatif terhadap cara belajar;

4)   Berpusat  pada  kebutuhan  dan  keunikan  setiap  individu peserta didik;

5)  Inovatif dan fleksibel;

6)  Kerja sama dan saling mengupayakan bantuan;

7)   Kecakapan  hidup  yang  mengefektifkan  potensi  individu peserta didik dengan potensi lingkungan;

e. Landasan Pendidikan Inklusif

1)  Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Mulyono Abdulrahman: 2003). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb. Meskipun adanya keberagaman, namum kesamaan misi yang diemban di bumi ini adalah membangun kebersamaan dan interaksi yang dilandasi saling membutuhkan. Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan, pastilah dapat ditemukan keunggulan- keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat  pasti  terdapat  juga kecacatan  tertentu, karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna.

Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan.   Sistem   pendidikan   harus   memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi, seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari.

2)  Landasan Yuridis

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO: 1994) oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini sebenarnya merupakan penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM Tahun 1948, dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB Tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian dari umat manusia yang mempunyai tata pergaulan internasional, Indonesia tidak dapat begitu saja mengabaikan deklarasi UNESCO tersebut. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif     atau     berupa     sekolah     khusus.     Teknis penyelenggaraannya akan diatur dalam bentuk peraturan operasional.

3)  Landasan Pedagogis

Dalam  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus, dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak berkubutuhan khusus diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya.

4)  Landasan Empiris

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara- negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Sciences (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick ;1982). Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995). Beberapa peneliti kemudian melakukan analisis lanjut atas hasil banyak penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

  1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Inklusif merupakan suatu proses yang berkembang dari waktu ke waktu dan keberhasilan Inklusif tergantung pada persiapan dan penempatan dasar-dasar Inklusif itu sendiri. Apabila Inklusif ingin berhasil tentunya sekolah harus menggunakan pendekatan yang berorientasi  kepada  kebutuhan  siswa.  Pada  dasarnya, Inklusif sosial dalam konteks pendidikan adalah menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya (UNESCO: 2001; 17). Sekolah merupakan tempat bagi  semua  siswa  merupakan  anggota  yang  utuh,  memiliki perasaan terhubungkan dengan teman temannya, memiliki akses terhadap   kurikulum   pendidikan   umum   yang   sesuai   dan bermakna, serta memperoleh dukungan untuk keberhasilannya. Berikut   adalah   prinsip-prinsip   penyelenggaraan   pendidikan Inklusif:

1)  Pendidikan yang ramah

Lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah terhadap peserta didik dan pendidik, yaitu anak dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan  anak  sebagai  pusat  pembelajaran, mendorong partisipasi anak dalam belajar, dan guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik.

2)  Mengakomodasi kebutuhan

Mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya, diharapkan sekolah penyelenggara harus dapat mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik dengan cara sebagai berikut:a) memerhatikan kondisi peserta didik, yaitu kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda serta gaya dan tingkat belajar yang berbeda;b) menggunakan kurikulum yang fleksibel;c) menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi dan pengorganisasian kelas yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan;d) memanfaatkan  lingkungan   sekitar   sebagai   sumber belajar;e) Melakukan kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  yang terka

3)  Mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin.

Sekolah  Inklusif  berupaya  memberikan  pelayanan pendidikan seoptimal mungkin, agar peserta didik yang memiliki hambatan dapat mengatasi masalahnya dan dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Faktor-faktor  yang     mempengaruhi     keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Inklusif

ekolah tentunya diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah/madrasah dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya:

00

01c. Stakeholder Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan

 

Inklusif

 

Stakeholder atau  pemangku  kepentingan  adalah  pihak-pihak yang terlibat dan berperan penting dalam proses pembentukan dan pelaksanaan pendidikan inklusif ke dalam sistem pendidikan nasional. Pihak-pihak dimaksud dapat mewakili kelompok atau individu yang bertanggung jawab dengan ketertarikan kegiatan pendidikan, untuk saling memberikan penjelasan dan pendampingan untuk sebuah perubahan lingkungan inklusif yang terbuka dan ramah pembelajaran bagi setiap anak.

1)  Stakeholder di Sekolah Penyelenggara Inklusif

Pemangku kepentingan atau stakeholder utama adalah siswa. Tanpa  siswa,  tidak  terjadi  proses  pembelajaran  yang merupakan kegiatan inti dalam pendidikan. Dengan adanya siswa, maka keterlibatan guru, kepala sekolah, administrasi

CCC

DOWNLOD DISINI

A2. Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak

 

 

 

a) b) c)

d)

Siswa Orang tua Guru

Kepala sekolah dan komponen sekolah lainnya

 
e) f) g) h)

 

 

i) j) k) l)

Komite sekolah

 

Pengawas sekolah

 

Pusat sumber (SLB/SDLB)

 

Lembaga  swadaya  masyarakat  lokal,  nasional, internasional

Perguruan Tinggi Profesional Pemerintah

Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

dan

 

sekolah, orang tua dan keluarganya, pemerintah dan masyarakat termasuk kelompok perguruan tinggi, kalangan profesional dan lembaga swadaya masyarakat sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder pendidikan menjadi diperlukan, dengan peran dan tanggung jawabnya masing- masing yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan setiap siswa dalam belajar dalam lingkungan kelas beragam. Kelompok atau individu yang mewakili pemangku kepentingan atau stakeholder di sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut:

 

 

 

2)  Tanggung Jawab Stakeholder a)  Peran siswa

  • Menciptakan dan menumbuhkan sikap toleransi;

 

  • Saling memacu untuk berprestasi lebih baik;

 

  • Saling menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri dalam belajar;
  • Saling mengupayakan bantuan dalam belajar;

 

  • Meningkatkan kualitas belajar semua siswa di dalam kelas beragam.
  1. b) Peran orang tua

 

  • Menjadi pengajar yang paling efektif karena sangat mengenal sifat dan perilaku anaknya;
  • Mengikuti perkembangan belajar anaknya;

 

  • Melengkapi layanan pendukung belajar di rumah.

 

  1. c) Peran guru

 

  • Mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam kelas yang beragam;
  • Menciptakan lingkungan kelas yang inklusif;

 

  • Menangani kebutuhan pembelajaran siswa secara akomodatif;
  • Merencanakan, melaksanakan, dan menilai program pembelajaran sejalan dengan landasan pendidikan yang berasaskan demokrasi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
  1. d) Peran kepala  sekolah  dan  komponen  internal sekolah lainnya
  • Memimpin penyelenggaraan sekolah;

 

  • Mengontrol  dan   mengkoordinasi   perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pembelajaran;
  • Memfasilitasi  kemudahan     demi     terciptanya lingkungan Inklusif dan ramah pembelajaran;

 

 

 

  • Meningkatkan  mutu   keterampilan   guru   dalam pengelolaan kelas;
  • Menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif;

 

  • Mengelola sekolah sehingga dapat berjalan dengan baik;
  1. e) Peran komite sekolah

 

  • Memberikan masukan kepada manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah;
  • Membantu sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana serta layanan pendukung pembelajaran.
  1. f) Peran pengawas sekolah

 

  • Mengawasi, membina,  menilai  guru  dan  Kepala Sekolah, agar penyelenggaraan program pendidikan inklusif berjalan secara efektif;
  • Memberikan masukan  guna  meningkatkan  mutu pendidikan sekolah;
  • Mengontrol pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah serta pelaksanaan regulasi dan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
  1. g) Peran pusat sumber (SLB/SDLB)

 

  • Memberikan konsultasi dan layanan pendukung bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
  • Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi guru dan komponen sekolah lainnya di sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif;
  • Menjadi sumber belajar.

 

  1. h) Peran  lembaga   swadaya   masyarakat   lokal, nasional, dan internasional
  • Menyediakan informasi;

 

 

 

  • Mengontrol pelaksanaan  regulasi  dan  kebijakan pendidikan bagi pemenuhan hak belajar dan bersekolah bagi anak berkebutuhan khusus;
  • Membangun  jejaring    dalam    kerja    kemitraan pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua.
  1. i) Peran masyarakat

 

  • Mengupayakan  dan      menempatkan      anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak atas pendidikan;
  • Melakukan  kontrol   sosial   terhadap   kebijakan pemerintah;
  • Menjadi sumber informasi dan sumber belajar;

 

  • Menggerakkan anggota masyarakat untuk terlibat membantu pembelajaran di sekolah.
  1. j) Peran Perguruan Tinggi

 

  • Merupakan mitra  pemerintah  dalam  merancang kebijakan;
  • Menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas;

 

  • Menyediakan layanan pendukung;

 

  • Memberikan pelatihan  dan  pendampingan  bagi sekolah dan komponen sekolah lainnya di sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif;
  • Menjadi sumber informasi dan sumber belajar.

 

  1. k) Peran Profesional

 

  • Membuat rujukan;

 

  • Melakukan konsultasi;

 

  • Mendapatkan  terapi    dan    bimbingan    belajar sehubungan dengan kurikulum tambahan/khusus yang tidak termuat dalam kurikulum sekolah umum;

 

 

 

  • Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru, orang tua dalam penanganan belajar anak berkebutuhan khusus;
  • Pengelolaan terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan atau stakeholder di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

3)  Mengelola Stakeholder

 

Guna merespon secara strategis perubahan lingkungan yang baru dan  menemukan cara yang tepat dalam memberikan penjelasan dan pendampingan lingkungan serta meningkatkan peluang kesuksesan dalam program program penyelenggaraan  pendidikan  inklusif,  maka  stakeholder perlu perhatian dan pengelolaan secara profesional. Adapun cara pengelolaan stakeholder adalah sebagai berikut:

  1. a) Pembentukan opini, membangun ketertarikan bersama terhadap isu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
  2. b) Sosialisasi yang  gencar  tentang  pendidikan  inklusif

 

dalam lingkungan  kerja struktural maupun fungsional;

 

  1. c) Melakukan advokasi  (penjelasan  dan  pendampingan)

 

yang konsisten dan berkelanjutan;

 

  1. d) Membangun  jejaring  mengarusutamakan  pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan nasional;
  2. e) mengangkat isu keprihatinan bahwa masih ada sejumlah anak yang tersisih dan hilang hak belajar dan bersekolahnya;
  3. f) membangun jejaring kerja kemitraan antar-stakeholder.

 

4)  Bentuk-Bentuk Kerjasama antar Stakeholder a)  Guru dan orang tua

(1) Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang paling mengenal anaknya dapat memberitahukan

 

 

 

perilaku dan kebiasaan belajar anaknya kepada guru di sekolah;

(2) Guru melakukan diskusi dengan orang tua untuk menemukan cara membantu anak dalam belajar;

(3) Orang tua menginformasikan perkembangan belajar anaknya di rumah kepada guru, dan guru juga d menginformasikan perkembangan  belajar  anak di sekolah kepada orang tua.

  1. b) Guru, siswa dan antar siswa

 

(1) Guru dapat melibatkan siswa sebagai tutor sebaya atau asisten guru atau guru kecil untuk membantu temannya dalam belajar;

(2) Sekelompok  siswa  dapat  membentuk  kelompok belajar untuk saling mengupayakan bantuan dalam belajar.

  1. c) Guru dan pusat sumber

 

(1) Guru  sekolah  umum  dapat  menjalin  kerja  sama dengan guru di sekolah khusus (SLB/SDLB) saat menangani pembelajaran siswa berkebutuhan khusus, seperti membentuk kelompok kerja untuk mendiskusikan karakteristik dan penanganan belajar siswa berkebutuhan khusus;

(2) Guru   sekolah   khusus   dapat   bertugas   secara terjadwal sebagai guru pendidikan khusus bermitra kerja dengan guru sekolah umum, baik di dalam maupun di luar kelas, seperti melakukan identifikasi dan asesmen siswa berkebutuhan khusus, merancang pelaksanaan program pembelajaran individual, melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran dan lainnya.

 

 

 

  1. d) Guru, pusat sumber, dan orang tua

 

(1) Mendiskusikan  perkembangan  belajar  anak  dan menemukan cara yang lebih akomodatif untuk memenuhi kebutuhan anak  berkebutuhan  khusus dalam belajar di sekolah Inklusif;

(2) Menyusun, melaksanakan dan menilai keberhasilan program pembelajaran individual di rumah dan di sekolah;

(3) Saling  mengupayakan  bantuan  dalam  pengadaan alat peraga dan sarana belajar;

(4) Memberikan  pengertian  kepada  siswa  lain  untuk mengikutsertakan temannya yang berkebutuhan khusus dalam kegiatan bermain dan belajar.

  1. e) Guru, pusat sumber, orang tua, dan perguruan tinggi

(1) Saling   menjadi   sumber   informasi   dan   tempat

 

pembelajaran;

 

(2) Memprogramkan kegiatan edukasi seperti pelatihan dan seminar dengan topik-topik bahasan sesuai dengan kebutuhan sekolah inklusif;

(3) Sebagai tempat referensi untuk membuat rujukan.

 

Misalnya, guru sekolah umum meminta orang tua untuk membawa anaknya yang berkebutuhan khusus ke fakultas psikologi untuk mendapatkan layanan test IQ; guru sekolah umum dapat meminta orang tua untuk membawa anaknya yang berkebutuhan khusus belajar sementara di pusat sumber (SLB/SDLB).

 

 

 

  1. f) Kepala sekolah, komite sekolah dan pengawas sekolah

1)  Memberikan penjelasan dan pendampingan kepada guru dan orang tua terkait dengan regulasi dan kebijakan sekolah penyelengara pendidikan inklusif;

2)  Memprogramkan      gerakan     yang     mengajak keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah.

  1. g) Sekolah,  lembaga      swadaya      masyarakat, pemerintah dan masyarakat

1)  Saling mendukung untuk mempercepat penuntasan

 

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Misalnya, diadakannya paket belajar A, B, C dan pembelajaran di rumah (home schooling) bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang karakteristiknya lebih kuat untuk belajar di lingkungan rumah;

2)  Saling  mengontrol  terhadap  pelaksanaan  regulasi dan kebijakan pendidikan, adanya rumah belajar dan rumah singgah yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat.

 

About suaidinmath

Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Diskusi

2 thoughts on “PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PERLINDUNGAN ANAK

  1. Wah lengkap, maaksih info dna ilmunya pak

    Suka

    Posted by Motorik anak | 2 Oktober 2015, 11:53 pm
  2. Setuju pendidikan inklusfi anak

    Suka

    Posted by Sinau | 2 Oktober 2015, 11:55 pm

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hari ini

September 2015
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Statistik Blog

  • 1,760,511 hit

Arsip blog

Award Blog Pendidikan 2012

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya

Dunia Pendidikan

Teratas

RSS Republika online

  • Ribuan Muslim Semarakkan Morowali Mengaji 6 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, MOROWALI—Ribuan jamaah umat Islam larut melantunkan ayat-ayat suci Alquran dalam Morowali Nusantara Mengaji.  Acara yang dimotori dan digagas oleh Bupati Morowali, Anwar Hafiz dalam rangka HUT Kabupaten ke-17 ini...
    Nasih Nasrullah
  • Ini Alasan Mantan Ketua DPR Akom Ingin 'Melawan' Putusan MKD 6 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua DPR Ade Komarudin, akan melakukan langkah-langkah terhadap keputusan MKD, yang pada Rabu (30/12) memberhentikannya sebagai ketua DPR. Pria yang akrab disapa Akom itu mengaku...
    Nur Aini

RSS educatinalwithptk

newsalloy

NewsAlloy button

MUSIK

suara Edukasi

 

 http://radioedukasi.com/modules/mod_miniradio/mod_miniradio.swf

suara_edukasi

RADIO EDUKASI

Live Streaming AM 1251 kHz

Silahkan unduh produk audio radio Suara edukasi

[KLIK DISINI]

Zaimuttpjok/tik

BERBAGI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KISAH HIDUP

isti

Berilah makan keyakinanmu niscaya keraguanmu mati kelaparan

ANNISA USH SHOLIHAH

ALL ABOUT CHEMIS_3 (sharing for carring)

Dinas Dikpora Kab. Dompu

Ikhlas Mendidik Untuk Martabat Bangsa dan Negara

Vox Populi

Vox Populi: A Public Sphere for Politics and Poetry

Architecture Here and There

Style Wars: classicsm vs. modernism

Stories From the Belly

A Blog About the Female Body and Its Appetites

mywordpool

"Words - so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them." ~Nathaniel Hawthorne

Fusion

Championing a young, diverse, and inclusive America with a unique mix of smart and irreverent original reporting, lifestyle, and comedic content.

Whatever

LET ME STEAL THIS MOMENT FROM YOU NOW

rachel eats

stories, pictures and cooking tales from an english woman living in rome.

y

what it comes down to

tangerine drawings

scribbles and recipes from a pastry chef in paris

Extra Dry Martini

Straight up, with a twist.

Gravity and Levity

A blog about the big ideas in physics, plus a few other things

love.life.eat

living a mindful life

%d blogger menyukai ini: