//
you're reading...
Pendidik

DRAF :PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOMPU NOMOR: TAHUN 2012 Tentang PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN DOMPU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOMPU

NOMOR:      TAHUN 2012

Tentang

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN DOMPU

Menimbang  bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang professional, khususnya mengenai tatacara dan mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Kabupaten Dompu
Mengingat 
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups, kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2001 tentang yayasan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  8. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
  9. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun l998 tentang perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar;
  10. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun l998 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah ;
  11. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
  12. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil;
  13. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  16. Peraturan pemerintah Nomor 48 rahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
  17. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2o0g tentang Guru;
  18. Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu pendidikan;
  19. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  20. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  21. Peraturan Menteri pendidkan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  22. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  23. Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabu paten/Kota;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu …………
  25. Pembentukan dan susunan organisasi perangkat Daerah …..
  26. Peraturan Bupati Kabupaten Dompu Nomor …………..
  27. Tugas Pokok dan Fungsi

Memperhatikan Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah; 
MENETAPKAN :

 

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOMPU TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN DOMPU

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

  1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
  2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Dompu
  3. Bupati  adalah Bupati Kabupaten Dompu
  4. Dinas adalah Dinas pendidikan Kabupaten Dompu
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Dompu
  6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di lingkungan Dinas yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekorah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
  7. Kepala sekolah adalah guru yang atas dasar kualifikasi dan kompetensinya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada Taman Kanak-Kanak (TK), Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan (SMK).
  8. Guru adalah Pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  9. Penetapan formasi kepala sekolah adalah proses identifikasi dan penetapan kebutuhan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Program penyiapan calon kepala sekolah adalah proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dalam peningkatan pengalaman pembelajaran mengelola satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

11. Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah adalah proses penyiapan kepala sekolah melalui pengalaman pembelajaran teoritik dan praktek pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang terakreditasi.

12. Rekrutmen calon kepala sekolah adalah serangkaian tahapan kegiatan untuk  menetapkan guru yang memenuhi kualifikasi akedemik dan persyaratan administratif menjadi kepala sekolah melalui proses seleksi.

13. Penilaian kompetensi calon kepala sekolah adalah pengukuran terhadap kinerja calon kepala sekolah berdasarkan standard kompetensi kepala sekolah dengan instrumen penilaian yang relefan, valid dan reliable.

14. Penilaian aksebilitas calon kepala sekolah adalah penilaian calon kepala sekolah terhadap pemahaman visi, misi, sasaran, strategi, dan tujuan serta program pengembangan sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon kepala sekolah agar diterima baik dimana yang bersangkutan akan ditempatkan.

15. Kualifikasi akademik adalah persyaratan kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam proses seleksi calon kepala sekolah.

16. Lisensi kepala sekolah adalah surat keterangan berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai kepala sekolah.

17. Kompetensi kepala sekolah adalah kemampuan yang harus dimilki oleh kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi menejerial, dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi supervisi, dan dimensi kompetensi sosial.

18. Penilaian kinerja kepala sekolah adalah suatu proses penilaian kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan standar nasional pendidikan.

19. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi  melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif.

20. Kepala sekolah yang berprestasi istimewa adalah kepala sekolah yang telah melampaui kemampuan standar kompetensi kepala sekolah dan memiliki prestasi kinerja amat baik yang ditandai dengan karya nyata, berdedikasi tinggi, tidak tercela, dan loyalitas tinggi melebihi kapasitas standard kompetensi kepala sekolah pada umumnya.

21. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap Pendidikan.

22. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidkan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pendidikan.

23. Pengangkatan adalah

24. Pemindahan adalah

25. Pemberhentian adalah

BAB I I

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi kepala sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Fungsi kepala sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian tugas kepala dinas dalam mengelola, menganalisis merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan ditingkat satuan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional serta untuk memperkuat system layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 4

Tujuan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah sesuai dengan arah, sasaran, visi, misi, strategi, program Dinas dan sebagai pembinaan serta kaderisasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

 

 

BAB I I I

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 5

1)    Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan formasi dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)    Proyeksi kebutuhan sebagaimana ayat 1) adalah merupakan suatu perkiraan atau taksiran mengenai kebutuhan kepala sekolah/madrasah untuk waktu dua tahun yang akan datang.

3)    Proyeksi kebutuhan senagaimana ayat 2) disusun mendasarkan pada data-data tentang jumlah sekolah berdasarkan jenjang; penambahan dan pengurangan jumlah sekolah; data kepala sekolah berdasarkan usia, masa jabatan, mutasi, dan pemberhentian

4)    Hasil proyeksi kebutuhan kepala sekolah yang dilakukan secara cermat sebagaimana ayat 3) menjadi patokan tentang jumlah calon kepala sekolah yang harus dipersiapkan agar kebutuhan kepala sekolah dapat terpenuhi.

Pasal 6

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Administratif

Pasal 7

1)    Guru yang akan  mengikuti seleksi calon kepala sekolah  apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

2)    Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2.  Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/ madrasah; atau setinggi-tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran.
  4.  Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6.  Memiliki sertifikat pendidik;
  7.  Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
  8. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
  9.  Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  10. Memiliki pengalaman sebagai wakil kepala sekolah paling sedikit dalam 2 tahun terakhir.
  11.  Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

3)      Peryaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :

  1. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tampat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah,
  2. Memiliki sertifikat pendidikan , dan sertifikat pelatihan calon kepala sekolah pada jenis atau jenjang sekolah sesuai dengan kewenangannya yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan direktur jendral yang bertanggung jawab dibidang pendidikan dan bidang kependidikan pada kementrian pendidikan nasional.\

4)      Persyaratan administrasi di atas didukung dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

  1. Daftar Riwayat Hidup.
  2. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar. Latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita memakai blasér.
  3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisasi.
  4. Fotocopy SK GTY (SK Guru Tetap Yayasan) yang telah dilegalisasi.
  5. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi.
  6. Fotocopy ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi.
  7. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi.
  8. Fotocopy bukti kepemilikan NUPTK.
  9. Fotocopy KTP.
  10. Fotocopy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir.
  11.  Fotocopy DP3 dua tahun terakhir
  12.  Surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah/madrasah.
  13.  Surat Keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit pemerintah.
  14.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Bagiaan ketiga

Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah

Pasal 8

Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah yang harus dimiliki Kepela Sekolah meliputi :

  1. Dimensi Kompetensi Kepribadian mencakup:
    1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, serta menjadi teladan bagi komunitas di sekolah;
    2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin yang jujur dan adil;
    3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah;
    4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai kepala sekolah;
    5. Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah; dan
    6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
    7. Dimensi Kompetensi Manajerial, mencakup :
      1. Mampu menyusun perencanaan sekolah untLrk berbagai tingkatan perencanaan secara terukur dan berkelanjutan;
      2. Mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
      3. Mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
      4. Mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif , produktif dan professional;
      5. Mampu menciptakan budaya dan iklim kerja sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
      6. Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan secara professional;
      7. Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka menunjang proses penjaminan mutu prndidikan;
      8. Mampu mengelola tata hubungan sekolah dan masyarakat clalam rangka pencarian dukungan, ide , sumber belajar , dan pembiayaan sekolah;
      9. Mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan mengukur serta mengembangkan kapasitas peserta didik;
      10. Mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah, tujuan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
      11. Mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsif pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
      12. Mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
      13. Mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik disekolah;
      14. Mampu mengelola system informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
      15. Mampu memamfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
      16. Mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut.
      17. Dimensi Kompetensi Kewirausahaan, mencakup:
        1. Mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
        2. Selalu siap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pem belajar yang efektif;
        3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
        4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan
        5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai.
        6. Dimensi Kompetensi Supervisi, mencakup :
          1. Mampu merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
          2. Mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang kuat;
          3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
          4. Dimensi Kompentensi Sosial, mencakup:
            1. Mampu bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
            2. Aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat;
            3. Memeiliki kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar; dan
            4. Memiliki tabiat dan kesolehan sosial dalam menolong sesama.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Prosedur Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal  9

Mekanisme dan prosedur penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan norma standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh kepala Dinas, meliputi program rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pemberian sertifikasi, memilki nomor unik kepala sekolah dan penempatan kepala sekolah.

Pasal 10

Calon kepala sekolah yang direkrut harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dan diusulkan oleh kepala sekolah atau UPT sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan guru yang telah memenuhi persyaratan umum untuk menjadi calon kepala sekolah dan dilampiri rekomendasi dari pengawas sekolah dan komite sekolah.

Pasal 11

Rektrutmen bertujuan untuk memilih guru – guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah.

Pasal 12

Rektruktem sebagaimana pasal 11 dilaksanakan dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut :

  1. Pengusulan calon oleh kepala sekolah dan atau pengawas sekolah
  2. Seleksi administratif    dan akademik

Bagian Kelima

Proses Seleksi dan Pemberian Sertifikat

Pasal 11

1)      Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti proses seleksi sebagai calon kepala sekolah yang akan diselenggarakan oleh dinas melalui Tim Seleksi Pertimbangan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati.

2)      Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi seleksi administrasi dan akademik.

3)      Seleksi administrstif berupa pemeriksaan terhadap dokumen administrasi calon kepala sekolah dengan tujuan untuk memastikan bahwa calon kepala sekolah memenuhi persaratan umum administratif   sebagaimana dimaksud pasal 10

4)      Bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan umum administrasi tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya.

5)      Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan  penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai  dengan peraturan perundang-undangan

6)      Seleksi Akademik calon kepala sekolah senagaimana ayat 4) berfungsi untuk memilih dan memilahkan calon kepala sekolah berdasarkan rekomendasi kepala sekolah, rekomendasi pengawas sekolah, penilaian kinerja, makalah kepemimpinan dan penilaian potensi kepemimpinan

7)      Guru yang mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama guru berprestasi, sekurang kurangnya ditingkat provinsi NTB, dapat diangkat menjadi kepala sekolah tanpa melalui proses seleksi, apabila sesuai persyaratan umum sebagaimana  dimaksud dalam pasal 7 ayat 2), tetapi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan .

8)      Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengikuti program pendidikan dan latihan calon kepala sekolah pada lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau dinas sampai memenuhi ketentuan perolehan sertifikat dan Nomor Unik kepala sekolah (NUKS).

9)      Pemberian sertifikat dan Nomor Unit Kepala Sekolah (NUKS) sebagaimana dimaksud pada ayat 6), dapat digunakan sebagai syarat untuk pengangkatan kepala sekolah.

10)  Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sesuai ketentuan paraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tim Sekesi dan Pertimbangan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah

Pasal 12

(1)   Pengangkatan Kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Seleksi dan Pertimbangan Pengakatan Kepala Sekolah ( TSPPKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

(2)   Tim Seleksi dan Pertimbangan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah  terdiri atas unsur pemerintah daerah, Pengawas Sekolah, unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Dompu,

(3)   Tim Pertimbangan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, berpegang teguh kepada sumpah jabatan, dan kode etik profesi

(4)   Hasil penilaian Tim  dituangkan dalam berita acara dan disyahkan dalam rapat pleno serta diusulkan oleh Kepala Dinas Sebagai bahan pertimbangan Bupati  dalam pengangkatan Kepala Sekolah.

BAB IV

MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal l3

(1)   Masa tugas sebagai kepala sekolah untuk 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun.

(2)   Masa tugas sebagai kepala sekolah periode pertama dihitung secara kumulatif terhitung mulai tanggal penugasan sebagai kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan dan di sekolah lainnya, serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas periode kedua apabila hasil penilaian kinerja selama bertugas pada periode pertama memiliki nilai minimal baik.

(3)   Guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah, pada sekolah lain yang nilai akreditasinya lebih rendah dari sekolah sebelumnya, atau dipromosikan menjadi pengawas sekolah dengan ketentuan:

  1. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dengan memiliki nilai kinerja amat baik pada periode ke 2 (dua); atau
  2. Memiliki prestasi istimewa dan hasil penilaian kinerja amat baik, serta memiliki golongan ruang sekurang-kurangnya lV/b, dengan tanpa tenggang waktu dapat ditugaskan di satuan pendidikan lain yang sejenis.

(4)   Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak diberikan penugasan lagi sebagai kepala sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 14

(1)      Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh pengawas sekolah dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas.

(2)      Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  1. Usaha pengembangan sekolah selama kepala sekolah menjabat;
  2. Peningkatan kualitas sekolah dan penjaminan mutu berdasarkan pemenuhan standar nasional pendidikan;
  3. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.

(3)      Penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dikategorikan dalam tingkatan nilai A (amat baik), B (baik), C (cukup), D (sedang), E (kurang) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(4)      Pengawas sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja tahunan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran untuk perbaikan kinerja tugas kepala sekolah.

(5)      Tim Penilai Kinerja kepala sekolah melalui Dinas melaporkan hasil penilaian kinerja 4 (empat) tahunan kepada Bupati  sebagai bahan pertimbangan pengusulan masa tugas berikutnya.

Bagian Kedua

Kriteria Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Prestasi lstimewa

Pasal 15

Kriteria penilaian kinerja kepala sekolah yang memiliki prestasi istimewa meliputi kriteria sebagai berikut :

  1. Memperoleh nilai kinerja kepala sekolah pada masa tugas periode kedua dengan predikat A (amat baik );
  2. Dalam 4 (empat) tahun terakhir memperoleh penghargaan sekurang-krrrangnya peringkat 3 (tiga) tingkat Provinsi dalam upaya peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan meliputi :

1)      Prestasi akademik peserta didik memperoleh nilai rata-rata UN/UASBN diatas nilai  rata-rata UN/UASBN tingkat kabupaten;

2)      Prestasi non akademik peserta didik dalam kegiatan lomba/festival/olimpiade yang diselenggarakan Kementrian Pendidikan Nasional yang dibuktikan dengan Sertifikat / tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

3)      Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam program pengembangan diri (profesionalitas), publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang diselenggarakan Kementrian Pendidikan Nasional yang dibuktikan dengan Sertifikat/tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

4)      Prestasi kepala sekolah sebagai suri tauladan bagi kepala sekolah lainnya, berdedikasi, loyalitas tinggi dan tidak tercela dengan kemampuan kompetensi kepala sekolah melampaui kemampuan kepala sekolah pada umumnya;

5)      Berprestasi dalam pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan/sains, ekonomi kemakrnuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga, teknologi informasi, bidang keagamaan dan manajemen mutu terpadu serta mampu menggalang persatuan dan kesatuan aksi peduli pendidikan.

6)      Mendapatkan pengakuan dan dukungan stakeholder pendidikan, meliputi pengakuan dari aparat kewilayahan, komite sekolah/dewan pendidikan, kalangan akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 16

(1)    Penilaian atas kepala sekolah prestasi istimewa dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksudalam Pasal 14 ayat (1).

(2)    Mekanisme penilaian kinerja kepala sekolah prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).

(3)    Tim penilai kinerja kepala sekolah prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Lembaga Profesional yang terdiri dari unsur Akademisi dan Praktisi Pendidikan.

BAB VI

PEM INDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

Pemindahan kepala sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan,peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 18

Proses pemindahan kepala sekolah merupakan upaya pembinaan Dinas, pemetaan potensi sekolah dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan kinerja.

Pasal 19

Proses pemindahan kepala sekolah dilaksanakan sekurang-kurangnya sudah metaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) tahun pada sekolah yang ditempatinya.

BAB V I I

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 20

Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya disebabkan:

  1. permohonan sendiri;
  2. masa penugasan berakhir;
  3. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  4. diangkat dalam jabatan lain;
  5. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  6. dinilai berkinerja kurang dalam memenuhi standar;
  7. berhalangan tetap selama 1(satu) tahun;
  8. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  9. meninggal dunia.

Pasal 21

Apabila terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah sebelum pengangkatan kepala sekolah definitif, Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan menunjuk Pelaksana Tugas kepala sekolah dari kepala sekolah definitif  untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 22

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati .

BAB V I I I

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN

YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Pasal 23

(1)   Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasar kebutuhan formasi penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

(2)   Dalam pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyerenggara sekolah harus memperhatikan persyaratan umum, persyaratan khusus, dan dimensi kompetensi kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati  ini.

Pasal 24

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

  1. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah lebih dari 8 (delapan) tahun dianggap telah selesai melaksanakan tugas 3 (tiga) periode penugasan
  2. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 2 (dua) periode penugasan
  3.  Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) tahun, atau kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua).
  4. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu)

Pasal 26

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dalam masa periodesasi, tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai berakhir masa tugasnya

Pasal 27

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diangkat oleh Bupati  pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti ketentuan periodesasi sebagaimana diatur dalam pasal 13.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

About suaidinmath

Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hari ini

Agustus 2012
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Statistik Blog

  • 1,762,190 hit

Arsip blog

Award Blog Pendidikan 2012

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya

Dunia Pendidikan

Teratas

RSS Republika online

RSS educatinalwithptk

newsalloy

NewsAlloy button

MUSIK

suara Edukasi

 

 http://radioedukasi.com/modules/mod_miniradio/mod_miniradio.swf

suara_edukasi

RADIO EDUKASI

Live Streaming AM 1251 kHz

Silahkan unduh produk audio radio Suara edukasi

[KLIK DISINI]

Zaimuttpjok/tik

BERBAGI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KISAH HIDUP

isti

Berilah makan keyakinanmu niscaya keraguanmu mati kelaparan

ANNISA USH SHOLIHAH

ALL ABOUT CHEMIS_3 (sharing for carring)

Dinas Dikpora Kab. Dompu

Ikhlas Mendidik Untuk Martabat Bangsa dan Negara

Vox Populi

Vox Populi: A Public Sphere for Politics and Poetry

Architecture Here and There

Style Wars: classicsm vs. modernism

Stories From the Belly

A Blog About the Female Body and Its Appetites

mywordpool

"Words - so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them." ~Nathaniel Hawthorne

Fusion

Championing a young, diverse, and inclusive America with a unique mix of smart and irreverent original reporting, lifestyle, and comedic content.

Whatever

LET ME STEAL THIS MOMENT FROM YOU NOW

rachel eats

stories, pictures and cooking tales from an english woman living in rome.

y

what it comes down to

tangerine drawings

scribbles and recipes from a pastry chef in paris

Extra Dry Martini

Straight up, with a twist.

Gravity and Levity

A blog about the big ideas in physics, plus a few other things

love.life.eat

living a mindful life

%d blogger menyukai ini: