//
you're reading...
Dunia Pendidikan

SUPERVISI MANAJERIAL IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENDIDIKAN GURU BERDERAJAT PROFESIONAL

Oleh
Prof. DR. H. Soedijarto, MA

I. PENDAHULUAN
Dalam memulai paparan ini ijinkanlah saya menyampaikan paparan saya ini dengan mengutip kesimpulan Komisi Internasional UNESCO tentang Pendidikan Memasuki Abad ke-21 tentang peranan guru, dalam kalimat berikut.
“ The importance of the role of the teacher as an agent of change, promoting understanding and tolerance, has never been more obvious than today. It is likely become ever more critical in the twenty-first century. The need for change, from nationalism to universalism, from ethnic and cultural prejudice to tolerance, understanding and pluralism , from autocracy to democracy in its various manifestations, and from technologically divided world where high technology is the privilege of the few to a technologically united world places enormous responsibilities on teacher who participate in the moulding of the character and minds of the young generation
(garis bawah oleh penulis)”
Tulisan ini sengaja dimulai dengan mengutip kesimpulan panitia UNESCO karena pernyataan itu menekankan tentang demikian pentingnya peranan guru dalam menghadapi perubahan masyarakat global hampir dalam semua dimensi kehidupan, untuk itkut “moulding the characters and minds”dari generasi muda memasuki abad ke-21. Kini kita sudah memasuki dekade kedua abad ke-21. Tetapi lebih dari itu sesungguhnya para “Founding Fathers” pada saat Proklamasi menyadari bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan masyarakat bangsa Indonesia juga menghadapi masalah yang sama dengan masyarakat dunia dalam memasuki abad ke-21, yaitu tantangan untuk mengubah masyarakat Indonesia yang serba tertinggal memasuki peradaban modern abad ke-20. Karena itu dalam pernyataan kemerdekaan yang mereka susun, yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu misi utama penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan kemerdekaan yang menekankan upaya “mencerdaskan khidupan bangsa” ini, dalam pandangan saya (seperti diulas oleh penulis dalam berbagai tulisannya ) hakekatnya berangkat dari kesadaran para pendiri Republik tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada tahun 1945 yang serba tertinggal dalam hampir semua dimensi kehidupan diukur dari kacamata peradaban modern pada pertengahan abad ke-20, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan IPTEK. Karena itu perlu proses transformasi budaya dari masyarakat yang tradisional dan feudal ke masyarakat modern dan demokratis. Karena itu pula Bung Karno menyatakan bahwa hakekat revolusi yang kita hadapi adalah “summing-up of many revolution in one generation”. Untuk itu para pendiri Republik melalui UUD 1945 pasal 31 ayat (2) dan pasal 32 menggariskan : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional” (pasal 31 ayat (2) dan “pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” (pasal 32).
Ini berarti bahwa dalam proses transformasi budaya, kedudukan sekolah sangatlah strategis. Tetapi sayang sejak proklamasi sistem persekolahan kita belum sepenuhnya diberi kemampuan untuk berperan sebagai pusat pembudayaan tetapi tidak lebih dari tempat untuk “mendengar, mencatat, dan menghafal”. Suatu tradisi sekolah yang dijaman penjajahan merupakan tradisi sekolah untuk kaum pribumi, yaitu Sekolah Desa, dan bukan tradisi sekolah yang melahirkan Sukarno, Hatta, Syahrir, dan para “Founding Fathers” sebagai pemikir dan pembaharu.
Memasuki abad ke-21 kita memiliki UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dalam pandangan penulis memuat filosofi pendidikan yang memungkinkan sekolah dapat berperan sebagai pusat pembudayaan dan mendudukan guru untuk berperan ikut “moulding the characters and mind of the young generation”. Brangkat dari pandangan dasar “Pendidikan sebagai wahana proses pembudayaan dalam proses transformasi budaya (mencerdaskan kehidupan bangsa) selanjutnya marilah kita soroti “Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Era Globalisasi dan Implikasinya terhadap kurikulum LPTK”.
Dalam menyoroti topik ini selanjutnya berturut-turut akan dianalisis : (1) Filsafat pendidikan yang dianut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Implikasinya; (2) Guru sebagai Jabatan Profesional dan Maknanya; (3) Pendidikan Guru sebagai pendidik profesional dan tenaga kependidikan serta maknanya; dan (4) Kurikulum untuk pendidikan prajabatan guru yang berderajat professional.
II. FILSAFAT PENDIDIKAN YANG DIANUT UU NO.20 TAHUN 2003 DAN IMPLIKASINYA
Bila kita telaah UU Sisdiknas kita akan menemukan perbedaan yang esensial antara filosofi pendidikan yang dianut oleh UU no. 2 Tahun 1989 dengan yang dianut UU No. 20 Tahun 2003.
Dalam UU No. 2 Tahun 1989
“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan / latihan bagi peranannya di masa yang akan dating” (pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1989),
bandingkan dengan hakekat pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”. (pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003).
Disamping perbedaan tentang hakekat pendidikan, kedua UU Sisdiknas tersebut, walaupun dasarnya sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945 (pasal 2), dalam fungsi dan tujuan pendidikan keduanya juga berbeda. Perhatikan kutipan berikut dibawah ini
Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1989
“Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”
Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, tertulis :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”
Sedangkan tujuan pendidikan nasional, kita dapat bandingkan dalam kutipan berikut
Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1989
“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”
Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang tertulis dalam pasal yang sama dengan fungsi pendidikan nasional, tertulis :
“……. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
Berangkat dari kutipan-kutipan diatas jelaslah bahwa UU No. 20 Tahun 2003 menganut aliran filsafat pendidikan yang lebih modern dari UU No. 2 Tahun 1989, baik dalam hal pengertian atau hakekat pendidikan maupun fungsi pendidikan nasional.
Kalau UU No. 2 Tahun 1989 menganut pandangan yang menekankan pendidikan dan atau lembaga pendidikan yang aktif, seperti “menyiapkan” dan “mengembangkan”, sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 menekankan aktifnya peserta didik seperti “agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya”. Demikian juga dalam rumusan fungsi pendidikan. UU no. 2 Tahun 1989 sasaran fungsi pendidikan nasional lebih luas, yaitu : “terwujudnya tujuan nasional”. Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 sasarannya lebih menjurus yaitu “dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”, melalui berkembangnya kemampuan dan terbentuknya karakter serta peradaban bangsa.
Sedangkan dalam hal tujuan pendidikan “substansinya hampir sama” hanya cara pencapaiannya berbeda. UU No. 2 Tahun 1989 menekankan istilah “mengembangkan” sedangkan UU No. 20 Tahun 2003 menggunakan istilah “berkembangnya potensi peserta didik”.
Penulis sengaja menyoroti hal ini sebelum memasuki tema pokok yaitu Pendidikan Guru Profesional karena dalam pandangan penulis selama ini pelaksanaan pendidikan nampak tidak memperdulikan filosofi pendidikan atau konsepsi dasar tentang pendidikan yang dianut. Yang seharusnya secara sistemik dan sistematik diupayakan perwujudannya. Akibatnya berbagai perubahan UU sejak tahun 1950 pengaruhnya tidak sampai ke perubahan proses pembelajaran yang dihayati peserta didik. Padahal hanya dengan proses pembelajaran yang dilakukan dan dihayati peserta didik suatu sistem pendidikan akan bermakna bagi pembangunan bangsa. Dan gurupun tetap berperan seperti sebelum ada perubahan dalam filosofi pendidikan yang dianut.
UU No. 20 Tahun 2003 di samping menganut filosofi pendidikan yang menekankan kepada menciptakan “suasana dan proses pembelajaran” agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya, dalam kaitan ini UU ini lebih lanjut menganut paradigm baru dalam pelaksanaan pendidikan seperti dapat dibaca pada pasal 4 ayat (3) yang menyatakan : “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik”. Suatu model pendidikan yang dianut oleh Negara seperti Amerika Serikat, dan suatu model pendidikan yang tidak menempatkan lembaga pendidikan hanya sebagai tempat untuk “mendapatkan pengetahuan”. Prinsip ini dalam pandangan penulis juga diabaikan. Akibatnya setelah 69 Tahun merdeka, cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam pengertian yang disinggung di depan belum juga terwujud. Masyarakat bangsa Indonesia belum juga cerdas kehidupannya.
Dari ulasan terdahulu dapatlah ditarik beberapa catatan :
(1) Bahwa pendidikan yang dianut oleh UU No. 20 Tahun 2003 bukanlah pendidikan hanya sebagai proses memperoleh pengetahuan yang umumnya tidak relevan;
(2) Bahwa pendidikan yang dianut oleh UU No. 20 Tahun 2003 bukanlah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pendengar, pencatat, dan penghafal agar dapat lulus dalam ujian akhir yang dirancang utamanya untuk mengukur ketiga hal tersebut.
Tetapi sebaliknya UU No. 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang :
(1) Merupakan proses pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap dalam rangka mengembangkan kemampuan (intelektual, sosial, kultur, civic, dan ekonomi) dan membentuk watak (kepribadian mandiri, beretos kerja, berdisiplin, taat asas, bertanggung jawab, demokratis, dan bermoral).
(2) Merupakan pendidikan yang memandang peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, melalui proses pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan , yang oleh UNESCO melalui Komisi Internasionalnya dianjurkan untuk menerapkan empat pilar belajar yaitu : Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, dan Learning to Be
Model pembelajran dan peran satuan pendidikan sebagai pusat pembelajaran yang dianut oleh UU No. 20 Tahun 2003, yang dalam pandangan penulis sangat relevan bagi Indonesia dalam memasuki abad ke-21 ini memerlukan sosok guru yang benar-benar profesional. Untuk itu berikut akan mencoba mengulasnya.
III. GURU SEBAGAI JABATAN PROFESIONAL DAN MAKNANYA
Bagi penulis, lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khusunya bagian tentang Guru adalah suatu pembaharuan pendidikan guru yang revolusioner. Karena melalui UU ini jabatan guru secara resmi didudukkan sebagai jabatan profesional. Mungkin ada yang bertanya “Apakah jabatan guru selama ini belum berstatus jabatan profesional? Dalam pengertian “Profesi sebagai pekerjaan/ jabatan yang memerlukan “Advanced Education and Special Training”, selama ini pekerjaan guru selama ini sesungguhnya belum berstatus sebagai jabatan profesional, berikut akan diulas secara singkat perkembangan pendidikan guru.
Kalau kita mejejaki sejarah pendidikan Indonesia, kita akan medapatkan pengetahuan bahwa kualifikasi guru yang mengajar di SD, SLTP, dan SLTA pada jaman penjajahan, dan jaman Indonesia merdeka sampai dengan tahun terakhir dekade 1950-an dan permulaan dekade 1960-an jauh dibawah kualifikasi guru pada saat ini. Pada jaman penjajahan Belanda pendidikan guru SD 3 tahun (Sekolah Desa) adalah CVO (2 tahun setelah SD), pendidikan guru SD Nomor dua (SD 5 tahun) adalah Normal School (4tahun setelah lulus SD), untuk HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Belanda yang lamanya 7 tahun) adalah HIK (6 tahun setelah lulus HIS) dan untuk SMP (MULO) adalah HooftAkte (Kursus seperti PGSLP). Praktek ini berlanjut setelah Indonesia merdeka. Sampai dengan tahun 1957 pendidikan guru SD adalah Sekolah Guru B (SGB – 4 tahun setelah SD), pendidikan guru SLTP adalah sekolah guru A (SGA) 3 tahun setelah SMP, guru SLTA adalah B I (2 tahun setelah SMA). Setelah tahun 1957 guru SD haruslah lulusan SGA. Pada saat itu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) belum menghasilkan lulusannya.
Kini terutama sejak tahun 1989 kualifikasi minimum untuk mengisi jabatan guru ditingkatkan yaitu untuk guru SD adalah Diploma II Kependidikan (2 tahun pasca SLTA), untuk guru SLTP adalah D3 Kependidikan (3 tahun pasca SLTA), dan untuk guru SLTA adalah S1 Kependidikan dan S1 dengan Akta Mengajar (AktaIV). Pertanyaannya mengapa pada masa penjajahan dan permulaan kemerdekaan, guru dengan kualifikasi pendidikan yang jauh lebih rendah dari kualifikasi pendidikan guru saat ini dipandang telah berhasil menghasilkan lulusan yang “bermutu” sedangkan sekarang dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi banyak dipersoalkan mutu dari pendidikan yang dihasilkan.
Memang tidak proposional membandingkan pendidikan pada tahun 1950-an dengan mutu pendidikan pada tahun 1989 keatas. Karena jumlah peserta didik pada dua periode tersebut perbedaannya berlipat. Murid SD pada tahun 1955 sebanyak 7.113.456 orang, tahun 1989/1990 19.296.714. siswa SLTP pada tahun 1955 berjumlah 197.189 orang, pada tahun 1989/1990 jumlah siswa SLTP 13.672.438, siswa SLTA pada tahun 1955 berjumlah 103.267 orang, sedangkan pada tahun 1989/1990 berjumlah 4.338.386 orang. Disamping itu sekolah pada waktu itu pendidikan mengutamakan fungsi memilih dan memilah daripada mengembangkan potensi peserta didik. Karena itu banyak SD yang hanya berhasil meluluskan murid kelas VI-nya sekitar 10 % demikian juga SLTP dan SMA. Sedangkan pada tahun 1980-an pada saat telah dicanangkan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun dan dirancang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun fungsi sekolah seyogyanya tidak hanya menseleksi melainkan dan terutama adalah mengembangkan kemampuan peserta didik. Karena itu tidak dapat diterima kalau banyak murid SD dan SMP yang dinyatakan tidak lulus, karena sekolah harus menyediakan tempat bagi anak-anak baru yang jumlahnya berlipat dan harus ditampung. Disinilah letak masalahnya. Peranan guru pada saat melayani jumlah murid yang jumlahnya sedikit dan peranan sekolah terutama adalah memilah dan memilih, tidak dapat disamakan dengan peranan guru, pada saat tugasnya adalah mengembangkan potensi peserta didik yang heterogen latar belakangnya, baik kemampuan dasar, sosial , ekonomi, dan budaya. Dan kenyataan baru inilah yang menjadikan jabatan guru dituntut menjadi jabatan profesional.
Di Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jerman, yang menjadikan sekolah sebagai lembaga untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan mengarahkannya sesuai dengan kemampuan dasar, bakat dan minatnya telah lama menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional yang pendidikannya setara dengan pendidikan jabatan profesional lainnya, yaitu dokter dan pengacara.
Mengapa pendidikan yang menjadikan massal “Education for All” diabad ke-21 satu Negara berbeda dengan Negara lainnya berbeda dalam penetapan lamanya wajib belajar. Ada Negara yang menerapkan wajib belajar 12 tahun seperti Amerika Serikat, ada Negara yang menerapkan wajib belajar 10 tahun seperti Inggris dan Jerman, dan ada Negara yang menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun seperti Indonesia, disamping masih ada Negara-negara di Afrika dan Asia Selatan yang menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun.
Penerapan wajib belajar ini yang berarti bahwa semua anak dengan perbedaan latar belakang baik kemampuan dasar kognitif, latar belakang sosial ekonomi dan minat serta bakat harus memperoleh pendidikan yang bermutu dan dilayani serta dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, minat dan bakanya.
Dalam pada itu era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan sumber bahan untuk dipelajari berkembang demikian cepat. Dalam kondisi yang demikian tuntutan terhadap kualitas manusia terdidik baik kemampuan intelektual, kemampuan vokasional dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kemanusiaan dan kebangsaan juga meningkat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah dan meningkat tuntutannya kepada para warganya.
Heterogenitas peserta didik dalam berbagai dimensi (intelektual, cultural, dan ekonomi), terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknolgi sebagai sumber obyek belajar, terus berubahnya masyarakat dengan tuntutannya merupakan faktor yang menjadikan guru harus profesional. Karena itu peranan guru tidak lagi hanya memberikan pelajaran dengan ceramah dan mendikte tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan, bakat dan minat peserta didik. Guru juga tidak dapat lagi menggunakan bahan pelajaran yang sudah ketinggalan jaman. Guru juga tidak dapat lagi hanya membantu peserta didik untuk dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya hafalan. Guru dalam era globalisasi perlu mampu merancang, memilih bahan pelajaran dan strategi pembelajaran (dalam banasa KBK Sylabus) yang sesuai dengan anak dengan latar belakang yang berbeda, serta mangelola proses pembelajaran secara taktis dan menyenangkan, mampu memilih media belajar dan merancang program evaluasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan kompetensi.
Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan guru yang berderajat profesional. Dikatakan berderajat karena dalam setiap jabatan profesional dikenal hierarki profesional yaitu : profesional, semi profesional, teknisi, juru, dan tukang. Kalau dalam dunia kedokteran kita mengenal : tenaga dokter (profesional), para medic, yang lulusan Akademi semi profesional, yang lulusan SLTA sebagai teknisi (perawat) dan juru rawat. Di Amerika Serikat, guru, baik guru SD, guru SMP maupun SMA harus berpendidikan S1 ditambah satu sampai dua tahun kuliah dan latihan keguruan untuk mendapat sertifikat guru. Di Jerman, untuk guru SD, harus berpendidikan “PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE”—4 tahun setelah SMA, untuk guru (Gymnasium) dituntut pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan pada Universitas yang meliputi 6 semester untuk penguasaan ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan ajar dan 2 semester paedagogik. Kesemuanya baik guru SD, SMP maupun SMA setelah lulus pendidikan di Perguruan Tinggi/ Universitas tidak otomatis berwenang sebagai guru (certified teacher) melainkan harus melalui tahap magang selama 18 bulan dan di akhiri dengan ujian kewenangan mengajar sebelum dapat memperoleh tanda sebagai guru yang berwenang (certified teacher).
Terilhami oleh praktek pendidikan calon guru didua negara tersebut, dan pengalaman menerapkan berbagai inovasi pendidikan dalam periode 1974 — 1981, penulis pada tahun 1982 sampai kepada kesimpulan perlunya peningkatan jabatan guru sebagai jabatan profesional, suatu jabatan yang memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus, yaitu S1 plus sebagai yang saya tulis dalam artikel yang diterbitkan pada tahun 1989, (dalam buku Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu, Balai Pustaka, 1989)
Penerapan KBK hakekatnya sama dengan penerapan kurikulum berorientasi tujuan yang diterapkan melalui kurikulum 1975, yang menuntut guru menyusun Satuan Pelajaran. Dalam pelaksanaan KBK guru dituntut menyusun Sylabus. Untuk dapat melakukan tugas tersebut dituntut kemampuan yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan sebagai sumber belajar dan sebagai “ways of learning”, mengenal peserta didik dengan karakteristiknya (kemampuan dasar, minat, bakat, dan pola belajarnya), memahami kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada akhir jenjang pendidikan, pada akhir semester, dan pada akhir setiap penggalan belajar, karena tanpa menguasai berbagai pengetahuan dasar tentang ilmu pengetahuan, tentang peserta didik, tentang masyarakat dan budaya tempat sekolah beroperasi, teori belajar, berbagai model belajar, dan berbagai model evaluasi, sukar diharapkan guru akan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan baru penyelenggaraan pendidikan nasional yang terus berubah, seperti penerapan KBK. Di dunia kedokteran, sebagai salah satu bidang profesi yang telah lama mapan, para dokter tidak mengenal penataran hanya karena adanya cara baru dalam pengobatan. Tidak lain karena sebagai tenaga profesional mereka telah benar-benar siap dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan tuntutan dunia profesi kedokteran yang terus berubah.
Dibandingkan dengan dunia kedokteran, dunia keguruan, terutama di Indonesia masih jauh tertinggal. Karena itu tepat sekali kalau berbagai pihak melakukan “upaya meningkatkan profesionalisme guru untuk memenuhi tuntutan kurikulum berbasis kompetensi”. Karena bagaimanapun juga pelaksanaan KBK, khususnya untuk menyusun KTSP, dan kurikulum 2013 dituntut guru yang berderajat profesional, sedang tingkat kemampuan profesional guru kita masih beragam.
Dalam kaitan inilah UU No. 14 Tahun 2005 yang menuntut pendidikan guru sebagai pendidikan bertaraf profesional S1 + atau D 4 + merupakan suatu keputusan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan memasuki abad ke-21.
Mengapa pendidikan guru profesional perlu berderajat S1 Plus ?
IV. PENDIDIKAN GURU SEBAGAI PENDIDIK PROFESIONAL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA MAKNANYA
Ulasan dari bagian II sampai dengan III hakekatnya berangkat dari suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya selama ini proses pendidikan yang berlangsung di berbagai satuan pendidikan tidak dirancang dan dilaksanakan sebagai proses pembudayaan yang, memungkinkan terjadinya proses transformasi budaya menuju suatu bangsa Indonesia yang cerdas kehidupannya, yaitu yang maju (modern, yang rasional dan berorientasi IPTEK), yang demokratis, yang sejahtera, dan berkeadilan, serta mampu menghadapi masalah sebagai tantangan, dan tantangan sebagai kesempatan untuk maju (problem as a challenge, and challenge as a chance to progress) . Dan bukan bangsa yang memandang masalah sebagai ancaman yang harus dihindari, yang di Jawa dikenal “Ana Bapang Den Simpangi” atau dalam pepatah Melayu “Kalau Takut Dilembur Pasanp Janpan Berumah Ditepi Pantai”. Untuk itulah penulis memandang bahwa filosofi atau konsepsi pendidikan yang dianut UU No. 20 Tahun 2003 menuntut diselenggarakannya suatu proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Untuk itu pula diperlukan guru yang bertaraf profesional. Dalam kaitan inilah penulis memandang kehadiran UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mendudukkan guru sebagai jabatan profesional merupakan titik berangkat untuk merancang pendidikan guru yang relevan. Walaupun demikian penulis tidak sepenuhnya sepaham dengan taksonomi kompetensi guru menjadi Kompetensi Paedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional. Untuk itu selanjutnya pada bagian berikut akan disajikan pandanggan penulis tentang kemampuan profesional guru, kurikulum pendidikan guru, sampai dengan penjenjangannya.
Untuk dapat melahirkan guru yang memiliki kemampuan profesional penuh, perlu diadakan pendidikan S1 plus atau berpendidikan S2 sepert tertulis dalam UU No. 14 Tahun 2005, tetapi bukan S2 akademik seperti yang sekarang kita kenal, melainkan S2 profesional yang mengutamakan kemampuan, merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, menilai, mendiagnosis mengorganisisasi, dan memperbaharui program belajar mengajar. Guru dengan tingkat kemampuan profesional yang demikian akan selalu mampu mengembangkan dirinya untuk memenuhi tuntutan baru pembaharuan pendidikan seperti penerapan KBK dan KTSP. Namun kenyataan yang kita hadapi bukanlah demikian : kualifikasi guru SD kita semula secara resmi yang tertinggi berpendidikan D II, walaupun ada yang S1 dan S2, tetapi S1 dan S2-nya kebanyakan akademik bukan profesional disamping masih ada yang belum berpendidikan D II; guru SMP kita walaupun dimasa lalu secara resmi mensyaratkan D3, masih ada yang belum mencapai itu dan ada yang sudah berpendidikan S1, S2, bahkan mengikuti program S3. Tetapi umumnya tidak selalu relevan dengan tugas profesionalnya sebagai guru. Demikian pula dengan guru SMA, yang secara resmi berkualifikasi S1, tetapi masih ada yang belum S1, disamping ada yang telah memiliki gelar S2, bahkan mungkin ada yang sedang mengikuti program Doktor (terutama dikota-kota besar), namun pendidikan lanjutannya umumnya tidak selalu terkait dengan tugas profesionalnya sebagai guru. Misalnya guru kimia SMA, seharusnya memiliki S1 pendidikan kimia, dan S2 pendidikan Kimia, tetapi banyak yang S2-nya bukan pendidikan kimia atau S2 ilmu kimia.
Berangkat dari heterogennya kualifikasi pendidikan dan kemampuan profesional guru dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru, yaitu : (1) merancang program pembelajaran termasuk menyusun silabus, (2) melaksanakan, memimpin, mengelola, dan menilai program pembelajaran; (3) mendiagnosis masalah dan hambatan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan menguasai kompetensi yang ditetapkan ; dan (4) menyusun dan merancang berbagai pilihan yang harus dikembangkan untuk membantu mereka, tidaklah mudah. Kiranya perlu diketahui bahwa keempat gugus kemampuan profesional penguasaannya perlu ditunjang oleh penguasaan berbagai pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan : (1) karakteristik peserta didik; (2) ilmu pengetahun sebagai obyek belajar dan “ways of learning” atau “mode of inquiry”; (3) hakekat tujuan pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai dan dikuasai peserta didik; (4) teori belajar umum dan khusus; (5) model- model pembelajaran sesuai dengan bidang studi; (6) teknologi pendidikan; dan (7) sistem dan teknik evaluasi.
Tujuh gugus pengetahuan dan teknologi tersebut, ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang filsafat pendidikan, dasar negara Pancasila, UUD Neqara RI 1945, sejarah nasional bangsa dan sistem pendidikan nasional, merupakan pengetahuan yan•seharusnya dimiliki guru Indonesia yang berderajat profesional. Dengan guru yang pengetahuan dan kemampuan profesionalnya demikian, pembaharuan pendidikan apapun yang dilakukan seperti KBK, tidak akan dipandang sebagai masalah. Dengan derajat profesional, seorang guru dengan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas.
Atas dasar pemahaman tentang pengetahuan dan kemampuan profesional guru yang demikian, saya mengusulkan kurikulum bagi pendidikan prajabatan. Dalam pada itu, menurut saya, tenaga kependidikan, baik tenaga konselor, administrasi pendidikan, teknologi pendidikan, ahli kurikulum, dan tenaga kependidikan lainnya seyogyanya berbasis guru profesional. Pasalnya, yang akan dikelola dan dibimbing adalah peserta didik yang memerlukan pengetahuan dasar dan kemampuan profesional seorang guru. Inilah pendirian profesional saya yang telah saya ajukan sejak tahun 1982 yang lalu, yang perlu kita bahas secara profesional pula.
Dalam merancang program pengadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang profesional yang perlu menguasai delapan gugus pengetahuan dasar akademik profesional dan lima kemampuan professional.
Masalah yang harus dibahas selanjutnya adalah bagaimana kita merancang program pendidikan yang dapat menghasilkan pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang profesional ?
Dalam merancang program pengadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang profesional yang perlu menguasai delapan gugus pengetahuan dasar akademik profesional dan lima kemampuan profesional, kita perlu menjawab pertanyaan berikut :
(1) bagaimana kurikulum kita rancang dan laksanakan yang relevan ?
(2) siapa yang dapat menjadi dosen dan apa peranan dosen ?
(3) model pembelajaran manakah yang relavan ?
(4) sistem evaluasi yang bagaimana yang perlu diterapkan ?
(5) praktek profesional yang bagaimanakah yang perlu dialami oleh calon guru ?
(6) fasilitas kependidikan seperti apa yang perlu disediakan ?
Selanjutnya akan dicoba dianalisis pertanyaan tersebut pada bagian berikut.
V. KURIKULUM UNTUK PENDIDIKAN PRAJABATAN GURU YANG BERDERAJAT PROFESIONAL
a. Merancang kurikulum yang relevan
Merancang dan mengembangkan kurikulum hakekatnya adalah upaya untuk menjawab pertanyaan, “pengalaman belajar dan materi pembelajaran apakah yang harus diikuti dan ditempuh peserta didik, dalam hal ini mahasiswa calon guru, agar setelah mengikuti program pendidikan yang disediakan, dapat dikuasai serangkaian pengetahuan dasar dan kemampuan profesional ? Ini berarti bahwa untuk pendidikan calon guru perlu dirancang dua tahap program pendidikan yaitu : (1) tahap pendidikan akademik profesional; dan (2) tahap pendidikan dan latihan profesional.
Pada tahap pertama, yaitu tahap pendidikan akademik profesional para mahasiswa calon guru mengikuti pendidikan untuk menguasai : (1) pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik peserta didik, baik kognitif, emosional, fisik, dan sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya yang terkait dengan jenjang pendidikan; (2) pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan sebagai sumber obyek belajar dan sebagai “ways of knowing”; (3) filsafat pendidikan dan teori pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional dan peranan setiap kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan; (4) berbagai teori belajar baik umum, termasuk “social learning theory”, dan khusus yang terkait dengan suatu bidang studi dan/atau dengan karakteristik peserta didik; (5) berbagai model pembelajaran yang terkait dengan berbagai bidang studi; (6) teknologi pendidikan; (7) sistem dan teknik evaluasi; dan (8) sejarah dan sistem kenegaraan NKRI sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tahap ini dapat ditempuh dalam periode 6 (enam) semester.
Tahap kedua adalah tahap pendidikan dan praktek profesional. Pada tahap ini selama dua semester para mahasiswa belajar menerapkan berbagai pengetahuan dasar akademik profesional yang diperoleh selama enam semester pertama untuk : (1) merencanakan program pembelajaran; (2) melaksanakan program pembelajaran, termasuk mengevaluasi; (3) mendiagnosa berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi peserta didik; (4) menyempurnakan program pembelajaran berdasarkan umpan balik yang telah dikumpulkan secara sistematik.
Dalam tahap kedua ini calon mahasiswa sepertiga waktunya berada dalam lingkungan sekolah untuk mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran dibawah supervisi tim dosen profesional.
Setelah melalui program pendidikan yang demikian seorang mahasiswa yang lulus setelah melalui berbagai evaluasi yang komprehensif dan terus menerus dapat memperoleh ijazah Sarjana Pendidikan/Keguruan
Para Sarjana Pendidikan/Keguruan yang telah menyelesaikan pendidikan S1 tersebut untuk mendapat sertifikat guru profesional diwajibkan bekerja sebagai asisten guru selama dua semester di sekolah yang terpilih. Setelah dua semester berpraktek sebagai guru sarjana pendidikan diuji kemampuan profesionalnya untuk dapat memperoleh sertifikat guru profesional.
Mereka yang telah lulus program pendidikan guru profesional inilah yang selanjutnya dapat mengikuti pendidikan pasca sarjana untuk menjadi tenaga kependidikan seperti : bimbingan dan konseling, ahli kurikulum, ahli administrasi pendidikan dan ahli teknologi pendidikan. Dengan demikian tenaga kependidikan yang profesional, dalam pandangan saya, hendaknya adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan guru profesional dan/atau telah juga berpengalaman sebagai guru profesional, sehingga dapat berperanan memberikan bantuan profesional kepada guru untuk terus memperbaiki mutu pendidikan.
Dengan kata lain, sebagai pelajar pendidikan saya berpendapat bahwa tenaga kependidikan yang profesional adalah mereka yang telah memiliki kualifikasi sebagai guru profesional dan melanjutkan studi pasca sarjana atau spesialisasi dibidang-bidang yang telah disebut diatas. Ini sejajar dengan dunia profesi lainnya seperti dokter.

b. Siapa yang Dapat Diterima menjadi Mahasiswa Calon Guru Profesional ?
Guru berderajat profesional, harus mampu merencanakan, mengembangkan, mengelola, menilai proses pembelajaran dan mampu mendiangnosis, juga diharapkan dapat menerapkan motto Ki Hajar Dewantara yaitu “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”. Guru semacam ini adalah Guru yang dalam bahasa Bung Karno “Guru sebagai Rasul Kebangunan” atau dalam bahasa Martin Buber “Guru sebagai Personifikasi Nilai-Nilai”. Pertanyaannya apakah persyaratan bagi calon mahasiswa pada Lembaga Pendidikan Guru? Di negara Amerika Serikat untuk menjadi Guru harus lulusan Uviversitas sedangkan untuk menjadi mahasiswa Universitas adalah mereka yang selama ini di SMA mengambil mata pelajaran calculus, trigonometri, dan fisika, sedangkan di Jerman untuk menjadi mahasiswa Universitas syaratnya adalah lulusan Gymnasium kelas XIII yang sudah disaring sejak kelas V kemampuan matematikanya, penulis berpendapat seyogyanya hanya mereka di SMA matematikanya minimum 7 dapat diterima menjadi mahasiswa calon Guru. Pandangan ini telah penulis rekomendasikan kepada Presiden RI tanggal 7 Mei 2007.
c. Siapa yang Berhak Menjadi Pengajar dan Apa Peranan Pengajar ?
Kalau untuk menjadi guru, baik SD, SMP, maupun SLTA yang sampai sekarang ditetapkan berkualifikasi minimum D II untuk SD, D III untuk SLTP, dan S1 untuk SLTA, dan dalam UU No. 14 Tahun 2005 semuanya harus berderajat profesional yaitu minimum S1, sudah sepantasnyalah kalau untuk menjadi pengajar calon guru profesional adalah minimum S2 dengan judisium minimal BAIK atau IPK A-. Dibandingkan dengan persyaratan tenaga pengajar, terutama pada jalur profesorship (Assistant Profesor, Associate Profesor, dan Profesor) di Amerika Serikat yaitu Ph. D. dengan judisium minimum sangat memuaskan dan mengalami masa percobaan selama dua tahun, persyaratan minimum S2 dengan IPK minimum A-, kiranya tuntutan minimum S2 bagi dosen, dikemudian hari, perlu S3.
Karena gugus mata kuliah pengetahuan dasar akademik profesional meliputi : (1) ilmu pengetahuan sebagai sumber obyek belajar dan ways of knowing; (2) filsafat dan teori pendidikan termasuk filsafat dan teori kurikulum; (3) karakteristik peserta didik; (4) teknologi pendidikan; (5) teori belajar dan model pembelajaran; (6) sistem evaluasi dan teknik evaluasi; dan (7) sejarah dan sistem sosial budaya Negara Bangsa Indonesia; program pendidikan guru profesional memerlukan para pengajar yang sekaligus berkualifikasi peneliti dari bidang ilmu pengetahuan : (1) ilmu-ilmu dasar science, mathematics, engineering science, social sciences/sociology, economy, politics, anthropology, dan bahasa, baik sebagai ilmu murni maupun ilmu kependidikan bidang-bidang ilmu tersebut; (2) ilmu pendidikan, yang meliputi filsafat pendidikan, teori kurikulum, teknologi pendidikan, sistem dan teknik evaluasi; dan (3) psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan, termasuk didalamnya ahli teori belajar.
Peranan para dosen dari setiap bidang ilmu pengetahuan tersebut adalah membimbing dan mendorong para mahasiswa untuk menguasai dan memahami setiap mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya melalui proses pembelajaran yang menerapkan empat pilar belajar yaitu : (1) learning to know;( 2)learning to do; (3) learning to live together; dan (4) learning to be, yang didukung dengan sistem evaluasi sebagai bagian dari proses pendidikan yang dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan obyektif sesuai dengan hakekat ilmu pengetahuan yang dipelajari dan pendekatan empat pilar belajar yang ditempuh.
Sedangkan para pengajar pada tahapan kedua yaitu pendidikan dan praktek profesional diperlukan dosen yang tidak hanya menguasai bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya melainkan juga mempunyai kepiawaian dalam mengelola proses pembelajaran. Untuk itu tenaga yang berpengalaman dalam proses pembelajaran diperlukan. Dalam kaitan ini diangkatnya para guru senior yang berpengalaman mengajar menjadi staf pengajar pada tahapan ini sangat diperlukan.
d. Model Pembelajaran yang Perlu Diterapkan
Untuk tahap pendidikan untuk menguasai pengetahuan dasar akademik profesional pendekatan belajarnya seperti telah disinggung adalah pendekatan empat pilar belajar yaitu “learning to know”, “learning to do”, “learning to live together”, dan “learning to be”. Melalui pendekatan ini diharapkan para mahasiswa calon guru akan dapat menguasai ilmu pengetahuan sebagai ways of knowing dan penerapannya sehingga dapat diharapkan tumbuhnya minat yang makin mendalam tentang ilmu pengetahuan tersebut dan selanjutnya dapat menimbulkan rasa percaya diri.
Sedangkan untuk tahap kedua pendidikan dan praktek profesional, pendekatan proyek perlu ditempuh, yaitu suatu pendekatan yang menuntut seorang calon guru melakukan kegiatan dari merencanakan dan mengembangkan, melaksanakan, menilai, sampai dengan memperbaiki suatu program pembelajaran dalam suatu bidang mata pelajaran, untuk sesuatu kelompok peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dalam jangka waktu belajar yang jelas.
e. Sistem Evaluasi yang Perlu Diterapkan
Dengan diterapkannya model pembelajaran yang menggunakan pendekatan empat pilar belajar, evaluasi yang diterapkan perlu relevan dengan digunakannya empat pilar belajar tersebut. Dengan demikian para calon guru tidak hanya dinilai pemahamannya tentang konsep melainkan dinilai juga : (1) kemampuannya menerapkan “mode of inquiry” suatu disiplin ilmu pengetahuan, seperti melakukan observasi, eksperimen, dan lainnya untuk “learning to know”; (2) kemampuan menerapkan prinsip atau hukum dari suatu bidang ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah untuk “learning to do”; dan (3) kemampuannya untuk bekerjasama dalam bidang ilmu yang sedang dipelajari, untuk “learning to live together”.
Sedangkan penilaian dalam tahap kedua benar-benar menilai kinerja seorang calon guru profesional yang meliputi : (1) kemampuan merencanakan dan mengembangkan program pembelajaran; (2) kemampuan mengelola proses pembelajaran; (3) mengembangkan program evaluasi dan melaksanakannya; (4) menganalisis kekuatan, kelemahan, dan masalah dari program yang telah dirancang dan dilaksanakan; dan (5) meyempurnakan program pembelajaran berdasarkan masukan.
f. Tentang praktek profesional
Hakekatnya telah diulas pada saat membahas model pembelajaran. Yang penting bahwa pada tahap ini calon guru profesional harus sudah benar-benar berada dalam situasi nyata dari proses pembelajaran di kelas dan sekolah dimana setelah lulus mereka akan ditugaskan.
g. Fasilitas Pendidikan
Yang jelas agar segala model pembelajaran dapat dilaksanakan, berbagai sarana dan prasarana harus tersedia; baik perpustakaan, laboratorium, kebun botani, lapangan olahraga, dan sekolah tempat praktek profesional. Akan lebih ideal lagi kalau mahasiswa calon guru profesional memperoleh fasilitas asrama sebagai bagian integral dari fasilitas pendidikan guru.
VI. BEBERAPA CATATAN PENUTUP
Dari serangkaian uraian dan analisis tentang “Guru sebagai Jabatan Profesional dan Dosen Universitas sebagai Ilmuwan Pengajar serta Implikasinya terhadap Pembiayaannya”, dapat ditarik beberapa catatan berikut
1. Bahwa dalam rangka melaksankan amanat UUD 1945 yaitu menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional berbagai ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 5 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) yang tertulis
“Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu” (pasal 5 ayat [I]); dan
“Setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannva”. Keharusan ini menjadikan pekerjaan guru sebagai jabatan profesional yaitu suatu jabatan yang memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus, tidak dapat ditunda lagi.
2. Bahwa agar upaya menyiapkan guru yang berderajat profesional, persyaratan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa calon guru haruslah dari mereka yang tergolong dalam kelompok 20 % teratas yang lulus SMA dengan nilai Matematika minimal 7.
3. Bahwa guru sebagai jabatan profesional untuk jenjang apapun, SD, SUP, SLTA, memerlukan pendidikan prajabatan guru serendah-rendahnya Sl
4. Bahwa program pendidikan prajabatan guru profesional harus mengantarkan para mahasiswa calon guru untuk menguasai seperangkat pengetahuan akademik profesional selama 6 (enam) semester dan pendidikan dan praktek profesional selama dua semester untuk mendapat ijazah S1Sarjana Pendidikan/Keguruan.
5. Untuk memperoleh sertifikat guru profesional lulusan S1 Pendidikan diwajibkan praktek keguruan selama dua semester di sekolah dan diakhiri dengan ujian kemampuan profesional untuk memperoleh sertifikat guru profesional.
6. Bahwa agar tenaga kependidikan benar-benar mampu memberikan bantuan profesional kepada guru pada khususnya dan program pembelajaran pada umumnya, jabatan tenaga kependidikan, seperti bimbingan konseling, ahli kurikulum, administrasi pendidikan, dan teknologi pendidikan merupakan jabatan untuk mereka yang memiliki pendidikan dasar sebagai guru profesional ditambah pendidikan pasca sarjana dan/atau spesialisasi dibidangnya.
7. Bahwa program pendidikan prajabatan guru dapat mencapai sasaran pendekatan belajar yang bertumpu pada empat pilar belajar untuk tahap pendidikan akademik profesional, dan pendekatan belajar proyek untuk tahap pendidikan dan latihan profesional perlu diterapkan. Khusus untuk program pendidikan tahap pendidikan dan praktek profesional para mahasiswa calon guru harus berada dalam situasi belajar-mengajar di kelas, baik sebagai pengamat maupun sebagai pengelola proses pembelajaran yang berada dalam supervisi tim dosen yang ditugaskan
8. Bahwa sejalan dengan upaya menetapkan guru sebagai jabatan profesional yang pendidikan minimalnya adalah S1, sudah selayaknya kalau pengajar pada Universitas/Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan pra jabatan guru berpendidikan minimal S2 dengan kualifikasi yang memadai.
9. Bahwa segala upaya untuk menjadikan pendidikan pra jabatan guru akan berhasil secara efektif sesuai dengan pemikiran yang dibahas apabila segala sarana dan prasarana yang meliputi : perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, ruang kesenian dan musik, kebun botani/zoologi, lapangan olahraga, dan asrama dipenuhi. Disamping itu berbagai insentif untuk menarik putra-putri terbaik bangsa menjadi guru, perlu diadakan, baik ikatan dinas, penempatan dan pembinaan guru, dan jaminan kesejahteraan bagi guru yang kompetitif dengan jabatan profesional lainnya.
10. Bahwa agar guru profesional benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik profesional yang merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah pendidikan yang dihadapi peserta didik, jaminan kesejahteraan yang meliputi : sandang, pangan, dan papan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan tabungan untuk hari tua perlu diupayakan sesuai dengan martabatnya sebagai tenaga profesional.

Demikianlah serangkaian pemikiran yang dapat saya sampaikan dalam lokakarya ini.

Jakarta, Desember 2014
Penulis/Penyaji,
Prof. Dr. H. Soedijarto, MA
Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ
Ketua Dewan Pembina ISPI
Ketua Lembaga Kajian CINAPS

About suaidinmath

Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hari ini

April 2015
S S R K J S M
« Feb   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Statistik Blog

  • 1,758,171 hit

Arsip blog

Award Blog Pendidikan 2012

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya

Dunia Pendidikan

Teratas

RSS Republika online

  • Andik: Melawan Vietnam Menguras Tenaga 3 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemain sayap Tim Nasional Indonesia, Andik Vermansyah mengaku sangat senang dan puas bisa mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 2-1. Dia mengatakan kemenangan pada putaran pertama babak...
    Andi Nur Aminah
  • Koeman Ingin Pemainnya Tunjukkan Kekuatan Melawan MU 3 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Pelatih Everton, Ronald Koeman mengatakan para pemainnya harus menunjukkan kekuatan dan komitmen mereka dalam beberapa pekan mendatang. Hal tersebut dimulai dari pertandingan pada Ahad malam (4/12) melawan...
    Israr Itah

RSS educatinalwithptk

newsalloy

NewsAlloy button

MUSIK

suara Edukasi

 

 http://radioedukasi.com/modules/mod_miniradio/mod_miniradio.swf

suara_edukasi

RADIO EDUKASI

Live Streaming AM 1251 kHz

Silahkan unduh produk audio radio Suara edukasi

[KLIK DISINI]

Zaimuttpjok/tik

BERBAGI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KISAH HIDUP

isti

Berilah makan keyakinanmu niscaya keraguanmu mati kelaparan

ANNISA USH SHOLIHAH

ALL ABOUT CHEMIS_3 (sharing for carring)

Dinas Dikpora Kab. Dompu

Ikhlas Mendidik Untuk Martabat Bangsa dan Negara

Vox Populi

Vox Populi: A Public Sphere for Politics and Poetry

Architecture Here and There

Style Wars: classicsm vs. modernism

Stories From the Belly

A Blog About the Female Body and Its Appetites

mywordpool

"Words - so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them." ~Nathaniel Hawthorne

Fusion

Championing a young, diverse, and inclusive America with a unique mix of smart and irreverent original reporting, lifestyle, and comedic content.

Whatever

LET ME STEAL THIS MOMENT FROM YOU NOW

rachel eats

stories, pictures and cooking tales from an english woman living in rome.

y

what it comes down to

tangerine drawings

scribbles and recipes from a pastry chef in paris

Extra Dry Martini

Straight up, with a twist.

Gravity and Levity

A blog about the big ideas in physics, plus a few other things

love.life.eat

living a mindful life

%d blogger menyukai ini: