//
you're reading...
Pendidik

SISTEM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

TUJUAN:

Pembelajaran pada unit ini bertujuan untuk memastikan semua peserta mempunyai pemahaman yang sama tentang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab instansi terkait dengan proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, semua peserta harus memahami komponen-komponen Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP), komponen dan indikator Standar Nasional Pendidikan, serta Sistem Informasi Manajemen Pendidikan berkaitan dengan penerapan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

RASIONAL:

Secara umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XV tentang Penjaminan Mutu menjelaskan antara lain: (1) setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu; (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu; (4) LPMP menyupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan, dan dalam melaksanakan tugasnya LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi; (5) menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama menyupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu; dan (6) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Secara khusus, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 1 butir 24 menjelaskan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk : (a) supervisi, (b) bimbingan, (c) arahan, (d) saran dan (e) bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Fungsi LPMP ini lebih dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Struktur dan Tata Kerja LPMP, Pasal 3 yang menyatakan bahwa fungsi LPMP antara lain: (1) pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; (2) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; (3) supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional; (4) fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan; dan (5) pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, secara jelas dinyatakan bahwa proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah tidak hanya menjadi tanggung jawab LPMP, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk melakukan peningkatan kemampuannya dalam pemahaman dan pelaksanaan SPPMP.

DESKRIPSI:

Unit ini memberikan pemahaman yang sama tentang SPPMP beserta komponennya, yakni: evaluasi diri sekolah; sekolah target kajian; monitoring satuan pendidikan, guru dan kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; pangkalan data dan informasi pendidikan (Padati); akreditasi satuan pendidikan tingkat propinsi; dan sertifikasi guru yang dikaitkan dengan pengembangan profesi guru berkelanjutan dimana semua komponen SPPMP tersebut berkaitan erat dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab LPMP, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. Selain itu, dalam unit ini juga dibahas mengenai komponen dan indikator Standar Nasional Pendidikan, serta Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.

HASIL BELAJAR YANG DIHARAPKAN:

Pada akhir unit ini peserta diharapkan mempunyai kemampuan untuk:

  1. memberikan contoh konkrit tentang proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab LPMP;
  2. memberikan contoh konkrit tentang proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Departemen Agama, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan dalam kerangka SPPMP;
  3. melakukan pengumpulan data yang tepat dan akurat berdasarkan bukti di lapangan, menganalisis data dan menyusun laporan untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan terkait dengan komponen-komponen SPPMP dalam upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan

STRUKTUR UNIT:

Modul Judul dan Fokus
1 Managemen Perubahan dan Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP)

Managemen Perubahan dan SPPMP yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab LPMP, Departemen Agama, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

2 Elemen-elemen Kunci SPPMP

Elemen-elemen Kunci SPPMP: pengkajian mutu pendidikan, analisis dan pelaporan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penumbuhan budaya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

3 Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan: Komponen dan indikator 8 Standar Nasional Pendidikan

4 Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan: pengumpulan data yang valid dan reliabel berdasarkan bukti di lapangan, analisis data dan pelaporan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan

KOMPONEN UNIT:

Peserta dapat menyelesaikan persyaratan unit ini melalui salah satu atau kombinasi dari cara belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar Bentuk Kegiatan Belajar
Workshop Workshop Paruh Waktu/Pembelajaran Berbasis Kerja Pembelajaran mandiri melalui website
Mendengarkan P P
Membaca P P P
Diskusi P P P (email)
Kerja kelompok P P P
Meneliti P P
Menulis P P P
Merencanakan P P P
Ujicoba P P
Bertukar pikiran P P P
Mengumpulkan contoh-contoh: Foto, video, model P P
Membuat sumber belajar P P
Demonstrasi P P (live/video) P (video)
Penilaian mandiri/kelompok (berdasarkan bukti) P P
Menyusun laporan P P (email/CD) P (email/CD/video)
Penugasan P (email/CD) P (email/CD) P (email/CD)
Penilaian modul/unit P (internet) P (internet) P (internet)

TUGAS PENGEMBANGAN

Setelah menyelesaikan empat modul dalam unit ini, peserta diharuskan untuk melakukan tugas pengembangan di masing-masing unit kerja sebagai berikut.

  1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan di unit kerja Anda saat ini dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab instansi lainnya yang terkait dalam kerangka SPPMP, serta memberi penjelasan singkat.
  2. Kumpulkan data yang terkait dengan pencapaian komponen dan indikator Standar Nasional Pendidikan di satuan pendidikan berdasarkan bukti di lapangan, kemudian dianalisis dan dilaporkan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.

Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian Sendiri Komentar Penilai
Bukti tertulis kegiatan-kegiatan proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan di unit kerja Anda saat ini yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab instansi lainnya yang terkait  dalam kerangka SPPMP, dan penjelasan singkat
Laporan pemetaan pencapaian standar nasional pendidikan di satuan pendidikan

REFERENSI

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2008). Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP). Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Propinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2004 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keagamaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Kompetensi Pengawas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

PERHATIAN UNTUK PENULIS:

Hak Cipta

Semua penulis dan peserta pelatihan bertanggung jawab bahwa semua aturan hukum hak cipta dari pemerintah Indonesia dan Australia dipegang kuat dalam penulisan modul.

Plagiarisme

Pelatih dan peserta pelatihan harus dengan sungguh-sungguh “tidak” menuliskan ide atau kata orang lain sebagai karya penulis. Penulis modul harus mencantumkan sumber asalnya atau penulisnya menurut pedoman tata tulis American Psychology Association (APA).

Tata Tulis Referensi

Para pelatih dan peserta pelatihan diharuskan menggunakan cara penulisan American Psychology Association (APA) dalam menuliskan referensi materi pelatihan dan tugas tertulis.

About suaidinmath

Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hari ini

April 2010
S S R K J S M
    Mei »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Statistik Blog

  • 1,764,690 hit

Arsip blog

Award Blog Pendidikan 2012

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya

Dunia Pendidikan

Teratas

RSS Republika online

  • Warga Pidie Jaya Harapkan Bantuan Segera Tersalurkan 9 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, TRIENGGADENG -- Masyarakat korban gempa di Kabupaten Pidie Jaya mengharapkan bantuan dari pemerintah bisa segera tersalurkan. Seperti masyarakat Desa Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (9/12). Dimana...
    Sadly Rachman
  • BPBD Magetan Bangun Posko Tanggap Darurat 9 Desember 2016
    REPUBLIKA.CO.ID, MAGETAN -- BPBD Kabupaten Magetan, Jawa Timur, membangun sebuah pos komando (posko) tanggap darurat bencana di wilayah paling rawan tanah longsor guna memberikan penanganan cepat jika sewaktu-waktu terjadi...
    Yudha Manggala P Putra

RSS educatinalwithptk

newsalloy

NewsAlloy button

MUSIK

suara Edukasi

 

 http://radioedukasi.com/modules/mod_miniradio/mod_miniradio.swf

suara_edukasi

RADIO EDUKASI

Live Streaming AM 1251 kHz

Silahkan unduh produk audio radio Suara edukasi

[KLIK DISINI]

Zaimuttpjok/tik

BERBAGI INFORMASI PENDIDIKAN DAN KISAH HIDUP

isti

Berilah makan keyakinanmu niscaya keraguanmu mati kelaparan

ANNISA USH SHOLIHAH

ALL ABOUT CHEMIS_3 (sharing for carring)

Dinas Dikpora Kab. Dompu

Ikhlas Mendidik Untuk Martabat Bangsa dan Negara

Vox Populi

Vox Populi: A Public Sphere for Politics and Poetry

Architecture Here and There

Style Wars: classicsm vs. modernism

Stories From the Belly

A Blog About the Female Body and Its Appetites

mywordpool

"Words - so innocent and powerless as they are, as standing in a dictionary, how potent for good and evil they become in the hands of one who knows how to combine them." ~Nathaniel Hawthorne

Fusion

Championing a young, diverse, and inclusive America with a unique mix of smart and irreverent original reporting, lifestyle, and comedic content.

Whatever

LET ME STEAL THIS MOMENT FROM YOU NOW

rachel eats

stories, pictures and cooking tales from an english woman living in rome.

y

what it comes down to

tangerine drawings

scribbles and recipes from a pastry chef in paris

Extra Dry Martini

Straight up, with a twist.

Gravity and Levity

A blog about the big ideas in physics, plus a few other things

love.life.eat

living a mindful life

%d blogger menyukai ini: