//
you're reading...
Dunia Pendidikan

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
2. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 ini telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
3. Untuk memperjelas penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
4. diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

B. TUJUAN
untuk memberikan acuan bagi Pengawas Sekolah/Madrasah, pengelola pendidikan, Tim Penilai dan sekretariat Tim Penilai, dan para pejabat pemangku kepentingan pendidikan, agar ada kesatuan bahasa dan pengertian dalam melaksanakan peraturan jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya.

C. PENGERTIAN
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud angka 3 di atas adalah Pendidikan khusus dan layanan khusus.
5. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
6. Pengembangan profesi Pengawas Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan Pengawas Sekolah dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai Pengawas Sekolah maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, khususnya dalam kegiatan menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan.
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
10. Penyusunan Program Pengawasan adalah kegiatan menyusun program pengawasan oleh setiap pengawas sebagai pedoman pelaksanaan tugas kepengawasan yang meliputi program pengawasan akademik dan manajerial, pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, serta program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
11. Pelaksanaan Program Pengawasan adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah sesuai dengan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya.
12. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah pada akhir semester sesuai dengan pelaksanaan program yang telah dilakukan.
13. Prestasi kerja Pengawas Sekolah adalah hasil penilaian terhadap proses hasil kerja yang dicapai Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
14. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi penilaian kegiatan atau prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagai dasar untuk penetapan angka kredit.
15. Pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah adalah kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang wajib diikuti oleh calon Pengawas Sekolah dalam kurun waktu yang ditentukan untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam bidang pengawasan sekolah sebagai bekal pelaksanaan tugas pengawasan.
16. Karya inovatif adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan/atau masyarakat.
17. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh Pengawas Sekolah semua jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, atau instansi lainnya dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, atau kepala dinas yang membidangi pendidikan pada instansi lain, yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepengawasan di lingkungan kerjanya.
18. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para Pengawas TK/SD di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan KKPS ditangani oleh pengurus dengan anggota terdiri dari Pengawas TK/SD
19. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para pengawas SMP, SMA dan SMK di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan MKPS ditangani oleh pengurus dengan anggota terdiri dari pengawas sejenis menurut kelompok masing-masing, yakni Pengawas SMP/SMA/SMK

D. RUANG LINGKUP
Petunjuk teknis ini diberlakukan untuk Pengawas Sekolah di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota/Kementerian Agama dan instansi lain yang menyelenggarakan pendidikan.

E. BIDANG PENGAWASAN DAN BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH
1. Bidang Pengawasan
Bidang pengawasan Pengawas Sekolah meliputi:
a. Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (Pendidikan Anak Usia Dini formal).
b. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.
c. Pengawas Sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran pada sekolah/madrasah.
d. Pengawas Sekolah Luar Biasa adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah di sekolah luar biasa di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh mata pelajaran.
e. Pengawas Bimbingan dan Konseling adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah.

2. Beban kerja Pengawas Sekolah
Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,5 jam perminggu diatur sebagai berikut:
a. Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
b. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
c. Pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
d. Pengawas Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan ;
e. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan dan Konseling
f. Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan.
g. Akan tetapi jika seorang Pengawas Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan diangkat sebagai Pengawas Satuan Pendidikan maka beban kerjanya paling sedikit membina 7 (tujuh) satuan pendidikan.

3. Wilayah kerja
Pengawasan dapat dilaksanakan lintas satuan pendidikan yang dibina oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan kementerian lain. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan kementerian lain yang terkait dengan tugas pengawasan melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya.

F. JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT YANG DIPERSYARATKAN
Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pengawas Sekolah serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah seperti tersebut dalam tabel di bawah ini.

011

Keterangan
1. Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.
2. Angka kredit pada kolom 5 adalah jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan:
a. paling sedikit 80% angka kredit berasal dari Unsur Utama; dan
b. paling banyak 20% angka kredit berasal dari Unsur Penunjang.

Contoh:
Hartini, S.Pd. jabatan Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d memiliki angka kredit kumulatif 320. Agar dapat naik menjadi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan harus mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 80 untuk mencapai angka kredit kumulatif minimal 400 yang dipersyaratkan dengan perhitungan seperti tabel berikut ini.
Tabel 1.2
Cara menghitung pemenuhan Angka Kredit Hartini, S.Pd

0122

Keterangan
a. Dari golongan III/d ke IV/a memerlukan 80 angka kredit baru (dari angka kredit kumulatif 320 menjadi angka kredit kumulatif 400)
b. unsur pengembangan profesi yang wajib diperoleh ke golongan IV/a minimal sejumlah 8,00
c. Unsur utama dan penunjang baru yang wajib diperoleh adalah 80 – 8 = 72
d. Unsur utama baru yang wajib diperoleh minimal 80% x 72 = 57,60
e. Unsur penunjang baru maksimal 20% x 72 = 14,40.
f. Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan rincian sebagai berikut:
Angka Kredit lama = 320.00
unsur pengawasan baru = 57,60
unsur pengembangan profesi baru = 8,00
unsur penunjang baru = 14,40
Jumlah = 400,00

Contoh:
Robert Sianipar, S.Pd. jabatan Pengawas Sekolah Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a memiliki PAK lama dengan angka kredit kumulatif sejumlah 434. Yang bersangkutan akan mengajukan usul kenaikan pangkat ke IV/b, dengan menyertakan bukti fisik baru berupa: (1). ijazah pendidikan S2 yang linier, (2). unsur pengawasan (3). pengembangan profesi dan (4). unsur penunjang.
Perhitungan perolehan angka kredit yang diajukan seperti tabel berikut ini.

0133

Keterangan
a. Dari jenjang IV/a ke IV/b memerlukan 116 angka kredit baru yang berasal dari 550 – 434.
b. Pendidikan S1 ke S2 ada tambahan angka kredit baru 50 berasal dari selisih ijazah S2 – S1 yaitu 150 – 100 = 50
c. unsur pengembangan profesi yang wajib diperoleh ke golongan IV b minimal sejumlah 10
d. Unsur utama dan penunjang baru yang wajib diperoleh adalah 116 – 50 – 10 = 56
e. Unsur utama baru yang wajib diperoleh minimal 80% x 56 = 44,80.
f. Unsur penunjang baru maksimal 20% x 56 = 11,20.
g. Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan rincian sebagai berikut:
Angka Kredit lama = 434.00
Unsur pendidikan baru ijazah S2 = 50,00
unsur pengawasan baru = 44,80
unsur pengembangan profesi baru = 10,00
unsur penunjang baru = 11,20
Jumlah = 550,00

Dengan demikian Robert Sianipar, S.Pd telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah Madya dengan Pangkat Pembina Tkt I Golong ruang IV/b

II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN PENGATURAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH
A. Kedudukan Pengawas Sekolah
Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
Pengaturan kedudukan pengawas dengan lingkungan kerjanya dilakukan dengan ketentuan sebabai berikut:
1. Di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi adalah Pengawas Pendidikan Luar Biasa.
2. Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Pengawas TK, SD, Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran di SMP/SMA/SMK, Pengawas Bimbingan Konseling.
3. Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Pengawas Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran di Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan dan pengawas mata pelajaran pendidikan agama untuk sekolah di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/kota.

B. Tugas Pokok
Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
Rincian kegiatan tugas pokok setiap jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Sekolah tercantum pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rincian Kegiatan Pengawas Sekolah

00000000000000000000000000

23. Membuat karya inovatif w w w w w w w
Keterangan
a. w = wajib
b. tw= tidak wajib
c. pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dilaksanakan di forum KKG/MGMP atau pembimbingan dan pelatihan profesional guru yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya.
d. pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dilaksanakan di forum KKKS/MKKS atau pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota.

C. BEBAN KERJA DAN PENGATURAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH
Beban kerja dan pengaturan tugas Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:
1. Beban Kerja
a. Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah binaan.
b. Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor kementerian agama kabupaten/kota mengatur penugasan setiap Pengawas Sekolah agar dapat memenuhi beban kerja sesuai kewenangannya.
c. Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor kementerian agama kabupaten/kota dapat mengangkat 1 (satu) orang koordinator Pengawas Sekolah untuk membantu kelancaran pembagian tugas Pengawas Sekolah.
d. Untuk mencapai beban kerja Pengawas Sekolah sebanyak 37,5 jam perminggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, seperti contoh pada Tabel 2.2 berikut ini.
Tabel 2.2
Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja Dalam 1 Minggu
Berdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Non Tatap Muka untuk Pengawas SMP Jabatan Pengawas Madya dengan 7 (tujuh) Sekolah Binaan

0111

Catatan: Tugas pokok yang lain direncanakan pada minggu berikutnya. Sehingga pengaturan distribusi beban kerja per minggu bisa berbeda.

e. Kegiatan tatap muka dan non tatap muka untuk mencapai beban kerja 37,5 jam per minggu dapat didistibusikan seperti contoh tabel berikut ini.
Tabel 2.3
Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja Pengawas SMP, jabatan Pengawas Madya dengan 7 (tujuh) Sekolah Binaan

11221100

Catatan:
Pengaturan waktu disesuaikan dengan jumlah sekolah binaan dan kondisi geografis setempat serta kondisi lainnya.
f. Pengawas Sekolah yang belum memenuhi ketentuan beban kerja karena kondisi tertentu (misalnya kurangnya jumlah sekolah atau guru yang dibina yang disebabkan oleh jumlah pengawas yang berlebih dari rasio yang ditentukan) dapat memenuhi kekurangannya dengan:
1) Melaksanakan tugas pengawasan pada jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda.
2) Meningkatkan kuantitas dan frekuensi tatap muka dengan sekolah binaan per minggu yang dibuktikan dengan jadwal kunjungan dan diketahui oleh kepala sekolah atau guru yang dibina.
g. Dalam hal jumlah Pengawas Sekolah tidak mencukupi sedangkan jumlah sekolah yang diawasi cukup banyak, maka Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat memberikan tugas melebihi dari jumlah sekolah/Madrasah yang seharusnya diawasi.
h. Bagi Pengawas Sekolah yang berkedudukan di provinsi dapat melaksanakan kewajiban beban kerja pada sasaran sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah jam beban kerja Pengawas Sekolah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Pengaturan Bidang dan Sasaran Pengawasan
a. Dalam kondisi jumlah sekolah/madrasah dan guru sebagai sasaran pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengawasan akademik secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
b. Dalam kondisi jumlah Pengawas Sekolah lebih dari yang ditetapkan, dilakukan dengan melakukan pembagian ruang lingkup pengawasan pada satuan pendidikan berdasarkan banyaknya ruang lingkup/materi kepengawasan akademik manajerial.
Contoh:
Drs. Ahmad, M.Pd. dan Drs. Budi, M.Pd. adalah dua orang Pengawas Sekolah yang berasal dari daerah dengan kondisi kelebihan Pengawas Sekolah. Karena berbagai alternatif lintas jenjang dan jenis satuan pendidikan sudah tidak dapat dilakukan lagi maka dilakukan pembagian ruang lingkup pengawasan dalam satu sekolah. Drs. Ahmad, M.Pd. melakukan pengawasan manajerial dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 10 dan Drs. Budi, M.Pd. melakukan pengawasan/ pendampingan dalam penyusunan KTSP juga pada SMA Negeri 10 tersebut.
c. Sasaran pengawasan untuk unsur pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan sasaran pembinaan yang dilakukan secara individu atau kelompok yaitu 40 guru untuk SMP/SMA,SMK/PLB atau 60 guru untuk TK/SD, dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam satu bulan pada tahun berjalan.
d. Dalam kondisi jumlah sekolah/Madrasah dan guru sebagai sasaran pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengawasan akademik secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

3. Pengaturan Tugas Koordinator Pengawas Sekolah
a. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh Pengawas Sekolah semua jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, atau instansi lainnya dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan pada instansi lain, yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepengawasan di lingkungan kerjanya. Dalam kondisi tertentu Koordinator Pengawas dapat merangkap sebagai ketua MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah).
b. Persyaratan untuk menjadi Koordinator Pengawas Sekolah sekurang-kurangnya menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya, dan minimal memiliki masa kerja sebagai Pengawas Sekolah minimal 3 (tiga) tahun.
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen dan kepemimpinan serta memiliki kompetensi yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
d. Tugas dan wewenang koordinator pengawas
1) Melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah.
2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah.
3) Memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota.
4) Melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala.
5) Mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
6) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, maka koordinator pengawas dalam mengkoordinasikan tugasnya dapat dibantu oleh pengurus Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dari setiap jenis dan jenjang pendidikan.
7) Beban kerja Kordinator Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan sejumlah 5 (lima) satuan pendidikan masing-masing 4 orang guru sebagai sasaran pengawasan akademik dan 4 orang Kepala Sekolah sebagai sasaran pengawasan manajerial.
e. Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah adalah 3 (tiga) tahun, dan yang bersangkutan dapat menjadi koordinator Pengawas Sekolah 2 (dua) masa tugas secara berturut melalui proses pemilihan kembali oleh para pengawas disetiap jenjang dan jenis pendidikan. Setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) masa tugas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
f. Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawas Sekolah.
1) Pengangkatan
a) Kepala Dinas Pendidikan melakukan sidang pemilihan calon.
b) Pengawas Sekolah memilih calon yang memenuhi yang diajukan kepada Kepala Dinas pendidikan
c) Pemilihan dilakukan secara rahasia dengan cara setiap Pengawas Sekolah secara tertulis memilih dua orang calon.
d) Hasil pemilihan diurutkan sesuai dengan jumlah perolehan suara.
e) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan koordinator Pengawas Sekolah diantara peringkat satu atau dua.
f) Pemilihan dapat juga dilakukan dengan cara musyawarah para Pengawas Sekolah dan perwakilan kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota.
2) Pemberhentian
a) Koordinator pengawas dapat diberhentikan karena salah satu sebab sebagai berikut:
(1) Dibebaskan/diberhentikan dari jabatan Pengawas Sekolah.
(2) Telah 2 (dua) kali masa tugas sebagai koordinator Pengawas Sekolah.
(3) Menduduki jabatan lain di luar jabatan Pengawas Sekolah.
(4) Mengundurkan diri.
(5) Pindah ke kabupaten/kota atau propinsi lainnya.
(6) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(7) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(8) Tidak bisa melakukan tugas (misalnya karena udzur dan sebagainya).
b) Tata cara pemberhentian
Dalam hal Koordinator Pengawas Sekolah mengalami salah satu keadaan seperti tersebut 2). a) nomor (1) sampai (8), Kepala Dinas Pendidikan memberhentikan Koordinator Pengawas Sekolah.
Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawas Sekolah di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan Kementerian yang bersangkutan.
g. Pengaturan tentang kelompok kerja Pengawas (Pokjawas) di Lingkungan Kementerian Agama akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama.

III. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat lain yang ditunjuk setingkat Eselon I menetapkan angka kredit untuk:
a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d menjadi Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
b. Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun.
2. Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani Pengawas Sekolah [Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah] sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan angka kredit untuk:
a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c menjadi Pengawas Sekolah utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
b. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda golongan ruang III/d menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
5. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
6. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
Contoh:
Drs Satrio, Pengawas SMP, Jabatan Pengawas Muda, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IIId di lingkungan Kabupaten Kulonprogo akan naik pangkat ke Pembina golongan ruang IVa, maka penetapan angka kredit yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati Kulonprogo.
7. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di luar Kementerian Agama.
Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud di atas, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

IV. TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT
A. Kedudukan Tim Penilai
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh:
1. Tim Penilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat, dengan anggota yang berasal dari unsur:
a. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Ditjen PAUDNI;
b. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Dikdas) Ditjen Dikdas;
c. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (Dikmen) Ditjen Dikmen;
d. Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
e. Bagian Hukum dan Kepegawaian pada Direktorat Jenderal PAUDNI, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
2. Tim Penilai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai kementerian agama, dengan anggota yang berasal dari unsur:
a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
c. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha; dan
f. Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
3. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah dengan anggota yang berasal dari :
a. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama/Bidang yang menangani pendidikan; dan
b. Bagian yang menangani kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.
4. Tim Penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Tim Penilai Instansi kementerian lain yang selanjutnya disebut Tim Penilai instansi yang berkedudukan di instansi masing-masing.

B. Anggota Tim Penilai
1. Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
2. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah.
3. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja pengawasan akademik dan manajerial.

C. Syarat Anggota Tim Penilai
1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah;
3. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
4. Lulus pendidikan dan pelatihan calon Tim Penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Sekretariat Tim Penilai
Untuk membantu Tim Penilai dalam tugasnya dibentuk sekretariat Tim Penilai untuk masing-masing Tim Penilai. Dalam hal pelaksanaaan penilaian, Sekretariat Tim Penilai berkedudukan:
1. Sekretariat Tim Penilai Pusat berkedudukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekretariat Tim Penilai Pusat dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama berkedudukan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
Sekretariat Tim Penilai Pusat dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
3. Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama berkedudukan di Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama.
4. Sekretariat Tim Penilai tingkat Provinsi berkedudukan di bagian yang menangani kepegawaian pada Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi. Sekretariat Tim Penilai Provinsi dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan provinsi.
5. Sekretariat Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di bagian yang menangani kepegawaian pada Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota. Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan Kabupaten/Kota.
6. Sekretariat Tim Penilai Instansi kementerian lain berkedudukan di instansi masing-masing yang dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan kementerian yang bersangkutan.

E. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai
1. Pengangkatan
a. Anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (atas usul Direktorat Jenderal terkait) atau pejabat lain.
b. Anggota Tim Penilai dan Sekretriat Tim Penilai Kementerian Agama diangkat oleh Direktur Jenderal yang menangani pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.
c. Anggata Tim Penilai Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Provinsi diangkat oleh gubenur atau pejabat terkait yang ditujuk.
d. Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota atau pejabat terkait yang ditunjuk.
e. Usul calon anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai harus sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal mulai masa jabatan Tim Penilai tersebut atau enam (enam) bulan sebelum habis masa jabatan Tim Penilai yang akan diganti.
f. Surat keputusan pengangkatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai oleh pejabat berwenang sudah diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa jabatan Tim Penilai.
g. Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
h. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
i. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
j. Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

2. Pemberhentian
a. Tim Penilai
Anggota Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila
1) Habis masa jabatan; dan/atau
2) Mengundurkan dari Tim Penilai; dan/atau
3) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tim Penilai; dan/atau
4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
5) Berhenti atau diberhentikan sebagai pengawai negeri sipil.
b. Sekretariat Tim Penilai
Anggota sekretariat Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila:
1) Mengundurkan diri; dan/atau
2) Pindah tempat bekerja; dan/atau
3) Berhenti atau diberhentikan sebagai pengawai negeri sipil; dan/atau
4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Tugas Tim Penilai
1. Tugas Tim Penilai Pusat:
a. membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1a sebagai tugas Tim Penilai Pusat.
2. Tugas Tim Penilai Kementerian Agama:
a. membantu Direktur Jenderal yang menangai pendidikan di lingkungan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan kenaikan pangkat dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d sampai pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang menangani pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2a sebagai tugas Tim Penilai Kementerian Agama
3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah
a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 3a sebagai tugas Tim Penilai Kantor Wilayah
4. Tugas Tim Penilai Provinsi:
a. membantu Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 4a sebagai tugas Tim Penilai Provinsi.
5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
a. membantu Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 5a sebagai tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota.
6. Tugas Tim Penilai Instansi:
a. membantu pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 6a sebagai tugas Tim Peneliti Instansi.
7. Lain-lain:
a. Apabila Tim Penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
b. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.
c. Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
d. Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Wilayah terdekat atau Tim Penilai Kementerian Agama.

G. Rincian tugas Tim Penilai
1. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja Pengawas Sekolah yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan.
2. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/jalur yang sesuai dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit seperti lampiran I Peraturan ini.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai.

H. Tugas Sekretariat Tim Penilai
Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dengan rincian sebagai berikut:
1. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah.
2. Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat berwenang.
3. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
4. Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.
5. Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada Ketua Tim Penilai.
6. Membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit Pengawas Sekolah yang telah disepakati Tim Penilai untuk ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
7. Menuangkan angka kredit akhir setiap unsur pada kolom/jalur yang sesuai dengan formulir penetapan angka kredit seperti pada lampiran III Peraturan ini dan menyampaikan kepada pejabat berwenang yang menetapkan angka kredit tersebut.
8. Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
9. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai.
10. Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK).
11. Melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.

I. Tim Penilai Teknis
Dalam hal terdapat prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dinilai memiliki kekhususan, sehingga Tim Penilai yang ada tidak mampu menilai, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah dapat membentuk Tim Penilai teknis.
1. Anggota Tim Penilai teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

V. KELENGKAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. Kelengkapan
Setiap Pengawas Sekolah diwajibkan mengusulkan hasil prestasi kerja untuk dinilai setiap tahun berdasarkan bukti sebagai berikut:
1. Salinan/fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir.
2. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir/kenaikan pangkat.
3. Salinan/fotokopi sah surat keputusan terakhir tentang pengangkatan dalam jabatan Pengawas Sekolah.
4. Salinan/fotocopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai koordinator Pengawas Sekolah apabila diangkat sebagai korwas/Pokjawas.
5. Bukti fisik pelaksanaan tugas kepengawasan dan pengembangan profesi.
6. Salinan/fotocopi sah penetapan angka kredit terakhir.
7. Lampiran surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah (khusus bagi Pengawas Sekolah yang naik pangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah).
Prestasi kerja dengan angka kredit yang diusulkan, dituangkan dalam unsur, sub unsur, butir dan kolom dalam lajur yang sesuai dengan menggunakan formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

B. Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit
1. Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai.
2. Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK dengan dibantu oleh Koordinator Pengawas (Korwas)/ Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas).
3. Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada nomor 2 disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
4. Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
5. Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat Tim Penilai.
6. DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II A sampai dengan Lampiran II C Peraturan Menteri ini.
7. Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri dengan:
a. Surat pernyataan telah melakukan pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri ini;
b. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
c. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Menteri ini; dan
d. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada nomor 7 harus disertai dengan bukti fisik.
9. Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh:
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat di luar Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I dalam hal ini Direktur Jenderal PAUDNI, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementeria Agama untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
10. Pengajuan usul penetapan angka kredit harus telah sampai pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit selambat-lambatnya:
a. Tanggal 15 Desember untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat pada periode April tahun berikutnya;
b. Tanggal 15 Juni untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat pada periode Oktober tahun yang sama;
c. Bulan Juli untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan pada bulan pada periode Oktober;
d. Bulan Januari untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/ jabatan pada periode April.
11. Penyampaian usul penetapan angka kredit diajukan secara kolektif atau perseorangan.

VI. TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. Tata Cara Penilaian
1. Persidangan Tim Penilai dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Desember dan bulan Juni.
2. Pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
b. Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota, dengan menggunakan formulir yang tersedia seperti contoh tersebut pada Lampiran II keputusan ini.
c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
d. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.
e. Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.
f. Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil keputusan sidang pleno dalam penetapan angka kredit seperti contoh pada Lampiran III keputusan ini.
3. Keputusan pemberian angka kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan atas dasar kesepakatan persidangan Tim Penilai.

B. Prestasi Kerja Pengawas Sekolah Yang Dapat Dinilai Dengan Angka Kredit
Prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dapat dinilai dengan angka kredit adalah prestasi kerja yang diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir kecuali sub unsur pendidikan, Kriteria, bukti fisik dan pemberian angka kredit setiap unsur, sub unsur, dan butir kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Unsur Pendidikan
a. Sub unsur mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah:
1) Kriteria
Gelar / Ijazah dapat diberi angka kredit apabila diperoleh:
a) Setelah tanggal penilaian terakhir; atau
b) Sebelum tanggal penilaian terakhir tetapi belum digunakan; atau
c) Belum tercantum dalam keputusan jabatan/kepangkatan yang bersangkutan.
2) Bukti Fisik
Yang menjadikan dasar penilaian adalah:
a. fotocopy ijazah/STTB Diploma beserta transkip nilainya yang dilegalisir pejabat yang berwenang yaitu:
• Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana untuk ijazah perguruan tinggi negeri/swasta;
• Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri.
b. Fotocopy surat izin belajar (maksimal berjarak 60 km), atau SK tugas belajar (bila lebih dari 60 km) dan SK pengangkatan kembali dari pejabat yang berwenang.
c. Kesesuaian ijazah dengan bidang tugas pengawas
3) Pemberian Angka Kredit
a) Kesesuaian Ijazah dilihat dari mata pelajaran/rumpun mata pelajaran/pendidikan luar biasa/bimbingan dan konseling yang sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan dan tidak harus dari LPTK.
Contoh:
Pengawas Rumpun Mata Pelajaran MIPA yang sebelumnya adalah Sarjana Pendidikan Matematika memperoleh strata 2 maupun strata 3 Matematika, baik dari LPTK maupun non LPTK tetap diberi angka kredit.
b) Apabila memperoleh gelar/Ijazah yang lebih tinggi dan sesuai, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut.
Contoh:
Seorang pengawas rumpun mata pelajaran MIPA mempunyai Ijazah Sarjana Pendidikan Fisika dan Ijazah tersebut pernah dinilai atau dicantumkan dalam keputusan jabatan/kepangkatan terakhir. Dalam hal ini yang bersangkutan telah mendapatkan angka kredit 100 dari Ijazah Sarjana Pendidikan Fisika. Pengawas Sekolah tersebut mendapat Sarjana Strata 2 (Magister) Fisika maka nilainya 50 (150-100=50)
c) Mendapat gelar sarjana strata 2 kependidikan tetapi tidak sesuai dengan bidang tugas. Seorang Pengawas Sekolah yang mendapat ijazah Magister/Spesialis (S2) dalam kependidikan atau dari LPTK tetapi tidak sesuai dengan tugasnya atau setara dengan yang diperoleh sebelumnya, angka kreditnya diperhitungkan sebagai unsur penunjang dan diberi angka kredit 10 (sepuluh).
Contoh:
Pengawas Rumpun Mata Pelajaran IPS memperoleh ijazah Magister Metodologi Penelitian dari IKIP/FKIP. Dalam hal ini ijazah yang bersangkutan hanya dihargai dengan angka kredit 10 (sepuluh).
d) Mendapat gelar kesarjanaan lainnya tetapi tidak sesuai dengan tugasnya. Gelar kesarjanaan yang bukan kependidikan dan tidak sesuai dengan tugasnya atau gelar kesarjanaan tersebut setara dengan yang pernah diperolehnya diberi angka kredit 5 (lima) dan masuk unsur penunjang.
Contoh:
Pengawas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia memperoleh Ijazah Sarjana Hukum bukan dari LPTK, maka Ijazah yang bersangkutan diberi angka kredit 5 (lima).
e) Ijazah yang belum digunakan dapat diberi angka kredit meskipun diperoleh sebelum periode penilaian prestasi Pengawas Sekolah untuk kenaikan pangkat/jabatan terakhir yang bersangkutan.
Contoh:
Seorang pengawas melanjutkan kuliahnya dan lulus. Seharusnya yang bersangkutan memperoleh ijazah 1 April 2011. Namun demikian, ijazah tersebut baru dapat diambil pada Desember 2011, padahal pada bulan Juni 2011 prestasi kerja yang bersangkutan dinilai sehingga belum mendapat angka kredit dari ijazah tersebut. Oleh karena ijazah tersebut belum dinilai, maka ijazah tersebut diberi angka kredit pada periode penilaian berikutnya.

b. Sub unsur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPL:
1) Kriteria
Dilakukan sebelum menjabat Pengawas Sekolah dan lama diklat paling sedikit 161 jam.
2) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan sesuai dengan jumlah jam.
c. Sub unsur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL):
1) Kriteria
a) Diklat fungsional diberi angka kredit, apabila sesuai dengan tugas pokoknya.
Kesesuaian dapat dilihat dari bahan kajian atau mata tatar yang tercantum dalam STTPL tersebut. Pendidikan dan pelatihan yang dianggap sesuai, apabila diklat tersebut berkenaan dengan:
i. Rumpun mata pelajaran/pendidikan luar biasa/bimbingan dan konseling yang menjadi tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan; dan atau
ii. Metodologi pengajaran; dan atau
iii. Pengawas Sekolah; dan atau
iv. Salah satu atau lebih butir kegiatan dalam proses belajar mengajar/bimbingan.
v. Sekurang-kurangnya 60% dari bahan kajian atau mata tatar yang diberikan pada penataran/latihan memililki kesesuaian dengan tugasnya.
b) Latihan fungsional harus memuat:
i. Materi kajian atau mata tatar yang diberikan atau judul latihan yang mewakili materi yang sesuai;
ii. Jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan; dan
iii. Penyelenggaranya harus jelas dan apabila diselenggarakan oleh lembaga swasta yang telah diakui oleh Pemerintah.
c) Latihan fungsional yang tidak berkaitan langsung dengan tugas Pengawas Sekolah atau tidak spesifik untuk Pengawas Sekolah tetapi berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil tidak diberi angka kredit.
2) Bukti fisik
Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah STTPL yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan bertugas.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan sesuai dengan jumlah jam.
Contoh Diklat yang sesuai dengan tugas pokok:
Diklat tentang penguatan pengawas sekolah pola 170 jam yang memuat tentang supervisi akademik, supervisi manajerial dan penelitian tindakan sekolah. Diklat ini memperoleh 3 angka kredit
Contoh Diklat yang tidak sesuai dengan tugas pokok:
Penataran atau diklat secara umum (Diklat pengadaan barang dan jasa, Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional Guru dan lain-lain yang sejenis). Diklat semacam ini tidak memperoleh angka kredit

2. Unsur Pengawasan Akademik dan Manajerial:
a. Sub Unsur Penyusunan Program
Setiap Pengawas Sekolah menyusun program pengawasan yang terdiri atas program pengawasan tahunan untuk seluruh sekolah binaan, dan program semester untuk masing-masing sekolah binaan, yang isinya sebagai berikut :
1) Penyusunan Program Pengawasan :
a) Kritera
Memiliki dokumen program pengawasan yang memenuhi enam aspek sistematika
(1) Identitas (halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi).
(2) Pendahuluan, (Latar belakang, Landasan hukum, Tujuan dan sasaran, Visi, misi dan strategi pengawasan, Sasaran dan target pengawasan, Ruang lingkup pengawasan)
(3) Identifikasi dan analisis hasil pengawasan yang berisi identifikasi hasil pengawsan tahun sebelumnya, analisis dan evaluasi hasil pengawasan tahun sebelumnya, dan tindak lanjut hasil pengawasan
(4) Program pengawasan , yang berisi:
• Program Pembinaan guru dan/atau kepala sekolah
• Program pemantauan pelaksanaan SNP
• Program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah
(5) Penutup.
(6) Lampiran berisi :
• Program Pengawasan Semester
• RPA/ RPBK/RPM,
• Instrumen pembinaan guru dan/kepala sekolah.
• Instrumen pemantauan pelaksanaan SNP.
• Instrumen penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
b) Bukti fisik
(1) Surat penugasan dari Korwas.
(2) Program yang diketahui/disahkan oleh Dinas/ Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap program/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda: 0,6
Pengawas sekolah madya: 0,9 dan
Pengawas sekolah utama: 1,2

b. Sub Unsur Pelaksanaan Program
Setiap Pengawas Sekolah selain menyusun program pengawasan juga harus melaksanakan program yang terdiri dari:
1) Pelaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah:
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah yang ditunjukkan dengan enam bukti:
(1) Surat keterangan pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
(2) Daftar hadir pembinaan guru (memenuhi jumlah minimal guru dan/ atau kepala sekolah) dan/atau kepala sekolah (memenuhi jumlah beban kerja minimal).
(3) Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
(4) Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/ kepala sekolah.
(5) Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/ kepala sekolah
(6) Materi pembinaan guru (kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial) dan/ kepala sekolah (kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran)..
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda : 5,60
Pengawas sekolah madya: 6,00 dan
Pengawas sekolah utama: 8,00.

2) Memantau pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan:
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan pamantauan delapan standar Nasional pendidikan yang ditunjukkan dengan enam bukti:
(1) Surat keterangan pelaksanaan pemantauan delapan SNP.
(2) Daftar sekolah yang dipantau.
(3) Instrumen yang telah diisi.
(4) Hasil pengolahan pemantauan.
(5) Kesimpulan temuan pemantauan.
(6) Tindak lanjut hasil pemantauan delapan SNP.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda : 6,00
Pengawas sekolah madya: 9,00 dan
Pengawas sekolah utama: 12.

3) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah:
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang ditunjukkan dengan enam bukti:
(1) Surat keterangan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(2) Instrumen penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(3) Daftar hadir guru (memenuhi beban jumlah guru minimal) dan/atau kepala sekolah (memenuhi jumlah minimal kepala sekolah binaan) yang dinilai.
(4) Hasil pengolahan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(5) Kesimpulan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(6) Rekomendasi/tindak lanjut.
Laporan pelaksanaan program yang memenuhi sistematika yang berlaku berisi:
1. Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi.
2. Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan Sasaran, Ruang lingkup Pengawasan).
3. Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah.
4. Bab III. Pendekatan dan Metode.
5. Bab IV. Hasil Pengawasan Pada Sekolah Binaan.
a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP.
c. Hasil penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah,
6. Bab V Penutup.
Lampiran berisi:
1. Surat keterangan telah melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
2. Daftar hadir pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
4. Materi pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
5. Instrumen pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
6. Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
7. Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.

b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda: 4,00
Pengawas sekolah madya: 6,00 dan
Pengawas sekolah utama: 8,00.
c. Sub Unsur Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan
1) Setiap Pengawas Sekolah harus melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan setiap tahunnya :
a) Kriteria
Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan yang terdiri dari:
(1) Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)
(2) Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan SNP. (Data hasil pemantauan delapan SNP, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)
(3) Laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil penilian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda : 3,00
Pengawas sekolah madya: 4,50 dan
Pengawas sekolah utama: 6,00.

2) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Program Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi
a) Kriteria:
Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pengawasan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk pengawas sekolah utama yang memenuhi sistematika yang berlaku berisi:
(1) Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi
(2) Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan sasaran, Ruang lingkup Pengawasan)
(3) Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah
(4) Bab III. Pendekatan dan Metode
(5) Bab IV. Hasil Pengawasan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, berisi:
a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah
b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP
c. Hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah,
d. Pembibingan profesionalisme guru dan kepala sekolah,
e. Pembimbingan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah
f. Pembibingan pengawas sekolah muda dan madya dalam pelaksanaan tugas pokok.
(6) Bab V Penutup
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria dan diketahui Korwas.
c) Pemberian Angka Kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah utama :0,80.

d. Sub Unsur Membimbing dan Melatih Profesional Guru
Setiap Pengawas Sekolah harus melakukan kegiatan membimbing dan melatih professional guru:
1) Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG /MGP dan Kepala Sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya:
a) Kriteria
• Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah sesuai dengan sistematika yang berlaku, berisi:
Untuk Guru :
(1) Program Perencanaan Pembelajaran.
(2) Pelaksanaan Pembelajaran.
(3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran.
(4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan.
(5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.
(6) Pembimbingan Pengawas Sekolah Muda dan Madya.
Untuk Kepala Sekolah :
(1) Menyusun Program Kerja Sekolah.
(2) Pelaksanaan Program Kerja Sekolah.
(3) Program Pengawasan dan Evaluasi.
(4) Kepemimpinan Sekolah.
(5) Sistim Informasi Manajemen.
(6) Pembimbingan PTK/PTS.
(7) Penyusunan RKAS dengan SNP.
(8) Akreditasi Sekolah.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah di MGMP/ KKG/ MGP/ MKKS/KKKS yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:.
Pengawas sekolah muda : 0,30
Pengawas sekolah madya: 0,45 dan
Pengawas sekolah utama: 0,60.

2) Melaksanaan Pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan /atau kepala sekolah .
a) Kriteria
Laporan pelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/atau kepala sekolah berisi:
1. Surat keterangan pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S /MKKS.
2. Daftar hadir pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKs.
4. Materi pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
5. Instrumen pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
6. Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
7. Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap yahun
Pengawas sekolah muda : 6,00
Pengawas sekolah madya: 9,00 dan
Pengawas sekolah utama: 9,00
3) Pelaksanaan pembimbinan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program kerja sekolah, pelaksanaan program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistim informasi manajemen.
a) Kriteria
Laporan pelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah berisi:
1. Surat keterangan pembinaan Kepala Sekolah di K3S /MKKS.
2. Daftar hadir pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKs.
4. Materi pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
5. Instrumen pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
6. Kesimpulan hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
7. Tindak lanjut hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan Pengawas Sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokoknya yang sesuai dengan sistematika dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun.
Pengawas sekolah madya: 0,75 dan
Pengawas sekolah utama: 1,00
4) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
a) Kriteria
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru dan/atau Kepala Sekolah teridiri dari:
1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru.
2. pembimbingan dan pelatihan profesionalime kepala sekolah.
3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru dan/atau Kepala Sekolah minimal berisi aspek:
a. Program.
b. Uraian Kegiatan.
c. Target Yang diharapkan.
d. Hasil Yang dicapai.
e. Keterangan (Tindak Lanjut .
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan kepala sekolah yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas sekolah muda : 0,60
Pengawas sekolah madya: 0,90 dan
Pengawas sekolah utama: 1,20
5) Membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas madya dalam meleksanakan tugas pokok.
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokok, berisi:
1. Surat keterangan pembimbingan pengawas sekolah muda minimal dari korwas.
2. Daftar hadir pengawas sekolah muda dan/atau madya yang dibimbing.
3. Jadwal pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
4. Materi pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
5. Instrumen pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
6. Kesimpulan hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
7. Tindak lanjut hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokok, yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas sekolah madya: 0,75 dan
Pengawas sekolah utama: 1,00
6) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan
a) Kriteria
Laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang ditunjukkan dengan empat bukti:
1. Data hasil hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan.
2. Hasil analisis.
3. Kesimpulan.
4. Tindak lanjut.
Dokumen laporan hasil pengawasan yang sesuai dengan tujuh aspek sistematika dan isi:
1. Identitas (halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi).
2. Pendahuluan (latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup).
3. Kerangka pikir pemecahan masalah.
4. Pendekatan dan metode pengawasan.
5. Hasil pengawasan pada sekolah binaan (pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah).
6. Penutup (simpulan saran dan rekomendasi).
7. Lampiran ( instrumen hasil pengawasan).
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas Sekolah utama : 2,00

e. Sub unsur melaksanakan tugas di daerah khusus
1) Kriteria
a) Daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah khusus oleh gubernur kepala daerah tingkat I.
b) Yang bersangkutan ditugaskan di daerah khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2) Bukti fisik
a) Surat tugas dari koordinator Pengawas Sekolah.
b) Fotocopy atau salinan sah keputusan gubernur kepala daerah tingkat I tentang penetapan daerah tempat bertugas Pengawas Sekolah tersebut adalah termasuk daerah khusus.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun

VII. Unsur Pengembangan Profesi
Pengawas Sekolah diwajibkan mengumpulkan angka kredit dalam kegiatan pengembangan profesi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang dimaksud dengan pengembangan profesi adalah pengembangan kompetensi Pengawas Sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, yaitu karya tulis ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

A. Sub unsur pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan
Lampiran Permenegpan nomor 21 tahun 2010 menyebutkan macam kegiatan pengembangan profesi pengawas untuk pembuatan karya tulis dan/ atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal / pengawasan, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Angka Kredit untuk setiap unsur pengembangan profesi Pengawas Sekolah

0002221Untuk setiap jenis bentuk publikasi di atas, dijelaskan secara definisi, kerangka isi, bukti fisik yang diperlukan untuk pengajuan angka kredit, dan besaran angka kreditnya, sebagai berikut:
1. Buku laporan hasil penelitian yang diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan Pengawas Sekolah pada bidang pendidikan formal/kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. Penelitian tersebut dapat berupa Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), atau Penelitian Tindakan Kepengawasan yang lainnya.
Kerangka isi
Kerangka isi buku laporan hasil penelitian, umumnya mengikuti kerangka isi laporan penelitian. Laporan hasil penelitian setidaknya mempunyai kerangka isi yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian penunjang. Rincian dari ketiga bagian itu adalah sebagai berikut:
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuannya; kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni:
• Bab Pendahuluan
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Metode Penelitian
• Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta
• Bab Simpulan dan Saran-Saran.
Bagian Penunjang: Sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung isi laporan.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang umumnya ada pada sampul buku.
Bilamana persetujuan BSNP tersebut belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Pemberian angka kredit pada Laporan yang berhasil diterbitkan secara nasional sesuai dengan aturan di Tabel 7.1 di atas, yaitu mendapatkan angka kredit sebesar 12,5.
2. Makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang dapat berupa penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kepengawasan yang lain, yang telah dimuat pada jurnal tingkat nasional terakreditasi.
Kerangka isi
Kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Namun pada umumnya sistematika penulisan artikel ilmiah hasil penelitian, adalah sebagai berikut:
• Abstrak
• Pendahuluan.
• Metode Penelitian
• Hasil dan Pembahasan..
• Simpulan
• Daftar Pustaka dan Lampiran
Bukti Fisik
Jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) dan keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil penelitian yang dimuat di jurnal terakreditasi adalah 6 (enam) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
3. Buku laporan hasil penelitian yang tidak diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan Pengawas Sekolah pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. Penelitian tersebut dapat berupa Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), atau Penelitian Tindakan Kepengawasan yang lainnya.
Kerangka isi
Kerangka isi buku laporan hasil penelitian, umumnya mengikuti kerangka isi laporan penelitian. Laporan hasil penelitian setidaknya mempunyai kerangka isi yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian penunjang. Rincian dari ketiga bagian itu adalah sebagai berikut:
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuannya; kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni:
• Bab Pendahuluan
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Metode Penelitian
• Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta
• Bab Simpulan dan Saran-Saran.
Bagian Penunjang: Sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung isi laporan.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku hasil penelitian yang tidak diterbitkan dan secara nasional adalah 8 (delapan) angka kredit.
4. Makalah artikel hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat regional atau makalah laporan hasil penelitian
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang dapat berupa penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kepengawasan yang lain, telah dimuat pada jurnal tingkat regional tak terakreditasi.
Makalah laporan hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang dapat berupa penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kepengawasan yang lain, disajikan dalam bentuk laporan tidak diterbitkan, namun telah diseminarkan dalam lingkup terbatas dan disimpan di perpustakaan.
Kerangka isi
Bila berupa artikel ilmiah, kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Namun pada umumnya sistematika penulisan artikel ilmiah hasil penelitian, adalah sebagai berikut:
o Abstrak
o Pendahuluan.
o Metode Penelitian
o Hasil dan Pembahasan..
o Simpulan
o Daftar Pustaka dan Lampiran
Bila berupa makalah laporan hasil penelitian, kerangka isi atau format laporan hasil penelitian umumnya terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian penunjang.
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuannya; kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta ahstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni:
• Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan dan Kemanfaatan Hasil Penelitian
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Metode Penelitian
• Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta
• Bab Simpulan dan Saran-Saran.
Bagian Penunjang sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang selangkap-lengkapnya (misalnya berupa Penelitian Tindakan Sekolah lampiran yang harus disertakan adalah program tindakan setiap siklus, semua instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan beserta penjelasannya, daftar hadir pada setiap tindakan, surat ijin penelitian, dan dokumen pelaksanaan penelitian lain yang menunjang keaslian penelitian tersebut)
Bukti Fisik
Bila berupa artikel di jurnal bukti fisiknya berupa jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Bila berupa makalah laporan hasil penelitian bukti fisiknya adalah berupa makalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah di seminarkan dalam lingkup terbatas. Berita acara tersebut paling tidak berisi keterangan tentang, waktu, tempat, daftar peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Berita acara ditandatangi oleh panitia seminar dan koordinator Pengawas Sekolah. Seminar dilaksanakan di suatu sekolah dalam wilayah binaan, dengan peserta minimal 5 orang Pengawas Sekolah dan 10 guru yang berasal dari minimal 2 sekolah dalam wilayah binaan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Semua bukti fisik di atas memerlukan pernyataan keaslian dari koordinator pengawas. Juga diperlukan keterangan dari perpustakaan sekolah yang menyatakan bahwa arsip dari makalah laporan hasil penelitian tersebut telah disimpan di perpustakaan di salah satu sekolah dalam wilayah binaan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil penelitian yang dimuat di jurnal tingkat regional atau tingkat provinsi atau makalah laporan hasil penelitian adalah 4 (empat) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
5. Buku hasil gagasan yang diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku hasil gagasan adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi hasil gagasan, baik berupa buku yang berisi tinjauan ilmiah, buku pelajaran atau buku pendidikan.
Buku yang berisi tinjauan ilmiah adalah buku yang berisi hasil gagasan sendiri tentang permasalahan dalam bidang pendidikan formal/ kepengawasan
Buku pelajaran adalah buku yang berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu.
Buku pendidikan adalah yang berisi pengetahuan yang terkait dan dimaksudkan untuk memberikan informasi pengetahuan dalam bidang pendidikan.
Kerangka isi
Kerangka isi buku hasil gagasan, umumnya mengikuti sistematika macam buku yang diterbitkan.
Bila buku tersebut berisi tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, pada umumnya berisi:
• Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah
• Kajian teori, yang menguraikan tentang teori-teori yang relevan,
• Pembahasan yang terutama mengemukakan tentang gagasan/ ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/kepengawasan di sekolah binaannya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.
• Simpulan
Bila buku tersebut merupakan buku pelajaran, pada umumnya kerangka isinya adalah sebagai berikut:
• Pengantar
• Bagian Pendahuluan
o Daftar isi
o Tujuan buku pelajaran
• Bagian Isi
o Judul bab atau topik isi bahasan
o Penjelasan tujuan bab
o Uraian isi pelajaran
o Penjelasan teori
o Sajian contoh
o Soal latihan
• Bagian Penunjang
o Daftar kepustakaan
o Data diri penulis
Bila buku tersebut merupakan buku pendidikan, pada umumnya kerangka isinya adalah sebagai berikut:
• Pengantar
• Bagian Pendahuluan
• Bagian Isi
o Yang dapat terdiri dari beberapa bab/bagian sesuai dengan isi pengetahuan pendidikan yang disajikan. Masing-masing bab/bagian serupa dengan bagian isi buku.
• Bagian Penunjang
o Daftar kepustakaan
o Data diri penulis
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang umumnya ada pada sampul buku.
Bilamana persetujuan BSNP tersebut belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku hasil gagasan ilniah yang diterbitkan secara nasional adalah sebesar 8 (angka kredit) angka kredit.
6. Makalah artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi.
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil gagasan adalah tulisan hasil gagasan yang dapat berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/ kepengawasan di wilayah binaan sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang telah dimuat pada jurnal tingkat dimuat pada jurnal tingkat nasional terakreditasi
Kerangka isi
Kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Namun pada umumnya sistematika penulisan artikel ilmiah hasil gagasan, adalah sebagai berikut:
• Abstrak
• Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah
• Kajian teori, yang menguraikan tentang teori-teori yang relevan,
• Pembahasan yang terutama mengemukakan tentang gagasan/ ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/kepengawasan di sekolah binaannya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.
• Simpulan
• Daftar Pustaka dan Lampiran
Bukti Fisik
Jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) dan keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil gagasan yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi adalah 4 (empat) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
7. Buku hasil gagasan yang diterbitkan tidak secara nasional
Definisi, kerangka isi dari buku hasil gagasan yang diterbitkan tidak secara nasional sama dengan definisi dan kerangka isi dari buku hasil gagasan yang diterbitkan secara nasional (macam buku nomor 5), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN.
Untuk buku ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku hasil gagasan ilniah yang diterbitkan tidak secara nasional adalah sebesar 7 (tujuh) angka kredit.
8. Makalah artikel hasil gagasan dimuat di jurnal ilmiah tingkat tingkat regional atau makalah tinjauan ilmiah
Definisi, kerangka isi dari artikel hasil gagasan ini sama dengan definisi dan kerangka isi dari artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional (macam buku nomor 6), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya
Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis Pengawas Sekolah yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal/ kepengawasan yang ada di sekolah-sekolah dalam wilayah binaannya.
Kerangka Isi makalah tinjauan ilmiah pada umumnya adalah sebagai berikut:
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuan; kata pengantar disertai tanggal penyusunan makalah; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa Bab yakni:
• Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Pembahasan Masalah yang didukung data-data yang ada di sekolah-sekolah di wilayah binaannya. Yang sangat perlu disajikan pada Bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan asli si penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah.
• Bab Simpulan.
Bagian Penunjang sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan atau gagasan ilmiah.
Bukti Fisik
Bila berupa jurnal ilmiah bukti fisiknya berupa jurnal asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).
Untuk jurnal ini tidak diperlukan adanya keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Bila berupa makalah tinjauan ilmiah bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian angka kredit berupa, makalah asli atau foto kopi dengan pernyataan keaslian dari koordinator pengawas. Juga diperlukan keterangan dari perpustakaan sekolah yang menyatakan bahwa arsip dari makalah tersebut telah disimpan salah satu perpustakaan sekolah di wilayah binaannya.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil gagasan yang dimuat di jurnal regional atau berupa makalah tinjauan ilmiah adalah 3,5 (tiga setengah) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
9. Makalah presentasi pada forum ilmiah tingkat nasional, regional atau propinsi
Definisi
Makalah presentasi pada forum ilmiah adalah tulisan yang berisi laporan hasil penelitian atau gagasan sendiri, seperti tinjauan ilmiah atau karya non penelitian di bidang pendidikan formal/pengawasan, yang dipakai untuk mendukung presentasi pada forum ilmiah.
Kerangka isi
Kerangka isi makalah pada umumnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan panitia pertemuan ilmiah. Namun demikian, setidaknya makalah tersebut, mempunyai bagian-bagian isi sebagai berikut.
Bagian Awal: berisi judul, keterangan tentang kapan, di mana dan pada macam kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan.
Bagian Isi: (a) sajian abstrak/ringkasan (b) paparan masalah utama berikut pembahasan masalah dan (c) penutup
Bagian Akhir daftar pustaka.
Bukti fisik
Makalah prasaran ilmiah asli atau fotocopy dengan dilengkapi oleh berbagai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa makalah tersebut memang telah disajikan dalam forum ilmiah sekurang-kurangnya tingkat kabupaten/kotai. Bukti tersebut antara lain surat keterangan dari panitia penyelenggara, sertifikat/piagam, surat ijin, dan lain-lain.
Baik makalah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah prasaran ilmiah adalah 2,5 (dua setengah) angka kredit.
10. Buku terjemahanan yang diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku terjemahan adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi hasil terjemahan pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan.
Terjemahan dapat dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, yang isinya berkaitan dengan masalah kependidikan atau kepengawasan.
Kerangka isi
Kerangka isi buku terjemahan, umumnya mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan.
Bukti fisik
Buku terjemahan asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang umumnya ada pada sampul buku.
Bilamana persetujuan BSNP tersebut belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku terjemahan asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku terjemahan yang diterbitkan secara nasional adalah 7 (tujuh) angka kredit
11. Makalah artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil terjemahan adalah tulisan hasil penerjemahan baik dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya, yang isinya berkaitan dengan masalah kependidikan atau kepengawasan dalam bidang pendidikan formal/ kepengawasan yang telah dimuat pada jurnal tingkat nasional terakreditasi.
Kerangka isi
Kerangka isi penulisan artikel hasil terjemahan mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya.
Bukti Fisik
Jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) dan keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil terjemahan yang dimuat di jurnal terakreditasi adalah 3,5 (tiga setengah) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
12. Buku terjemahan yang diterbitkan tidak secara nasional
Definisi
Kerangka isi dari buku terjemahan yang diterbitkan tidak secara nasional sama dengan definisi dan kerangka isi dari buku terjemahan yang diterbitkan secara nasional (macam buku nomor 10), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN.
Untuk buku ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku terjemahan yang diterbitkan tidak secara nasional adalah sebesar 3,5 (tiga setengah) angka kredit.
13. Makalah artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat tingkat regional atau berupa makalah terjemahan
Definisi
kerangka isi dari artikel hasil terjemahan ini sama dengan definisi dan kerangka isi dari artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat tingkat nasional (macam buku nomor 11), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya
Makalah terjemahan adalah adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pendidikan atau kepengawasan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke Bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing / bahasa daerah. Makalah terjemahan tersebut terutama diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kepengawasan. Untuk itu perlu adanya surat pernyataan dari koordinator pengawas yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja kepengawasan.
Yang diterjemahkan adalah keseluruhan isi buku secara lengkap, dan bukan merupakan bagian dari buku, atau suatu tulisan pendek, artikel atau jenis tulisan lain di luar bidang pendidikan atau kepengawasan.
Kerangka Isi
Umumnya kerangka karya terjemahan adalah mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkannya.
Bukti Fisik
Bila berupa makalah terjemahan, bukti fisik adalah berupa karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis atau nama penulis-penulis karya terjemahan tersebut.
Karya terjemahan tersebut harus pula dilengkapi dengan surat pernyataan dari koordinator pengawas yang menjelaskan perlunya karya terjemahan itu, untuk menunjang peningkatan profesionalisme Pengawas Sekolah.
Bila berupa jurnal, bukti fisiknya adalah jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).
Untuk jurnal ini tidak diperlukan adanya keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil gagasan yang dimuat di jurnal regional atau makalah terjemahan adalah 1,5 (satu setengah) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah
Angka kredit minimal yang dipersyaratkan dan kegiatan pengembangan profesi yang wajib bagi Pengawas Sekolah yang akan naik jabatan dan/atau naik pangkat untuk masing-masing pangkat/golongan ruang diatur sebagai berikut:
Tabel 7.2
Pengembangan profesi yang wajib dilakukan Pengawas Sekolah berdasarkan jabatan yang mereka miliki

00022211Besaran angka kredit untuk karya yang dilakukan secara bersama
Karya yang dihasilkan secara bersama, dilaksanakan maksimum oleh 4 (empat) orang pengawas dan/atau dengan guru, yang terdiri dari penulis utama dan penulis pembantu. Bila jumlah penulis pembantu lebih dari 3 (tiga) orang, maka penulis pembantu nomor urut ke empat dan seterusnya tidak dapat memperoleh angka kredit.
Besaran nilai angka kredit untuk kegiatan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang dilakukan secara bersama oleh beberapa pengawas dan/atau dengan guru, di berikan angka kredit sebagai berikut:

Tabel 7.3
Pembagian angka kredit publikasi iomiah yang dikerjakan berkelompok.12123

Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang. Bila jumlah penulis pembantu lebih dari 3 (tiga) orang, maka penulis pembantu nomor urut ke empat dan seterusnya tidak dapat memperoleh angka kredit.

B. Sub Unsur Pembuatan Karya Inovatif
Sub unsur karya inovatif terdiri dari (1) Menemukan/membuat karya sain/ teknologi tepat guna, (2) Pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/ pratikum, (3) mengikuti pengembangan penyusunan standar/pedoman/soal dan sejenisnya pada tingkat nasional, dan (4) menemukan/menciptakan karya seni.
1. Menemukan/Membuat karya sains/teknologi tepat guna:
a. Kriteria
1) Hasil pengembangan metodologi pembelajaran dan/atau kepengawasan/ sistem evaluasi dan/atau instrumen bidang pendidikan.
2) Media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
3) Program aplikasi komputer untuk bidang kepengawasan.
4) Alat/mesin/bahan/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan dan/atau masyarakat.
5) Hasil eksperimen sains/teknologi.
b. Bukti fisik
1) Laporan hasil pengembangan metodologi pembelajaran dan/atau kepengawasam/sistem evaluasi dan/atau instrumen bidang pendidikan dilengkapi dengan buku/naskah/instrumen hasil pengembangan.
2) Laporan pembuatan media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk pembinaan guru dan/atau kepala sekolah dilengkapi dengan hasil pembuatan media pembelajaran/bahan ajar tersebut dalam cakram padat (compact disk).
3) Laporan pembuatan program aplikasi komputer untuk bidang kepengawasan dilengkapi dengan hasil pembuatan program aplikasi komputer tersebut dalam cakram padat (compact disk).
4) Alat/mesin/bahan/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan dan/atau masyarakat dilengkapi dengan gambar/foto karya teknologi tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
5) Laporan hasil eksperimen sains/teknologi dilengkapi dengan foto saat melakukan eksperimen dan bukti pendukung lainnya.
6) Lembar pengesahan/pernyataan minimal dari kabupaten/kota bahwa karya sains/teknologi tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah atau di lingkungan masyarakat.
c. Pemberian Angka kredit
1) Kategori kompleks diberikan angka kredit 4
2) Kategori sederhana diberikan angka kredit 2
 Pengkategorian sederhana dan kompleks paling utama ditinjau dari tingkat inovasi dan tinggi rendah manfaatnya.
Setelah itu baru dilihat dari:
 Tingkat kerumitan pembuatannya
 Besar kecil ukurannya
 Lama waktu pembuatannya

Tabel 7.4
Angka Kredit Menemukan/Membuat
Karya Sains/Teknologi Tepat Guna
000021

2. Pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/pratikum:
a. Pembuatan/modifikasi alat pelajaran
1) Kriteria
a) Alat bantu presentasi (contoh: papan tulis inovatif, proyektor sederhana dan sejenisnya)
b) Alat bantu olahraga (contoh: alat bantu loncat tinggi, alat bantu senam dan sejenisnya)
c) Alat bantu praktik (contoh: alat penepat pengeboran (jig), alat penjepit (fixtures), panel listrik, adjustable power suply dan sejenisnya)
d) Alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran/ bimbingan atau pendidikan di sekolah.
2) Bukti Fisik
a) Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran yang dilengkapi dengan gambar/foto alat pelajaran tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
b) Lembar Pengesahan/Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa alat pelajaran tersebut dipergunakan di sekolah

3) Angka kredit
a) Kategori kompleks diberikan pemberian angka kredit 2
b) Kategori sederhana diberikan angka kredit 1

Tabel 7.5
Angka Kredit Pembuatan /modifikasi alat pelajaran/peraga/pratikum

11112

b. Pembuatan/modifikasi alat peraga
1) Kriteria
a) Poster/gambar untuk pelajaran
b) Alat permainan pendidikan
c) Model benda/barang atau alat tertentu
d) Benda potongan (cutaway object)
e) Film/video pelajaran
f) Gambar animasi komputer
2) Bukti Fisik
a) Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan gambar/foto alat peraga tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
b) Lembar Pengesahan/Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa alat peraga tersebut dipergunakan di sekolah
3) Pemberian Angka kredit
a) Kategori komplek: Diberikan angka kredit 2
b) Kategori sederhana: Diberikan angka kredit 1

Tabel 7.6
Angka Kredit Pembuatan/modifikasi alat peraga

00112

3. Pembuatan/modifikasi alat pratikum
1) Kriteria
a) Alat praktikum sains (fisika, kimia, biologi)
b) Alat praktikum teknik (mesin, listrik, sipill, bahasa, ilmu sosial, humaniora dan lainnya.
c) Mikroskop dan teleskop sederhana
d) Alat uji/pelatih kelincahan dalam olah raga
e) Alat pengukur derajat keasaman (pH)
f) Alat pengukur kekuatan magnit
2) Bukti Fisik
a) Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat praktikum yang dilengkapi dengan gambar/foto alat praktikum tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
b) Lembar Pengesahan/Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa alat praktikum tersebut dipergunakan di sekolah
3) Pemberian Angka kredit
a) Kategori komplek: Diberikan angka kredit 4
b) Kategori sederhana: Diberikan angka kredit 2

Tabel 7.7
Angka Kredit Pembuatan/modifikasi alat pratikum

1122333. Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman dan Sejenisnya
a. Mengikuti kegiatan penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada Tingkat Nasional:
1) Kriteria.
a) Standar/pedoman dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan formal/kepengawasan.
b) Digunakan ditingkat nasional.
2) Bukti fisik
Buku pedoman asli atau fotokopi pedoman yang dibuatnya yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
3) Pemberian Angka kredit

Tabel 7.8
Angka kredit diberikan untuk setiap pedoman/karya yang dihasilkan

88884. Menciptakan Karya Seni
a. Kriteria
1) Karya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan langsung untuk penilaian angka kredit jabatan Pengawas Sekolah adalah: seni sastra (novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama/ teater/ film), seni rupa (misal: keramik kecil, benda souvenir), seni desain grafis (misal: sampul buku, poster, brosur, fotografi), seni musik rekaman, film, dan sebagainya.
2) Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan langsung untuk penilaian angka kredit jabatan Pengawas Sekolah: seni rupa (misal: lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho, busana), seni pertunjukkan (misal: teater, tari, sendratasik, ensambel music), dan sebagainya.
3) Karya seni dapat berupa karya seni individual yang diciptakan oleh perorangan (misal: seni lukis, seni sastra) dan karya seni kolektif yang diciptakan secara kolaboratif atau integratif (misal: teater, tari, ensambel musik).
4) Karya seni kategori kompleks mengacu kepada lingkup sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, dan pengakuan pada tataran nasional/internasional, sedangkan karya seni kategori sederhana mengacu kepada lingkup sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, dan pengakuan pada tataran kabupaten/ kota/ provinsi.
b. Bukti fisik
1) Karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung harus disertai bukti-bukti tertulis berupa (a) keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah/madrasah, (b) kebenaran, keaslian dan kepemilikan karya seni serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah/madrasah, dan (c) telah dipamerkan/ dipublikasikan/ diedarkan/ memenangkan lomba di tingkat kabupaten/ kota/ provinsi atau nasional/ internasional.
2) Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan langsung pengusulannya dilakukan dengan bentuk naskah deskripsi karya seni yang bersangkutan berupa Laporan Portofolio Penciptaan Karya Seni.
3) Bukti formal yang perlu dilampirkan dalam Laporan Portofolio Penciptaan Karya Seni adalah bukti tertulis tentang: (a) kepemilikan, keaslian, dan belum pernah diusulkan untuk kenaikan pangkat sebelumnya dari kepala sekolah/madrasah.
4) Semua jenis karya seni telah dipamerkan/dipertunjukkan/ dipublikasikan/direkam dan diedarkan secara luas di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, dan
5) Pengakuan sebagai karya seni dari masyarakat berupa kliping resensi dari media massa cetak nasional (ber-ISSN) atau rekaman tayangan resensi dari media massa elektronik nasional dan atau pengakuan/ rekomendasi dari dewan kesenian daerah/organisasi profesi kesenian yang relevan minimal tingkat kabupaten/kota.
6) Penilaian jenis karya seni untuk jabatan Pengawas Sekolah ditekankan kepada penciptaan karya seni secara perorangan atau kolektif, bukan pengulangan atau peniruan.
7) Sertifikat/penghargaan pemenang lomba cipta karya seni minimal tingkat kabupaten/kota dapat digunakan sebagai bentuk pengakuan masyarakat setara dengan pengakuan atau rekomendasi dewan kesenian/organisasi profesi seni yang relevan minimal tingkat kabupaten/kota.
c. Pemberian Angka Kredit

u

kategori kompleks mengacu kepada lingkup publikasi/pameran/pertunjukan/lomba/pengakuan karya seni pada tingkat nasional/internasional.
** kategori sederhana mengacu kepada lingkup publikasi/pameran/pertunjukan/lomba/pengakuan karya seni pada tingkat kabupaten/kota/provinsi.

VIII.Unsur Penunjang
A. Sub unsur peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah
1. Mengikuti seminar/lokakarya.
a. Seminar
Seminar adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi dan berisi penyajian sejumlah makalah masing-masing oleh orang yang ahli/dianggap ahli dengan disertai diskusi dan pembahasan yang mengikutsertakan peserta untuk menghasilkan kesimpulan tertentu.
1) Kriteria
a) Materi yang dibahas adalah bidang pendidikan formal, ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
b) Diselenggarakan secara resmi dan diketahui oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
c) Pengawas Sekolah berperan sebagai nara sumber/pembahas/ moderator/peserta.
2) Bukti fisik
Undangan, surat tugas dari atasan langsung, surat keterangan dan/atau sertifikat dari penyelenggara/ panitia seminar bahwa Pengawas Sekolah yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar tersebut.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap kali mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan peran yang bersangkutan.

b. Lokakarya
Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi untuk membahas suatu pokok permasalahan atau rancangan kerja tertentu untuk mencapai hasil yang akan ditindaklanjuti.
1) Kriteria
a) Materi yang dibahas lebih bersifat praktis/penerapan dan sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
b) b)Diselenggarakan secara resmi dan diketahui oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
c) Pengawas Sekolah berperan sebagai nara sumber/pembahas/ moderator/peserta.
2) Bukti fisik
Undangan, surat tugas dari atasan langsung, keterangan dari penyelenggara/panitia lokakarya, bahwa Pengawas Sekolah yang bersangkutan menghadiri dan berperan-serta sesuai dengan peranannya dalam lokakarya tersebut.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap kali ikut serta dan sesuai dengan peranan yang bersangkutan.
c. Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah
a. Kriteria
1) Penyelenggara, lingkup bahasan, dan pesertanya serendah-rendahnya tingkat kebupaten/kota.
2) Materi yang dibahas sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
b. Bukti fisik
Undangan, surat tugas dari atasan langsung, surat keterangan/piagam dari penyelenggara, asli atau fotokopi yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali sesuai dengan peran yang bersangkutan.
1) Sebagai Ketua 1,50
2) Sebagai Anggota 1,00

B. Sub Unsur Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi.
Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas
1. Kriteria
a. Keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/ keahlian yang sama/sejenis, seperti APSI.
b. Bersifat nasional atau provinsi/kabupaten/kota.
c. Menjadi anggota atau pengurus.
d. Diakui oleh Kementerian yang bersangkutan atau pemerintah.
2. Bukti fisik
a. Fotokopi kartu anggota atau keputusan sebagai pengurus.
b. Pernyataan dari pengurus bahwa yang bersangkutan aktif.
3. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap tahun sesuai dengan peran yang bersangkutan.

C. Sub unsur Keanggotaan dalam Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah
Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah:
1. Kriteria
a. Sekurang-kurangnya telah satu tahun
b. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bukti fisik
Fotocopy atau salinan surat keputusan keanggotaan Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
3. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap berkas DUPAK yang dinilai sebesar 0,04.

D. Sub unsur Melaksanakan kegiatan pendukung Pengawas Sekolah
1. Melaksanakan tugas sebagai koordinator Pengawas Sekolah:
a. Kriteria
Sekurang-kurangnya telah bertugas selama satu tahun
b. Bukti fisik.
Salinan sah keputusan dari pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan koordinator Pengawas Sekolah.
c. Pemberian angka kredit.
Angka kredit diberikan untuk setiap tahun.
2. Mendapat tugas tertentu sebagai panitia atau pembimbing pada lomba/ kompetisi/olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya pada lomba Pengawas Sekolah berprestasi:
a. Kriteria
1) Kepanitiaan sekurang-kurangnya telah berlangsung satu bulan.
2) Diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
b. Bukti fisik
Asli atau fotocopy surat keputusan dari panitia tersebut yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali menjadi penitia dan apabila dalam waktu yang sama menjadi beberapa panitia, maka hanya dihitung sekali.
3. Mendapat tugas tertentu sebagai asesor pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah:

a. Kriteria
1) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas sebagai asesor selama 1 (satu) tahun.
2) Diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
b. Bukti fisik
1) Fotocopy sertifikat asesor dari BAN-S/M, yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2) Surat tugas melaksanakan visitasi akreditasi.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali menjadi asesor dalam satu periode penugasan akreditasi.

E. Mendapat penghargaan/Tanda Jasa
1. Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya.
Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seseorang Pengawas Sekolah dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara dalam bidang pendidikan:
a. Kriteria
1) Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing atau organisasi profesi atau organisasi ilmiah;
2) Prestasi tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.
3) Dalam bidang pendidikan.
b. Bukti fisik
Fotocopy piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan.
2. Mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya:
a. Kriteria
1) Sepuluh tahun.
2) Dua puluh tahun.
3) Tiga puluh tahun.
b. Bukti fisik
Fotocopy Piagam Satyalancana Karya Satya.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap Satyalancana Karya Satya.

F. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang di ampunya
1. Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui Negara:
a. Kriteria
Gelar Doktor kehomatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/diakui negara.
b. Bukti fisik
Fotokopi ijazah yang disahkan oleh:
1) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana apabila gelar diberikan dari perguruan tinggi negeri.
2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, apabila gelar diberikan dari perguruan tinggi swasta.
3) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi luar negeri.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap gelar yang diperolehnya.
2. Mendapat gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:
a. Kriteria
Gelar Sarjana/Magister/Doktor lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Bukti fisik
Fotocopy ijazah yang disahkan oleh:
1) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana apabila lulusan perguruan tinggi negeri.
2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, apabila lulusan perguruan tinggi swasta.
3) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan di perguruan tinggi luar negeri.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap gelar yang diperolehnya.

G. Penetapan Angka Kredit (PAK)
1. Sekretariat Tim Penilai menyiapkan rancangan penetapan angka kredit (PAK) atas dasar keputusan Tim Penilai, dengan menggunakan formulir dan petunjuk seperti contoh pada Lampiran III keputusan ini.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit wajib menelaah kembali kebenaran angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai.
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai, apabila setelah ditelaah terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit. Perubahan angka kredit tersebut ditulis pada kolom yang sesuai dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi jabatan Pengawas Sekolah seperti contoh formulir pada lampiran I keputusan ini.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menandatangani penetapan angka kredit dan menyerahkan kepada sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan.
5. Tanggal penandatangan penetapan angka kredit:
a. Periode penilaian Desember adalah 31 Desember.
b. Periode penilaian Juni adalah tanggal 30 Juni.
6. Tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dilihat dari tanggal penandatanganan penetapan angka kredit yaitu 2 Januari atau 1Juli, sesuai tanggal penilaian.
7. Pengiriman penetapan angka kredit (PAK) disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Mutasi atau Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya sedapat mungkin secara kolektif dengan menggunakan formulir seperti contoh pada Lampiran IV keputusan ini.

H. Perbaikan Kesalahan Penetapan Angka Kredit
1. Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan angka kredit, perbaikan sebagai berikut:
a. Kesalahan yang diketahui oleh Tim Penilai atau pejabat yang lebih tinggi
1) Tim Penilai atau pejabat yang menemukan kesalahan memberitahukan kepada pejabat yang menetapkan angka kredit untuk ditinjau kembali.
2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit meminta kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian ulang terhadap prestasi kerja Pengawas Sekolah yang bersangkutan. Apabila terbukti adanya kesalahan, maka penetapan angka kreditnya harus diperbaiki dan apabila tidak terbukti adanya kesalahan orang yang melaporkan adanya kesalahan diberitahu.
b. Kesalahan yang diketahui oleh BKN
Pejabat BKN memberitahukan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, melalui atasan langsung pejabat penetap angka kredit yang bersangkutan.
2. Cara perbaikan kesalahan penetapan angka kredit:
a. Hasil penilaian ulang dituangkan dalam format penetapan angka kredit yang baru di sudut kiri atas ditulis “PERBAIKAN TANGGAL…”.
b. Setelah perbaikan penetapan angka kredit tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kemudian disampaikan kapada yang terkait.
IX. PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A. Pejabat Yang Berwenang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, maka pengangkatan PNS dalam jabatan Pengawas Sekolah ditetapkan oleh:
1. Presiden bagi Pengawas Sekolah Utama.
2. Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.
3. Pimpinan Instansi Pusat bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.
B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Untuk dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
1. Persyaratan umum, sebagai berikut:
a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Persyaratan khusus, sebagai berikut:
a. Pengawas TK berasal dari Guru TK atau Kepala TK.
b. Pengawas SD berasal dari Guru SD atau Kepala SD.
c. Pengawas PLB berasal dari Guru SLB atau Kepala SLB.
d. Pengawas SMP/SMA/SMK berasal dari Guru SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK.
e. Pengawas Bimbingan Konseling berasal dari Guru BK/Konselor atau Kepala sekolah yang berlatar belakang BK.
3. Penentuan Angka Kredit:
a. Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan Pengawas Sekolah bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari guru.
Contoh:
Firdaus, S.Pd, lahir 10 Februari 1973, guru rumpun mata pelajaran IPA pada sebuah SMP, Diangkat pertama kali dalam jabatan Guru TMT 1 Januari 2000, jabatan terakhir Guru Pembina pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat calon Pengawas Sekolah dan akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah TMT 1 Mei 2011.
Berdasarkan data tersebut di atas, maka TMT 1 Mei 2011, Firdaus, S.Pd dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah rumpun mata pelajaran IPA, dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Dengan dasar pertimbangan:
1. Yang bersangkutan telah memiliki pengalaman sebagai guru selama 11 tahun 5 bulan;
2. Telah lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
3. Telah lulus Diklat calon Pengawas Sekolah;
4. Usia 38 tahun;
5. Pangkat Pembina golongan ruang IV/a

C. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pengawas Sekolah
Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjadi Pengawas Sekolah dan diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dapat menggunakan jabatan dan angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya sepanjang belum mencapai usia 55 tahun.
Contoh:
Drs. Ahmad, NIP 130415672, pada tanggal 1 Januari 2011, berusia 50 tahun, adalah Pengawas Rumpun Mata Pelajaran IPA pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang bersangkutan menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya dengan pengkat Pembina, golongan ruang IV/a dengan angka kredit 420 yang terdiri dari unsur utama 330 dan unsur penunjang sebesar 90.
1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kantor Dinas Pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pada bulan Oktober 2010, yang bersangkutan akan diangkat kembali menjadi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo. Selama menjadi Kepala Bidang Pendidikan Menengah, pernah mengalami kenaikan pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
3. Dalam kasus yang seperti ini, maka Drs. Ahmad, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagai berikut:
a. Jabatannya ditetapkan sama dengan jabatan terakhir waktu menjadi Pengawas Sekolah yaitu Pengawas Sekolah Madya, dengan angka kredit 420 yang terdiri dari unsur utama 330 dan penunjang 90.
b. Pangkatnya ditetapkan sebagai Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
Contoh:
Drs. Rahmad, NIP. 131887200, lahir Desember 1957 guru berpengalaman selama 8 tahun, Guru Dewasa Tk.I, pangkat Penata Tk.I, gologan ruang III/d, diangkat sebagai Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pada Desember 2010 yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.
Dalam contoh tersebut, Drs. Rahmad tidak dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah karena jabatan terakhir jabatan stuktural.Jika ingin menjadi Pengawas Sekolah saudara Drs.Rahmad harus menjadi guru terlebih dahulu minimal 2 tahun.
Contoh:
Drs. Herman, NIP. 132887201, lahir Desember 1960 guru berpengalaman selama 8 tahun, Guru Dewasa Tk.I, pangkat Penata Tk.I, gologan ruang III/d, diangkat sebagai Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Pada saat ini yang bersangkutan telah diangkat kembali sebagai guru pangkat Pembina, gologan ruang IV/a dan telah mengikuti seleksi dan lulus Diklat calon Pengawas Sekolah dan DP3 dua tahun terakhir baik. Pada Januari 2011 yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.
Dalam contoh tersebut, Drs. Herman dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah karena telah memenuhi persyaratan umum dan khusus pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah.

X. KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A. Kenaikan Pangkat
1. Persyaratan kenaikan pangkat Pengawas Sekolah
Penetapan kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
a. minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kelengkapan administasi usul kenaikan pangkat sebagai berikut:
a. PAK asli,
b. Fotocopy kenaikan pangkat terakhir,
c. Fotocopy jabatan Pengawas Sekolah terakhir, dan
d. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir.
3. Kenaikan pangkat diusulkan oleh:
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/Bupati/ Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Presiden bagi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, golongan ruang IV/e, 2 (dua) set dengan tembusan Kepala BKN.
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/Bupati/ Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Kepala Kantor Regional BKN bagi Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan Pengawas Sekolah Madya golongan ruang IV/a.

B. Kenaikan Jabatan
Kenaikan Jabatan Pengawas Sekolah setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
1. minimal 1 (satu ) tahun dalam jabatan terakhir,
2. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dan
3. setiap unsur dalam Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Muda menjadi Pengawas Sekolah Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Madya menjadi Pengawas Sekolah Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

XI. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A. Pembebasan Sementara
Pengawas Sekolah dapat dibebaskan Sementara dari jabatannya apabila:
1. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
2. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
3. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
4. Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat pembina utama tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
5. Pembebasan sementara bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 s.d 4 didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
6. Peringatan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
7. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 s.d 4 Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah,
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya, atau
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
8. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 s.d 4 dan Nomor 7 huruf a dalam menjalani hukuman tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
9. Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

B. Pengangkatan Kembali
Pengawas Sekolah yang telah menjalani pemebebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah apabila:
1. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud huruf A Nomor 1 s.d 4 apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
2. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 7 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.
3. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huru A Nomor 7 huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
4. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 7 huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
5. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 7 huruf d dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
6. Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 1 s.d 4 dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.
7. Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Menteri ini.

C. Pemberhentian
Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau
2. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam huruf A Nomor 1 s.d 4 tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, sehingga/selanjutnya yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagai guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. Pejabat Yang Bertugas
1. Pembinaan
a. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1) Pembinaan Secara Nasional dilakukan oleh aparat Direktorat PUD-NI, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini Biro Kepegawaian.
2) Pembinaan tingkat daerah yaitu propinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan propinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
b. Di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Pengawas Sekolah diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diatur oleh Kementerian yang bersangkutan.
2. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yaitu Inspektorat Jendral Kementerian yang bersangkutan dan pengawasan melekat (atasan masing-masing).

B. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan
1. Ditingkat Kabupaten/Kota
Yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Program pengawasan.
b. Pelaksanaan pengawasan sekolah.
c. Evaluasi hasil pengawasan.
d. Pencapaian prestasi kerja Pengawas Sekolah beserta bukti fisiknya
e. Pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.
f. Hambatan, masalah, dan kelemahan atau kesulitan yang terjadi dalam penerapan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2010 tanggal 30 Desember Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya beserta perangkatnya.

2. Di tingkat Tim Penilai dan penetap angka kredit
Yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Kuantitas dan kualitas tenaga, sarana, dan prasarana.
b. Proses penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah dan penetapan angka kreditnya.
c. Kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi.
d. Hambatan, masalah, kesulitan, dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah dan penetapan angka kreditnya.

3. Di tingkat pengelola
Yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut :
a. Pemahaman pengelola terhadap isi, makna, dan penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi No 21 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta perangkatnya dalam menunjang atau yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
b. Kepekaan dan kecepatan para pengelola dalam menanggapi, menjaring, dan mencari pemecahan masalah dalam hubungannya dalam penerapan Keputusan Menpan No 21 tahun 2010 beserta perangkatnya.

C. Prosedur dan Kegunaan
Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang selama ini diberlakuka. Pembinaan dan pengawasan digunakan untuk:
a. memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan penerapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah atau mengatasi kesulitan, hambatan, dan kelemahan yang terjadi ;dan
b. mencegah terjadinya kesalah, penyalahgunaan, dan hal-hal yang negatif dalam penerapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah baik oleh Pengawas Sekolah, koordinator Pengawas Sekolah, Tim Penilai/ pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maupun pengelola.

D. Pelaporan
1. Setiap pejabat yang melakukan pemantauan dan pengawasan wajib melaporkan hasilnya secara bertingkat dan berjenjang.
2. Penerima laporan wajib mengolah laporan tersebut butir 1 dan selanjutynya melaporkan kepada atasan langsung.
3. Kepala Dinas Pendidikan di propinsi yang bersangkutan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan melekatnya kepada Direktur Jendral yang terkait dan Sekretaris Jendral.
4. Inspektorat Jendral melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral dan Direktur Jendral , kecuali yang telah diatur secara khusus seperti terjadinya pelanggaran peraturan tertentu.
5. Direktur Jendral yang terkait dan Sekretais Jendral yang bersangkutan wajib menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengaan instansi yang terkait.

XI. KETENTUAN PERALIHAN
1. Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.
2. Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas dan penilaian prestasi kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
3. Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:
a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
4. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini wajib untuk memperoleh ijazah S1/Diploma IV di bidang pendidikan.
5. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada angka 2, kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan.
6. DUPAK Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
7. Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana ditentukan pada pasal 24 ayat (7) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus disertai dengan bukti fisik.
9. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila memperoleh ijazah S1/D-IV disesuaikan dalam jenjang jabatan Pengawas Sekolah.
10. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila memperoleh ijazah S1/D-IV, diberi angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Sekolah ditambah selisih angka kredit antara ijazah S1/D-IV dengan ijazah yang dimiliki sebelumnya, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
11. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
b. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi;
c. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
d. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
12. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 11 dibantu oleh:
a. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah/ Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama,
b. Tim Penilai Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi,
c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, dan
d. Tim Penilai Instansi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
13. Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 11 diajukan oleh:
a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi,
c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, dan
d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
14. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 5 setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

mikhratunnisa_ (2) 10984964_815010805237410_1799795531_n 10342489_857890177570563_3731021843751869967_n 534634_536114643081453_1570028808_n 47461_821248354568079_1947953963_n 10984964_815010805237410_1799795531_n mikhratunnisa_

About suaidinmath

Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Diskusi

6 thoughts on “JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

  1. Terima kasih…………….

    Suka

    Posted by Jenal Aripin | 25 Juni 2014, 1:00 am
  2. Terima kasih, sangat membantu untuk pengembangan wawasan ….

    Suka

    Posted by Syahran - Martapura | 4 Januari 2015, 5:20 am
  3. Terimma kasih.

    Suka

    Posted by a saifudin zuhri | 15 Januari 2015, 1:46 am
  4. Informasi ini sangat membantu kami dalam memahami angka kredit pengawas,

    Suka

    Posted by EDIYONO | 13 Februari 2015, 3:23 pm
  5. sangat membantu untuk kenpangwas

    Suka

    Posted by fortun | 30 Maret 2015, 3:33 am
  6. Guru ditugaskan sebagai Pendidik, membimbing dan mengajar anak, bukan untuk menjadi Penulis Karya Ilmiah.

    Suka

    Posted by Mukti Pribadi | 24 Agustus 2015, 1:58 am

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hari ini

Juni 2014
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Statistik Blog

  • 1,760,511 hit

Arsip blog

Award Blog Pendidikan 2012

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya

Dunia Pendidikan

Teratas

RSS Republika online

RSS educatinalwithptk

newsalloy

NewsAlloy button

MUSIK

suara Edukasi

 

 http://radioedukasi.com/modules/mod_miniradio/mod_miniradio.swf

suara_edukasi

RADIO EDUKASI

Live Streaming AM 1251 kHz

Silahkan unduh produk audio radio Suara edukasi

[KLIK DISINI]

Zaimuttpjok/tik

BERBAGI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KISAH HIDUP

isti

Berilah makan keyakinanmu niscaya keraguanmu mati kelaparan

ANNISA USH SHOLIHAH

ALL ABOUT CHEMIS_3 (sharing for carring)

Dinas Dikpora Kab. Dompu

Ikhlas Mendidik Untuk Martabat Bangsa dan Negara

Vox Populi

Vox Populi: A Public Sphere for Politics and Poetry

Architecture Here and There

Style Wars: classicsm vs. modernism

Stories From the Belly

A Blog About the Female Body and Its Appetites

mywordpool

"Words - so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them." ~Nathaniel Hawthorne

Fusion

Championing a young, diverse, and inclusive America with a unique mix of smart and irreverent original reporting, lifestyle, and comedic content.

Whatever

LET ME STEAL THIS MOMENT FROM YOU NOW

rachel eats

stories, pictures and cooking tales from an english woman living in rome.

y

what it comes down to

tangerine drawings

scribbles and recipes from a pastry chef in paris

Extra Dry Martini

Straight up, with a twist.

Gravity and Levity

A blog about the big ideas in physics, plus a few other things

love.life.eat

living a mindful life

%d blogger menyukai ini: