//
you're reading...
Dunia Pendidikan

PROSEDUR PENGUSULAN DAN MEKANISME PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

IMG_0531A. Pendahuluan
Pengembangan karier Pengawas Sekolah dalam jabatan dan pangkat ditentukan berdasarkan pemenuhan angka kredit yang dipersyaratkan serta persyaratan obyektif lainnya. Pemenuhan angka kredit tersebut berdasarkan bukti pelaksanaan kegiatan pengawas sekolah yang selanjutnya diperiksa dan dinilai oleh Tim Penilai. Hasil penilaian yang memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan ditetapkan angka kreditnya dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.
Untuk menjalankan kewenangannya pejabat penetap angka kredit dibantu oleh Tim Penilai. Oleh sebab itu, penilaian prestasi kerja pengawas sekolah dilaksanakan oleh Tim Penilai yang memiliki kompetensi menilai pelaksanaan tugas pengawas sekolah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, telah lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 ayat (6) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, serta diangkat oleh pejabat yang berwenang. Secara fungsional koodinasi pelaksanaan penilaian angka kredit pengawas sekolah menjadi bagian dari tugas Sekretariat Tim Penilai, maka pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh Tim Penilai bersama-sama dengan Sekretariat Tim Penilai.
Dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya antara lain diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengusulan dan penilaian angka angka kredit pengawas sekolah.

B. Prosedur Pengusulan
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Permenegpan an RB Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh sebab itu untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
Kegiatan pengawas sekolah dinilai oleh Tim Penilai sesuai dengan kewenangannya. Hasil penilaian tersebut merupakan prestasi kerja pengawas sekolah dalam kurun waktu tertentu (paling sedikit 1 tahun) atau sejak pengawas sekolah menduduki jabatan/pangkat terakhir.
Prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya dibantu oleh Koordinator Pengawas (Korwas)/ Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK sesuai dengan jenjangnya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yaitu:
a. Lampiran II-A untuk Pengawas Sekolah Muda
b. Lampiran II-B untuk Pengawas Sekolah Madya
c. Lampiran II-C untuk Pengawas Sekolah Utama.
d. Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV

2. DUPAK dilampiri dengan:
a. Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama;
b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama;
c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama; dan
d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama;

Masing-masing Surat Pernyataan di atas harus ditanda tangani oleh atasan langsung (Kepala Dinas yang membidangi pendidikan) disertai dengan bukti fisik sesuai dengan satuan hasil setiap kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
e. Foto copy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
f. Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir
g. Foto copy SK kenaikan jabatan terakhir
h. Foto copy DP3 1 tahun terakhir dan 2 tahun terakhir bagi yang akan naik pangkat
i. Fotocopy Ijazah pendidikan formal bagi yang belum diperhitungkan angka kreditnya
j. Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar yang dilengkapi pula dengan SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah, dan SK Pengangkatan Kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah
k. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)/Konversi NIP

3. DUPAK dan bahan penilaian disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan yaitu:
a. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
b. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
c. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
d. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
e. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Gubernur melaui Sekretaris Tim Penilai Propinsi.
f. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota melaui Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota.
g. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan IV/b usul diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Sekretaris Tim Penilai Kementerian Agama.
h. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaui Sekretaris Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
i. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Instansi.

4. Bagi Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV dengan golongan ruang III/a sampai dengan III/d, usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diatur sebagai berikut:
a. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
b. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan; dan
c. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk.

5. Selanjutnya Sekretariat Tim Penilai mengkoordinasikan persiapan dan membantu pelaksanaan penilaian usul PAK.
Tugas Sekretariat Tim Penilai adalah:
a. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah.
b. Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat berwenang.
c. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
d. Membentuk database yang memuat data pokok pengawas sekolah yang akan dinilai, judul karya tulis/karya tulis ilmiah, judul buku/karya ilmiah yang diterjemahkan, dan/atau judul karya inovatif yang diajukan.
e. Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.
f. Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada Ketua Tim Penilai.
g. Memasukkan data hasil penilaian dalam database penilaian angka kredit pengawas sekolah.
h. Memeriksa angka kredit setiap unsur dan subunsur pada formulir penetapan angka kredit sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya bagi yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
i. Menyiapkan dan memeriksa surat laporan hasil penilaian kepada unit pengusul bagi yang belum memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebh tinggi.
j. Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
k. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil prestasi kerja yang telah dinilai.
l. Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK).
m. Melaporkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.

C. Mekanisme Penilaian
1. Setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah harus dinilai secara obyektif oleh tim penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Lampiran I tersebut berlaku bagi semua Pengawas Sekolah baik yang belum memiliki pendidikan S1/DIV atau yang telah memiliki pendidikan S1/DIV ke atas.
2. Kegiatan unsur utama dengan subunsur Pendidikan, Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah, Diklat Fungsional, dan Pengembangan Profesi serta Unsur Penunjang dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan pengawas sekolah, sehingga angka kreditnya berlaku untuk semua jenjang jabatan. Sedangkan kegiatan tugas pokok (pengawasan akademik dan manajerial) angka kredit yang diberikan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Contoh 1:
Drs. Nurhidayat Ashari, Pengawas Sekolah Muda melaksanakan (1) menyusun program pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, (2) pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011 dan 26 Juni 2011. Sesuai Lampiran I Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, satuan hasil kegiatan tersebut masing-masing adalah Program dan Laporan.
Kegiatan tersebut harus tercantum pada formulir Lampiran IV (SPMKPAM) dengan mengisikan kegiatan pada Üraian Kegiatan, Tanggal Pelaksanaan, Satuan Hasil, Jumlah Volume Kegiatan, Angka Kredit, dan Jumlah Angka Kredit. SPMKPAM harus ditandangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan disertai bukti fisik Laporan Program yang disusun dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah . Kegiatan tersebut juga harus tercantum dalam formulir DUPAK Pengawas Sekolah Muda yang bersangkutan.
Tim Penilai memeriksa dan menilai DUPAK, SPMKPAM dan bukti fisiknya dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan dan memberi angka kredit.
Apabila diasumsikan DUPAK, SPMKPAM dan bukti fisik memenuhi kriteria maka kegiatan (1) menyusun program pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, diberi angka kredit 0,60 dan kegiatan (2) pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2011 dan 26 Juni 2011 diberi angka kredit 5,60×2=11,2

Contoh 2:
Drs. Burhan Harahap, Pengawas Sekolah Madya mengikuti pelatihan mengenai Supervisi Akademik selama 100 jam dan memperoleh STTPP, maka STTPP yang diperoleh tersebut merupakan satuan hasil/bukti fisik telah mengikuti kegiatan pendidikan yang juga dinyatakan dalam DUPAK dan SPMKP. Angka kredit kegiatan tersebut adalah 2.

3. Prosedur penilaian dilakukan sebagai berikut di bawah ini.
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
b. Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota
c. Penilai memeriksa isian rinciian kegiatan yang tercantum pada formulir DUPAK. Kegiatan khususnya pengawasan akademik dan penunjang harus sesuai dengan jenjang jabatan Pengawas Sekolah. Kegiatan lainnya dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan.
d. Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil penilaian pada kolom 7 dan 8 pada DUPAK sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C bagi pengawas sekolah yang telah memiliki ijazah S1/DIV ke atas dan Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV.
e. Hasil penilaian ditandatangani oleh masing-masing Tim Penilai pada DUPAK sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C atau Lampiran XII yaitu pada bagian kolom Catatan Anggota Tim Penilai.
f. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
g. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam Sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.
h. Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.
i. Sekretaris Tim Penilai memeriksa dan memaraf angka kredit hasil sidang pleno dalam formulir DUPAK pengawas sekolah yang bersangkutan.
j. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi ditentukan apabila memenuhi minimal 80% kegiatan unsur utama idan maksimal 20% kegiatan unsur penunjang. 80% unsur utama termasuk di dalamnya angka kredit minimal subunsur pengembangan profesi yang wajib dipenuhi. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat tersebut sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan sebagaimana Lampiran II sampai dengan Lampiran VII Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 yaitu:
a. Lampiran II bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S1/DIV
b. Lampiran III bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S2
c. Lampiran IV bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S3
d. Lampiran V bagi pengawas sekolah dengan pendidikan SLTA/DI
e. Lampiran VI bagi pengawas sekolah dengan pendidikan DII
f. Lampiran VII bagi pengawas sekolah dengan pendidikan DIII/Sarjana Muda

Contoh:
Indriani, S.Pd., M.Si. pengawas sekolah muda, golongan III/d, angka kredit 328, 872. Berapa angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan ke golongan IV/a?
Gunakan Lampiran III Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi minimal 71,128, yaitu minimal terdiri atas 8 angka kredit wajib pengembangan profesi, 50,502 angka kredit tugas pokok dan diklat fungsional, dan maksimal 12,626 unsur penunjang.

k. Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
l. Pengawas Sekolah yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur tugas pokok.
m. Sejak Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan (24 Maret 2011), Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dengan rincian kegiatan dan angka kreditnya menggunakan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat menggunakan Lampiran V, VI, dan VII Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN mengenai Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
n. Pangkat tertinggi pengawas sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DV adalah Penata Tk I, golongan ruang III/d atau pangkat yang lebih tinggi terakhir yang dimiliki dan wajib memenuhi 15 angka kredit setiap tahun dari kegiatan pengawasan akademik dan manajerial (tugas pokok)..
o. Pengawas Sekolah yang memperoleh ijazah S1/DIV diberi angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
p. Hasil penilaian prestasi kerja yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit (PAK).

D. Periode Penilaian
1. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Pada Pasal 22 ayat (3) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS yaitu setiap bulan Desember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya dan bulan Juni untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan,
3. Masa penilaian ditentukan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak akhir masa penilaian yang tercantum pada PAK terakhir yang sudah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat terakhir.

Contoh:
Berdasarkan PAK Nomor 835/7612/198.05/8AJ.PAK/2006 tanggal 31 Desember 2006, Supardiono, M.Pd Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/b, pangkat Pembina Tk I, angka kredit 574,994. Pada formulir PAK tercantum masa penilaian 1 April 2000 s.d 31 Desember 2006. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2011, yang bersangkutan mengajukan usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. Pada DUPAK harus mencantumkan masa penilaian mulai 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2011. Apabila berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/c. maka pada formulir penetapan angka kredit (PAK) dicantumkan masa penilaian mulai 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2011.

E. Pejabat Penetap Angka Kredit

Mengingat pengaturan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 bersifat umum yaitu melekat kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing, maka untuk menjamin akuntabilitas pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, perlu diatur pemberian kuasa penetapan angka kredt pengawas sekolah yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota masing-masing. Mengacu Pasal 17 Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN mengenai Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, maka:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan  Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
2. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
3. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan yaitu untuk periode kenaikan pangkat adalah 3 bulan sebelumnya dan penilaian wajib yang dilaksanakan 1 tahun sekali, maka penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pendidikan nonformal dan informal setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

1111100 00002222PANDUAN BIMTEK CPAK PENGAWAS 2014

PEDOMAN BIMTEK CPAK PENGAWAS 2014

Bahan Simulasi pengawas madya

1 Cover Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial

Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial

Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial dan Akademik

(finishPROSEDUR DAN BUKTI FISIK KEPENGAWASAN

About suaidinmath

Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Diskusi

6 thoughts on “PROSEDUR PENGUSULAN DAN MEKANISME PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

  1. Tulisan yang bagus dan bermanfaat namun akan lebih bagus lagi jika bisa diunduh dengan mudah. Dibyo Santoso-Ketapang-Kalbar

    Suka

    Posted by Dibyo | 11 Juli 2014, 1:06 am
  2. terimakasih atas infonya,semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.salam hangat dariku di Muara Teweh Kab.Barito Utara .Kalimantan Tengah

    Suka

    Posted by Ahmad Dahlan | 10 Januari 2015, 4:08 am
  3. Trim atas data tentang angka kridit jabatan pengawas semoga tetap eksis

    Suka

    Posted by Darsan | 5 Februari 2015, 2:43 am
  4. Pak, kalau sudah memiliki PAK ke IVb apakah perlu PAK 1 kali dalam 1 tahun, kalau penialain dari 1 Maret 2008 s.d 1 Maret 2013, berarti ada 5 PAK yang harus disusun lagi untuk melengkapi dokumen ke IV b yang masih kurang, kapan SK IV b keluar ya……

    Suka

    Posted by Selfina | 27 Oktober 2015, 1:43 pm
  5. MALAM PAK, Pak tolong kirim format PAK Pengawas untuk 1 tahun, makasih

    Suka

    Posted by Selfina | 27 Oktober 2015, 3:20 pm

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hari ini

Juni 2014
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Statistik Blog

  • 1,760,511 hit

Arsip blog

Award Blog Pendidikan 2012

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya

Dunia Pendidikan

Teratas

RSS Republika online

  • Ribuan Muslim Semarakkan Morowali Mengaji 6 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, MOROWALI—Ribuan jamaah umat Islam larut melantunkan ayat-ayat suci Alquran dalam Morowali Nusantara Mengaji.  Acara yang dimotori dan digagas oleh Bupati Morowali, Anwar Hafiz dalam rangka HUT Kabupaten ke-17 ini...
    Nasih Nasrullah
  • Ini Alasan Mantan Ketua DPR Akom Ingin 'Melawan' Putusan MKD 6 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua DPR Ade Komarudin, akan melakukan langkah-langkah terhadap keputusan MKD, yang pada Rabu (30/12) memberhentikannya sebagai ketua DPR. Pria yang akrab disapa Akom itu mengaku...
    Nur Aini

RSS educatinalwithptk

newsalloy

NewsAlloy button

MUSIK

suara Edukasi

 

 http://radioedukasi.com/modules/mod_miniradio/mod_miniradio.swf

suara_edukasi

RADIO EDUKASI

Live Streaming AM 1251 kHz

Silahkan unduh produk audio radio Suara edukasi

[KLIK DISINI]

Zaimuttpjok/tik

BERBAGI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KISAH HIDUP

isti

Berilah makan keyakinanmu niscaya keraguanmu mati kelaparan

ANNISA USH SHOLIHAH

ALL ABOUT CHEMIS_3 (sharing for carring)

Dinas Dikpora Kab. Dompu

Ikhlas Mendidik Untuk Martabat Bangsa dan Negara

Vox Populi

Vox Populi: A Public Sphere for Politics and Poetry

Architecture Here and There

Style Wars: classicsm vs. modernism

Stories From the Belly

A Blog About the Female Body and Its Appetites

mywordpool

"Words - so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them." ~Nathaniel Hawthorne

Fusion

Championing a young, diverse, and inclusive America with a unique mix of smart and irreverent original reporting, lifestyle, and comedic content.

Whatever

LET ME STEAL THIS MOMENT FROM YOU NOW

rachel eats

stories, pictures and cooking tales from an english woman living in rome.

y

what it comes down to

tangerine drawings

scribbles and recipes from a pastry chef in paris

Extra Dry Martini

Straight up, with a twist.

Gravity and Levity

A blog about the big ideas in physics, plus a few other things

love.life.eat

living a mindful life

%d blogger menyukai ini: