//
you're reading...
Dunia Pendidikan

PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH

BAB I
1924379_814676181899629_4747129281155442370_nPENDAHULUAN

A. Rasional
Bahwa undang-undang sistem pendidikas nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. PP. Nomor 19 tahun 2005).
Adapun Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
a. standar isi;
b. standar proses;
c. standar kompetensi lulusan;
d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. standar sarana dan prasarana;
f. standar pengelolaan;
g. standar pembiayaan;dan
h. standar penilaian pendidikan.
Bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan nasional yaitu terwujud¬nya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas se¬hingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang ber¬langsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Bahwa setiap pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah Kabupaten Dompu harus direncanakan, diorganisir dengan baik, dilaksanakan dengan maksimal serta dilakukan evaluasi atau pelaporan kegiatan dan dilakukan umpan balik perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu kehadiran, kedudukan, fungsi dan tugas pengawas sekolah dalam usaha membina, memantau dan menilai kinerja satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sangat penting kehadirannya.

B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas),
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2009 Tentang Guru,
7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
9. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga.
10. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah.
11. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
12. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan Permendiknas Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.
13. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah
14. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah
15. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar Kompetensi Guru
16. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
17. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah
18. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi Pendidikan Dasar Dan Menengah.
19. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
20. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tentang Tentang Sistem Pengelolaan Pendidikan Di Pemerintah Kabupaten Dompu.

C. Visi, Misi, dan Strategi Pengawasan
1. Visi
Visi Pengawas Sekolah ; “Mewujudkan Sistem Kepengawasan Pendidikan yang Mampu Mendorong Penyelenggaraan Pendidikan Yang Profesional Dan Bermutu”

2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut perlu dirumuskan misi kepengawasan sebagai berikut :
a. Meningkatkan sistem dan standarisasi kepengawasan yang efektif dan efisien;
b. Meningkatkan Pengawas sekolah yang profesional;
c. Meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah binaan sesuai dengan perkembanagan IPTEK dan IMTAQ.

3. Strategi Pengawasan
Untuk mencapai visi dan misi pengawasan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan sumberdaya pengawas sekolah melalui kegiatan workshop pemberdayaan pengawas, rakor pengawas, studi banding, temu ilmiah, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menjadikan pengawas mampu meningkatkan kepengawasan yang efektif dan efisien.
b. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan penjaminan mutu pengawas yang mampu mengimplementasikan enam dimensi kompetensi pengawas yang meliputi tiga puluhenam kompetensi, yaitu (1) kompetensi kepribadian meliputi empat kompetensi, (2) kompetensi Supervisi Manajerial delapan kompetensi, (3) kompetensi Supervisi Akademik delapan kompetensi, (4) kompetensi penilaian pendidikan enam kompetensi, (5) kompetensi penelitian dan pengembangan delapan kompetensi, dan (6) kompetensi sosial meliputi dua kompetensi.
c. Melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan manajerial sesuai dengan wilayah binaan pengawas sehingga mampu meningkatkan adanya penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

D. Ruang Lingkup Tugas Pokok Kepengawasan.
Ruang lingkup tugas pokok kepengawasan pengawas sekolah mencakup pembinaan, pemantauan, dan penilaian hasil pengawasan.

1. Pembinaan.
Sasaran pembinaan pengawas adalah pemberian arahan, bimbingan, contoh, dan saran adanya kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Pola pembinaan yang akan dilakukan yaitu meliputi kegiatan :
a. Kunjungan secara berkelanjutan ke sekolah-sekolah binaan;
b. Pertemuan kelompok kerja guru (KKG) dan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) di gugus-gugus sekolah;
c. Melaksanakan supervisi manajerial kepada kepala sekolah dan supervisi akademik kepada kepala sekolah dan guru serta supervisi umum kepada tenaga kependidikan dan sumber daya sekolah lainnya;
d. Melaksanakan supervisi pendampingan pembelajaran kepada kepala sekolah dan para guru;
e. Melaksanakan pembinaan khusus kepada kepala sekolah, guru, dan staf sekolah secara berkala;
f. Melaksnakan pembinaan secara umum tentang upaya peningkatan kualitas sekolah kepada semua komponen sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah, wali murid, tokoh masyarakat, dan stake holder sekolah;
g. Memberi contoh mengajar yang pakem.

2. Pemantauan.
Untuk meningkatkan kualitas hasil dan implikasi dari kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh pengawas sekolah, perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan sampai sejauh mana semua kegiatan sekolah mampu diimplementasikan dengan optimal. Sasaran kegiatan pemantauan adalah semua program sekolah beserta pengembangannya. Pola pemantauan pengawas dilakukan melalui kegiatan :
a. Pengisian instrumen monev oleh kepala sekolah dan guru yang telah disiapkan oleh pengawas;
b. Observasi secara umum terhadap kegiatan program sekolah dan pengembangannya;
c. Observasi secara khusus terhadap kegiatan kepala sekolah dan guru beserta semua staf;
d. Kunjungan insidental pengawas.
e. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi
f. Menyusun program tindak lanjut hasil analisis hasil monitoring dan evaluasi.
g. Melaksanakan program tindak lanjut.

3. Penilaian.
Kegiatan penilaian, yaitu penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria yang ditetapkan terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah yang dilakukan oleh pengawas sekolah secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan semua program mampu dlaksanakan secara kolaboratif dan sistematik oleh sekolah.

E. Tujuan Dan Sasaran Pengawasan
1. Tujuan Program
Program kerja pengawas sekolah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Dompu tahun pelajaran 2013-2014 ini bertujuan :
a. Sebagai acuan kerja bagi pengawas sekolah untuk melaksanakan penilaian, pembinaan, dan pengawasan pada sekolah-sekolah binaan;
b. Menentukan skala prioritas program;
c. Sebagai pedoman evaluasi untuk menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan program;
d. Bahan pertimbangan atau dasar untuk menganalisis program yang dinyatakan berhasil dan yang belum berhasil;
e. Sebagai pedoman dalam membantu kepala sekolah, guru, staf dan tata usaha sekolah, komponen lainnya (stakeholders) dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah;
f. Sebagai pedoman dalam mengumpulkan data, mengolah data, melaksanakan analisis sederhana maupun analaisis komprehensif, untuk menentukan keputusan/kesimpulan sebagai bahan menyusun laporan hasil pengawasan sekolah persekolah maupun seluruh sekolah binaan.

2. Sasaran Pengawasan
Sasaran pengawasan dari program kerja ini adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas sekolah se Kabupaten Dompu . Adapun secara khusus sasaran kegiatan ini adalah :
a. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program;
b. Peningkatan kinerja kepala sekolah, guru, dan staf serta sumber daya sekolah;
c. Peningkatan penjaminan mutu pendidikan di wilayah sekolah binaan pengawas;
d. Pengembangan hasil binaan pengawas oleh sekolah binaan.
e. Penjaminan mutu pendidikan di setiap lembaga pendidikan sesuai wilayah binaan pengawas. Adapun wilayah binaan pengawas terlampir dalam lampiran program kerja.

F. Pengertian, Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tanggung-jawab Pengawas Sekolah

1. Pengertian Pengawas Sekolah
Pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung-jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan Pendidikan pada satuan Pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

2. Kedudukan Pengawas Sekolah
Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pengawasan Pendidikan terhadap sejumlah sekolah tententu yang ditunjuk/ditetapkan.

3. Wewenang Pengawas Sekolah
Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi,
Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi, Menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

4. Tugas Pokok Pengawas Sekolah
Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok membina, memantau dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya di suatu Kabupaten / Kota.

5. Fungsi Pengawas Sekolah
1. Pengawas sekolah sebagai Mitra Guru
2. Pengawas sekolah sebagai Inovator
3. Pengawas sekolah sebagai Konselor
4. Pengawas sekolah sebagai Motivator
5. Pengawas sekolah sebagai Kolaborator
6. Pengawas sekolah sebagai Asesor
7. Pengawas sekolah sebagai Evaluator
8. Pengawas sekolah sebagai Konsultan

6. Tanggung Jawab Pengawas Sekolah
Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan di sekolah sesuai penugasannya (Managerial Skill).
Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar / bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan (Academic Skill).

G. Sekolah Binaan
No.
Nama Sekolah

1 SMA Islam Terpadu Ranggo Dompu
2 SMAN 1 Hu’u
3 SMAN 1 Manggelewa
4 SMAN 2 Manggelewa
5 SMAN 1 Kempo
6 SMAN 2 Kempo
7 SMAN 1 Kilo
8 SMAN 2 Kilo
9 SMAN 1 Pekat
10 SMAN 2 Pekat
11 SMAN 3 Pekat
12 SMA PGRI Pekat

BAB II
IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

A. Identifikasi Masalah Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya

1. Menyusun program tahunan supervisi akademik pengawas sekolah yang lebih baik
2. Menyusun program semester supervisi akademik pengawas sekolah yang lebih baik
3. Menyusun program Rencana verja akademik (RKA)
4. Menumbuh kembangkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
5. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam pembelajaran.
6. Meningkatkan perolehan mutu prestasi siswa.
7. Mengukur dan memberikan penilaian terhadap kinerja guru dalam supervisi akademik
8. Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pembinaan guru dalam supervisi akademik
9. Memperbaiki sistem pembelajaran lebih baik pada program berikutnya dalam supervisi akademik.
10. Menyusun program tahunan supervisi manajerial pengawas sekolah
11. Menyusun program semester supervisi manajerial pengawas sekolah
12. Menyusun program Rencana kerja manajerial (RKM)
13. Melaksanakan supervisi manajerial untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepala sekolah dan tu dalam pengelolaan sekolah
14. Mengukur dan memberikan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dalam supervisi manajerial.
15. Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pembinaan kepala sekolah dalam supervisi manajerial.
16. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah pada program berikutnya
17. Memperbaiki sistem pengelolaan sekolah lebih baik pada program berikutnya dalam supervisi manajerial.
18. Menyusun program tahunan pemantauan 8 standar nasional pendidikan pengawas sekolah
19. Menyusun program semester pemantauan 8 standar nasional pendidikan pengawas sekolah
20. Melaksanakan pemantauan delapan standar nasional pendidikan
21. Mengukur dan memberikan penilaian terhadap delapan standar nasional pendidikan.
22. Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pemantauan delapan standar nasional pendidikan.
23. Meningkatkan pemantauan delapan standar nasional pendidikan
24. Memperbaiki sistem pemantauan delapan standar nasional pendidikan.
25. Menyusun program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah untuk pembinaan.
26. Memberikan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.
27. Mengukur dan memberikan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.
28. Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.
29. Memperbaiki sistem program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

B. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan
Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan pendidikan nasional dan berbagai isu-isu starategis yang berkembang dalam implementasi pembangunan pendidikan nasional, maka dalam Renstra Pembinaan Sekolah Menengah ditetapkan program-program pembangunan dan pengembangan Sekolah secara bertahap dan berkesinambungan, dengan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan pada :
1. Perluasan dan Pemerataan Akses sekolah dengan membangun unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, dan meningkatkan daya tampung yang sudah ada melalui pendekatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan daya saing sekolah dengan mengembangkan sejumlah Rintisan sekolah SBI, Rintisan sekolah SBI di kawasan perbatasan, sekolah Pra SSN, revitalisasi peralatan, dan pengadaan sarana prasarana pembelajaran lainnya;
3. Meningkatkan Manajemen sekolah dengan menerapkan Prinsip Good Governance yang mengacu ISO 9001:2000 dan Perintisan Sertifikasi ISO 9001:2010
Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003, maka inisiatif pengembangan sekolah sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan bantuan-bantuan Pengembangan sekolah yang sumber dananya berasal dari APBN pada prinsipnya bersifat sebagai stimulan.
Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Sekolah dialokasikan bukan saja melalui APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah.
Adapun lebih rinci, berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan, antara lain sebagai berikut:
a. Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu
1. Meningkatkan daya tampung Sekolah dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun Sekolah
3. Membangun Sekolah baru bekerja sama dengan pemerintah daerah;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta untuk berpartisipasi membuka Sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan;
5. Mengembangkan layanan khusus Sekolah;
6. Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan Sekolah;
b. Mengembangkan Mutu dan Relevansi Sekolah dan Membina Sejumlah Sekolah yang Bertaraf Internasional
1. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan;
2. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi Sekolah
3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan internasional;
4. Pengembangan relevansi sekolah menengah kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global;
5. Mengusulkan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru kejuruan;
6. Memperkuat program kemitraan Sekolah dengan industri yang relevan;
7. Memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi tamatan Sekolah bekerjasama dengan industri dan lembaga sertifikasi internasional;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Sekolah;
9. Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana Sekolah;
10. Meningkatkan sistem manajemen mutu di Sekolah;
11. Meningkatkan kreativitas di lingkungan Sekolah;
12. Meningkatkan Sekolah sebagai learning organization ;
13. Mengembangkan Sekolah sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
14. Mengembangkan kewirausahaan di lingkungan Sekolah;
15. Meningkatkan business center di Sekolah
16. Meningkatkan kerja sama internasional;
17. Memfasilitasi penyusunan kurikulum Sekolah bertaraf internasional.

c. Meningkatkan Manajemen Sekolah dengan Menerapkan Prinsip Good Governance
1. Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi
2. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Sekolah
3. Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga;
4. Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dengan lembaga sejenis;
5. Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu;
6. Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui monitoring dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram dan berkelanjutan;
7. Mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada skala prioritas;
8. Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, transparan, dan responsif;
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan Sekolah.

C. Ukuran Keberhasilan Kinerja
Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah mencapai 24% (rasio SMA/SMA/SMA/SMK mencapai 50:50 dan APK Sekolah Menengah mencapai 64,8%);
2. Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah mencapai 600 unit;
3. Sebesar 25% Sekolah di daerah khusus memiliki asrama;
4. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah mulai diterapkan;
5. Rehabilitasi gedung Sekolah mencapai 100%.
Ukuran Kinerja 2
Mengembangkan Mutu dan Relevansi Sekolah 100% Sekolah memiliki perpustakaan;
1. 50% Sekolah memiliki laboratorium dan bengkel;
2. Minimal 1 unit usaha berpasangan dengan setiap Sekolah;
3. 50% Sekolah yang memiliki akses listrik menerapkan Information and Communication Technology (ICT) based learning;
4. Setiap Kabupaten/Kota minimal memiliki satu Sekolah rintisan berbasis keunggulan lokal dan/atau bertaraf internasional;
5. Satu buku teks pelajaran per siswa untuk mata pelajaran yang masuk dalam Ujian Nasional;
6. 70% peserta Ujian Nasional mencapai nilai rata-rata 7,00;
7. Seluruh Sekolah menerapkan standar isi dan kompetensi;
8. Terbangunnya sistem beasiswa, dimana siswa terbaik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan pemenang Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Asian Skill Comptition (ASC), dan World Skill Comptition (WSC) memperoleh beasiswa.

Ukuran Kinerja 3
Penguatan tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Sekolah dengan Menerapkan Prinsip Good Governance
1. Pengelolaan pendidikan di semua lini menjadi lebih efektif dan efisien;
2. 100% Sekolah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik;
3. 100% Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi memahami dan melaksanakan kebijakan/program daerah selaras dengan kebijakan/program Direktorat Pembinaan Sekolah;
4. 50% Komite Sekolah berfungsi dengan baik;

5. Meraih ISO 9001:2000.

1-PROTA PENGAWAS SEKOLAH 2012-2013

About suaidinmath

Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hari ini

Oktober 2014
S S R K J S M
« Sep   Des »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Statistik Blog

  • 1,759,046 hit

Arsip blog

Award Blog Pendidikan 2012

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya

Dunia Pendidikan

Teratas

RSS Republika online

  • Milan Amankan Tiga Angka Lawan Crotone 4 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- AC Milan akhirnya mengamankan tiga angka saat menjamu Crotone di stadion Giuseppe Meazza, Milan, Ahad (4/12). Skuat asuhan Vincenzo Montella berhasil memenangkan pertandingan 2-1 jelang pertandingan...
    Didi Purwadi
  • NTB Dorong Penambahan Jumlah Penerbangan ke Lombok 4 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi NTB berupaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun depan. Salah satu caranya dengan penambahan jumlah penerbangan ke Pulau Lombok, yang menjadi destinasi wisata utama...
    Indira Rezkisari

RSS educatinalwithptk

newsalloy

NewsAlloy button

MUSIK

suara Edukasi

 

 http://radioedukasi.com/modules/mod_miniradio/mod_miniradio.swf

suara_edukasi

RADIO EDUKASI

Live Streaming AM 1251 kHz

Silahkan unduh produk audio radio Suara edukasi

[KLIK DISINI]

Zaimuttpjok/tik

BERBAGI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KISAH HIDUP

isti

Berilah makan keyakinanmu niscaya keraguanmu mati kelaparan

ANNISA USH SHOLIHAH

ALL ABOUT CHEMIS_3 (sharing for carring)

Dinas Dikpora Kab. Dompu

Ikhlas Mendidik Untuk Martabat Bangsa dan Negara

Vox Populi

Vox Populi: A Public Sphere for Politics and Poetry

Architecture Here and There

Style Wars: classicsm vs. modernism

Stories From the Belly

A Blog About the Female Body and Its Appetites

mywordpool

"Words - so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them." ~Nathaniel Hawthorne

Fusion

Championing a young, diverse, and inclusive America with a unique mix of smart and irreverent original reporting, lifestyle, and comedic content.

Whatever

LET ME STEAL THIS MOMENT FROM YOU NOW

rachel eats

stories, pictures and cooking tales from an english woman living in rome.

y

what it comes down to

tangerine drawings

scribbles and recipes from a pastry chef in paris

Extra Dry Martini

Straight up, with a twist.

Gravity and Levity

A blog about the big ideas in physics, plus a few other things

love.life.eat

living a mindful life

%d blogger menyukai ini: