Dokumen Disusun Sebagai Panduan Pemangku Kewenangan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Satuan Pendidikan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI).

KTSP disusun dengan berpedoman pada panduan implementasi Kurikulum 2013 yang terintegrasi dalam bahan pelatihan pelaksanaan kurikulum serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan yang terbit pada tahun 2013 yang relevan dan menjadi dasar pelaksanaannya..

Di samping memperhatian karakter pelaksanaan kurikulum 2013, sekolah mempertimbangkan segenap sumber daya yang sekolah miliki intuk mewujudkan keunggulan sekolah dengan berpedoman pada stadar nasional pendidikan. Poros utama pertimbangan adalah bagaimana merumuskan mutu lulusan yang sekolah harapkan yang kemabangkan dalam bentuk indikator mutu lulusan seagai basis bagi pengembangan standar yang lainnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini tersusun berkat kerjasama dari berbagai pihak. Kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan KTSP ini, dan secara khusus kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berjuang sehingga dapat menyelesaikan dokumen tepat pada waktu yang diperlukan.

                                                                                                                                                                                                                   ………………….., Juli 2013
Kepala Sekolah

,

LEMBAR PENGESAHAN
Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mendapat pertimbangan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan ……………, selanjutnya para pihak menyatakan bahwa dokumen ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan pada tahun pelajaran 2013 – 2014.

Ditetapkan di : ……………………
Tanggal : 1 juli 2014
Komite Sekolah,                                                                                                                                                                                      Kepala Sekolah,
…………………….                                                                                                                                                                                             ………………………………

Kepala Dinas Pendidikan
………………………………………..,

 
……………………………………….
NIP.

 

 

 

DAFTAR ISI

                                                                                                                                                                                                                           Hal
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar
C. Tujuan Penyusunan KTSP
D. Target Pencapaian Kompetensi Lulusan

BAB II. KONSEP KURIKULUM 2013
A. Pengertian dan Prinsip Pengembangan
B. Analisis Konteks
C. Perubahan Mindset (Pola Pikir)
D. Rasional Kurikulum
E. Elemen Perubahan
F. Strategi Implementasi
G. Penjabaran SKL ke Indikator Pencapaian Kompetensi
H. Pembelajaran
I. Penilaian
J. Supervisi Pembelajaran

BAB III. VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKOLAH
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan Sekolah
1. Tujuan Umum
2. Tujuan Khusus

BAB IV. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM
A. Struktur Kurikulum
B. Pengaturan Beban Belajar
C. Muatan Kurikulum
D. Kalender Pendidikan
E. Sistem informasi Penilaian
F. Kenaikan kelas dan Kelulusan

BAB V. PEDOMAN AKADEMIK
A. Peminatan
B. Perencanaan Pembelajaran
C. Proses Pembelajaran
D. Penilaian
E. Bimbingan Konseling
F. Organisasi Kesiswaan
G. Ekstrakurikuler
1. Pramuka
2. PMR
3. OSIS

BAB VI. EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM DAN PELAPORAN
A. Evluasi Keterlaksanaan Kurikulum
B. Evaluasi Ketercapaian Mutu Lulusan

 

 

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) digunakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Kesamaan dari kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 sama-sama kurikulum berbasis kompetensi. Pada pelaksanaan K-13, mewujudkan kompetensi siswa yang dicita-citakan harus menjadi poros perhatian tiap satuan pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Nasional Pendidikan setiap satuan pendidikan wajib menyusun dokumen KTSP sebagai acuan untuk mewujudkan target kompetensi siswa yang menjadi targetnya.
Pengembangan KTSP dalam merealisasikan tujuan pelaksanaan kurikulum 2013 sesungguhnya merupakan bagian dari strategi penjaminan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada pemenuhan delapan standar nasional. Poros dari kedelapan standar adalah mewujudkan keunggulan mutu lulusan.
Penyusunan dokumen bertujuan menyediakan panduan yang berfungsi mengarahkan pemangku kewenangan pelaksanaan kurikulum 2013 dengan melengkapi dokumen dengan rasional pengembangan KTSP yang fokus kepada pemenuhan kebutuhan siswa mengembangkan kompetensi dalam perubahan kehidupan abad ke-21; merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah untuk mengembangkan keunggulan; mengelola program peminatan; menata struktur kurikulum, memetakan beban belajar siswa, dan menyusuan pedoman penyelenggaraan pembelajaran yang meliputi pelaksanaan kegiatan intra dan ekstrkurikuler, pedoman akademik, dan instrumen evaluasi penyelenggaraan kurikulum.
Untuk mendukung keterpenuhan dokumen sekolah membentuk tim perumus KTSP 2013 yang ditandai dengan penerbitan tim dalam bentuk keputusan sekolah.

B. Landasan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Kepala sekolah/ Madrasahsebagaimana yang diubah dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah/madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SD.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMP-MTs.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMA-MA.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMK-MAK.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikukulum 2013.

 

 

C. Tujuan Perumusan KTSP
Tujuan perumusan KTSP adalah:
1. Menyediakan dokumen yang memuat tujuan, strategi pencapaian tujuan, pengaturan waktu, pedoman umum dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum 2013.
2. Menyediakan acuan bagi warga sekolah dalam mengembangkan program pelaksanaan kurikulum 2013 agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan sistem penjaminan pelaksanaan kurikulum dengan menyediakan rumusan latar belakang, konsep, model implementasi, dan perangkat evaluasi program.
4. Menyediakan instrumen untuk mengukur ketercapaian program.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama orang tua siswa untuk lebih memahami dan mmberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan secara terarah agar lebih berhasil guna.
6. Menyediakan acuan bagi para evaluator program pelaksanaan kurikulum 2013 dalam mengukur efektivitas program pelaksanaan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.

D. Target Pencapaian Kompetensi Lulusan
Salah satu poros utama perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 ialah perubahan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berkaitan dengan mewujudkan mutu lulusan kami perlu menetapkan target keunggulan mutu lulusan yang kami harapkan sebagai fokus utama perbaikan mutu berkelanjutan yang merujuk pada SKL nasional.
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan memiliki tekad untuk mewujudkan target mutu berikut:

bb

Berdasarkan target nasional, SMA Saintifik memiliki indikator target yang menjadi ciri khas keunggulan satuan pendidikan yang akan kami wujudkan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Ada pun indikator pencapaian target yang kamai pakati sebagai berikut:

cccPencapaian kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam target selanjutnya akan sekolah gunakan sebagai fokus dalam menentukan strategi pengembangan sekolah dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pengembangan sekolah berkembang sesuai dengan arah yang diharapkan.

BAB 2. KONSEP KURIKULUM 2013

A. Pengertian dan Prinsip Pengembangan
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dari kurikulum tahun 2004 dan KTSP 2006 untuk merespon berbagai tantangan internal dan eksternal bangsa.
Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan.
Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan.
Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara yang sekolah inginkan dengan yang hasilkan. Pengembangan kurikulum perlu disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan.
Pengembangan Kurikulum 2013 berdasarkan enam prinsip utama, yaitu:
• Pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan.
• Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran.
• Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.
• Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai.
• Kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti.
• Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian.
Penerapan kurikulum baru kami kembangkan sejalan dengan perubahan yang terus berjalan baik pada lingkungan internal dan eksternal sekolah dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan.

B. Analisis Konteks

Dinamika pembangunan bangsa telah berdampak timbulnya perubahan pada lingkungan internal sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan, interaksi sosial yang cepat berubah, dukungan teknologi televisi dan penggunaan handphone telah mengubah prilaku warga sekolah secara nyata. Peradaban sekitar sekolah berubah pula dengan cepat. Fenomena ini telah mendatangkan tantangan baru pada sistem pendidikan sekolah karena sekolah menjadi bagian dari sistem social yang berubah mengikuti lingkungannya.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat perubahan pada ruang lingkup lokal, perkembangan dunia berubah makin menggelobal. Diajarkan atau tidak diajarkan nilai-nilai keinternasional telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari para siswa. Oleh karena itu, siap tidak siap sekolah dihadapkan permasalahan untuk menyelenggarakan pendidikan yang membekali siswa siap menghadapi tantangan hidup masa kini dan pada masa depannya. Pembelajaran mejadi proses untuk penguatan kompetensi siswa dalam penguasaan kearifan lokal, memperkuat jati diri bangsa dalam konteks nasional, dan penguatan pada bersaing pada konteks global.
Pemenuhan kompetensi untuk kebutuhan siswa pada abad ke-21 menjadi salah satu acuan sekolah agar lulusan memiliki daya saing tinggi pada ruang lingkup kehidupan global.

dd

Kebutuhan siswa berdasarkan kerangka kompetensi dalam dikelompokan pada pengembangan hidup dan karir, belajar dan berinovasi, serta melek informasi dan teknologi informasi.
Kompensi pengembangan hidup dan karir meliputi;
• Memiliki daya fleksibelitas dan adaptif.
• Menumbuhkan daya insiatif dan mandiri.
• Mengembangkan kecerdasan sosial dan budaya.
• Mengembangkan daya produktif dan akuntabel.
• Mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan tangggung jawab.
Mengembangkan kompetensi belajar dan berinovasi meliputi;
• Terampil berkreasi dan berinovasi.
• Terampil berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah.
• Terampil berkomunikasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan efektivitas belajar.
Teknologi komunikasi dan informasi berkembang cepat. Pada bidang ini siswa perlu meningkatkan kompetensi dalam tiga bidang utama, yaitu;
• Mampu mengelola informasi
• Mampu menggunakan media
• Terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Karakteristik kompetensi abad 21 berdampak pada strategi pembelajaran. Untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan siswa diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini.

ee

Pembelajaran tidak hanya mengembangakn pengetahuan, namun perlu menyeimbangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dikembangkan terintegrasi dalam aktivitas belajar. Pengetahuan meliputi penguasaan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Keterampilan meliputi berkomunikasi dan berkolaborasi, keterampilan mendayagunakan informasi dan teknologi komunikasi, serta media. Karena itu penilaian selain tes, juga termasuk portofolio yang menekankan pada pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja belajar peserta didik.
Pembelajaran harus terintegrasi dengan lingkungan sehingga siswa dapat menggunakan fenomena lingkungan sekitar yang paling dekat dengan siswa sehingga guru berkewenangan untuk membelajarkan siswa yang terintegrasi pada lingkungan sekitarnya. Pembelajaran berbasis konteks dengan pendekatan kolaboratif sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dengan konteks kehidupan.
Untuk itu diperlukan guru yang lebih professional yang dapat meningkatkan pengetahuan, terampil berpikir kritis, dan sikap mental yang tangguh yang ditunjukkkan dengan karater pribadi yang bertanggung jawab, memiliki jiwa sosial, toleran, berdisiplin, tepat waktu, dan dapat menempatkan diri dengan baik dalam perubahan sosial yang dinamis yang didukung dengan keimanan yang tangguh. Karena, itu sekolah perlu menetapkan pencapaian standar nasional yang dinamis sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan pada tingkat global.

C. Perubahan Mindset (Pola Pikir)
Keberhasilan sekolah beradaptasi dalam mengawal perubahan kurikulum ditentukan oleh sikap berterima seluruh warga sekolah terhadap rencana perubahan. Sikap berterima sangat penting sebagai dasar untuk melaksanakan aktivitas susulan yang lebih tinggi yaitu menjalankan, menghargai, mengahayati, dan mengamalkan. Sikap tersebut harus dibuktikan dengan kesiapan menanggung resiko akibat melaksanakan perubahan yang memerlukan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan baru, penguasaan strategi baru, penguasaan kebiasaan-kebiaasaan baru sehingga memerlukan proses dan waktu belajar lebih banyak.
Kunci sukses melaksanakan perubahan adalah perubahan pola pikir dalam perencanan dan pengaturan pembelajaran sebagai basis penyelenggaraan kegiatan. Perubahan pola pikir direalisasikan dalam pemenuhan tujuan yang terukur pada tiap indikator dengan target yang paling tinggi yang mungkin sekolah capai. Dalam hal ini sekolah perlu menetapkan standar pencapaian yang ditunjang dengan harapan dan keyakinan yang tinggi. Lebih tinggi daripada itu, sekolah akan membangun komitmen yang lebih tinggi.
Pengembangan pola pikir diarahkan penyempurnaan pola pola tindak dalam menerapkan prinsip sebagai berikut:
1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);
3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan
9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis

D. Rasional Kurikulum
Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif di tengah persaingan antarbangsa yang semakin kritis. Dilihat dari kesiapan dunia pendidikan, sekolah kami belum dapat menghasilkan mutu lulusan yang dapat bersaing kuat dalam dinamika perkembangan nasional dan global.
1) Persepsi masyarakat terhadap kurikulum 2006
• Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif
• Beban belajar siswa terlalu berat
• Kurang bermuatan karakter
2) Kondisi negatif yang berkembang pada ranah sosial
• Meningkatnya perkelahian pelajar
• Meningkatnya penggunaan narkoba.
• Meningkatnya prilaku yang menyimpang.
• Rendahnya toleransi dalam kehidupan sosial.
• Berkembangnya sadisme.
3) Kondisi persaingan pelajar dalam konteks lokal dan global.
• Pelajar Indonesia kalah bersaing dalam mengerjakan soal sepeti yang digunakan oleh TIMSS dan PIRLS yang membagi soal-soalnya menjadi empat katagori:
– Low mengukur kemampuan sampai level knowing
– Intermediate mengukur kemampuan sampai level applying
– High mengukur kemampuan sampai level reasoning
– Advance mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information
• Lulusan satuan pendidikan belum menunjukkan daya saing kuat dalam persaingan nasional dan global sebagaimana yang
• Keunggulan kompetitif siswa, guru, kepala sekolah, dan sekolah dalam konteks provinsi, nasional, apalagi internasional belum tercapai.
• Nilai siswa dalam persaingan UN antar sekolah belum dalam posisi terbaik pada tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional.
• Rasa kebanggaan siswa terhadap sekolah belum mencapai tingkat keunggulan karena sekolah masih kalah unggul dalam berbagai indikator mutu persaingan antar sekolah.

4) Pada kelompok pendidik, pada tingkat satuan pendidikan masih terkendala dengan kesenjangan Antara fakta dengan realita pada berbagai komponen berikut:
• Kompetensi dalam belum semua guru dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pada kecakapan berpikir level tinggi.
• Belum semua guru mampu merumuskan RPP secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan siswa belajar secara kreatif dan inovatif karena itu guru masih memenuhi kebutuhan RPP dengan copy-paste.
• Belum semua guru dapat menerapkan strategi pembelajaran siswa aktif, kreatif, inovatif, dan kompetitif.
• Belum semua guru terampil mengembangkan instrument penilaian yang memenuhi kriteria standar level reasoning dan mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information
• Kedalaman keluasan materi pelajaran meliputi tiga dimensi yang digambarkan setiap level memiliki jalur yang berbeda.

• Pada gambar terlihat bahwa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui jalur yang berbeda. Itu berarti bahwa siswa yang telah berkembang pengetahuaannya belum tentu berkembang sejalan dengan ranah lainya. Oleh karena itu, tiap memerlukan strategi pengembangan yang berbeda dari yang lainnya.
• Pengembangan sikap mengacu pada teori Krathwhol yang meliputi tahap menerima,menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengembangan keterampilan berpikir merujuk pada teori Dyers yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Pengembangan pengetahuan merujuk pada teori Bloom yang menggambarkan tahapan kecakapan berpikir, meliputi tingkatan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi.
• Penguasaan pengetahuan siswa ditandai dengan penguasaan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Keempat tingkat penguasaan tersebut terkait erat dengan pendekatan saintifik. Penguasaan fakta terkait erat dengan pengenalan fenomena, penguasaan konsep terkait pada penguasaan teori, penguasaan prosedur terkait erat dengan penerapan teori dalam kegiatan praktis sehari-hari, dan penguasaan metakognitif berkaitan dengan kemampuan belajar tentang bagaimana cara belajar atau berpikir tentang cara berpikir

E. Elemen Perubahan
Perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013, mengandung konsekuensi ada pergeseran pokok pada standar SKL, isi, proses, dan penilaian. Agar menjadi dasar bagi sekolah untuk penentuan program, perlu analisis yang lebih rinci Ada pun beberapa komponen pergeseran penting dapat dilihat pada uraian berikut:

fffffffffffff ss

2. Pergeseran Standar Isi
Yang Lalu Elemen Perubahan
4) Secara faktual kurikulum masih belum optimal memberikan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum holistik dan integratif yang berfokus pada alam, sosial, dan budaya
5) Secara faktual pembelajaran tematik di SD diberikan hanya di kelas I, II dan III saja. Pendekatan pembelajaran tematik integratif pada semua jenjang kelas.
6) Secara faktual dalam pembelajaran siswa pada umumnya hanya menerima apa yang diberikan guru saja, sehingga daya inisiatif dan kreativitas berkarya yang tidak optimal. pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, sehingga memiliki perilaku khas yang berkaitan dengan kebutuhan siswa pada hidupnya, meliputi;
Domain sikap : menerima, mejalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.
Domain keterampilan: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta.
Domain pengetahuan: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi.
7) Jumlah mata pelajaran untuk SD sebanyak 10 mata pelajaran dan untuk SMP 12 mata pelajaran Jumlah mata pelajaran dikurangi, tetapi jam belajar untuk setiap mata pelajaran maupun keseluruhan ditambah. Jumlah mata pelajaran di SD menjadi 6 MP dan untuk SMP menjadi 10 MP.
8) Jam belajar di SD untuk kelas I, II, III masing masing 26, 27, dan 27 jam, dan untuk kelas IV, V dan VI masing-masing 32 Jam Pelajaran Jam belajar di SD untuk kelas I, II, III masing masing 30, 32, dan 34 jam, dan untuk kelas IV,V dan VI adalah 36 Jam Pelajaran
9) Secara faktual pembelajaran di kelas masing-masing berdiri sendiri Pembelajaran kontekstual dan terpadu di SMP merupakan pemaduan materi yang dipelajari dengan pengalaman keseharian siswa akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam. Siswa akan mampu menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dan belum pernah dihadapinya dengan peningkatan pengalaman sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.dengan memadukan materi pelajaran yang telah diterimanya di sekolah.

ww

wwwq

zzzH. Pembelajaran
Proses pembelajaran sedapat mungkin memenuhi kriteria interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran untuk mendisain skenario pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa yang pada satuan pendidikan.
Perencanaan pembelajaran juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam perencanaan yang direalisasikan dalam pelaksanaan. Karena itu, pembelajaran harus memenuhi empat belas prinsip berikut;
1) dari pesertadidik diberi tahu menuju pesertadidik mencari tahu;
2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajarmenjadi belajar berbasis aneka sumberbelajar;
3) dari pendekatan tekstual menuju proses penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
8) peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills);
9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
14) Pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik.
Karakteristik pembelajaran dipengaruhi dengan karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan yang hendak diwujudkan. Untuk memperkuat keseimbangan antardimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan maka pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar yang seluas-luasnya kepada peserta didik. Untuk meningkatkan pencapaian kompetensi, pembelajaran perlu diperkuat dengan penerapan pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), tematik (dalam suatu mata pelajaran), pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong pengembangan peserta didik sehingga menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat pembelajaran menggunakan metode berbasis karya dan pemecahan masalah (project based learning).
• Perencanaan Pembelajaran
• Pengelolaan Kompetensi Dasara
• Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi
• Perumusan Instrumen Penilaian
• Pelaksanaan Pembelajaran
• Pendayagunaan TIK
• Pelaksanaan Pembelajaran

I. Penilaian
Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.
Pemenuhan Standar Penilaian bertujuan untuk menjamin: a. perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai; b. pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan c. pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.
Perbaikan mutu dalam pelaksanaan penilaian menggunakn acuan yang diurai sebagai dalam gambar yang mengintegrasikan potensi sekolah, pendidik, siswa, dan pemberintah yang terintegrasi dalam sistem seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut;

zzzH. Pembelajaran
Proses pembelajaran sedapat mungkin memenuhi kriteria interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran untuk mendisain skenario pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa yang pada satuan pendidikan.
Perencanaan pembelajaran juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam perencanaan yang direalisasikan dalam pelaksanaan. Karena itu, pembelajaran harus memenuhi empat belas prinsip berikut;
1) dari pesertadidik diberi tahu menuju pesertadidik mencari tahu;
2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajarmenjadi belajar berbasis aneka sumberbelajar;
3) dari pendekatan tekstual menuju proses penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
8) peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills);
9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
14) Pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik.
Karakteristik pembelajaran dipengaruhi dengan karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan yang hendak diwujudkan. Untuk memperkuat keseimbangan antardimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan maka pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar yang seluas-luasnya kepada peserta didik. Untuk meningkatkan pencapaian kompetensi, pembelajaran perlu diperkuat dengan penerapan pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), tematik (dalam suatu mata pelajaran), pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong pengembangan peserta didik sehingga menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat pembelajaran menggunakan metode berbasis karya dan pemecahan masalah (project based learning).
• Perencanaan Pembelajaran
• Pengelolaan Kompetensi Dasara
• Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi
• Perumusan Instrumen Penilaian
• Pelaksanaan Pembelajaran
• Pendayagunaan TIK
• Pelaksanaan Pembelajaran

I. Penilaian
Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.
Pemenuhan Standar Penilaian bertujuan untuk menjamin: a. perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai; b. pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan c. pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.
Perbaikan mutu dalam pelaksanaan penilaian menggunakn acuan yang diurai sebagai dalam gambar yang mengintegrasikan potensi sekolah, pendidik, siswa, dan pemberintah yang terintegrasi dalam sistem seperti yang dapat dilihat dalam gambar berikut;

eeeePenilaian paling utama adalah efektifnya peran pendidik dalam menilai dalam bentuk tes dan non tes yang dilakukan melalui ulangan dan penugasan, pengamatan, untuk mengukur kompetensi peserta didik secara berkelanjutan, memantau kemajuan, dan memperbaiki hasil belajar peserta didik pada tiga ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Namun demikian untuk memperoleh transparansi dan keseimbangan perlu diperhatikan pula penilain oleh peserta didik.
Penilaian untuk ranah pengetahuan menggunakan tes dan penilaian uatentik. Tes dapat menggunakan instrumen penilaian pilihan ganda atau uraian. Penilaian Penilaian Autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran. (Permendikbud No 66/2013). Penilaian Autentik adalah penilaian yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan pengetahuan (knowledge), sikap (affective), keterampilan (skills) dan kemampuannya (ability) dalam situasi yang nyata /real life situations . (Popham, 1995; Bookhart, 2001).
Prosedur penilaian dalam pelaksanaan matrikulasi memenuhi standar proses sebagai berikut:

aza

Langkah penting bagi sekolah adalah menyusun persiapan program penilain, dalam hal sekolah perlu mengarahkan guru menganalisis KD, menyiapkan kisi-kisi instrumen menyusun instrumen, dan menggunakan instrumen penilaian. Penilaian meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Penilaian sikap sekolah lakukan melalui beberapa teknik berikut:
1. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri (self assessment), penilaian antarpeserta didik (peer assessment), dan jurnal.
2. Instrumen observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik berupa daftar cek (check list) atau skala penilaian (rating scale) disertai rubrik.
3. Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek yang akan dinilai, dan gradasi mutu.
4. Jurnal berupa catatan guru tentang kekuatan, kelemahan, sikap dan perilaku peserta didik di dalam dan di luar kelas .

Contoh penilaian sikap santun dapat menggunakan rubrik seperti contoh di bawah ini.

000a00x00r00kcontoh uraian

00kk

Pada soal pilihan ganda menggunakan model percobaan dengan memperhatikan data dan menerapkan konsep dalam perhitungan. Penilaian menggunakan indikator aktivitas dan hasil. Aktivitas standar yang harus siswa penuhi terbagi dalam dua kegiatan yaitu menghitung konstanta dan menentukan nilai x. Setiap langkah kegiatan yang siswa lakukan diberi skor satu Sehingga 8 langkah standar siswa mendapat nilai 8.

Perhatikan format acuan penilaian berikut:

 

 

mmPenilaian Keterampilan
Prinsip penilain memenuhi prosedur berikut:
1. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan melalui pengamatan kinerja yang meminta peserta didik mendemonstrasikan kompetensi tertentu, melalui tes praktik, proyek, atau penilaian portofolio.
2. Instrumen penilaian keterampilan berupa daftar cek (check list) atau skala penilaian (rating scale) disertai rubrik
3. Tes praktik menuntut peserta didik melakukan keterampilan berupa aktivitas yang sesuai dengan tuntutan kompetensi.
4. Proyek adalah tugas yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.
5. Penilaian portofolio dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif.
Penilaian menggunakan format acuan berikut:

gg

ggddd

Untuk mengolah peroleh nilai guru dapat menggunakan kriteria yang sama seperti pada pelajaran fisika setelah mendapat nilai rata-rata dari keterampilan berbahasa.
Jika sekolah memberikan tugas atau menggunakan metode proyek maka penilaian dapat dilakukan dengan contoh format berikut:

 

ggg

Pada format acuan penilaian menggunakan skor lima. Untuk memasukan ke dalam kriteria penilaian di atas, guru dapat mengkonversi nilai yang siswa peroleh ke dalam persen dengan total nilai yang akan siswa peroleh 9 butir kali 5 sama dengan 45. Persentase dari total nilai yang siswa peroleh dapat dikonversi ke skala nilai 4. Jika siswa mendapat nilai 40 maka sama dengan (40/45 x 100 = 88%) x 4 atau sama dengan 3,55. Dengan demikian nilai akhirnya adalah Sangat Baik (SB)

1. Ketuntasan
 Peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk KD pada KI-3 dan KI-4 apabila hasil tes formatif mencapai nilai ≥ 2.66.
 Ketuntasan seorang peserta didik untuk KD pada KI-1 dan KI-2 dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan.
 Implikasi dari ketuntasan:
 KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai < 2.66;
 KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila > 75% peserta didik memperoleh nilai < 2.66;
 KD pada KI-3 dan KI-4: peserta didik yang memperoleh nilai > 2.66 dapat diberi pengayaan dan melanjutkan KD berikutnya ;
 Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (oleh guru matapelajaran, guru BK, dan orang tua).
 Berdasarkan Permendikbud 81 A Tahun 2014 nilai ketuntasan terlihat pada tabel berikut

hhWarna hijau menandakan ketuntasan pada ketiga ranah.
Data pada matrik ditafsirkan sebagai berikut:
 Peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk KD pada KI-3 dan KI-4 apabila hasil tes formatif mencapai nilai ≥ 2.66.
 Ketuntasan seorang peserta didik untuk KD pada KI-1 dan KI-2 dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan.
 KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai < 2.66;
 KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila > 75% peserta didik memperoleh nilai < 2.66;
 KD pada KI-3 dan KI-4: peserta didik yang memperoleh nilai > 2.66 dapat diberi pengayaan dan melanjutkan KD berikutnya ;
 Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (oleh guru matapelajaran, guru BK, dan orang tua).
Untuk mendapatkan nilai akhir matrikulasi pada komponen pengetahuan dan keterampilan dapat

0yPerhatikan bahwa nilai untuk rapot atau laporan capaian kompetensi dibulatkan. Berdasarkan pembulatan diperoleh predikat.

002

Atas dasar nilai hasil pengolahan maka sekolah melaporkan nilai hasil pencapaian matrikulasi dengan model sesui dengan rapot.
J. Supervisi Pembelajaran

Bagian terpenting dari strategi implementasi kurikulum 2013 adalah pelaksanaan supervisi pembelajaran. Supervisi merupakan komponen kunci sistem monitoring mutu. Karena itu, supervisi menjadi salah satu komponen penjaminan mutu. Kedudukan supervisi yang amat penting dalam mengarahkan dan membantu guru mencapai tujuan lembaga. Itu sebagnya, setiap supervisor harus fokus pada visi-misi-dan tujuan satuan pendidikan. Supervisor wajib memahami visi-misi dan tujuan, kondisi ideal yang diharapkan, kondisi nyata yang realistik, serta strategi untuk mewujudkan tujuan dengan indikator yang terukur sehingga semuanya diletakan sebagai rujukan operasional yang tepat.
Pada modul satu Reforming School Supervision, Unesco, 2007.hal 9** dinyatakan bahwa kegiatan supervisi sebagai bagian dari proses meningkatkan pemenuhan standar. Kegiatan intinya meliputi tiga tahap; yaitu
• Menghimpun informasi
• Menganalisis informasi
• Melakukan tindakan.
Hubungan ketiga kegiatan ini dapat digambarkan pada peta keterkaitan berikut:

 

00pl

Pelaksanaan menghimpun informasi dapat kepala sekolah atau pengawas laksanakan dengan menguji siswa, menguji kompetensi guru, memonitor merencanakan dan dokumen perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, atau memantau instrumen, pelaksanaan, dan hasil penilaian. Informasi juga dapat dihimpun dengan penelitian, wawancara, atau penyebaran angket. Data yang terhimpun selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan.
Pelaksanaanan kegiatan mengimpun informasi, menganalisis informasi, dan melakukan tindakan sebagai tindak lanjut supervisi dapat dilakukan secara individual atau melibatkan banyak personal yang tergabung dalam tim penjaminan mutu bidang akademik.
Analisis informasi yang terhimpun oleh pengawas atau kepala sekolah melaksanakan supervisi sering terpenuhi. Informasi yang terhimpun dari kegiatan pra-observasi yang diisi dengan pengkondisian atau persiapan observasi dan pelaksanaan observasi sering dipandang telah selesai jika supervisor telah mengisi instrumen dan memperoleh data persentase kinerja. Persentase yang diperoleh dari penskoran diperlakukan cukup sebagai bahan pembanding dengan standar sehingga dapat dipeoleh kesimpulan bahwa kinerja guru kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Informasi tidak dianalisis dan ditafsirkan sehingga diperoleh kesimpulan.

BAB 4. VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKOLAH
(uraian berikut merupakan model)

A. Visi Sekolah

Menjadi sekolah yang unggul dalam IMTAQ, IPTEKS, pengetahuan, keterampilan, dan berbudaya pada tahun 2020.

B. Misi Sekolah
Misi sekolah:
1) Mengembangkan keyakinan semua warga sekolah bahwa sekolah ini dapat berprestasi dan meraih keunggulan kompetitif.
2) Menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya religius dan bermartabat
3) Mememenuhi Standar Kompetensi Lulusan sesuai standar nasional
4) Memenuhi standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan hidup siswa pada konteks global.
5) Memenuhi standar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2013 yang sesuai dengan kebutuhan siswa mengembangkan kompetensi yang diperlukannya.
6) Mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
7) Memberdayakan sistem penilaian autentik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
8) Menerapkan manajemen perubahan sebagai strategi percepatan pembaharuan sekolah.
9) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan keprofesian berkelanjutan.
10) Memenuhi standar sarana dan prasarana secara bertahap dan terukur.
11) Menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.
12) Memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung keunggulan pembelajaran.
13) Mengembangkan kultur sekolah yang menjaga keamanan fisik, psikologis, social yang sehat, dinamis, dan kompetitif.
14) Menciptakan lingkungan dan budaya yang kondusif untuk indah, nyaman, dan damai sebagai tempat belajar untuk guru, siswa, dan seluruh warga sekolah.
15) Menerapkan sistem pembiayaan sekolah yang transparan dan akuntabel.

C. Tujuan Sekolah
Tujuan Umum
Meningkatkan keunggulan potensi dan prestasi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan Khusus

1) Mewujudkan mutu lulusan
• Bersikap sebagai orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
• Berpengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural sebagai dukungan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.
• Berketerampilan berpikir dan bertindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret
2) Merumuskan struktur kurikulum
Menyusun struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan memuat kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan); materi pelajaran yang perlu siswa kuasai; penyebaran peta beban belajar siswa yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan potensi diri dan prestasi secara optimal secara alamiah melalui proses pengalaman belajar yang efektif.
3) Penyelenggaraan Pelayanan Belajar

Terselenggara pelayanan belajar yang efektif dengan dukungan sistem perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian yang terbarukan melalui kerja sama guru yang pembelajaran dengan indikator
• Seluruh guru menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa mengembangkan potensi dan prestasinya.
• Disain pembelajaran pada seluruh mata pelajaran sesuai koteks satuan pendidikan
• Memenuhi standar proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik (menerapkan metode inkuiri, pemecahan masalah, dan proyek)
• Mendayagunakan sumber belajar yang beragam dengan memanfaatkan data yang terdekat, dari kongkrit sampai yang abstrak.
• Mendayagunakakan kerja sama intenal dan eksternal sekolah dengan melibatkan orang tua siswa secara bijak.
• Mengembangkan model penilaian yang mendorong siswa belajar dan bekompeten.
Mengoptimalkan pendayagunaan waktu secara efektif dan efisien.
Meningkatkan keunggulan siswa secara kolaboratif.
Mengevaluasi perkembangan belajar secara berkala melalui pertemuan dewan guru.
Mengembangkan inovasi pelayanan belajar sebagai tindaklanjut dari data hasil evaluasi.

4) Penilaian
Terselenggara penilaian autentik yang menunjang terpenuhinya tertib dokumen sistem informasi penilaian dan mendorong siswa berprestasi dengan meningkatkan efektivitas (a) perbaikan instrument yang mengukur ketercapaian indikator hasil belajar (b) pengelolaan buku nilai guru (c) pengelolaan sistem infomasi penilaian tingkat satuan pendidikan (d) leger (f) buku indik siswa, dan (g) rapot.

BAB 5. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

A. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 jo PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar nasional Pendidikan bahwa penyusunan struktur kurikulum tingkat nasional maupun daerah serta penyusunan kurikulum tingkat sekolah (KTSP) harus menggunakan acuan pada kerangka dasar kurikulum yang dikembangkan dari Standar Nasional Pendidikan. Perubahan PP Nomor 32 tahun 2013 telah ditegaskan bahwa kerangka dasar kurikulum yang digunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum 2013 meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan pedagogis.
Landasan filosofis dasar penyusunan kurikulum 2013 sebagai berikut :
1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.
Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya.
3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan kinestetik.
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism).

Landasan pedagogis Kurikulum 2013 adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar penuh aktivitas, berkarya dan menyenangkan untuk mengembangakan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsanya.
Permendikbud No 69 tahun 2013 menjelaskan tentang Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Atas merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah Atas. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas merupakan pengorganisasian kompetensi inti, matapelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap Sekolah Menengah Atas.
A. Struktur Kurikulum
Dalam kurikulum 2013 sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 32 tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 yang dimaksud dengan struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, beban belajar, pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Secara tegas dinyatakan bahwa struktur kurikulum adalah pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap mata pelajaran dan atau program pendidikan.
Mengingat pada tahun pelajaran 2013/2014, SMA Negeri 1 ………….. ditetapkan sebagai sekolah sasaran (piloting) untuk mengimplementasikan kurikulum 2013, maka struktur kurikulum sekolah SMA Negeri 1 ………….. sebagai berikut:
1. Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 ………….. X
Struktur kurikulum SMA Negeri 1 ………….. kelas X dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Struktur Kurikulum SMA Negeri 1 ………….. Kelas X memiliki 44 jam pelajaran yang terdiri atas 42 jam pelajaran dari pusat dan 2 jam muatan lokal provinsi dan kabupaten.
b. Program peminatan yang dipilih disediakan sekolah terdiri atas peminatan matematika dan ilmu alam dan peminatan ilmu-ilmu social, serta Bahasa dan Budaya.
c. Struktur Kurikulum kelas X terdiri atas mata pelajaran kelompok wajib A, kelompok mata pelajaran wajib B, kelompok mata pelajaran peminatan C yang terdiri atas kelompok mata pelajaran peminatan akademik dan kelompok mata pelajaran pilihan lintas kelompok peminatan, dan mata pelajaran muatan local yang dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran wajib B.
d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum.
e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran adalah 38-40 minggu.

 

 

00kl00pp

00po

*) memilih 4 jam pelajaran atau 1 mata pelajaran
*) sekolah menyediakan pilihan mata pelajaran sesuai dengan sumber daya yang tersedia
B. Pengaturan Beban Belajar
a. SMA Negeri 1 ………….. menggunakan sistem paket. Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar dengan menggunakan sistem paket. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.
b. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.
c. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada SMA Negeri 1 ………….. selama 45 menit. Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu di SMA Negeri 1 ………….. adalah 44 jam pelajaran pembelajaran di kelas X dan 46 jam pelajaram di kelas Xi dan XII.

Satuan Pendidikan Kelas Satu jam pemb. tatap muka (menit) Jumlah jam pemb. Per minggu Minggu Efektif per tahun ajaran Waktu pembelajaran per tahun Jumlah jam per tahun (@60 menit)
SMAN 1 ………….. X s.d. XII 45 44/46 36-40 1584-1760 jam pembelajaran
(71280 – 79200
menit) 1188-1320 jam

 
d. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik 0 – 60%.
e. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik dan guru tetapi maksimum 60% dari jam tatap muka dalam satu semester.
f. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Walaupun pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel, menetapkan alokasi waktu yang sama setiap semesternya yakni 44 dan 46 jam pelajaran per minggu. Penambahan jam pembelajaran tambahan dari alokasi minimal didasarkan pada pertimbangan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, tingkat kesulitan, dan atas dasar pencapaian prestasi akademik siswa.
g. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket di SMA Negeri 1 ………….. 0% – 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

 

h. Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket adalah tiga tahun maksimum 6 tahun. SMA Negeri 1 ………….. tidak melaksanakan program percepatan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
i. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.

C. Muatan Kurikulum
Muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri atau kegiatan ekstrakurikuler termasuk ke dalam isi kurikulum. Secara rinci muatan kurikulum dijelaskan sebagai berikut:
1. Mata Pelajaran
Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi. Sesuai dengan 2 kurikulum yang digunbakan pada tahun pelajaran 2013/2014 ini, maka mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik adalah sebagai berikut:

a. Mata Pelajaran Kelas X
Secara umum yang membedakan muatan kurikulum pada kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya pengelompokan mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Kelompok mata pelajaran wajib terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib A dan kelompok mata pelajaran wajib B. Kelompok mata pelajaran pilihan adalah kelompok mata pelajaran C yang merupakan kelompok mata pelajaran pilihan yang terdiri atas mata pelajaran pilihan kelompok peminatan akademik dan mata pelajaran pilihan lintas kelompok peminatan.

Kelompok mata pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum yaitu pendidikan bagi semua warga negara bertujuan memberikan pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa. Mata pelajaran Kelompok A dan C adalah kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan struktur kurikulum yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, maka kelompok mata pelajaran wajib A terdiri atas 6 mata pelajaran, kelompok mata pelajaran wajib B terdiri atas 3 mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran pilihan C pada pilihan peminatan akademik terdiri atas 4 mata pelajaran sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilihnya dan pilihan mata pelajaran lintas kelompok peminatan akademik terdiri atas 2 mata pelajaran sesuai dengan pilihannya. Mata pelajaran di kelompok peminatan wajib diikuti semua peserta didik sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilihnya termasuk pilihan mata pelajaran lintas kelompok peminatan yang dipilihnya tersebut.
b. Mata Pelajaran Kelas XI dan Kelas XII
Sesuai dengan struktur kurikulum yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, maka kelompok mata pelajaran wajib A terdiri atas 6 mata pelajaran, kelompok mata pelajaran wajib B terdiri atas 3 mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran pilihan C pada pilihan peminatan akademik terdiri atas 4 mata pelajaran sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilihnya dan pilihan mata pelajaran lintas kelompok peminatan akademik terdiri atas 1 mata pelajaran sesuai dengan pilihannya. Mata pelajaran di kelompok peminatan wajib diikuti semua peserta didik sesuai dengan kelompok peminatan yang dipilihnya termasuk pilihan mata pelajaran lintas kelompok peminatan yang dipilihnya tersebut.
2. Muatan Lokal
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Muatan lokal baik untuk kelas X , XI, dan XII terdiri atas 2 mata pelajaran yaitu mata pelajaran Bahasa Jawa dan mata pelajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ).
Dua mata pelajaran muatan lokal ini dimasukkan dalam struktur kelompok mata pelajaran wajib B sehingga pada kelompok wajib B terdapat 5 mata pelajaran. Sesuai dengan kerangka dasar pengembangan kurikulum 2013, maka mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan mengikuti ketentuan sepenuhnya baik mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, proses pembelajaran, maupun proses penilaiannya.

D. Kalender Pendidikan
Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu dan pemetaan beban belajar untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
Sesuai dengan Standar Isi, maka dalam Pengembangan Kalender Pendidikan SMA Negeri 1 ………….. mengacu pada rambu-rambu sebagai berikut:
1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
3. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.
4. Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan adalah sebagai berikut:

00oy

Berdasarkan rambu-rambu di atas, SMA Negeri 1 ………….. menyusun Kalender Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran ini.

E. Sistem Informasi Penilaian
Sebagai dampak dari semakin kompleksnya penilaian proses dan hasil belajar diperlukan sistem informasi penilaian pada tingkat satuan pendidikan. Model informasi penilain terlampir.

F. Kenaikan Kelas dan Kelulusan
Syarat kenaikan kelas maupun kelulusan siswa harus memenuhi syarat ketuntasan.
1. Ketuntasan Belajar
Ketuntasan Belajar berkaiatan langsung dengan penilaian. PP No. 19 tahun 2005 jo PP 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas No. 20 tahun 2007 yang diperbarui Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur tentang penilaian yang terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik

Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) dapat dilihat dalam capaian kompetensi pada diagram berikut

 

00mn

Pada KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai < 2.66 dari hasil tes formatif. Pada KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap,yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 2.66; Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 2.66 atau lebih dari 2.66; dan

Pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2.66. Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (paling tidak oleh guru matapelajaran, guru BK, dan orang tua).

Secara rinci aturan pelaksanaan penilaian mengacu pada Petunjuk Teknis Model Penilaian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen kurikulum ini.

2. Kriteria Kenaikan Kelas, Kelulusan, dan Mutasi Siswa
a. Kriteria Kenaikan Kelas
Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semerter genap, dengan pertimbangan seluruh KD yang belum tuntas pada semester ganjil saat semester genap belum berakhir. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar tuntas (mastery learning). Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan KKM yang ditetapkan, maka yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran remidial sampai yang bersangkutan mampu mencapai standar ketuntasan. Seserang peserta didik dapat dinyatakan naik kelas jika memenuhi syarat berikut:
a) Mencapai ketuntasan belajar minimal dengan sebanyak-banyaknya pada tiga mata mata pelajaran belum mencapai KKM.
b) Peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal salah satu mata pelajaran ciri khas peminatannya sesuai dengan Permendikbud 69 tahun 2013
c) Peserta didik dinyatakan tidak naik jika budi pekerti, akhlak mulia, dan kepribadian secara keseluruhan kurang dari baik.
d) Peseerta didik dinyatakan tidak naik jika perolehan nilai ektrakurikuler wajib selama 2 semester kurang memuaskan dan yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan tambahan yang diselenggarakan sekolah.
e) Aturan lain yang tidak diatur dalam kurikulum ini diatur tersendiri dalam rapat dewan pendidik.

b. Kelulusan Siswa
Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 jo PP 32/2013 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4) lulus Ujian Nasional.

c. Mutasi Siswa
Sekolah memfasilitasi adanya peserta didik yang pindah sekolah karena alasan tertentu. Untuk pelaksanaan pindah sekolah (masuk atau keluar) lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk proses mutasi dari sekolah lain digunakan pertimbangan nilai laporan capaian kompetensi atau laporan nilai hasil belajar (LCK/LHB) peserta didik sekolah asal, nilai KKM sekolah asal, serta pertimbangan lain yang dirasakan perlu untuk menjamin akuntabilitas proses mutasi. Sekolah dapat melakukan tes masuk bagi peserta didik yang ingin mutasi ke SMA Negeri 1 ………….. untuk mengetahui mengetahui kemampuan peserta didik.
 

00moon

Diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan mutu.

00lk00mnbKTSP Kurikulum 2013

Model-KTSP-Kur-2013-GP1

 

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU (PK GURU)

Pembelajaran merupakan jiwa institusi pendidikan yang mutunya wajib ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini dapat dimengerti, karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar fomal terbanyak selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Kondisi ini menuntut semua pihak untuk menyadari pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, dimana guru adalah ujung tombaknya. Oleh sebab itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang berkualitas dan bermartabat. Profesi guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan, yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas, komprehensif dan kompetitif.

Masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan guru dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, bukan hanya untuk kepentingan guru, namun juga untuk pengembangan peserta didik dan demi masa depan bangsa Indonesia. Dalam rangka membangun profesi guru sebagai profesi yang bermartabat, yakni untuk mencapai visi pendidikan nasional melalui proses pembelajaran yang berkualitas, maka perlu dilaksanakan penilaian kinerja guru (PK GURU) secara berkelanjutan dan teratur. Buku ini memberikan informasi tentang PK GURU, manfaatnya, dan pelaksanaannya di sekolah.

Semoga dapat menjadi sumber acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK GURU.

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Hasil PK GURU dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita-cita pemerintah untuk menghasilkan
”insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.

Memperhatikan kondisi jabatan guru sebagai profesi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru maka diperlukan pedoman pelaksanaan PK GURU yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, bagaimana dan oleh siapa PK GURU dilaksanakan. Penyusunan pedoman ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di atas sebagai acuan pelaksanaan PK GURU di sekolah untuk mempermudah proses penilaian.

A. Pengertian PK GURU
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PK GURU adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PK GURU adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.

Secara umum, PK GURU memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut.
1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.
2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Hasil PK GURU diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PK GURU merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK GURU merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.

PK GURU dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sementara itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan tersebut (misalnya; sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengelola perpustakaan, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009).

B. Syarat Sistem PK GURU
Persyaratan penting dalam sistem PK GURU adalah:
1. Valid
Sistem PK GURU dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
2. Reliabel
Sistem PK GURU dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.
3. Praktis
Sistem PK GURU dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan.
Salah satu karakteristik dalam desain PK GURU adalah menggunakan cakupan kompetensi dan indikator kinerja yang sama bagi 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru (Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama).

C. Prinsip Pelaksanaan PK GURU
Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan PK GURU adalah sebagai berikut.
1. Berdasarkan ketentuan
PK GURU harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. Berdasarkan kinerja
Aspek yang dinilai dalam PK GURU adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau, yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
3. Berlandaskan dokumen PK GURU
Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses PK GURU harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem PK GURU. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian.

4. Dilaksanakan secara konsisten
PK GURU dilaksanakan secara teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut.
a) Obyektif
Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
b) Adil
Penilai kinerja guru memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai.
c) Akuntabel
Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan.
d) Bermanfaat
Penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir profesinya.
e) Transparan
Proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut.
f) Praktis
Penilaian kinerja guru dapat dilaksanakan secara mudah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip lainnya.
g) Berorientasi pada tujuan
Penilaian dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan.
h) Berorientasi pada proses
Penilaian kinerja guru tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut.
i) Berkelanjutan
Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi guru.
j) Rahasia
Hasil PK GURU hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

D. Aspek yang Dinilai dalam PK GURU
Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas- tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah sebagai berikut.
1. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4 (empat) domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru. Pengelolaan pembelajaran tersebut mensyaratkan guru menguasai 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk mempermudah penilaian dalam PK GURU, 24 (dua puluh empat) kompetensi tersebut dirangkum menjadi 14 (empat belas) kompetensi sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

000000000000000000

2. Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan Konseling (BK)/Konselor meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor terdapat 4 (empat) ranah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK/Konselor. Penilaian kinerja guru BK/konselor mengacu pada 4 domain kompetensi tersebut yang mencakup 17 (tujuh belas) kompetensi seperti diuraikan dalam Tabel 2.

0`11

3. Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi
2, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak
mengurangi jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka meliputi: (1) menjadi kepala sekolah/madrasah per tahun; (2) menjadi wakil kepala sekolah/madrasah per tahun; (3) menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya; (4) menjadi kepala perpustakaan; atau (5) menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya. Tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi 2 juga, yaitu tugas tambahan minimal satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya) dan tugas tambahan kurang dari satu tahun (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya).

Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas tambahan yang mengurangai jam mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut. Rincian jumlah kompetensi dan jumlah indikator pelaksanaan tugas tambahan disampaikan dalam Tabel 3, 4, 5, 6, dan 7.

a) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah

1212

E. Perangkat Pelaksanaan PK GURU
Perangkat yang harus digunakan oleh penilai untuk melaksanakan PK GURU agar diperoleh hasil penilaian yang obyektif, akurat, tepat, valid, dan dapat dipertanggung- jawabkan adalah:
1. Pedoman PK GURU
Pedoman PK GURU mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian.

2. Instrumen penilaian kinerja
Instrumen penilaian kinerja yang relevan dengan tugas guru, terdiri dari:
a. Instrumen-1:
Pelaksanaan Pembelajaran untuk guru kelas/mata pelajaran (Lampiran 1);
b. Instrumen-2:
Pelaksanaan Pembimbingan untuk guru Bumbingan dan Konseling/Konselor
(Lampiran 2); dan c. Instrumen-3:
Pelaksanaan Tugas Tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Lampiran 3). Instrumen-3 terdiri dari beberapa instrumen terpisah sesuai dengan tugas tambahan yang diemban guru.

Instrumen penilaian kinerja pelaksaaan pembelajaran atau pembimbingan terdiri dari:
1) Lembar pernyataan kompetensi, indikator, dan cara menilai
Lembar ini berisi daftar dan penjelasan tentang ranah kompetensi, kompetensi, dan indikator kinerja guru yang harus diukur melalui pengamatan dan pemantauan (Lampiran 1A atau Lampiran 2A).
2) Format laporan dan evaluasi per kompetensi
Format catatan dan evaluasi penilaian kinerja per kompetensi digunakan untuk mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan yang telah dilakukan, sebagai bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru. Catatan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti fisik tertentu, misalnya dokumen pembelajaran dan penilaian, alat peraga dan media pembelajaran, atau dokumen lain yang menguatkan bukti kinerja guru. Berdasarkan catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti fisik yang ada, penilai di sekolah memberikan skor 0, 1,
2, pada setiap indikator kinerja guru pada tabel yang disediakan. Persentase perolehan skor per kompetensi kemudian dikonversikan ke nilai 1, 2, 3, 4, (Lampiran 1B atau Lampiran 2B).
3) Format rekap hasil PK GURU
Nilai per kompetensi kemudian direkapitulasi ke format rekap hasil PK GURU untuk mendapatkan nilai total PK GURU (Lampiran 1C atau Lampiran 2C). Nilai inilah yang selanjutnya dikonversi ke skala nilai kinerja menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 untuk diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru di tahun tersebut. Format rekap hasil PK GURU dipergunakan untuk merekapitulasi hasil PK GURU formatif dan sumatif. Format ini juga dipergunakan untuk memantau kemajuan guru yang hasil PK GURU formatifnya mempunyai nilai di bawah standar (1 dan/atau 2), lihat panduan program PKB. Ketiga format rekap hasil PK GURU (formatif, sumatif, dan kemajuan) akan dipergunakan sebagai masukan untuk menyusun laporan kendali kinerja guru. Fomat rekap hasil PK GURU sumatif dipergunakan sebagai dasar penghitungan angka kredit bagi tim penilai jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sesuai kewenangannya.

4) Format perhitungan angka kredit
Setelah memperoleh nilai total PK GURU untuk pembelajaran, pembimbingan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat melakukan perhitungan angka kredit. Perhitungan angka kredit hasil PK GURU dapat dilakukan di sekolah tetapi sifatnya hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit. Bagi tim penilai di tingkat kabupaten/kota, angka kredit hasil perhitungan tim penilai tersebut akan dipergunakan sebagai dasar penetapan perolehan angka kredit guru (Lampiran 1D atau Lampiran 2D).

Instrumen penilaian kinerja pelaksaaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Lampiran 3) secara umum terdiri dari bagian-bagian berikut.
1) Petunjuk Penilaian
Petunjuk penilaian berisi penjelasan tentang cara menilai, teknik pengumpulan data, pemberian skor, penilai dan persyaratannya, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian. Petunjuk pengisian ini harus dipahami oleh para penilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
2) Format Identitas Diri
Format ini harus diisi dengan identitas diri guru yang dinilai sesuai dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Selain itu, format ini juga perlu diisi dengan identitas penilai. Guru yang dinilai dan penilai harus menandatangani format identitas diri ini.
3) Format Penilaian Kinerja
Format ini terdiri dari beberapa tabel menurut banyaknya kompetensi yang akan dinilai sesuai dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang ditugaskan kepada guru. Setiap tabel berisi penjelasan tentang kriteria/indikator penilaian untuk masing-masing kompetensi, catatan bukti-bukti yang teridentifikasi selama penilaian, skor yang diberikan, perhitungan jumlah skor, skor rata-rata untuk setiap kompetensi, serta diskripsi penilaian kinerja yang dilakukan oleh penilai. Format ini diisi oleh penilai di sekolah sesuai dengan hasil pengamatan, wawancara, dan/atau studi dokumen yang dilakukan oleh penilai selama proses penilaian kinerja.
4) Format Rekapitulasi Penilaian Kinerja
Perolehan skor rata-rata untuk setiap kompetensi kemudian direkap oleh penilai pada format rekapitulasi penilaian kinerja. Skor rata-rata masing-masing kompetensi dicantumkan dan dijumlahkan dalam format tersebut untuk selanjutnya dikonversikan ke skala nilai 0 – 100 sesuai dengan Permenneg PAN
& RB No. 16 Tahun 2009. Jika kedua penilai dan guru yang dinilai telah mencapai kesepakatan terhadap hasil penilaian, maka penilai dan guru yang dinilai harus menandatangani format rekapitulasi penilaian kinerja tersebut.
5) Format Tambahan
Dalam beberapa instrumen tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, terdapat beberapa format tambahan. Misalnya untuk penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, memiliki format tambahan hasil penilaian dan rincian kegiatan guru sehubungan dengan tugas-tugas pengelolaan perpustakaan. Format tambahan guru dengan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium/bengkel dilengkapi

dengan format pendalaman terhadap teman sejawat dan/atau peserta didik dari guru yang dinilai. Format tambahan ini berupa format-format yang harus diisi oleh penilai sesuai dengan data dan informasi yang diperolehnya.

3. Laporan kendali kinerja guru
Hasil PK GURU untuk masing-masing individu guru (guru pembelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, maupun guru yang diberi tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah) kemudian direkap dalam format laporan kendali kinerja guru (Lampiran 4). Pada format ini dicantumkan hasil PK GURU formatif, sasaran nilai PK GURU yang akan dicapai setelah guru mengikuti proses PKB, dan hasil PK GURU sumatif untuk beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, kinerja guru akan dapat dipantau dan dapat diarahkan dalam upaya peningkatan kinerja guru yang bersangkutan agar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

PROSEDUR PELAKSANAAN PK GURU
DAN KONVERSI HASIL PK GURU KE ANGKA KREDIT A. Prosedur dan Waktu Pelaksanaan PK GURU
1. Waktu Pelaksanaan
PK GURU dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran dan akhir tahun ajaran.
a. PK Guru Formatif
PK GURU formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun rencana PKB. Sebagai
Bagi guru dengan PK GURU di bawah standar, program PKB diarahkan untuk pencapaian standar kompetensi tersebut. Sementara itu, bagi guru dengan PK GURU yang telah mencapai atau di atas standar, program PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku keprofesiannya.
b. PK Guru Sumatif
PK GURU sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK GURU sumatif juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi standar kompetensi yang ditetapkan.

2. Prosedur Pelaksanaan
Secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan PK GURU pembelajaran atau pembimbingan dengan prosedur pelaksanaan PK GURU untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian PK GURU di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

 

 

 

 
Mo d e r at or
( Keps ek/ Peng awas)

 

Ti d ak
Y a

 
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PK GURU di tingkat Sekolah/Madrasah

a. Tahap Persiapan
Dalam tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai.
1) memahami Pedoman PK GURU, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK GURU dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru;
2) memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja;
3) memahami penggunaan instrumen PK GURU dan tata cara penilaian yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian; dan
4) memberitahukan rencana pelaksanaan PK GURU kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya.

b. Tahap Pelaksanaan
Beberapa tahapan PK GURU yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, adalah sebagai berikut.
1) Sebelum Pengamatan
Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Semua hasil diskusi, wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi (Lampiran 1B bagi PK Guru Pembelajaran dan Lampiran 2B bagi PK Guru BK/Konselor) sebagai bukti penilaian kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dapat dicatat dalam lembaran lain karena tidak ada format khusus yang disediakan untuk proses pencatatan ini.
2) Selama Pengamatan
Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing-masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, penilai menggunakan instrumen PK GURU pembelajaran atau pembimbingan. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut (Lampiran 1B bagi PK Guru Pembelajaran dan Lampiran 2B bagi PK Guru Pembimbingan, BK/Konselor) atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Jika diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu

kali untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dan konsisten tentang kinerja seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan.
Dalam proses penilaian untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, data dan informasi dapat diperoleh melalui pencatatan terhadap semua bukti yang teridentifikasi di tempat yang disediakan pada masing-masing kriteria penilaian. Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite sekolah, peserta didik, DU/DI mitra). Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa:
a) Bukti yang teramati (tangible evidences) seperti:
• dokumen-dokumen tertulis;
• kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau software) dan lingkungan sekolah;
• foto, gambar, slide, video; dan
• produk-produk siswa.
b) Bukti yang tak teramati (intangible evidences) seperti:
• sikap dan perilaku kepala sekolah; dan
• budaya dan iklim sekolah
3) Setelah Pengamatan
Pada pertemuan setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut (Lampiran 1B bagi PK Guru Pembelajaran dan lampiran 2B bagi PK Guru Pembimbingan, BK/Konselor) atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai. Untuk penilaian kinerja tugas tambahan, hasilnya dapat dicatat pada Format Penilaian Kinerja sebagai deskripsi penilaian kinerja (lihat Lampiran 3).

c. Tahap pemberian nilai
1) Penilaian
Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK GURU. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.
a) Pemberian skor 0, 1, atau 2 untuk masing-masing indikator setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi dengan indikator kinerja masing-masing kompetensi (lihat contoh di Tabel 8). Aturan pemberian skor untuk setiap indikator adalah:

• Skor 0 menyatakan indikator tidak dilaksanakan, atau tidak menunjukkan bukti,
• Skor 1 menyatakan indikator dilaksanakan sebagian, atau ada bukti tetapi tidak lengkap
• Skor 2 menyatakan indikator dilaksanakan sepenuhnya, atau ada bukti yang lengkap.

00

Perolehan skor untuk setiap kompetensi tersebut selanjutnya dijumlahkan dan dihitung persentasenya dengan cara: membagi total skor yang diperoleh dengan total skor maksimum kompetensi dan mengalikannya dengan 100%. Perolehan persentase skor pada setiap kompetensi ini kemudian dikonversikan ke skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Konversi skor 0, 1 dan 2 ke dalam nilai kompetensi dilakukan sesuai Tabel 9.

Tabel 9. Konversi skor ke nilai kompetensi

111Untuk guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian dilakukan langsung dengan memberikan nilai 1, 2, 3, dan 4 untuk setiap kriteria/indikator pada kompetensi tertentu (lihat contoh Tabel 10). Kemudian, nilai setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan hitung rata-ratanya. Nilai rata-rata ini merupakan nilai bagi setiap kompetensi terkait.

 

1111

Dengan demikian, penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan tersebut tidak perlu lagi mengkonversikannya ke nilai 1, 2, 3, dan 4.
b) Nilai setiap kompetensi tersebut kemudian direkapitulasi dalam format hasil penilaian kinerja guru (Lampiran 1C bagi PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau 2C bagi PK Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor) untuk mendapatkan nilai total PK GURU. Untuk penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, nilai untuk setiap kompetensi direkapitulasi ke dalam format rekapitulasi penilaian kinerja untuk mendapatkan nilai PK GURU. Nilai total ini selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 16 Tahun 2009. Konversi ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Nilai PKG (skala 100) = (Nilai PKG : Nilai PKG Tertinggi) x 100

Keterangan:
• Nilai PKG (skala 100) maksudnya nilai PK Guru Kelas/Mata Pelajaran, Bimbingan dan Konseling/Konselor atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dalam skala 0 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
• Nilai PKG adalah nilai PK GURU Kelas/Mata Pelajaran, Bimbingan dan Konseling/Konselor atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diperoleh dalam proses PK GURU sebelum diubah dalam skala 0 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009.
• Nilai PKG Tertinggi adalah nilai tertinggi PK GURU yang dapat dicapai, yaitu 56 (=14 x 4) bagi PK GURU pembelajaran (14 kompetensi), dan 68 (=17 x 4) bagi PK Guru pembimbingan (17 kompetensi). Nilai tertinggi PK GURU dengan tugas tambahan disesuaikan dengan instrumen terkait untuk masing-masing tugas tambahan yang sesuai dengan fungsi sekolah/madrasah.

c) Berdasarkan hasil konversi nilai PK GURU ke dalam skala nilai sesuai dengan PermenegPAN dan RB Nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam tabel 11.

00000

d) Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang dinilai tentang nilai hasil PK GURU berdasarkan bukti catatan untuk setiap kompetensi. Penilai dan guru yang dinilai melakukan refleksi terhadap hasil PK GURU, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas kinerja guru pada periode berikutnya.
e) Jika guru yang dinilai dan penilai telah sepakat dengan hasil penilaian kinerja, maka keduanya menandatangani format laporan hasil penilaian kinerja guru tersebut (Lampiran 1C untuk Guru Pembelajaran atau Lampiran 2C untuk Guru Pembimbingan BK/Konselor). Format ini juga ditandatangani oleh kepala sekolah.
f) Khusus bagi guru yang mengajar di 2 (dua) sekolah atau lebih (guru multi sekolah/madrasah), maka penilaian dilakukan di sekolah/ madrasah induk. Meskipun demikian, penilai dapat melakukan pengamatan serta mengumpulkan data dan informasi dari sekolah/madrasah lain tempat guru mengajar atau membimbing.

2) Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian
Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada Kepala Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai moderator. Dalam hal ini moderator dapat mengulang pelaksanaan PK GURU untuk kompetensi tertentu yang tidak disepakati atau mengulang penilaian kinerja secara menyeluruh. Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat dalam laporan akhir. Dalam kasus ini, nilai PK GURU dari moderator digunakan sebagai hasil akhir PK GURU. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator hanya bekerja untuk kasus penilaian tersebut.

d. Tahap pelaporan
Setelah nilai PK GURU formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK GURU kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK GURU tersebut. Hasil PK GURU formatif dilaporkan kepada kepala sekolah/koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Hasil PK GURU sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya. Laporan PK Guru sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar perhitungan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Laporan mencakup: (1) Laporan dan evaluasi per kompetensi sesuai format; (ii) Rekap hasil PK GURU sesuai format; dan (iii) dokumen pendukung lainnya.

Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan mengurangi beban jam mengajar tatap muka, dinilai dengan menggunakan 2 (dua) instrumen, yaitu: (i) instrumen PK GURU pembelajaran atau pembimbingan; dan (ii) instrumen PK GURU pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Hasil PK GURU pelaksanaan tugas tambahan tersebut akan digabungkan dengan hasil PK GURU pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sesuai persentase yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku.

B. Konversi Nilai Hasil PK GURU ke Angka Kredit
Nilai kinerja guru hasil PK GURU perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK GURU dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK GURU ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK GURU. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen (Hasil PK GURU yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PK GURU, catatan hasil pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam Format Laporan dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan

penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan, kegiatan verifikasi hasil PK GURU dapat mencakup kunjungan ke sekolah/madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.

Pengkonversian hasil PK GURU ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK GURU yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditanda-tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. Bersama-sama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unsur penunjang, hasil perhitungan PK GURU yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru.

1. Konversi nilai PK GURU bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah
Konversi nilai PK GURU ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel 11 di atas. Selanjutnya, berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perolehan angka kredit untuk pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

Angka kredit per tahun = [(AKK − AKPKB − AKP) × JM JWM ×NPK] : 4

• AKK adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
• AKPKB adalah angka kredit PKB yang diwajibkan (subunsur pengembangan diri, karya ilmiah, dan/atau karya inovatif).
• AKP adalah angka kredit unsur penunjang sesuain ketentuan PermenegPAN dan RB Nomor
16 Tahun 2009.
• JM adalah jumlah jam mengajar (tatap muka) guru di sekolah/madrasah atau jumlah konseli yang dibimbing oleh guru BK/Konselor per tahun.
• JWM adalah jumlah jam wajib mengajar (24 – 40 jam tatap muka per minggu) bagi guru pembelajaran atau jumlah konseli (150 – 250 konseli per tahun) yang dibimbing oleh guru BK/Konselor.
• NPK adalah persentase perolehan angka kredit sebagai hasil penilaian kinerja.
• 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat reguler, (4 tahun).
• JM/JWM = 1 bagi guru yang mengajar 24-40 jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 – 250 konseli per tahun.
• JM/JWM = JM/24 bagi guru yang mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu atau JM/150 bagi guru BK/Konselor yang membimbing kurang dari 150 konseli per tahun.
AKK, AKPKB dan AKP yang dipersyaratkan untuk guru dengan jenjang/pangkat tertentu ditetapkan berdasar Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009.
Menurut peraturan ini, jenjang jabatan fungsional guru terdiri dari; Guru Pertama,
Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Seorang Guru yang akan dipromosikan
naik jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi, dipersyaratkan harus memiliki angka kredit kumulatif minimal sebagai berikut:

000000

Keterangan: (1) Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 3 adalah jumlah angka kredit minimal
yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan/pangkat; dan (2) Angka kredit pada kolom 4 adalah jumlah peningkatan minimal angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Persyaratan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dari satu jenjang ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi terdiri dari unsur utama paling kurang 90% dan unsur penunjang paling banyak 10%. Unsur utama terdiri dari unsur pendidikan, pembelajaran dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Unsur PKB terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Angka kredit dari unsur PKB yang harus dipenuhi untuk naik pangkat dan jabatan fungsional dari jenjang tertentu ke jenang lain yang lebih tinggi adalah sebagai berikut.
a. Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b mensyaratkan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.
b. Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c mensyaratkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.
c. Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d mensyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.
d. Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a mensyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari subunsur publikasi

ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.
e. Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b mensyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.
f. Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c mensyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.
g. Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, mensyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari subunsur publiksi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.
h. Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan
naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e mensyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari subunsur pengembangan diri.

Contoh 1: Guru Mata Pelajaran
Budiman, S.Pd. adalah guru Bahasa Indonesia dengan jabatan Guru Pertama pangkat dan golongan ruang Penata Muda III/a TMT 1 April 2012. Budiman, S.Pd. yang mengajar 24 jam tatap muka dan telah mengikuti PK GURU pada Desember
2012 mendapat nilai 50. Maka untuk menghitung angka kredit yang diperoleh oleh Budiman, S.Pd. dalam tahun tersebut digunakan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut.
1) Konversi hasil PK GURU ke skala nilai 0 – 100 sesuai Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009 dengan menggunakan formula matematika berikut:
Nilai PKG (skala100) = Nilai PKG × 100
Nilai PKG Tertinggi
Keterangan:
• Nilai PKG skala 100 adalah nilai PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau Bimbingan dan Konseling/Konselor dalam skala 0 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
• Nilai PKG adalah nilai PK GURU Kelas/Mata Pelajaran atau Bimbingan dan Konseling/Konselor yang diperoleh dalam proses PK GURU sebelum diubah ke dalam skala 0 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
• Nilai PKG Tertinggi adalah nilai tertinggi PK GURU yang dapat dicapai, yaitu 56 (=14 x
4) bagi PK GURU Kelas/Mata Pelajaran (14 kompetensi), dan 68 (=17 x 4) bagi PK Guru
Bimbingan dan Konseling/Konselor (17 kompetensi).
Nilai PK GURU tertinggi untuk pembelajaran adalah 56, maka dengan formula matematika tersebut diperoleh Nilai PKG skala 100 = 50/56 x 100 = 89.

2) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, nilai 89 berada dalam rentang 76 – 90, sehingga Budiman, S.Pd. memperoleh nilai “Baik” (100%).
3) Bila Budiman, S.Pd. mengajar 24 jam per minggu maka berdasarkan rumus tersebut angka kredit yang diperoleh Budiman, S.Pd. untuk subunsur pembelajaran pada tahun 2012 (dalam periode 1 tahun) adalah:

Angka Kredit satu tahun = (AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
4

Angka Kredit satu tahun = {(50-3-5) x 24/24 x 100%}
4

= 10,5

4) Angka kredit yang diperoleh Budiman, S.Pd. selama tahun 2012 adalah 10.5 per tahun. Apabila Budiman, S.Pd. memperoleh nilai kinerja tetap “Baik”, selama 4 tahun, maka angka kredit untuk unsur pembelajaran yang dikumpulkan adalah 10.5 x 4 = 42.
5) Apabila Budiman, S.Pd. melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan memperoleh 3 angka kredit dari pengembangan diri, dan 5 angka kredit dari kegiatan penunjang, maka Sdr. Budiman, S.Pd. memperoleh angka kredit kumulatif sebesar : 42 + 3 + 5 = 50. Karena angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik pangkat/jabatan dari Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke Guru Muda pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b adalah 50, maka Budiman, S.Pd. dapat naik pangkat/jabatan tepat dalam 4 tahun.

Contoh 2: Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor
Rahayu, S.Pd. adalah guru Bimbingan dan Konseling pada MTs Negeri 2 Pamulang dengan jabatan Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c TMT 1 April 2013. Sebagai guru BK, Rahayu S.Pd. membimbing 150 peserta didik per tahun dan selama empat tahun telah mengikuti program pengembangan diri dengan angka kredit 3 serta menghasilkan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif dengan angka kredit 6. Rahayu juga telah memperoleh angka kredit 10 untuk unsur penunjang. Pada Desember 2013 yang bersangkutan dinilai kinerjanya dan memperoleh hasil nilai PK GURU sebesar 58. Penilaian kinerja terhadap Rahayu, S.Pd. pada tiga tahun berikutnya selalu memberikan hasil “Baik”. Langkah-langkah untuk menghitung angka kredit yang diperoleh Rahayu, S.Pd. adalah sebagai berikut.
1) Hasil PK GURU Rahayu, S.Pd. tahun 2013 adalah = 58/68 x 100 = 85,29.
2) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 rentang nilai 85,29 berada dalam rentang 76 – 90 dan disebut “Baik (100%)”,.
3) Angka kredit yang diperoleh Rahayu, S.Pd. untuk subunsur pembimbingan pada tahun 2013 (dalam periode 1 tahun) adalah:

Angka Kredit satu tahun = (AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
4

Angka Kredit satu tahun = [{100-(3+6) -10 } x 150/150 x 100%] = 20,25
4
4) Angka kredit yang diperoleh Rahayu, S.Pd. pada tahun 2013 adalah 20,25.
Karena Rahayu, S.Pd. memperoleh nilai kinerja tetap “Baik”, selama 4 tahun, maka angka kredit untuk subunsur pembimbingan yang dikumpulkan adalah
20,25 x 4 = 81,0.
5) Selama 4 (empat) tahun tersebut, Rahayu, S.Pd. melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan memperoleh 3 angka kredit dari pengembangan diri, 6 angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan 10 angka kredit dari kegiatan penunjang, maka Rahayu, S.Pd. memperoleh angka kredit kumulatif sebesar : 81,5 + 3 + 6 + 10 = 100. Karena angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik pangkat/jabatan dari Guru Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c ke Guru Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d adalah 100 maka Rahayu, S.Pd. dapat naik pangkat/jabatan dalam dari 4 tahun.

2. Konversi nilai PK GURU dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru
Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan sejenisnya) yang mengurangi jam mengajar tatap muka diperhitungkan berdasarkan prosentase nilai PK GURU pembelajaran/pembimbingan dan prosentase nilai PK GURU pelaksanaan tugas tambahan tersebut.
1) Untuk itu, nilai hasil PK GURU Kelas/Mata Pelajaran atau PK GURU Bimbingan dan Konseling/Konselor, atau PK GURU dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah perlu diubah terlebih dahulu ke skala 0 – 100 dengan formula matematika berikut:

Nilai PKG (skala 100) = Nilai PKG × 100
Nilai PKG maksimum

Keterangan:
• Nilai PKG skala 100 adalah nilai PK GURU Kelas/Mata Pelajaran atau Bimbingan dan Konseling/Konselor atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dalam skala 0 – 100 (sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009)
• Nilai PKG adalah total nilai PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau Bimbingan dan Konseling/Konselor, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diperoleh sebelum diubah kedalam skala 0 – 100.
• Nilai PKG maksimum adalah nilai tertinggi PK GURU. Untuk guru Kelas/Mata Pelajaran adalah 56 (= 14 x 4), untuk guru Bimbingan dan Konseling/Konselor adalah 68 (= 17 x
4), atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sesuai dengan instrumen masing-masing.

2) Masing-masing hasil konversi nilai kinerja guru untuk unsur pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, kemudian dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik (100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009.
3) Angka kredit per tahun masing-masing unsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diperoleh oleh guru dihitung menggunakan rumus berikut ini.
a) Untuk menghitung AK subunsur pembelajaran/pembimbingan digunakan rumus berikut.

Angka kredit per tahun

Keterangan:

(AKK − AKPKB − AKP) × JM JWM × NPK
4

• AKK adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
• AKPKB adalah angka kredit PKB yang diwajibkan (subunsur pengembangan diri, karya ilmiah, dan/atau karya inovatif).
• AKP adalah angka kredit unsur penunjang sesuai dengan ketentuan menurut
PermenegPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.
• JM adalah jumlah jam mengajar (tatap muka) guru di sekolah/madrasah atau jumlah konseli yang dibimbing oleh guru BK/Konselor.
• JWM adalah jumlah jam wajib mengajar (24 – 40 jam tatap muka per minggu) bagi guru pembelajaran atau jumlah konseli (150 – 250 konseli per tahun) yang dibimbing oleh guru BK/Konselor.
• NPK adalah prosentase perolehan angka kredit sebagai hasil penilaian kinerja
• 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat reguler (4 tahun).
• JM/JWM = 1 bagi guru yang mengajar 24-40 jam tatap muka per minggu atau yang membimbing 150 – 250 konseli per tahun bagi guru BK/Konselor.
• JM/JWM = JM/24 bagi guru yang mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu atau JM/150 bagi guru BK/Konselor yang membimbing kurang dari 150 konseli per tahun.

b) Untuk menghitung angka kredit subunsur tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah digunakan rumus berikut ini.

Angka kredit per tahun

Keterangan:

= (AKK – AKPKB – AKP) ×NPK
4

• AKK adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
• AKPKB adalah angka kredit PKB yang diwajibkan (subunsur pengembangan diri, karya ilmiah, dan/atau karya inovatif).
• AKP adalah angka kredit unsur penunjang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan menurut PermenegPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.
• NPK adalah prosentase perolehan angka kredit sebagai hasil penilaian kinerja
• 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat (reguler), 4 tahun.
4) Selanjutnya angka kredit unsur pembelajaran/pembimbingan dan angka kredit tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dijumlahkan sesuai prosentasenya untuk memperoleh total angka kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah
Total Angka Kredit = 25% Angka Kredit Pembelajaran/Pembimbingan + 75% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah.

b. Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah
Total Angka Kredit = 50% Angka Kredit Pembelajaran/Pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
c. Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Perpustakaan/ Laboratorium/Bengkel, atau Ketua Program Keahlian;
Total Angka Kredit = 50% Angka Kredit Pembelajaran/Pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Pustakawan/Laboran

Contoh 3: Guru yang mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka (misalnya Kepala Sekolah/Madrasah)
Ahmad Sumarna, S.Pd. jabatan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a TMT 1 April 2014 mengajar mata pelajaran Fisika, diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan memperoleh hasil penilaian kinerja sebagai guru adalah 48 dan sebagai kepala sekolah mendapat jumlah skor rata-rata 18 pada Desember 2014. Langkah-langkah perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut.
Perhitungan angka kredit subunsur pembelajaran:
1) Hasil penilaian kinerja tugas pembelajaran Ahmad Sumarna, S.Pd. adalah:
48/56 x 100 = 85,7.
2) Nilai kinerja guru untuk subunsur pembelajaran/pembimbingan, kemudian dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik (100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16
Tahun 2009. Nilai PK Guru subunsur pembelajaran Ahmad Sumarna, S.Pd. yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah = 85,7 masuk dalam rentang 76 – 90 dengan kategori “Baik” (100%).
3) Angka kredit per tahun subunsur pembelajaran yang diperoleh Ahmad
Sumarna, S. Pd. adalah:
Angka Kredit satu tahun = (AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
4
Angka Kredit satu tahun = [{150 – (4 + 12) -15 } x 6/6 x 100%] = 29,75.
4
Perhitungan angka kredit tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah:
1) Hasil penilaian kinerja Ahmad Sumarna, S.Pd. dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah adalah 18/24 x 100 = 75.
2) Nilai kinerja guru untuk subunsur tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, kemudian dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik (100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009. Nilai PK Guru tugas tambahan Ahmad Sumarna, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah = 75 masuk dalam rentang 61 – 75 dengan kategori “Cukup” (75%).
3) Angka kredit per tahun unsur tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diperoleh Ahmad Sumarna, S. Pd. adalah:
Angka Kredit satu tahun = (AKK-AKPKB-AKP) x NPK
4
Angka Kredit satu tahun = {150-(4+12)-15} x 75% = 22,31.

4
4) Total angka kredit yang diperoleh Ahmad Sumarna, S.Pd. untuk tahun 2014 sebagai guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah adalah
= 25% (29,75) + 75% (22,31) = 7,44 + 16,73 = 24,17.
5) Jika selama 4 (empat) tahun terus menerus Ahmad Sumarna, S.Pd. mempunyai nilai kinerja yang sama, maka nilai yang diperoleh Ahmad Sumarna, S.Pd. sebagai guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 4 tahun adalah 4 x 24,17 = 96,68.
6) Apabila Ahmad Sumarna, S.Pd. melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan memperoleh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan diri, 12 angka kredit dari publikasi ilmiah, dan 15 angka kredit dari kegiatan penunjang, maka Ahmad Sumarna, S.Pd. memperoleh angka kredit kumulatif sebesar 96,68 + 4 + 12 + 15 = 127,68. Jadi yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat dari golongan ruang IV/a ke golongan ruang IV/b dengan jabatan Guru Madya dalam waktu 4 tahun, karena belum mencapai persyaratan angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dan jabatan fungsionalnya sebesar 150, karena Ahmad Sumarna, S.Pd, nilai kinerja sebagai kepala sekolah kategori cukup.
Catatan:
Perolehan angka kredit guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah selain kepala sekolah diperhitungkan dengan cara yang sama (perbedaannya hanya pada rumus penjumlahannya)

3. Nilai PK GURU dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru
Angka kredit tugas tambahan bagi guru dengan tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, langsung diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru pada periode tahun tertentu. Banyaknya tugas tambahan untuk seorang guru maksimum 2 (dua) tugas per tahun. Angka kredit kumulatif yang diperoleh diperhitungkan sebagai berikut.
1) Tugas yang dijabat selama satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, tim kurikulum, pembimbing guru pemula, dan sejenisnya).
Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.
2) Tugas yang dijabat selama kurang dari satu tahun atau tugas-tugas sementara (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan sejenisnya)

Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.

Contoh 4: Guru yang mendapat tugas tambahan menjadi Wali Kelas (tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar dan dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun)
Misalnya Budiman, S.Pd. (pada contoh 1) diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas selama setahun yang tidak mengurangi jam mengajarnya. Karena Budiman, S.Pd, pada perhitungan contoh 1 sudah mendapatkan angka kredit dari tugas pembelajarannya sebesar 10,5 per tahun, maka angka kredit kumulatif yang dapat dikumpulkan oleh Budiman, S.Pd. selama setahun, karena yang bersangkutan mendapat tugas sebagai wali kelas adalah:
Angka kredit kumulatif yang dikumpulkan = Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun = 10,5 + (10,5 x 5/100) = 10,5 + 0,53 = 11,03.

Contoh 5: Guru yang mendapat tugas tambahan yang bersifat sementara (tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar dan dilaksanakan kurang dari satu tahun)
Misalnya Budiman, S.Pd. (pada contoh 1) diberikan tugas sementara (kurang dari setahun) yang tidak mengurangi jam mengajarnya sebanyak 2 kali sebagai pengawas penilaian dan evaluasi. Karena Budiman, S.Pd. pada perhitungan contoh
1 sudah mendapatkan angka kredit dari tugas pembelajarannya sebesar 10,5 per tahun, maka angka kredit kumulatif yang dapat dikumpulkan oleh Budiman, S.Pd. selama setahun, karena mendapat tugas tambahan yang bersifat seentara tersebut adalah sebagai berikut.

Angka kredit kumulatif yang dikumpulkan selama setahun = Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun x banyaknya tugas sementara yang diberikan selama setahun = 10,5 + (10,5 x 2/100) x
2 = 10,5 + 0,21 x 2 = 10,5 + 0,42 = 10,92.

C. Penilai dalam PK GURU
1. Kriteria Penilai
Penilaian kinerja guru dilakukan di sekolah oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak), maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai. Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas. Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut.
a) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai.
b) Memiliki Sertifikat Pendidik.
c) Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang kajian
Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai.
d) Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
e) Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.
f) Memahami PK GURU dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah. Baca lebih lanjut

NASKAH AKADEMIK STANDAR MUTU PENGAWAS SEKOLAH

A

Tulisan ini merupakan naskah karya Prof. Dr. Nana Sudjana, dkk. (2006), yang berjudul Standar Mutu Pengawas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam naskah ini dibahas tentang : (1) Pendahuluan; (2) Hakekat Pengawas dan Kepengawasan; (3) Tugas Pokok dan Fungsi; (4) Kompetensi dan Sertifikasi; (5) Kualifikasi Rekruitmen dan Seleksi; dan (6) Kinerja dan Hasil Kerja; (7) Pembinaan dan Pengembangan; (8) Pendidikan dan latihan; (9) Penghargaan dan Perlindungan; (10) Pemberhentian dan Pensiun dan (11) Penutup

Isi naskah bukanlah merupakan kebijakan formal tentang kepengawasan sekolah, akan tetapi merupakan naskah akademik yang sudah diuji secara empiris dengan melibatkan berbagai pihak, terutama pengawas sekolah, dinas pendidikan, kepala sekolah dan pihak terkait lainnya.Untuk kepentingan penyebaran pengetahuan, maka saya berusaha mempublikasikan naskah tersebut melalui Blog Pendidikan  ini.

Semoga bermanfaat.

Baca lebih lanjut

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

 

I. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
2. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 ini telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
3. Untuk memperjelas penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
4. diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

B. TUJUAN
untuk memberikan acuan bagi Pengawas Sekolah/Madrasah, pengelola pendidikan, Tim Penilai dan sekretariat Tim Penilai, dan para pejabat pemangku kepentingan pendidikan, agar ada kesatuan bahasa dan pengertian dalam melaksanakan peraturan jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya.

C. PENGERTIAN
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud angka 3 di atas adalah Pendidikan khusus dan layanan khusus.
5. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
6. Pengembangan profesi Pengawas Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan Pengawas Sekolah dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai Pengawas Sekolah maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, khususnya dalam kegiatan menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan.
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
10. Penyusunan Program Pengawasan adalah kegiatan menyusun program pengawasan oleh setiap pengawas sebagai pedoman pelaksanaan tugas kepengawasan yang meliputi program pengawasan akademik dan manajerial, pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, serta program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
11. Pelaksanaan Program Pengawasan adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah sesuai dengan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya.
12. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengawas Sekolah pada akhir semester sesuai dengan pelaksanaan program yang telah dilakukan.
13. Prestasi kerja Pengawas Sekolah adalah hasil penilaian terhadap proses hasil kerja yang dicapai Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
14. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi penilaian kegiatan atau prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagai dasar untuk penetapan angka kredit.
15. Pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah adalah kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang wajib diikuti oleh calon Pengawas Sekolah dalam kurun waktu yang ditentukan untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam bidang pengawasan sekolah sebagai bekal pelaksanaan tugas pengawasan.
16. Karya inovatif adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan/atau masyarakat.
17. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh Pengawas Sekolah semua jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, atau instansi lainnya dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, atau kepala dinas yang membidangi pendidikan pada instansi lain, yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepengawasan di lingkungan kerjanya.
18. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para Pengawas TK/SD di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan KKPS ditangani oleh pengurus dengan anggota terdiri dari Pengawas TK/SD
19. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah wadah atau forum kegiatan bagi para pengawas SMP, SMA dan SMK di tingkat Kabupaten/Kota. Pengelolaan MKPS ditangani oleh pengurus dengan anggota terdiri dari pengawas sejenis menurut kelompok masing-masing, yakni Pengawas SMP/SMA/SMK

D. RUANG LINGKUP
Petunjuk teknis ini diberlakukan untuk Pengawas Sekolah di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota/Kementerian Agama dan instansi lain yang menyelenggarakan pendidikan.

E. BIDANG PENGAWASAN DAN BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH
1. Bidang Pengawasan
Bidang pengawasan Pengawas Sekolah meliputi:
a. Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (Pendidikan Anak Usia Dini formal).
b. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.
c. Pengawas Sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran pada sekolah/madrasah.
d. Pengawas Sekolah Luar Biasa adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah di sekolah luar biasa di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh mata pelajaran.
e. Pengawas Bimbingan dan Konseling adalah Pengawas Sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah.

2. Beban kerja Pengawas Sekolah
Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,5 jam perminggu diatur sebagai berikut:
a. Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
b. Pengawas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
c. Pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
d. Pengawas Sekolah Luar Biasa paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan ;
e. Pengawas Bimbingan dan Konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan dan Konseling
f. Pengawas Sekolah yang bertugas di daerah khusus paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan.
g. Akan tetapi jika seorang Pengawas Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan diangkat sebagai Pengawas Satuan Pendidikan maka beban kerjanya paling sedikit membina 7 (tujuh) satuan pendidikan.

3. Wilayah kerja
Pengawasan dapat dilaksanakan lintas satuan pendidikan yang dibina oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan kementerian lain. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan kementerian lain yang terkait dengan tugas pengawasan melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya.

F. JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT YANG DIPERSYARATKAN
Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pengawas Sekolah serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah seperti tersebut dalam tabel di bawah ini.

 

011

Keterangan
1. Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.
2. Angka kredit pada kolom 5 adalah jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan:
a. paling sedikit 80% angka kredit berasal dari Unsur Utama; dan
b. paling banyak 20% angka kredit berasal dari Unsur Penunjang.

Contoh:
Hartini, S.Pd. jabatan Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d memiliki angka kredit kumulatif 320. Agar dapat naik menjadi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan harus mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 80 untuk mencapai angka kredit kumulatif minimal 400 yang dipersyaratkan dengan perhitungan seperti tabel berikut ini.
Tabel 1.2
Cara menghitung pemenuhan Angka Kredit Hartini, S.Pd

0122

Keterangan
a. Dari golongan III/d ke IV/a memerlukan 80 angka kredit baru (dari angka kredit kumulatif 320 menjadi angka kredit kumulatif 400)
b. unsur pengembangan profesi yang wajib diperoleh ke golongan IV/a minimal sejumlah 8,00
c. Unsur utama dan penunjang baru yang wajib diperoleh adalah 80 – 8 = 72
d. Unsur utama baru yang wajib diperoleh minimal 80% x 72 = 57,60
e. Unsur penunjang baru maksimal 20% x 72 = 14,40.
f. Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan rincian sebagai berikut:
Angka Kredit lama = 320.00
unsur pengawasan baru = 57,60
unsur pengembangan profesi baru = 8,00
unsur penunjang baru = 14,40
Jumlah = 400,00

Contoh:
Robert Sianipar, S.Pd. jabatan Pengawas Sekolah Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a memiliki PAK lama dengan angka kredit kumulatif sejumlah 434. Yang bersangkutan akan mengajukan usul kenaikan pangkat ke IV/b, dengan menyertakan bukti fisik baru berupa: (1). ijazah pendidikan S2 yang linier, (2). unsur pengawasan (3). pengembangan profesi dan (4). unsur penunjang.
Perhitungan perolehan angka kredit yang diajukan seperti tabel berikut ini.

0133

Keterangan
a. Dari jenjang IV/a ke IV/b memerlukan 116 angka kredit baru yang berasal dari 550 – 434.
b. Pendidikan S1 ke S2 ada tambahan angka kredit baru 50 berasal dari selisih ijazah S2 – S1 yaitu 150 – 100 = 50
c. unsur pengembangan profesi yang wajib diperoleh ke golongan IV b minimal sejumlah 10
d. Unsur utama dan penunjang baru yang wajib diperoleh adalah 116 – 50 – 10 = 56
e. Unsur utama baru yang wajib diperoleh minimal 80% x 56 = 44,80.
f. Unsur penunjang baru maksimal 20% x 56 = 11,20.
g. Yang bersangkutan akan memperoleh angka kredit kumulatif dengan rincian sebagai berikut:
Angka Kredit lama = 434.00
Unsur pendidikan baru ijazah S2 = 50,00
unsur pengawasan baru = 44,80
unsur pengembangan profesi baru = 10,00
unsur penunjang baru = 11,20
Jumlah = 550,00

Dengan demikian Robert Sianipar, S.Pd telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah Madya dengan Pangkat Pembina Tkt I Golong ruang IV/b

 

II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN PENGATURAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH
A. Kedudukan Pengawas Sekolah
Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
Pengaturan kedudukan pengawas dengan lingkungan kerjanya dilakukan dengan ketentuan sebabai berikut:
1. Di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi adalah Pengawas Pendidikan Luar Biasa.
2. Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Pengawas TK, SD, Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran di SMP/SMA/SMK, Pengawas Bimbingan Konseling.
3. Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Pengawas Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran di Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan dan pengawas mata pelajaran pendidikan agama untuk sekolah di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/kota.

B. Tugas Pokok
Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
Rincian kegiatan tugas pokok setiap jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Sekolah tercantum pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rincian Kegiatan Pengawas Sekolah

00000000000000000000000000

23. Membuat karya inovatif w w w w w w w
Keterangan
a. w = wajib
b. tw= tidak wajib
c. pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dilaksanakan di forum KKG/MGMP atau pembimbingan dan pelatihan profesional guru yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya.
d. pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dilaksanakan di forum KKKS/MKKS atau pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota.

C. BEBAN KERJA DAN PENGATURAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH
Beban kerja dan pengaturan tugas Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:
1. Beban Kerja
a. Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah binaan.
b. Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor kementerian agama kabupaten/kota mengatur penugasan setiap Pengawas Sekolah agar dapat memenuhi beban kerja sesuai kewenangannya.
c. Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor kementerian agama kabupaten/kota dapat mengangkat 1 (satu) orang koordinator Pengawas Sekolah untuk membantu kelancaran pembagian tugas Pengawas Sekolah.
d. Untuk mencapai beban kerja Pengawas Sekolah sebanyak 37,5 jam perminggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka, seperti contoh pada Tabel 2.2 berikut ini.
Tabel 2.2
Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja Dalam 1 Minggu
Berdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Non Tatap Muka untuk Pengawas SMP Jabatan Pengawas Madya dengan 7 (tujuh) Sekolah Binaan

0111

Catatan: Tugas pokok yang lain direncanakan pada minggu berikutnya. Sehingga pengaturan distribusi beban kerja per minggu bisa berbeda.

e. Kegiatan tatap muka dan non tatap muka untuk mencapai beban kerja 37,5 jam per minggu dapat didistibusikan seperti contoh tabel berikut ini.
Tabel 2.3
Contoh Pengaturan Distribusi Beban Kerja Pengawas SMP, jabatan Pengawas Madya dengan 7 (tujuh) Sekolah Binaan

11221100

 

Catatan:
Pengaturan waktu disesuaikan dengan jumlah sekolah binaan dan kondisi geografis setempat serta kondisi lainnya.
f. Pengawas Sekolah yang belum memenuhi ketentuan beban kerja karena kondisi tertentu (misalnya kurangnya jumlah sekolah atau guru yang dibina yang disebabkan oleh jumlah pengawas yang berlebih dari rasio yang ditentukan) dapat memenuhi kekurangannya dengan:
1) Melaksanakan tugas pengawasan pada jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda.
2) Meningkatkan kuantitas dan frekuensi tatap muka dengan sekolah binaan per minggu yang dibuktikan dengan jadwal kunjungan dan diketahui oleh kepala sekolah atau guru yang dibina.
g. Dalam hal jumlah Pengawas Sekolah tidak mencukupi sedangkan jumlah sekolah yang diawasi cukup banyak, maka Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat memberikan tugas melebihi dari jumlah sekolah/Madrasah yang seharusnya diawasi.
h. Bagi Pengawas Sekolah yang berkedudukan di provinsi dapat melaksanakan kewajiban beban kerja pada sasaran sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah jam beban kerja Pengawas Sekolah dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Pengaturan Bidang dan Sasaran Pengawasan
a. Dalam kondisi jumlah sekolah/madrasah dan guru sebagai sasaran pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengawasan akademik secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
b. Dalam kondisi jumlah Pengawas Sekolah lebih dari yang ditetapkan, dilakukan dengan melakukan pembagian ruang lingkup pengawasan pada satuan pendidikan berdasarkan banyaknya ruang lingkup/materi kepengawasan akademik manajerial.
Contoh:
Drs. Ahmad, M.Pd. dan Drs. Budi, M.Pd. adalah dua orang Pengawas Sekolah yang berasal dari daerah dengan kondisi kelebihan Pengawas Sekolah. Karena berbagai alternatif lintas jenjang dan jenis satuan pendidikan sudah tidak dapat dilakukan lagi maka dilakukan pembagian ruang lingkup pengawasan dalam satu sekolah. Drs. Ahmad, M.Pd. melakukan pengawasan manajerial dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 10 dan Drs. Budi, M.Pd. melakukan pengawasan/ pendampingan dalam penyusunan KTSP juga pada SMA Negeri 10 tersebut.
c. Sasaran pengawasan untuk unsur pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan sasaran pembinaan yang dilakukan secara individu atau kelompok yaitu 40 guru untuk SMP/SMA,SMK/PLB atau 60 guru untuk TK/SD, dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam satu bulan pada tahun berjalan.
d. Dalam kondisi jumlah sekolah/Madrasah dan guru sebagai sasaran pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengawasan akademik secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

3. Pengaturan Tugas Koordinator Pengawas Sekolah
a. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh Pengawas Sekolah semua jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Agama, atau instansi lainnya dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan pada instansi lain, yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepengawasan di lingkungan kerjanya. Dalam kondisi tertentu Koordinator Pengawas dapat merangkap sebagai ketua MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah).
b. Persyaratan untuk menjadi Koordinator Pengawas Sekolah sekurang-kurangnya menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya, dan minimal memiliki masa kerja sebagai Pengawas Sekolah minimal 3 (tiga) tahun.
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen dan kepemimpinan serta memiliki kompetensi yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
d. Tugas dan wewenang koordinator pengawas
1) Melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah.
2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah.
3) Memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota.
4) Melaporkan kegiatan pengawasan sekolah seluruh jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala.
5) Mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
6) Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, maka koordinator pengawas dalam mengkoordinasikan tugasnya dapat dibantu oleh pengurus Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dari setiap jenis dan jenjang pendidikan.
7) Beban kerja Kordinator Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan sejumlah 5 (lima) satuan pendidikan masing-masing 4 orang guru sebagai sasaran pengawasan akademik dan 4 orang Kepala Sekolah sebagai sasaran pengawasan manajerial.
e. Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah adalah 3 (tiga) tahun, dan yang bersangkutan dapat menjadi koordinator Pengawas Sekolah 2 (dua) masa tugas secara berturut melalui proses pemilihan kembali oleh para pengawas disetiap jenjang dan jenis pendidikan. Setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) masa tugas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
f. Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawas Sekolah.
1) Pengangkatan
a) Kepala Dinas Pendidikan melakukan sidang pemilihan calon.
b) Pengawas Sekolah memilih calon yang memenuhi yang diajukan kepada Kepala Dinas pendidikan
c) Pemilihan dilakukan secara rahasia dengan cara setiap Pengawas Sekolah secara tertulis memilih dua orang calon.
d) Hasil pemilihan diurutkan sesuai dengan jumlah perolehan suara.
e) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan koordinator Pengawas Sekolah diantara peringkat satu atau dua.
f) Pemilihan dapat juga dilakukan dengan cara musyawarah para Pengawas Sekolah dan perwakilan kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota.
2) Pemberhentian
a) Koordinator pengawas dapat diberhentikan karena salah satu sebab sebagai berikut:
(1) Dibebaskan/diberhentikan dari jabatan Pengawas Sekolah.
(2) Telah 2 (dua) kali masa tugas sebagai koordinator Pengawas Sekolah.
(3) Menduduki jabatan lain di luar jabatan Pengawas Sekolah.
(4) Mengundurkan diri.
(5) Pindah ke kabupaten/kota atau propinsi lainnya.
(6) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(7) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(8) Tidak bisa melakukan tugas (misalnya karena udzur dan sebagainya).
b) Tata cara pemberhentian
Dalam hal Koordinator Pengawas Sekolah mengalami salah satu keadaan seperti tersebut 2). a) nomor (1) sampai (8), Kepala Dinas Pendidikan memberhentikan Koordinator Pengawas Sekolah.
Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawas Sekolah di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan Kementerian yang bersangkutan.
g. Pengaturan tentang kelompok kerja Pengawas (Pokjawas) di Lingkungan Kementerian Agama akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama.

III. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat lain yang ditunjuk setingkat Eselon I menetapkan angka kredit untuk:
a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d menjadi Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
b. Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun.
2. Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani Pengawas Sekolah [Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah] sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan angka kredit untuk:
a. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c menjadi Pengawas Sekolah utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
b. Kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda golongan ruang III/d menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
5. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
6. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
Contoh:
Drs Satrio, Pengawas SMP, Jabatan Pengawas Muda, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IIId di lingkungan Kabupaten Kulonprogo akan naik pangkat ke Pembina golongan ruang IVa, maka penetapan angka kredit yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati Kulonprogo.
7. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di luar Kementerian Agama.
Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud di atas, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

IV. TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT
A. Kedudukan Tim Penilai
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh:
1. Tim Penilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat, dengan anggota yang berasal dari unsur:
a. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Ditjen PAUDNI;
b. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Dikdas) Ditjen Dikdas;
c. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (Dikmen) Ditjen Dikmen;
d. Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
e. Bagian Hukum dan Kepegawaian pada Direktorat Jenderal PAUDNI, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
2. Tim Penilai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai kementerian agama, dengan anggota yang berasal dari unsur:
a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
c. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha; dan
f. Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
3. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah dengan anggota yang berasal dari :
a. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama/Bidang yang menangani pendidikan; dan
b. Bagian yang menangani kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.
4. Tim Penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi.
5. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Tim Penilai Instansi kementerian lain yang selanjutnya disebut Tim Penilai instansi yang berkedudukan di instansi masing-masing.

B. Anggota Tim Penilai
1. Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
2. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Sekolah.
3. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja pengawasan akademik dan manajerial.

C. Syarat Anggota Tim Penilai
1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah;
3. Dapat aktif melakukan penilaian; dan
4. Lulus pendidikan dan pelatihan calon Tim Penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Sekretariat Tim Penilai
Untuk membantu Tim Penilai dalam tugasnya dibentuk sekretariat Tim Penilai untuk masing-masing Tim Penilai. Dalam hal pelaksanaaan penilaian, Sekretariat Tim Penilai berkedudukan:
1. Sekretariat Tim Penilai Pusat berkedudukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekretariat Tim Penilai Pusat dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama berkedudukan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
Sekretariat Tim Penilai Pusat dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
3. Sekretariat Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama berkedudukan di Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama.
4. Sekretariat Tim Penilai tingkat Provinsi berkedudukan di bagian yang menangani kepegawaian pada Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi. Sekretariat Tim Penilai Provinsi dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan provinsi.
5. Sekretariat Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di bagian yang menangani kepegawaian pada Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota. Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan Kabupaten/Kota.
6. Sekretariat Tim Penilai Instansi kementerian lain berkedudukan di instansi masing-masing yang dipimpin oleh pejabat struktural paling rendah eselon III yang menangani kepegawaian di lingkungan kementerian yang bersangkutan.

E. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai
1. Pengangkatan
a. Anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (atas usul Direktorat Jenderal terkait) atau pejabat lain.
b. Anggota Tim Penilai dan Sekretriat Tim Penilai Kementerian Agama diangkat oleh Direktur Jenderal yang menangani pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.
c. Anggata Tim Penilai Provinsi dan Sekretariat Tim Penilai Provinsi diangkat oleh gubenur atau pejabat terkait yang ditujuk.
d. Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota atau pejabat terkait yang ditunjuk.
e. Usul calon anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai harus sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal mulai masa jabatan Tim Penilai tersebut atau enam (enam) bulan sebelum habis masa jabatan Tim Penilai yang akan diganti.
f. Surat keputusan pengangkatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai oleh pejabat berwenang sudah diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa jabatan Tim Penilai.
g. Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
h. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
i. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
j. Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

2. Pemberhentian
a. Tim Penilai
Anggota Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila
1) Habis masa jabatan; dan/atau
2) Mengundurkan dari Tim Penilai; dan/atau
3) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tim Penilai; dan/atau
4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
5) Berhenti atau diberhentikan sebagai pengawai negeri sipil.
b. Sekretariat Tim Penilai
Anggota sekretariat Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila:
1) Mengundurkan diri; dan/atau
2) Pindah tempat bekerja; dan/atau
3) Berhenti atau diberhentikan sebagai pengawai negeri sipil; dan/atau
4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Tugas Tim Penilai
1. Tugas Tim Penilai Pusat:
a. membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 1a sebagai tugas Tim Penilai Pusat.
2. Tugas Tim Penilai Kementerian Agama:
a. membantu Direktur Jenderal yang menangai pendidikan di lingkungan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan kenaikan pangkat dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d sampai pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang menangani pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2a sebagai tugas Tim Penilai Kementerian Agama
3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah
a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 3a sebagai tugas Tim Penilai Kantor Wilayah
4. Tugas Tim Penilai Provinsi:
a. membantu Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 4a sebagai tugas Tim Penilai Provinsi.
5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
a. membantu Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 5a sebagai tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota.
6. Tugas Tim Penilai Instansi:
a. membantu pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada butir 6a sebagai tugas Tim Peneliti Instansi.
7. Lain-lain:
a. Apabila Tim Penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
b. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.
c. Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
d. Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Wilayah terdekat atau Tim Penilai Kementerian Agama.

G. Rincian tugas Tim Penilai
1. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja Pengawas Sekolah yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan.
2. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/jalur yang sesuai dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit seperti lampiran I Peraturan ini.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai.

H. Tugas Sekretariat Tim Penilai
Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dengan rincian sebagai berikut:
1. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah.
2. Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat berwenang.
3. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
4. Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.
5. Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada Ketua Tim Penilai.
6. Membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit Pengawas Sekolah yang telah disepakati Tim Penilai untuk ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
7. Menuangkan angka kredit akhir setiap unsur pada kolom/jalur yang sesuai dengan formulir penetapan angka kredit seperti pada lampiran III Peraturan ini dan menyampaikan kepada pejabat berwenang yang menetapkan angka kredit tersebut.
8. Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
9. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai.
10. Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK).
11. Melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.

I. Tim Penilai Teknis
Dalam hal terdapat prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dinilai memiliki kekhususan, sehingga Tim Penilai yang ada tidak mampu menilai, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah dapat membentuk Tim Penilai teknis.
1. Anggota Tim Penilai teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

V. KELENGKAPAN DAN TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. Kelengkapan
Setiap Pengawas Sekolah diwajibkan mengusulkan hasil prestasi kerja untuk dinilai setiap tahun berdasarkan bukti sebagai berikut:
1. Salinan/fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir.
2. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir/kenaikan pangkat.
3. Salinan/fotokopi sah surat keputusan terakhir tentang pengangkatan dalam jabatan Pengawas Sekolah.
4. Salinan/fotocopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai koordinator Pengawas Sekolah apabila diangkat sebagai korwas/Pokjawas.
5. Bukti fisik pelaksanaan tugas kepengawasan dan pengembangan profesi.
6. Salinan/fotocopi sah penetapan angka kredit terakhir.
7. Lampiran surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah (khusus bagi Pengawas Sekolah yang naik pangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah).
Prestasi kerja dengan angka kredit yang diusulkan, dituangkan dalam unsur, sub unsur, butir dan kolom dalam lajur yang sesuai dengan menggunakan formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

B. Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit
1. Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai.
2. Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK dengan dibantu oleh Koordinator Pengawas (Korwas)/ Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas).
3. Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada nomor 2 disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
4. Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
5. Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat Tim Penilai.
6. DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II A sampai dengan Lampiran II C Peraturan Menteri ini.
7. Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri dengan:
a. Surat pernyataan telah melakukan pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri ini;
b. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
c. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Menteri ini; dan
d. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada nomor 7 harus disertai dengan bukti fisik.
9. Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh:
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat di luar Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I dalam hal ini Direktur Jenderal PAUDNI, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementeria Agama untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
10. Pengajuan usul penetapan angka kredit harus telah sampai pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit selambat-lambatnya:
a. Tanggal 15 Desember untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat pada periode April tahun berikutnya;
b. Tanggal 15 Juni untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat pada periode Oktober tahun yang sama;
c. Bulan Juli untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/jabatan pada bulan pada periode Oktober;
d. Bulan Januari untuk Pengawas Sekolah yang akan naik pangkat/ jabatan pada periode April.
11. Penyampaian usul penetapan angka kredit diajukan secara kolektif atau perseorangan.

VI. TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. Tata Cara Penilaian
1. Persidangan Tim Penilai dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Desember dan bulan Juni.
2. Pengambilan keputusan dalam pemberian angka kredit dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
b. Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota, dengan menggunakan formulir yang tersedia seperti contoh tersebut pada Lampiran II keputusan ini.
c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
d. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.
e. Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.
f. Sekretaris Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil keputusan sidang pleno dalam penetapan angka kredit seperti contoh pada Lampiran III keputusan ini.
3. Keputusan pemberian angka kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan atas dasar kesepakatan persidangan Tim Penilai.

B. Prestasi Kerja Pengawas Sekolah Yang Dapat Dinilai Dengan Angka Kredit
Prestasi kerja Pengawas Sekolah yang dapat dinilai dengan angka kredit adalah prestasi kerja yang diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir kecuali sub unsur pendidikan, Kriteria, bukti fisik dan pemberian angka kredit setiap unsur, sub unsur, dan butir kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Unsur Pendidikan
a. Sub unsur mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah:
1) Kriteria
Gelar / Ijazah dapat diberi angka kredit apabila diperoleh:
a) Setelah tanggal penilaian terakhir; atau
b) Sebelum tanggal penilaian terakhir tetapi belum digunakan; atau
c) Belum tercantum dalam keputusan jabatan/kepangkatan yang bersangkutan.
2) Bukti Fisik
Yang menjadikan dasar penilaian adalah:
a. fotocopy ijazah/STTB Diploma beserta transkip nilainya yang dilegalisir pejabat yang berwenang yaitu:
• Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana untuk ijazah perguruan tinggi negeri/swasta;
• Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri.
b. Fotocopy surat izin belajar (maksimal berjarak 60 km), atau SK tugas belajar (bila lebih dari 60 km) dan SK pengangkatan kembali dari pejabat yang berwenang.
c. Kesesuaian ijazah dengan bidang tugas pengawas
3) Pemberian Angka Kredit
a) Kesesuaian Ijazah dilihat dari mata pelajaran/rumpun mata pelajaran/pendidikan luar biasa/bimbingan dan konseling yang sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan dan tidak harus dari LPTK.
Contoh:
Pengawas Rumpun Mata Pelajaran MIPA yang sebelumnya adalah Sarjana Pendidikan Matematika memperoleh strata 2 maupun strata 3 Matematika, baik dari LPTK maupun non LPTK tetap diberi angka kredit.
b) Apabila memperoleh gelar/Ijazah yang lebih tinggi dan sesuai, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut.
Contoh:
Seorang pengawas rumpun mata pelajaran MIPA mempunyai Ijazah Sarjana Pendidikan Fisika dan Ijazah tersebut pernah dinilai atau dicantumkan dalam keputusan jabatan/kepangkatan terakhir. Dalam hal ini yang bersangkutan telah mendapatkan angka kredit 100 dari Ijazah Sarjana Pendidikan Fisika. Pengawas Sekolah tersebut mendapat Sarjana Strata 2 (Magister) Fisika maka nilainya 50 (150-100=50)
c) Mendapat gelar sarjana strata 2 kependidikan tetapi tidak sesuai dengan bidang tugas. Seorang Pengawas Sekolah yang mendapat ijazah Magister/Spesialis (S2) dalam kependidikan atau dari LPTK tetapi tidak sesuai dengan tugasnya atau setara dengan yang diperoleh sebelumnya, angka kreditnya diperhitungkan sebagai unsur penunjang dan diberi angka kredit 10 (sepuluh).
Contoh:
Pengawas Rumpun Mata Pelajaran IPS memperoleh ijazah Magister Metodologi Penelitian dari IKIP/FKIP. Dalam hal ini ijazah yang bersangkutan hanya dihargai dengan angka kredit 10 (sepuluh).
d) Mendapat gelar kesarjanaan lainnya tetapi tidak sesuai dengan tugasnya. Gelar kesarjanaan yang bukan kependidikan dan tidak sesuai dengan tugasnya atau gelar kesarjanaan tersebut setara dengan yang pernah diperolehnya diberi angka kredit 5 (lima) dan masuk unsur penunjang.
Contoh:
Pengawas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia memperoleh Ijazah Sarjana Hukum bukan dari LPTK, maka Ijazah yang bersangkutan diberi angka kredit 5 (lima).
e) Ijazah yang belum digunakan dapat diberi angka kredit meskipun diperoleh sebelum periode penilaian prestasi Pengawas Sekolah untuk kenaikan pangkat/jabatan terakhir yang bersangkutan.
Contoh:
Seorang pengawas melanjutkan kuliahnya dan lulus. Seharusnya yang bersangkutan memperoleh ijazah 1 April 2011. Namun demikian, ijazah tersebut baru dapat diambil pada Desember 2011, padahal pada bulan Juni 2011 prestasi kerja yang bersangkutan dinilai sehingga belum mendapat angka kredit dari ijazah tersebut. Oleh karena ijazah tersebut belum dinilai, maka ijazah tersebut diberi angka kredit pada periode penilaian berikutnya.

 

b. Sub unsur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPL:
1) Kriteria
Dilakukan sebelum menjabat Pengawas Sekolah dan lama diklat paling sedikit 161 jam.
2) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan sesuai dengan jumlah jam.
c. Sub unsur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL):
1) Kriteria
a) Diklat fungsional diberi angka kredit, apabila sesuai dengan tugas pokoknya.
Kesesuaian dapat dilihat dari bahan kajian atau mata tatar yang tercantum dalam STTPL tersebut. Pendidikan dan pelatihan yang dianggap sesuai, apabila diklat tersebut berkenaan dengan:
i. Rumpun mata pelajaran/pendidikan luar biasa/bimbingan dan konseling yang menjadi tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan; dan atau
ii. Metodologi pengajaran; dan atau
iii. Pengawas Sekolah; dan atau
iv. Salah satu atau lebih butir kegiatan dalam proses belajar mengajar/bimbingan.
v. Sekurang-kurangnya 60% dari bahan kajian atau mata tatar yang diberikan pada penataran/latihan memililki kesesuaian dengan tugasnya.
b) Latihan fungsional harus memuat:
i. Materi kajian atau mata tatar yang diberikan atau judul latihan yang mewakili materi yang sesuai;
ii. Jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan; dan
iii. Penyelenggaranya harus jelas dan apabila diselenggarakan oleh lembaga swasta yang telah diakui oleh Pemerintah.
c) Latihan fungsional yang tidak berkaitan langsung dengan tugas Pengawas Sekolah atau tidak spesifik untuk Pengawas Sekolah tetapi berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil tidak diberi angka kredit.
2) Bukti fisik
Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah STTPL yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan bertugas.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan sesuai dengan jumlah jam.
Contoh Diklat yang sesuai dengan tugas pokok:
Diklat tentang penguatan pengawas sekolah pola 170 jam yang memuat tentang supervisi akademik, supervisi manajerial dan penelitian tindakan sekolah. Diklat ini memperoleh 3 angka kredit
Contoh Diklat yang tidak sesuai dengan tugas pokok:
Penataran atau diklat secara umum (Diklat pengadaan barang dan jasa, Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional Guru dan lain-lain yang sejenis). Diklat semacam ini tidak memperoleh angka kredit

2. Unsur Pengawasan Akademik dan Manajerial:
a. Sub Unsur Penyusunan Program
Setiap Pengawas Sekolah menyusun program pengawasan yang terdiri atas program pengawasan tahunan untuk seluruh sekolah binaan, dan program semester untuk masing-masing sekolah binaan, yang isinya sebagai berikut :
1) Penyusunan Program Pengawasan :
a) Kritera
Memiliki dokumen program pengawasan yang memenuhi enam aspek sistematika
(1) Identitas (halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi).
(2) Pendahuluan, (Latar belakang, Landasan hukum, Tujuan dan sasaran, Visi, misi dan strategi pengawasan, Sasaran dan target pengawasan, Ruang lingkup pengawasan)
(3) Identifikasi dan analisis hasil pengawasan yang berisi identifikasi hasil pengawsan tahun sebelumnya, analisis dan evaluasi hasil pengawasan tahun sebelumnya, dan tindak lanjut hasil pengawasan
(4) Program pengawasan , yang berisi:
• Program Pembinaan guru dan/atau kepala sekolah
• Program pemantauan pelaksanaan SNP
• Program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah
(5) Penutup.
(6) Lampiran berisi :
• Program Pengawasan Semester
• RPA/ RPBK/RPM,
• Instrumen pembinaan guru dan/kepala sekolah.
• Instrumen pemantauan pelaksanaan SNP.
• Instrumen penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
b) Bukti fisik
(1) Surat penugasan dari Korwas.
(2) Program yang diketahui/disahkan oleh Dinas/ Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap program/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda: 0,6
Pengawas sekolah madya: 0,9 dan
Pengawas sekolah utama: 1,2

b. Sub Unsur Pelaksanaan Program
Setiap Pengawas Sekolah selain menyusun program pengawasan juga harus melaksanakan program yang terdiri dari:
1) Pelaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah:
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah yang ditunjukkan dengan enam bukti:
(1) Surat keterangan pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
(2) Daftar hadir pembinaan guru (memenuhi jumlah minimal guru dan/ atau kepala sekolah) dan/atau kepala sekolah (memenuhi jumlah beban kerja minimal).
(3) Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
(4) Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/ kepala sekolah.
(5) Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/ kepala sekolah
(6) Materi pembinaan guru (kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial) dan/ kepala sekolah (kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran)..
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda : 5,60
Pengawas sekolah madya: 6,00 dan
Pengawas sekolah utama: 8,00.

2) Memantau pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan:
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan pamantauan delapan standar Nasional pendidikan yang ditunjukkan dengan enam bukti:
(1) Surat keterangan pelaksanaan pemantauan delapan SNP.
(2) Daftar sekolah yang dipantau.
(3) Instrumen yang telah diisi.
(4) Hasil pengolahan pemantauan.
(5) Kesimpulan temuan pemantauan.
(6) Tindak lanjut hasil pemantauan delapan SNP.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda : 6,00
Pengawas sekolah madya: 9,00 dan
Pengawas sekolah utama: 12.

3) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah:
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang ditunjukkan dengan enam bukti:
(1) Surat keterangan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(2) Instrumen penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(3) Daftar hadir guru (memenuhi beban jumlah guru minimal) dan/atau kepala sekolah (memenuhi jumlah minimal kepala sekolah binaan) yang dinilai.
(4) Hasil pengolahan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(5) Kesimpulan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.
(6) Rekomendasi/tindak lanjut.
Laporan pelaksanaan program yang memenuhi sistematika yang berlaku berisi:
1. Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi.
2. Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan Sasaran, Ruang lingkup Pengawasan).
3. Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah.
4. Bab III. Pendekatan dan Metode.
5. Bab IV. Hasil Pengawasan Pada Sekolah Binaan.
a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP.
c. Hasil penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah,
6. Bab V Penutup.
Lampiran berisi:
1. Surat keterangan telah melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
2. Daftar hadir pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
4. Materi pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
5. Instrumen pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
6. Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
7. Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.

b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda: 4,00
Pengawas sekolah madya: 6,00 dan
Pengawas sekolah utama: 8,00.
c. Sub Unsur Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan
1) Setiap Pengawas Sekolah harus melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan setiap tahunnya :
a) Kriteria
Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan yang terdiri dari:
(1) Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)
(2) Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan SNP. (Data hasil pemantauan delapan SNP, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)
(3) Laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil penilian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda : 3,00
Pengawas sekolah madya: 4,50 dan
Pengawas sekolah utama: 6,00.

2) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Program Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi
a) Kriteria:
Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pengawasan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk pengawas sekolah utama yang memenuhi sistematika yang berlaku berisi:
(1) Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi
(2) Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan sasaran, Ruang lingkup Pengawasan)
(3) Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah
(4) Bab III. Pendekatan dan Metode
(5) Bab IV. Hasil Pengawasan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, berisi:
a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah
b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP
c. Hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah,
d. Pembibingan profesionalisme guru dan kepala sekolah,
e. Pembimbingan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah
f. Pembibingan pengawas sekolah muda dan madya dalam pelaksanaan tugas pokok.
(6) Bab V Penutup
b) Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria dan diketahui Korwas.
c) Pemberian Angka Kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah utama :0,80.

d. Sub Unsur Membimbing dan Melatih Profesional Guru
Setiap Pengawas Sekolah harus melakukan kegiatan membimbing dan melatih professional guru:
1) Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG /MGP dan Kepala Sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya:
a) Kriteria
• Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah sesuai dengan sistematika yang berlaku, berisi:
Untuk Guru :
(1) Program Perencanaan Pembelajaran.
(2) Pelaksanaan Pembelajaran.
(3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran.
(4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan.
(5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.
(6) Pembimbingan Pengawas Sekolah Muda dan Madya.
Untuk Kepala Sekolah :
(1) Menyusun Program Kerja Sekolah.
(2) Pelaksanaan Program Kerja Sekolah.
(3) Program Pengawasan dan Evaluasi.
(4) Kepemimpinan Sekolah.
(5) Sistim Informasi Manajemen.
(6) Pembimbingan PTK/PTS.
(7) Penyusunan RKAS dengan SNP.
(8) Akreditasi Sekolah.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah di MGMP/ KKG/ MGP/ MKKS/KKKS yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:.
Pengawas sekolah muda : 0,30
Pengawas sekolah madya: 0,45 dan
Pengawas sekolah utama: 0,60.

2) Melaksanaan Pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan /atau kepala sekolah .
a) Kriteria
Laporan pelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan/atau kepala sekolah berisi:
1. Surat keterangan pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S /MKKS.
2. Daftar hadir pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKs.
4. Materi pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
5. Instrumen pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
6. Kesimpulan hasil pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
7. Tindak lanjut hasil pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah di MGMP/KKG/MGP dan/atau K3S/MKKS.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap yahun
Pengawas sekolah muda : 6,00
Pengawas sekolah madya: 9,00 dan
Pengawas sekolah utama: 9,00
3) Pelaksanaan pembimbinan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program kerja sekolah, pelaksanaan program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistim informasi manajemen.
a) Kriteria
Laporan pelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah berisi:
1. Surat keterangan pembinaan Kepala Sekolah di K3S /MKKS.
2. Daftar hadir pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKs.
4. Materi pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
5. Instrumen pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
6. Kesimpulan hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
7. Tindak lanjut hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan Pengawas Sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokoknya yang sesuai dengan sistematika dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun.
Pengawas sekolah madya: 0,75 dan
Pengawas sekolah utama: 1,00
4) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
a) Kriteria
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru dan/atau Kepala Sekolah teridiri dari:
1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru.
2. pembimbingan dan pelatihan profesionalime kepala sekolah.
3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru dan/atau Kepala Sekolah minimal berisi aspek:
a. Program.
b. Uraian Kegiatan.
c. Target Yang diharapkan.
d. Hasil Yang dicapai.
e. Keterangan (Tindak Lanjut .
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan kepala sekolah yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas sekolah muda : 0,60
Pengawas sekolah madya: 0,90 dan
Pengawas sekolah utama: 1,20
5) Membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas madya dalam meleksanakan tugas pokok.
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokok, berisi:
1. Surat keterangan pembimbingan pengawas sekolah muda minimal dari korwas.
2. Daftar hadir pengawas sekolah muda dan/atau madya yang dibimbing.
3. Jadwal pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
4. Materi pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
5. Instrumen pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
6. Kesimpulan hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
7. Tindak lanjut hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokok, yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas sekolah madya: 0,75 dan
Pengawas sekolah utama: 1,00
6) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan
a) Kriteria
Laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang ditunjukkan dengan empat bukti:
1. Data hasil hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan.
2. Hasil analisis.
3. Kesimpulan.
4. Tindak lanjut.
Dokumen laporan hasil pengawasan yang sesuai dengan tujuh aspek sistematika dan isi:
1. Identitas (halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi).
2. Pendahuluan (latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup).
3. Kerangka pikir pemecahan masalah.
4. Pendekatan dan metode pengawasan.
5. Hasil pengawasan pada sekolah binaan (pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah).
6. Penutup (simpulan saran dan rekomendasi).
7. Lampiran ( instrumen hasil pengawasan).
b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas Sekolah utama : 2,00

e. Sub unsur melaksanakan tugas di daerah khusus
1) Kriteria
a) Daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah khusus oleh gubernur kepala daerah tingkat I.
b) Yang bersangkutan ditugaskan di daerah khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2) Bukti fisik
a) Surat tugas dari koordinator Pengawas Sekolah.
b) Fotocopy atau salinan sah keputusan gubernur kepala daerah tingkat I tentang penetapan daerah tempat bertugas Pengawas Sekolah tersebut adalah termasuk daerah khusus.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun

VII. Unsur Pengembangan Profesi
Pengawas Sekolah diwajibkan mengumpulkan angka kredit dalam kegiatan pengembangan profesi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang dimaksud dengan pengembangan profesi adalah pengembangan kompetensi Pengawas Sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, yaitu karya tulis ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

A. Sub unsur pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan
Lampiran Permenegpan nomor 21 tahun 2010 menyebutkan macam kegiatan pengembangan profesi pengawas untuk pembuatan karya tulis dan/ atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal / pengawasan, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Angka Kredit untuk setiap unsur pengembangan profesi Pengawas Sekolah

0002221Untuk setiap jenis bentuk publikasi di atas, dijelaskan secara definisi, kerangka isi, bukti fisik yang diperlukan untuk pengajuan angka kredit, dan besaran angka kreditnya, sebagai berikut:
1. Buku laporan hasil penelitian yang diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan Pengawas Sekolah pada bidang pendidikan formal/kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. Penelitian tersebut dapat berupa Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), atau Penelitian Tindakan Kepengawasan yang lainnya.
Kerangka isi
Kerangka isi buku laporan hasil penelitian, umumnya mengikuti kerangka isi laporan penelitian. Laporan hasil penelitian setidaknya mempunyai kerangka isi yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian penunjang. Rincian dari ketiga bagian itu adalah sebagai berikut:
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuannya; kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni:
• Bab Pendahuluan
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Metode Penelitian
• Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta
• Bab Simpulan dan Saran-Saran.
Bagian Penunjang: Sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung isi laporan.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang umumnya ada pada sampul buku.
Bilamana persetujuan BSNP tersebut belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Pemberian angka kredit pada Laporan yang berhasil diterbitkan secara nasional sesuai dengan aturan di Tabel 7.1 di atas, yaitu mendapatkan angka kredit sebesar 12,5.
2. Makalah artikel hasil penelitian telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang dapat berupa penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kepengawasan yang lain, yang telah dimuat pada jurnal tingkat nasional terakreditasi.
Kerangka isi
Kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Namun pada umumnya sistematika penulisan artikel ilmiah hasil penelitian, adalah sebagai berikut:
• Abstrak
• Pendahuluan.
• Metode Penelitian
• Hasil dan Pembahasan..
• Simpulan
• Daftar Pustaka dan Lampiran
Bukti Fisik
Jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) dan keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil penelitian yang dimuat di jurnal terakreditasi adalah 6 (enam) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
3. Buku laporan hasil penelitian yang tidak diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan Pengawas Sekolah pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan di daerah wilayah binaan sesuai dengan tupoksinya. Penelitian tersebut dapat berupa Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), atau Penelitian Tindakan Kepengawasan yang lainnya.
Kerangka isi
Kerangka isi buku laporan hasil penelitian, umumnya mengikuti kerangka isi laporan penelitian. Laporan hasil penelitian setidaknya mempunyai kerangka isi yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian penunjang. Rincian dari ketiga bagian itu adalah sebagai berikut:
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuannya; kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni:
• Bab Pendahuluan
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Metode Penelitian
• Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta
• Bab Simpulan dan Saran-Saran.
Bagian Penunjang: Sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung isi laporan.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku hasil penelitian yang tidak diterbitkan dan secara nasional adalah 8 (delapan) angka kredit.
4. Makalah artikel hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat regional atau makalah laporan hasil penelitian
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang dapat berupa penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kepengawasan yang lain, telah dimuat pada jurnal tingkat regional tak terakreditasi.
Makalah laporan hasil penelitian adalah tulisan hasil penelitian dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang dapat berupa penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kepengawasan yang lain, disajikan dalam bentuk laporan tidak diterbitkan, namun telah diseminarkan dalam lingkup terbatas dan disimpan di perpustakaan.
Kerangka isi
Bila berupa artikel ilmiah, kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Namun pada umumnya sistematika penulisan artikel ilmiah hasil penelitian, adalah sebagai berikut:
o Abstrak
o Pendahuluan.
o Metode Penelitian
o Hasil dan Pembahasan..
o Simpulan
o Daftar Pustaka dan Lampiran
Bila berupa makalah laporan hasil penelitian, kerangka isi atau format laporan hasil penelitian umumnya terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian penunjang.
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuannya; kata pengantar juga disertai tanggal penyusunan laporannya; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta ahstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa bab yakni:
• Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan dan Kemanfaatan Hasil Penelitian
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Metode Penelitian
• Bab Hasil-hasil dan Diskusi Hasil Kajian, serta
• Bab Simpulan dan Saran-Saran.
Bagian Penunjang sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang selangkap-lengkapnya (misalnya berupa Penelitian Tindakan Sekolah lampiran yang harus disertakan adalah program tindakan setiap siklus, semua instrumen yang digunakan, contoh hasil kerja, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan beserta penjelasannya, daftar hadir pada setiap tindakan, surat ijin penelitian, dan dokumen pelaksanaan penelitian lain yang menunjang keaslian penelitian tersebut)
Bukti Fisik
Bila berupa artikel di jurnal bukti fisiknya berupa jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Bila berupa makalah laporan hasil penelitian bukti fisiknya adalah berupa makalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah di seminarkan dalam lingkup terbatas. Berita acara tersebut paling tidak berisi keterangan tentang, waktu, tempat, daftar peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Berita acara ditandatangi oleh panitia seminar dan koordinator Pengawas Sekolah. Seminar dilaksanakan di suatu sekolah dalam wilayah binaan, dengan peserta minimal 5 orang Pengawas Sekolah dan 10 guru yang berasal dari minimal 2 sekolah dalam wilayah binaan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Semua bukti fisik di atas memerlukan pernyataan keaslian dari koordinator pengawas. Juga diperlukan keterangan dari perpustakaan sekolah yang menyatakan bahwa arsip dari makalah laporan hasil penelitian tersebut telah disimpan di perpustakaan di salah satu sekolah dalam wilayah binaan Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil penelitian yang dimuat di jurnal tingkat regional atau tingkat provinsi atau makalah laporan hasil penelitian adalah 4 (empat) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
5. Buku hasil gagasan yang diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku hasil gagasan adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi hasil gagasan, baik berupa buku yang berisi tinjauan ilmiah, buku pelajaran atau buku pendidikan.
Buku yang berisi tinjauan ilmiah adalah buku yang berisi hasil gagasan sendiri tentang permasalahan dalam bidang pendidikan formal/ kepengawasan
Buku pelajaran adalah buku yang berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu.
Buku pendidikan adalah yang berisi pengetahuan yang terkait dan dimaksudkan untuk memberikan informasi pengetahuan dalam bidang pendidikan.
Kerangka isi
Kerangka isi buku hasil gagasan, umumnya mengikuti sistematika macam buku yang diterbitkan.
Bila buku tersebut berisi tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/kepengawasan di wilayah binaan yang sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, pada umumnya berisi:
• Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah
• Kajian teori, yang menguraikan tentang teori-teori yang relevan,
• Pembahasan yang terutama mengemukakan tentang gagasan/ ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/kepengawasan di sekolah binaannya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.
• Simpulan
Bila buku tersebut merupakan buku pelajaran, pada umumnya kerangka isinya adalah sebagai berikut:
• Pengantar
• Bagian Pendahuluan
o Daftar isi
o Tujuan buku pelajaran
• Bagian Isi
o Judul bab atau topik isi bahasan
o Penjelasan tujuan bab
o Uraian isi pelajaran
o Penjelasan teori
o Sajian contoh
o Soal latihan
• Bagian Penunjang
o Daftar kepustakaan
o Data diri penulis
Bila buku tersebut merupakan buku pendidikan, pada umumnya kerangka isinya adalah sebagai berikut:
• Pengantar
• Bagian Pendahuluan
• Bagian Isi
o Yang dapat terdiri dari beberapa bab/bagian sesuai dengan isi pengetahuan pendidikan yang disajikan. Masing-masing bab/bagian serupa dengan bagian isi buku.
• Bagian Penunjang
o Daftar kepustakaan
o Data diri penulis
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang umumnya ada pada sampul buku.
Bilamana persetujuan BSNP tersebut belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku hasil gagasan ilniah yang diterbitkan secara nasional adalah sebesar 8 (angka kredit) angka kredit.
6. Makalah artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi.
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil gagasan adalah tulisan hasil gagasan yang dapat berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal/ kepengawasan di wilayah binaan sesuai dengan tupoksi Pengawas Sekolah, yang telah dimuat pada jurnal tingkat dimuat pada jurnal tingkat nasional terakreditasi
Kerangka isi
Kerangka isi penulisan artikel hasil penelitian mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya. Namun pada umumnya sistematika penulisan artikel ilmiah hasil gagasan, adalah sebagai berikut:
• Abstrak
• Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah
• Kajian teori, yang menguraikan tentang teori-teori yang relevan,
• Pembahasan yang terutama mengemukakan tentang gagasan/ ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan formal/kepengawasan di sekolah binaannya. Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan.
• Simpulan
• Daftar Pustaka dan Lampiran
Bukti Fisik
Jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) dan keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil gagasan yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi adalah 4 (empat) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
7. Buku hasil gagasan yang diterbitkan tidak secara nasional
Definisi, kerangka isi dari buku hasil gagasan yang diterbitkan tidak secara nasional sama dengan definisi dan kerangka isi dari buku hasil gagasan yang diterbitkan secara nasional (macam buku nomor 5), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN.
Untuk buku ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku hasil gagasan ilniah yang diterbitkan tidak secara nasional adalah sebesar 7 (tujuh) angka kredit.
8. Makalah artikel hasil gagasan dimuat di jurnal ilmiah tingkat tingkat regional atau makalah tinjauan ilmiah
Definisi, kerangka isi dari artikel hasil gagasan ini sama dengan definisi dan kerangka isi dari artikel hasil gagasan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional (macam buku nomor 6), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya
Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis Pengawas Sekolah yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal/ kepengawasan yang ada di sekolah-sekolah dalam wilayah binaannya.
Kerangka Isi makalah tinjauan ilmiah pada umumnya adalah sebagai berikut:
Bagian Awal yang terdiri dari: halaman judul; lembaran persetujuan disertai tanggal persetujuan; kata pengantar disertai tanggal penyusunan makalah; daftar isi, daftar label, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
Bagian Isi umumnya terdiri dari beberapa Bab yakni:
• Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,
• Bab Kajian / Tinjauan Pustaka
• Bab Pembahasan Masalah yang didukung data-data yang ada di sekolah-sekolah di wilayah binaannya. Yang sangat perlu disajikan pada Bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan asli si penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah.
• Bab Simpulan.
Bagian Penunjang sajian daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan atau gagasan ilmiah.
Bukti Fisik
Bila berupa jurnal ilmiah bukti fisiknya berupa jurnal asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).
Untuk jurnal ini tidak diperlukan adanya keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Bila berupa makalah tinjauan ilmiah bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian angka kredit berupa, makalah asli atau foto kopi dengan pernyataan keaslian dari koordinator pengawas. Juga diperlukan keterangan dari perpustakaan sekolah yang menyatakan bahwa arsip dari makalah tersebut telah disimpan salah satu perpustakaan sekolah di wilayah binaannya.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil gagasan yang dimuat di jurnal regional atau berupa makalah tinjauan ilmiah adalah 3,5 (tiga setengah) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
9. Makalah presentasi pada forum ilmiah tingkat nasional, regional atau propinsi
Definisi
Makalah presentasi pada forum ilmiah adalah tulisan yang berisi laporan hasil penelitian atau gagasan sendiri, seperti tinjauan ilmiah atau karya non penelitian di bidang pendidikan formal/pengawasan, yang dipakai untuk mendukung presentasi pada forum ilmiah.
Kerangka isi
Kerangka isi makalah pada umumnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan panitia pertemuan ilmiah. Namun demikian, setidaknya makalah tersebut, mempunyai bagian-bagian isi sebagai berikut.
Bagian Awal: berisi judul, keterangan tentang kapan, di mana dan pada macam kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan.
Bagian Isi: (a) sajian abstrak/ringkasan (b) paparan masalah utama berikut pembahasan masalah dan (c) penutup
Bagian Akhir daftar pustaka.
Bukti fisik
Makalah prasaran ilmiah asli atau fotocopy dengan dilengkapi oleh berbagai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa makalah tersebut memang telah disajikan dalam forum ilmiah sekurang-kurangnya tingkat kabupaten/kotai. Bukti tersebut antara lain surat keterangan dari panitia penyelenggara, sertifikat/piagam, surat ijin, dan lain-lain.
Baik makalah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah prasaran ilmiah adalah 2,5 (dua setengah) angka kredit.
10. Buku terjemahanan yang diterbitkan secara nasional
Definisi
Buku terjemahan adalah karya tulis ilmiah berbentuk buku yang berisi hasil terjemahan pada bidang pendidikan formal/ kepengawasan.
Terjemahan dapat dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, yang isinya berkaitan dengan masalah kependidikan atau kepengawasan.
Kerangka isi
Kerangka isi buku terjemahan, umumnya mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan.
Bukti fisik
Buku terjemahan asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, serta penjelasan tentang pengakuan atau persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang umumnya ada pada sampul buku.
Bilamana persetujuan BSNP tersebut belum ada, maka harus disertakan surat pernyataan bahwa buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku terjemahan asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku terjemahan yang diterbitkan secara nasional adalah 7 (tujuh) angka kredit
11. Makalah artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi
Definisi
Makalah artikel ilmiah hasil terjemahan adalah tulisan hasil penerjemahan baik dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya, yang isinya berkaitan dengan masalah kependidikan atau kepengawasan dalam bidang pendidikan formal/ kepengawasan yang telah dimuat pada jurnal tingkat nasional terakreditasi.
Kerangka isi
Kerangka isi penulisan artikel hasil terjemahan mengikuti ketentuan dari jurnal penerbitnya.
Bukti Fisik
Jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari) dan keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil terjemahan yang dimuat di jurnal terakreditasi adalah 3,5 (tiga setengah) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah.
12. Buku terjemahan yang diterbitkan tidak secara nasional
Definisi
Kerangka isi dari buku terjemahan yang diterbitkan tidak secara nasional sama dengan definisi dan kerangka isi dari buku terjemahan yang diterbitkan secara nasional (macam buku nomor 10), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya.
Bukti fisik
Buku asli atau foto kopi yang dengan jelas dapat menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN.
Untuk buku ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik buku asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap buku terjemahan yang diterbitkan tidak secara nasional adalah sebesar 3,5 (tiga setengah) angka kredit.
13. Makalah artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat tingkat regional atau berupa makalah terjemahan
Definisi
kerangka isi dari artikel hasil terjemahan ini sama dengan definisi dan kerangka isi dari artikel hasil terjemahan telah dimuat di jurnal ilmiah tingkat tingkat nasional (macam buku nomor 11), yang berbeda adalah pada bukti fisiknya
Makalah terjemahan adalah adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pendidikan atau kepengawasan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke Bahasa Indonesia, atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing / bahasa daerah. Makalah terjemahan tersebut terutama diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kepengawasan. Untuk itu perlu adanya surat pernyataan dari koordinator pengawas yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja kepengawasan.
Yang diterjemahkan adalah keseluruhan isi buku secara lengkap, dan bukan merupakan bagian dari buku, atau suatu tulisan pendek, artikel atau jenis tulisan lain di luar bidang pendidikan atau kepengawasan.
Kerangka Isi
Umumnya kerangka karya terjemahan adalah mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkannya.
Bukti Fisik
Bila berupa makalah terjemahan, bukti fisik adalah berupa karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis atau nama penulis-penulis karya terjemahan tersebut.
Karya terjemahan tersebut harus pula dilengkapi dengan surat pernyataan dari koordinator pengawas yang menjelaskan perlunya karya terjemahan itu, untuk menunjang peningkatan profesionalisme Pengawas Sekolah.
Bila berupa jurnal, bukti fisiknya adalah jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari).
Untuk jurnal ini tidak diperlukan adanya keterangan yang menyatakan bahwa jurnal tersebut telah terakreditasi secara nasional.
Baik jurnal imilah asli maupun foto kopi harus disyahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap makalah artikel hasil gagasan yang dimuat di jurnal regional atau makalah terjemahan adalah 1,5 (satu setengah) angka kredit.
Bila satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu jurnal ilmiah
Angka kredit minimal yang dipersyaratkan dan kegiatan pengembangan profesi yang wajib bagi Pengawas Sekolah yang akan naik jabatan dan/atau naik pangkat untuk masing-masing pangkat/golongan ruang diatur sebagai berikut:
Tabel 7.2
Pengembangan profesi yang wajib dilakukan Pengawas Sekolah berdasarkan jabatan yang mereka miliki

00022211Besaran angka kredit untuk karya yang dilakukan secara bersama
Karya yang dihasilkan secara bersama, dilaksanakan maksimum oleh 4 (empat) orang pengawas dan/atau dengan guru, yang terdiri dari penulis utama dan penulis pembantu. Bila jumlah penulis pembantu lebih dari 3 (tiga) orang, maka penulis pembantu nomor urut ke empat dan seterusnya tidak dapat memperoleh angka kredit.
Besaran nilai angka kredit untuk kegiatan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang dilakukan secara bersama oleh beberapa pengawas dan/atau dengan guru, di berikan angka kredit sebagai berikut:

Tabel 7.3
Pembagian angka kredit publikasi iomiah yang dikerjakan berkelompok.12123

Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang. Bila jumlah penulis pembantu lebih dari 3 (tiga) orang, maka penulis pembantu nomor urut ke empat dan seterusnya tidak dapat memperoleh angka kredit.

B. Sub Unsur Pembuatan Karya Inovatif
Sub unsur karya inovatif terdiri dari (1) Menemukan/membuat karya sain/ teknologi tepat guna, (2) Pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/ pratikum, (3) mengikuti pengembangan penyusunan standar/pedoman/soal dan sejenisnya pada tingkat nasional, dan (4) menemukan/menciptakan karya seni.
1. Menemukan/Membuat karya sains/teknologi tepat guna:
a. Kriteria
1) Hasil pengembangan metodologi pembelajaran dan/atau kepengawasan/ sistem evaluasi dan/atau instrumen bidang pendidikan.
2) Media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
3) Program aplikasi komputer untuk bidang kepengawasan.
4) Alat/mesin/bahan/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan dan/atau masyarakat.
5) Hasil eksperimen sains/teknologi.
b. Bukti fisik
1) Laporan hasil pengembangan metodologi pembelajaran dan/atau kepengawasam/sistem evaluasi dan/atau instrumen bidang pendidikan dilengkapi dengan buku/naskah/instrumen hasil pengembangan.
2) Laporan pembuatan media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk pembinaan guru dan/atau kepala sekolah dilengkapi dengan hasil pembuatan media pembelajaran/bahan ajar tersebut dalam cakram padat (compact disk).
3) Laporan pembuatan program aplikasi komputer untuk bidang kepengawasan dilengkapi dengan hasil pembuatan program aplikasi komputer tersebut dalam cakram padat (compact disk).
4) Alat/mesin/bahan/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan dan/atau masyarakat dilengkapi dengan gambar/foto karya teknologi tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
5) Laporan hasil eksperimen sains/teknologi dilengkapi dengan foto saat melakukan eksperimen dan bukti pendukung lainnya.
6) Lembar pengesahan/pernyataan minimal dari kabupaten/kota bahwa karya sains/teknologi tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah atau di lingkungan masyarakat.
c. Pemberian Angka kredit
1) Kategori kompleks diberikan angka kredit 4
2) Kategori sederhana diberikan angka kredit 2
 Pengkategorian sederhana dan kompleks paling utama ditinjau dari tingkat inovasi dan tinggi rendah manfaatnya.
Setelah itu baru dilihat dari:
 Tingkat kerumitan pembuatannya
 Besar kecil ukurannya
 Lama waktu pembuatannya

 

Tabel 7.4
Angka Kredit Menemukan/Membuat
Karya Sains/Teknologi Tepat Guna
000021

2. Pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/pratikum:
a. Pembuatan/modifikasi alat pelajaran
1) Kriteria
a) Alat bantu presentasi (contoh: papan tulis inovatif, proyektor sederhana dan sejenisnya)
b) Alat bantu olahraga (contoh: alat bantu loncat tinggi, alat bantu senam dan sejenisnya)
c) Alat bantu praktik (contoh: alat penepat pengeboran (jig), alat penjepit (fixtures), panel listrik, adjustable power suply dan sejenisnya)
d) Alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran/ bimbingan atau pendidikan di sekolah.
2) Bukti Fisik
a) Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran yang dilengkapi dengan gambar/foto alat pelajaran tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
b) Lembar Pengesahan/Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa alat pelajaran tersebut dipergunakan di sekolah

3) Angka kredit
a) Kategori kompleks diberikan pemberian angka kredit 2
b) Kategori sederhana diberikan angka kredit 1

Tabel 7.5
Angka Kredit Pembuatan /modifikasi alat pelajaran/peraga/pratikum

11112

b. Pembuatan/modifikasi alat peraga
1) Kriteria
a) Poster/gambar untuk pelajaran
b) Alat permainan pendidikan
c) Model benda/barang atau alat tertentu
d) Benda potongan (cutaway object)
e) Film/video pelajaran
f) Gambar animasi komputer
2) Bukti Fisik
a) Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan gambar/foto alat peraga tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
b) Lembar Pengesahan/Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa alat peraga tersebut dipergunakan di sekolah
3) Pemberian Angka kredit
a) Kategori komplek: Diberikan angka kredit 2
b) Kategori sederhana: Diberikan angka kredit 1

Tabel 7.6
Angka Kredit Pembuatan/modifikasi alat peraga

00112

3. Pembuatan/modifikasi alat pratikum
1) Kriteria
a) Alat praktikum sains (fisika, kimia, biologi)
b) Alat praktikum teknik (mesin, listrik, sipill, bahasa, ilmu sosial, humaniora dan lainnya.
c) Mikroskop dan teleskop sederhana
d) Alat uji/pelatih kelincahan dalam olah raga
e) Alat pengukur derajat keasaman (pH)
f) Alat pengukur kekuatan magnit
2) Bukti Fisik
a) Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat praktikum yang dilengkapi dengan gambar/foto alat praktikum tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
b) Lembar Pengesahan/Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa alat praktikum tersebut dipergunakan di sekolah
3) Pemberian Angka kredit
a) Kategori komplek: Diberikan angka kredit 4
b) Kategori sederhana: Diberikan angka kredit 2

Tabel 7.7
Angka Kredit Pembuatan/modifikasi alat pratikum

1122333. Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman dan Sejenisnya
a. Mengikuti kegiatan penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada Tingkat Nasional:
1) Kriteria.
a) Standar/pedoman dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan formal/kepengawasan.
b) Digunakan ditingkat nasional.
2) Bukti fisik
Buku pedoman asli atau fotokopi pedoman yang dibuatnya yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
3) Pemberian Angka kredit

Tabel 7.8
Angka kredit diberikan untuk setiap pedoman/karya yang dihasilkan

88884. Menciptakan Karya Seni
a. Kriteria
1) Karya seni yang bukti fisiknya dapat disertakan langsung untuk penilaian angka kredit jabatan Pengawas Sekolah adalah: seni sastra (novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama/ teater/ film), seni rupa (misal: keramik kecil, benda souvenir), seni desain grafis (misal: sampul buku, poster, brosur, fotografi), seni musik rekaman, film, dan sebagainya.
2) Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan langsung untuk penilaian angka kredit jabatan Pengawas Sekolah: seni rupa (misal: lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho, busana), seni pertunjukkan (misal: teater, tari, sendratasik, ensambel music), dan sebagainya.
3) Karya seni dapat berupa karya seni individual yang diciptakan oleh perorangan (misal: seni lukis, seni sastra) dan karya seni kolektif yang diciptakan secara kolaboratif atau integratif (misal: teater, tari, ensambel musik).
4) Karya seni kategori kompleks mengacu kepada lingkup sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, dan pengakuan pada tataran nasional/internasional, sedangkan karya seni kategori sederhana mengacu kepada lingkup sebaran publikasi, pameran, pertunjukan, lomba, dan pengakuan pada tataran kabupaten/ kota/ provinsi.
b. Bukti fisik
1) Karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung harus disertai bukti-bukti tertulis berupa (a) keterangan identitas pencipta disahkan oleh kepala sekolah/madrasah, (b) kebenaran, keaslian dan kepemilikan karya seni serta belum pernah diusulkan untuk angka kredit sebelumnya dari kepala sekolah/madrasah, dan (c) telah dipamerkan/ dipublikasikan/ diedarkan/ memenangkan lomba di tingkat kabupaten/ kota/ provinsi atau nasional/ internasional.
2) Karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan langsung pengusulannya dilakukan dengan bentuk naskah deskripsi karya seni yang bersangkutan berupa Laporan Portofolio Penciptaan Karya Seni.
3) Bukti formal yang perlu dilampirkan dalam Laporan Portofolio Penciptaan Karya Seni adalah bukti tertulis tentang: (a) kepemilikan, keaslian, dan belum pernah diusulkan untuk kenaikan pangkat sebelumnya dari kepala sekolah/madrasah.
4) Semua jenis karya seni telah dipamerkan/dipertunjukkan/ dipublikasikan/direkam dan diedarkan secara luas di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, dan
5) Pengakuan sebagai karya seni dari masyarakat berupa kliping resensi dari media massa cetak nasional (ber-ISSN) atau rekaman tayangan resensi dari media massa elektronik nasional dan atau pengakuan/ rekomendasi dari dewan kesenian daerah/organisasi profesi kesenian yang relevan minimal tingkat kabupaten/kota.
6) Penilaian jenis karya seni untuk jabatan Pengawas Sekolah ditekankan kepada penciptaan karya seni secara perorangan atau kolektif, bukan pengulangan atau peniruan.
7) Sertifikat/penghargaan pemenang lomba cipta karya seni minimal tingkat kabupaten/kota dapat digunakan sebagai bentuk pengakuan masyarakat setara dengan pengakuan atau rekomendasi dewan kesenian/organisasi profesi seni yang relevan minimal tingkat kabupaten/kota.
c. Pemberian Angka Kredit

u

kategori kompleks mengacu kepada lingkup publikasi/pameran/pertunjukan/lomba/pengakuan karya seni pada tingkat nasional/internasional.
** kategori sederhana mengacu kepada lingkup publikasi/pameran/pertunjukan/lomba/pengakuan karya seni pada tingkat kabupaten/kota/provinsi.

VIII.Unsur Penunjang
A. Sub unsur peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah
1. Mengikuti seminar/lokakarya.
a. Seminar
Seminar adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi dan berisi penyajian sejumlah makalah masing-masing oleh orang yang ahli/dianggap ahli dengan disertai diskusi dan pembahasan yang mengikutsertakan peserta untuk menghasilkan kesimpulan tertentu.
1) Kriteria
a) Materi yang dibahas adalah bidang pendidikan formal, ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
b) Diselenggarakan secara resmi dan diketahui oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
c) Pengawas Sekolah berperan sebagai nara sumber/pembahas/ moderator/peserta.
2) Bukti fisik
Undangan, surat tugas dari atasan langsung, surat keterangan dan/atau sertifikat dari penyelenggara/ panitia seminar bahwa Pengawas Sekolah yang bersangkutan menghadiri dan berperan serta sesuai dengan peranannya dalam seminar tersebut.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap kali mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan peran yang bersangkutan.

b. Lokakarya
Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan secara resmi untuk membahas suatu pokok permasalahan atau rancangan kerja tertentu untuk mencapai hasil yang akan ditindaklanjuti.
1) Kriteria
a) Materi yang dibahas lebih bersifat praktis/penerapan dan sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
b) b)Diselenggarakan secara resmi dan diketahui oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
c) Pengawas Sekolah berperan sebagai nara sumber/pembahas/ moderator/peserta.
2) Bukti fisik
Undangan, surat tugas dari atasan langsung, keterangan dari penyelenggara/panitia lokakarya, bahwa Pengawas Sekolah yang bersangkutan menghadiri dan berperan-serta sesuai dengan peranannya dalam lokakarya tersebut.
3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap kali ikut serta dan sesuai dengan peranan yang bersangkutan.
c. Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah
a. Kriteria
1) Penyelenggara, lingkup bahasan, dan pesertanya serendah-rendahnya tingkat kebupaten/kota.
2) Materi yang dibahas sesuai dengan tugas Pengawas Sekolah yang bersangkutan.
b. Bukti fisik
Undangan, surat tugas dari atasan langsung, surat keterangan/piagam dari penyelenggara, asli atau fotokopi yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali sesuai dengan peran yang bersangkutan.
1) Sebagai Ketua 1,50
2) Sebagai Anggota 1,00

B. Sub Unsur Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi.
Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas
1. Kriteria
a. Keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/ keahlian yang sama/sejenis, seperti APSI.
b. Bersifat nasional atau provinsi/kabupaten/kota.
c. Menjadi anggota atau pengurus.
d. Diakui oleh Kementerian yang bersangkutan atau pemerintah.
2. Bukti fisik
a. Fotokopi kartu anggota atau keputusan sebagai pengurus.
b. Pernyataan dari pengurus bahwa yang bersangkutan aktif.
3. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap tahun sesuai dengan peran yang bersangkutan.

C. Sub unsur Keanggotaan dalam Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah
Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah:
1. Kriteria
a. Sekurang-kurangnya telah satu tahun
b. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bukti fisik
Fotocopy atau salinan surat keputusan keanggotaan Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
3. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap berkas DUPAK yang dinilai sebesar 0,04.

D. Sub unsur Melaksanakan kegiatan pendukung Pengawas Sekolah
1. Melaksanakan tugas sebagai koordinator Pengawas Sekolah:
a. Kriteria
Sekurang-kurangnya telah bertugas selama satu tahun
b. Bukti fisik.
Salinan sah keputusan dari pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan koordinator Pengawas Sekolah.
c. Pemberian angka kredit.
Angka kredit diberikan untuk setiap tahun.
2. Mendapat tugas tertentu sebagai panitia atau pembimbing pada lomba/ kompetisi/olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya pada lomba Pengawas Sekolah berprestasi:
a. Kriteria
1) Kepanitiaan sekurang-kurangnya telah berlangsung satu bulan.
2) Diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
b. Bukti fisik
Asli atau fotocopy surat keputusan dari panitia tersebut yang disahkan oleh koordinator Pengawas Sekolah.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali menjadi penitia dan apabila dalam waktu yang sama menjadi beberapa panitia, maka hanya dihitung sekali.
3. Mendapat tugas tertentu sebagai asesor pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah:

a. Kriteria
1) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas sebagai asesor selama 1 (satu) tahun.
2) Diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
b. Bukti fisik
1) Fotocopy sertifikat asesor dari BAN-S/M, yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2) Surat tugas melaksanakan visitasi akreditasi.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali menjadi asesor dalam satu periode penugasan akreditasi.

E. Mendapat penghargaan/Tanda Jasa
1. Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya.
Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seseorang Pengawas Sekolah dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara dalam bidang pendidikan:
a. Kriteria
1) Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing atau organisasi profesi atau organisasi ilmiah;
2) Prestasi tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.
3) Dalam bidang pendidikan.
b. Bukti fisik
Fotocopy piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap kali memperoleh penghargaan atau tanda jasa sesuai dengan tingkat pemberian penghargaan.
2. Mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya:
a. Kriteria
1) Sepuluh tahun.
2) Dua puluh tahun.
3) Tiga puluh tahun.
b. Bukti fisik
Fotocopy Piagam Satyalancana Karya Satya.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap Satyalancana Karya Satya.

F. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang di ampunya
1. Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/ diakui Negara:
a. Kriteria
Gelar Doktor kehomatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi/diakui negara.
b. Bukti fisik
Fotokopi ijazah yang disahkan oleh:
1) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana apabila gelar diberikan dari perguruan tinggi negeri.
2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, apabila gelar diberikan dari perguruan tinggi swasta.
3) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi luar negeri.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap gelar yang diperolehnya.
2. Mendapat gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:
a. Kriteria
Gelar Sarjana/Magister/Doktor lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Bukti fisik
Fotocopy ijazah yang disahkan oleh:
1) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana apabila lulusan perguruan tinggi negeri.
2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, apabila lulusan perguruan tinggi swasta.
3) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan di perguruan tinggi luar negeri.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan setiap gelar yang diperolehnya.

G. Penetapan Angka Kredit (PAK)
1. Sekretariat Tim Penilai menyiapkan rancangan penetapan angka kredit (PAK) atas dasar keputusan Tim Penilai, dengan menggunakan formulir dan petunjuk seperti contoh pada Lampiran III keputusan ini.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit wajib menelaah kembali kebenaran angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai.
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim Penilai, apabila setelah ditelaah terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit. Perubahan angka kredit tersebut ditulis pada kolom yang sesuai dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi jabatan Pengawas Sekolah seperti contoh formulir pada lampiran I keputusan ini.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menandatangani penetapan angka kredit dan menyerahkan kepada sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan.
5. Tanggal penandatangan penetapan angka kredit:
a. Periode penilaian Desember adalah 31 Desember.
b. Periode penilaian Juni adalah tanggal 30 Juni.
6. Tanggal mulai berlakunya penetapan angka kredit adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dilihat dari tanggal penandatanganan penetapan angka kredit yaitu 2 Januari atau 1Juli, sesuai tanggal penilaian.
7. Pengiriman penetapan angka kredit (PAK) disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Mutasi atau Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya sedapat mungkin secara kolektif dengan menggunakan formulir seperti contoh pada Lampiran IV keputusan ini.

H. Perbaikan Kesalahan Penetapan Angka Kredit
1. Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan angka kredit, perbaikan sebagai berikut:
a. Kesalahan yang diketahui oleh Tim Penilai atau pejabat yang lebih tinggi
1) Tim Penilai atau pejabat yang menemukan kesalahan memberitahukan kepada pejabat yang menetapkan angka kredit untuk ditinjau kembali.
2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit meminta kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian ulang terhadap prestasi kerja Pengawas Sekolah yang bersangkutan. Apabila terbukti adanya kesalahan, maka penetapan angka kreditnya harus diperbaiki dan apabila tidak terbukti adanya kesalahan orang yang melaporkan adanya kesalahan diberitahu.
b. Kesalahan yang diketahui oleh BKN
Pejabat BKN memberitahukan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, melalui atasan langsung pejabat penetap angka kredit yang bersangkutan.
2. Cara perbaikan kesalahan penetapan angka kredit:
a. Hasil penilaian ulang dituangkan dalam format penetapan angka kredit yang baru di sudut kiri atas ditulis “PERBAIKAN TANGGAL…”.
b. Setelah perbaikan penetapan angka kredit tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kemudian disampaikan kapada yang terkait.
IX. PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A. Pejabat Yang Berwenang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, maka pengangkatan PNS dalam jabatan Pengawas Sekolah ditetapkan oleh:
1. Presiden bagi Pengawas Sekolah Utama.
2. Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.
3. Pimpinan Instansi Pusat bagi Pengawas Sekolah Madya dan Muda di lingkungannya.
B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Untuk dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
1. Persyaratan umum, sebagai berikut:
a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Persyaratan khusus, sebagai berikut:
a. Pengawas TK berasal dari Guru TK atau Kepala TK.
b. Pengawas SD berasal dari Guru SD atau Kepala SD.
c. Pengawas PLB berasal dari Guru SLB atau Kepala SLB.
d. Pengawas SMP/SMA/SMK berasal dari Guru SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK.
e. Pengawas Bimbingan Konseling berasal dari Guru BK/Konselor atau Kepala sekolah yang berlatar belakang BK.
3. Penentuan Angka Kredit:
a. Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan Pengawas Sekolah bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari guru.
Contoh:
Firdaus, S.Pd, lahir 10 Februari 1973, guru rumpun mata pelajaran IPA pada sebuah SMP, Diangkat pertama kali dalam jabatan Guru TMT 1 Januari 2000, jabatan terakhir Guru Pembina pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus Diklat calon Pengawas Sekolah dan akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah TMT 1 Mei 2011.
Berdasarkan data tersebut di atas, maka TMT 1 Mei 2011, Firdaus, S.Pd dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah rumpun mata pelajaran IPA, dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dengan angka kredit 460. Dengan dasar pertimbangan:
1. Yang bersangkutan telah memiliki pengalaman sebagai guru selama 11 tahun 5 bulan;
2. Telah lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
3. Telah lulus Diklat calon Pengawas Sekolah;
4. Usia 38 tahun;
5. Pangkat Pembina golongan ruang IV/a

C. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pengawas Sekolah
Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjadi Pengawas Sekolah dan diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dapat menggunakan jabatan dan angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya sepanjang belum mencapai usia 55 tahun.
Contoh:
Drs. Ahmad, NIP 130415672, pada tanggal 1 Januari 2011, berusia 50 tahun, adalah Pengawas Rumpun Mata Pelajaran IPA pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang bersangkutan menduduki jabatan Pengawas Sekolah Madya dengan pengkat Pembina, golongan ruang IV/a dengan angka kredit 420 yang terdiri dari unsur utama 330 dan unsur penunjang sebesar 90.
1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kantor Dinas Pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pada bulan Oktober 2010, yang bersangkutan akan diangkat kembali menjadi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo. Selama menjadi Kepala Bidang Pendidikan Menengah, pernah mengalami kenaikan pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
3. Dalam kasus yang seperti ini, maka Drs. Ahmad, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagai berikut:
a. Jabatannya ditetapkan sama dengan jabatan terakhir waktu menjadi Pengawas Sekolah yaitu Pengawas Sekolah Madya, dengan angka kredit 420 yang terdiri dari unsur utama 330 dan penunjang 90.
b. Pangkatnya ditetapkan sebagai Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
Contoh:
Drs. Rahmad, NIP. 131887200, lahir Desember 1957 guru berpengalaman selama 8 tahun, Guru Dewasa Tk.I, pangkat Penata Tk.I, gologan ruang III/d, diangkat sebagai Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pada Desember 2010 yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.
Dalam contoh tersebut, Drs. Rahmad tidak dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah karena jabatan terakhir jabatan stuktural.Jika ingin menjadi Pengawas Sekolah saudara Drs.Rahmad harus menjadi guru terlebih dahulu minimal 2 tahun.
Contoh:
Drs. Herman, NIP. 132887201, lahir Desember 1960 guru berpengalaman selama 8 tahun, Guru Dewasa Tk.I, pangkat Penata Tk.I, gologan ruang III/d, diangkat sebagai Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Pada saat ini yang bersangkutan telah diangkat kembali sebagai guru pangkat Pembina, gologan ruang IV/a dan telah mengikuti seleksi dan lulus Diklat calon Pengawas Sekolah dan DP3 dua tahun terakhir baik. Pada Januari 2011 yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah.
Dalam contoh tersebut, Drs. Herman dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah karena telah memenuhi persyaratan umum dan khusus pengangkatan sebagai Pengawas Sekolah.

X. KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A. Kenaikan Pangkat
1. Persyaratan kenaikan pangkat Pengawas Sekolah
Penetapan kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
a. minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kelengkapan administasi usul kenaikan pangkat sebagai berikut:
a. PAK asli,
b. Fotocopy kenaikan pangkat terakhir,
c. Fotocopy jabatan Pengawas Sekolah terakhir, dan
d. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir.
3. Kenaikan pangkat diusulkan oleh:
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/Bupati/ Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Presiden bagi Pengawas Sekolah Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, golongan ruang IV/e, 2 (dua) set dengan tembusan Kepala BKN.
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur/Bupati/ Walikota, Pimpinan Instansi Pusat kepada Kepala Kantor Regional BKN bagi Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan Pengawas Sekolah Madya golongan ruang IV/a.

B. Kenaikan Jabatan
Kenaikan Jabatan Pengawas Sekolah setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
1. minimal 1 (satu ) tahun dalam jabatan terakhir,
2. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dan
3. setiap unsur dalam Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Muda menjadi Pengawas Sekolah Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Madya menjadi Pengawas Sekolah Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

XI. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
A. Pembebasan Sementara
Pengawas Sekolah dapat dibebaskan Sementara dari jabatannya apabila:
1. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
2. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
3. Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
4. Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat pembina utama tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
5. Pembebasan sementara bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 s.d 4 didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
6. Peringatan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
7. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 s.d 4 Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil,
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah,
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya, atau
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
8. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 s.d 4 dan Nomor 7 huruf a dalam menjalani hukuman tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
9. Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

B. Pengangkatan Kembali
Pengawas Sekolah yang telah menjalani pemebebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah apabila:
1. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud huruf A Nomor 1 s.d 4 apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
2. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 7 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.
3. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huru A Nomor 7 huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
4. Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 7 huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
5. Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 7 huruf d dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
6. Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf A Nomor 1 s.d 4 dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.
7. Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Menteri ini.

C. Pemberhentian
Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau
2. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam huruf A Nomor 1 s.d 4 tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, sehingga/selanjutnya yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagai guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

 

XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. Pejabat Yang Bertugas
1. Pembinaan
a. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1) Pembinaan Secara Nasional dilakukan oleh aparat Direktorat PUD-NI, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini Biro Kepegawaian.
2) Pembinaan tingkat daerah yaitu propinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan propinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
b. Di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Pengawas Sekolah diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diatur oleh Kementerian yang bersangkutan.
2. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yaitu Inspektorat Jendral Kementerian yang bersangkutan dan pengawasan melekat (atasan masing-masing).

B. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan
1. Ditingkat Kabupaten/Kota
Yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Program pengawasan.
b. Pelaksanaan pengawasan sekolah.
c. Evaluasi hasil pengawasan.
d. Pencapaian prestasi kerja Pengawas Sekolah beserta bukti fisiknya
e. Pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.
f. Hambatan, masalah, dan kelemahan atau kesulitan yang terjadi dalam penerapan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2010 tanggal 30 Desember Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya beserta perangkatnya.

2. Di tingkat Tim Penilai dan penetap angka kredit
Yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Kuantitas dan kualitas tenaga, sarana, dan prasarana.
b. Proses penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah dan penetapan angka kreditnya.
c. Kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi.
d. Hambatan, masalah, kesulitan, dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah dan penetapan angka kreditnya.

3. Di tingkat pengelola
Yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut :
a. Pemahaman pengelola terhadap isi, makna, dan penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi No 21 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta perangkatnya dalam menunjang atau yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
b. Kepekaan dan kecepatan para pengelola dalam menanggapi, menjaring, dan mencari pemecahan masalah dalam hubungannya dalam penerapan Keputusan Menpan No 21 tahun 2010 beserta perangkatnya.

C. Prosedur dan Kegunaan
Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang selama ini diberlakuka. Pembinaan dan pengawasan digunakan untuk:
a. memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan penerapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah atau mengatasi kesulitan, hambatan, dan kelemahan yang terjadi ;dan
b. mencegah terjadinya kesalah, penyalahgunaan, dan hal-hal yang negatif dalam penerapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah baik oleh Pengawas Sekolah, koordinator Pengawas Sekolah, Tim Penilai/ pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maupun pengelola.

D. Pelaporan
1. Setiap pejabat yang melakukan pemantauan dan pengawasan wajib melaporkan hasilnya secara bertingkat dan berjenjang.
2. Penerima laporan wajib mengolah laporan tersebut butir 1 dan selanjutynya melaporkan kepada atasan langsung.
3. Kepala Dinas Pendidikan di propinsi yang bersangkutan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan melekatnya kepada Direktur Jendral yang terkait dan Sekretaris Jendral.
4. Inspektorat Jendral melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral dan Direktur Jendral , kecuali yang telah diatur secara khusus seperti terjadinya pelanggaran peraturan tertentu.
5. Direktur Jendral yang terkait dan Sekretais Jendral yang bersangkutan wajib menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengaan instansi yang terkait.

XI. KETENTUAN PERALIHAN
1. Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.
2. Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas dan penilaian prestasi kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
3. Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:
a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
4. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini wajib untuk memperoleh ijazah S1/Diploma IV di bidang pendidikan.
5. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada angka 2, kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan.
6. DUPAK Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
7. Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana ditentukan pada pasal 24 ayat (7) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus disertai dengan bukti fisik.
9. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila memperoleh ijazah S1/D-IV disesuaikan dalam jenjang jabatan Pengawas Sekolah.
10. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila memperoleh ijazah S1/D-IV, diberi angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Sekolah ditambah selisih angka kredit antara ijazah S1/D-IV dengan ijazah yang dimiliki sebelumnya, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
11. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
b. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi;
c. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
d. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
12. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 11 dibantu oleh:
a. Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah/ Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama,
b. Tim Penilai Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi,
c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, dan
d. Tim Penilai Instansi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
13. Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 11 diajukan oleh:
a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi,
c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, dan
d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama.
14. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 5 setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR PENGUSULAN DAN MEKANISME PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

A. Pendahuluan
Pengembangan karier Pengawas Sekolah dalam jabatan dan pangkat ditentukan berdasarkan pemenuhan angka kredit yang dipersyaratkan serta persyaratan obyektif lainnya. Pemenuhan angka kredit tersebut berdasarkan bukti pelaksanaan kegiatan pengawas sekolah yang selanjutnya diperiksa dan dinilai oleh Tim Penilai. Hasil penilaian yang memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan ditetapkan angka kreditnya dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.
Untuk menjalankan kewenangannya pejabat penetap angka kredit dibantu oleh Tim Penilai. Oleh sebab itu, penilaian prestasi kerja pengawas sekolah dilaksanakan oleh Tim Penilai yang memiliki kompetensi menilai pelaksanaan tugas pengawas sekolah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, telah lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 ayat (6) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, serta diangkat oleh pejabat yang berwenang. Secara fungsional koodinasi pelaksanaan penilaian angka kredit pengawas sekolah menjadi bagian dari tugas Sekretariat Tim Penilai, maka pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh Tim Penilai bersama-sama dengan Sekretariat Tim Penilai.
Dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya antara lain diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengusulan dan penilaian angka angka kredit pengawas sekolah.

B. Prosedur Pengusulan
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Permenegpan an RB Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh sebab itu untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
Kegiatan pengawas sekolah dinilai oleh Tim Penilai sesuai dengan kewenangannya. Hasil penilaian tersebut merupakan prestasi kerja pengawas sekolah dalam kurun waktu tertentu (paling sedikit 1 tahun) atau sejak pengawas sekolah menduduki jabatan/pangkat terakhir.
Prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya dibantu oleh Koordinator Pengawas (Korwas)/ Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK sesuai dengan jenjangnya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yaitu:
a. Lampiran II-A untuk Pengawas Sekolah Muda
b. Lampiran II-B untuk Pengawas Sekolah Madya
c. Lampiran II-C untuk Pengawas Sekolah Utama.
d. Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV

2. DUPAK dilampiri dengan:
a. Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama;
b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama;
c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama; dan
d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama;

Masing-masing Surat Pernyataan di atas harus ditanda tangani oleh atasan langsung (Kepala Dinas yang membidangi pendidikan) disertai dengan bukti fisik sesuai dengan satuan hasil setiap kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
e. Foto copy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
f. Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir
g. Foto copy SK kenaikan jabatan terakhir
h. Foto copy DP3 1 tahun terakhir dan 2 tahun terakhir bagi yang akan naik pangkat
i. Fotocopy Ijazah pendidikan formal bagi yang belum diperhitungkan angka kreditnya
j. Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar yang dilengkapi pula dengan SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah, dan SK Pengangkatan Kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah
k. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)/Konversi NIP

3. DUPAK dan bahan penilaian disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan yaitu:
a. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
b. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
c. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
d. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
e. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Gubernur melaui Sekretaris Tim Penilai Propinsi.
f. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota melaui Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota.
g. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan IV/b usul diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Sekretaris Tim Penilai Kementerian Agama.
h. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaui Sekretaris Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
i. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Instansi.

4. Bagi Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV dengan golongan ruang III/a sampai dengan III/d, usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diatur sebagai berikut:
a. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
b. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan; dan
c. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk.

5. Selanjutnya Sekretariat Tim Penilai mengkoordinasikan persiapan dan membantu pelaksanaan penilaian usul PAK.
Tugas Sekretariat Tim Penilai adalah:
a. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah.
b. Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat berwenang.
c. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
d. Membentuk database yang memuat data pokok pengawas sekolah yang akan dinilai, judul karya tulis/karya tulis ilmiah, judul buku/karya ilmiah yang diterjemahkan, dan/atau judul karya inovatif yang diajukan.
e. Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.
f. Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada Ketua Tim Penilai.
g. Memasukkan data hasil penilaian dalam database penilaian angka kredit pengawas sekolah.
h. Memeriksa angka kredit setiap unsur dan subunsur pada formulir penetapan angka kredit sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya bagi yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
i. Menyiapkan dan memeriksa surat laporan hasil penilaian kepada unit pengusul bagi yang belum memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebh tinggi.
j. Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
k. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil prestasi kerja yang telah dinilai.
l. Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK).
m. Melaporkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.

C. Mekanisme Penilaian
1. Setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah harus dinilai secara obyektif oleh tim penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Lampiran I tersebut berlaku bagi semua Pengawas Sekolah baik yang belum memiliki pendidikan S1/DIV atau yang telah memiliki pendidikan S1/DIV ke atas.
2. Kegiatan unsur utama dengan subunsur Pendidikan, Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah, Diklat Fungsional, dan Pengembangan Profesi serta Unsur Penunjang dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan pengawas sekolah, sehingga angka kreditnya berlaku untuk semua jenjang jabatan. Sedangkan kegiatan tugas pokok (pengawasan akademik dan manajerial) angka kredit yang diberikan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Contoh 1:
Drs. Nurhidayat Ashari, Pengawas Sekolah Muda melaksanakan (1) menyusun program pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, (2) pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011 dan 26 Juni 2011. Sesuai Lampiran I Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, satuan hasil kegiatan tersebut masing-masing adalah Program dan Laporan.
Kegiatan tersebut harus tercantum pada formulir Lampiran IV (SPMKPAM) dengan mengisikan kegiatan pada Üraian Kegiatan, Tanggal Pelaksanaan, Satuan Hasil, Jumlah Volume Kegiatan, Angka Kredit, dan Jumlah Angka Kredit. SPMKPAM harus ditandangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan disertai bukti fisik Laporan Program yang disusun dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah . Kegiatan tersebut juga harus tercantum dalam formulir DUPAK Pengawas Sekolah Muda yang bersangkutan.
Tim Penilai memeriksa dan menilai DUPAK, SPMKPAM dan bukti fisiknya dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan dan memberi angka kredit.
Apabila diasumsikan DUPAK, SPMKPAM dan bukti fisik memenuhi kriteria maka kegiatan (1) menyusun program pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, diberi angka kredit 0,60 dan kegiatan (2) pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2011 dan 26 Juni 2011 diberi angka kredit 5,60×2=11,2

Contoh 2:
Drs. Burhan Harahap, Pengawas Sekolah Madya mengikuti pelatihan mengenai Supervisi Akademik selama 100 jam dan memperoleh STTPP, maka STTPP yang diperoleh tersebut merupakan satuan hasil/bukti fisik telah mengikuti kegiatan pendidikan yang juga dinyatakan dalam DUPAK dan SPMKP. Angka kredit kegiatan tersebut adalah 2.

3. Prosedur penilaian dilakukan sebagai berikut di bawah ini.
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
b. Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota
c. Penilai memeriksa isian rinciian kegiatan yang tercantum pada formulir DUPAK. Kegiatan khususnya pengawasan akademik dan penunjang harus sesuai dengan jenjang jabatan Pengawas Sekolah. Kegiatan lainnya dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan.
d. Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil penilaian pada kolom 7 dan 8 pada DUPAK sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C bagi pengawas sekolah yang telah memiliki ijazah S1/DIV ke atas dan Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV.
e. Hasil penilaian ditandatangani oleh masing-masing Tim Penilai pada DUPAK sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C atau Lampiran XII yaitu pada bagian kolom Catatan Anggota Tim Penilai.
f. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
g. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam Sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.
h. Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.
i. Sekretaris Tim Penilai memeriksa dan memaraf angka kredit hasil sidang pleno dalam formulir DUPAK pengawas sekolah yang bersangkutan.
j. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi ditentukan apabila memenuhi minimal 80% kegiatan unsur utama idan maksimal 20% kegiatan unsur penunjang. 80% unsur utama termasuk di dalamnya angka kredit minimal subunsur pengembangan profesi yang wajib dipenuhi. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat tersebut sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan sebagaimana Lampiran II sampai dengan Lampiran VII Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 yaitu:
a. Lampiran II bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S1/DIV
b. Lampiran III bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S2
c. Lampiran IV bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S3
d. Lampiran V bagi pengawas sekolah dengan pendidikan SLTA/DI
e. Lampiran VI bagi pengawas sekolah dengan pendidikan DII
f. Lampiran VII bagi pengawas sekolah dengan pendidikan DIII/Sarjana Muda

Contoh:
Indriani, S.Pd., M.Si. pengawas sekolah muda, golongan III/d, angka kredit 328, 872. Berapa angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan ke golongan IV/a?
Gunakan Lampiran III Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi minimal 71,128, yaitu minimal terdiri atas 8 angka kredit wajib pengembangan profesi, 50,502 angka kredit tugas pokok dan diklat fungsional, dan maksimal 12,626 unsur penunjang.

k. Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
l. Pengawas Sekolah yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur tugas pokok.
m. Sejak Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan (24 Maret 2011), Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dengan rincian kegiatan dan angka kreditnya menggunakan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat menggunakan Lampiran V, VI, dan VII Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN mengenai Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
n. Pangkat tertinggi pengawas sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DV adalah Penata Tk I, golongan ruang III/d atau pangkat yang lebih tinggi terakhir yang dimiliki dan wajib memenuhi 15 angka kredit setiap tahun dari kegiatan pengawasan akademik dan manajerial (tugas pokok)..
o. Pengawas Sekolah yang memperoleh ijazah S1/DIV diberi angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
p. Hasil penilaian prestasi kerja yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit (PAK).

D. Periode Penilaian
1. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Pada Pasal 22 ayat (3) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS yaitu setiap bulan Desember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya dan bulan Juni untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan,
3. Masa penilaian ditentukan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak akhir masa penilaian yang tercantum pada PAK terakhir yang sudah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat terakhir.

Contoh:
Berdasarkan PAK Nomor 835/7612/198.05/8AJ.PAK/2006 tanggal 31 Desember 2006, Supardiono, M.Pd Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/b, pangkat Pembina Tk I, angka kredit 574,994. Pada formulir PAK tercantum masa penilaian 1 April 2000 s.d 31 Desember 2006. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2011, yang bersangkutan mengajukan usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. Pada DUPAK harus mencantumkan masa penilaian mulai 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2011. Apabila berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/c. maka pada formulir penetapan angka kredit (PAK) dicantumkan masa penilaian mulai 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2011.

E. Pejabat Penetap Angka Kredit

Mengingat pengaturan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 bersifat umum yaitu melekat kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing, maka untuk menjamin akuntabilitas pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, perlu diatur pemberian kuasa penetapan angka kredt pengawas sekolah yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota masing-masing. Mengacu Pasal 17 Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN mengenai Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, maka:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan  Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
2. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
3. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan yaitu untuk periode kenaikan pangkat adalah 3 bulan sebelumnya dan penilaian wajib yang dilaksanakan 1 tahun sekali, maka penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pendidikan nonformal dan informal setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

1111100 00002222PANDUAN BIMTEK CPAK PENGAWAS 2014

PEDOMAN BIMTEK CPAK PENGAWAS 2014

Bahan Simulasi pengawas madya

1 Cover Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial

Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial dan Akademik (finishPROSEDUR DAN BUKTI FISIK KEPENGAWASAN

BAGAIMANA MENGHITUNG ANGKA KREDIT JABATAN GURU ?

1Sebelum melakukan penghitungan angka kredit tim penilai angka kredit terlebih dahulu melakukan verifikasi hasil PK Guru yang dikerjakan disekolah/madrasah melalui proses membandingkan antara rekapan hasil PKG, laporan dan evaluasi kinerja guru dan format perhitungan angka kredit.
Adapun verifikasi hasil PKG dilakukan dengan beberapa tahap;

Tahap 1
Menentukan nilai pada Format Rekap Hasil PK GURU diisi sesuai dengan nilai pada Format Laporan dan Evaluasi PK Guru
Tahap 2
Menentukan nilai untuk setiap kompetensi, yaitu dengan menjumlahkan skor untuk masing-masing indikator, menentukan prosentase pada kompetensi dimaksud dengan menjumlahkan nilai pada indikator dibagi skor maksimum, dan selanjutnya mengkonversikannya ke nilai 1, 2, 3, atau 4
Tahap 3
Membandingkan bukti dengan hasil PK GURU, dan memastikan bahwa nilainya sesuai dengan bukti yang ada.
Perhitungan angka kredit (Pembelajaran/-Pembimbingan)
• TAHAP 1
Konversikan hasil PK Guru ke dalam skala nilai 100 menurut Permenneg PAN & RB No. 16/2009 dengan rumus

Nilai PK Guru
Nilai PKG (100) = ————————————– x 100
Nilai PK Guru Tertinggi

• TAHAP 2
Konversikan nilai hasil PK GURU (100) tsb ke dalam sebutan dan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja (NPK) sesuai Permenneg PAN & RB No. 16/2009

 

• TAHAP 3a
Hitung angka kredit pembelajaran/pembimbingan per tahun dengan rumus :

(AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
Angka Kredit = —————————————————
4

Perhitungan angka kredit tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar

• TAHAP 3b
Jika guru diberikan tugas tambahan yang sesuai fungsi sekolah/madrasah dan mengurangi jam mengajar tatap muka, maka angka kredit per tahunnya dihitung untuk :
– Pembelajaran/pembimbingan
– Tugas tambahannya

• TAHAP 3c
Jika guru diberikan tugas tambahan yang sesuai fungsi sekolah/madrasah dan tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, maka angka kredit per tahunnya dihitung untuk :
– Tugas satu tahun
– Tugas di bawah satu tahun

• TAHAP 4
Kemudian angka kredit pembelajaran/-pembimbingan dijumlahkan dengan angka kredit tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah untuk memperoleh total angka kreditnya sesuai ketentuan

CARA PENGHITUNGAN TAHAP 1

KONVERSI NILAI PK GURU (ke Skala 100)

Nilai PK Guru
Nilai PKG (100) = ————————————– x 100
Nilai PK Guru Tertinggi

Keterangan:
• Nilai PKG (100) maksudnya nilai PK Guru dalam skala 0 – 100 menurut Permenneg PAN & RB No. 16 Tahun 2009
• Nilai PKG adalah nilai PK GURU yang diperoleh dalam proses PK GURU sebelum dirubah dalam skala 0 – 100 menurut Permenneg PAN & RB No. 16 Tahun 2009
• Nilai PKG Tertinggi adalah nilai tertinggi PK GURU yang dapat dicapai, misalnya PK GURU pembelajaran (14 kompetensi) adalah 56 berasal dari 14 x 4 bagi
Contoh: Nilai PKG(100) = (38/56) x 100 = 67,86

CARA PENGHITUNGAN TAHAP 2

KONVERSI NILAI KINERJA
Permennegpan & RB No.16/2009

2222CARA PENGHITUNGAN TAHAP 3a

Menghitung Angka Kredit (pembelajaran/pembimbingan

(AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
Angka Kredit per tahun = ———————————————————
4

Keterangan:
AKK adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat

AKPKB adalah angka kredit PKB yang diwajibkan (sub unsur pengembangan diri, karya ilmiah, dan/atau karya inovatif), minimal 90%

AKP adalah angka kredit unsur penunjang sesuai ketentuan (paling banyak 10%)

JM adalah jumlah jam mengajar (tatap muka) guru di sekolah/madrasah atau jumlah konseli yang dibimbing oleh guru BK/Konselor

JWM adalah jumlah jam wajib mengajar (24 – 40 jam tatap muka per minggu) bagi guru kelas atau mata pelajaran atau jumlah konseli (150 – 250 konseli per tahun) yang dibimbing oleh guru BK/Konselor

NPK adalah prosentase perolehan hasil penilaian kinerja 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat (reguler), 4 tahun

JM/JWM = 1 bagi guru yang mengajar 24-40 jam tatap muka per minggu atau bagi guru BK/Konselor yang membimbing 150 – 250 konseli per tahun.

JM/JWM = JM/24 bagi guru yang mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu

atau JM/150 bagi guru BK/Konselor yang membimbing kurang dari 150 konseli per  tahun.

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)

3333

CONTOH PENERAPAN RUMUS

ANGKA KREDIT PEMBELAJARAN
PER TAHUN (Contoh 1)
Seorang Guru Pertama, Penata Muda Tingkat I, Gol IIIb bertugas mengajar Seni Budaya(Angka kredit pembelajaran dipersyaratkan) sebagai berikut ;

4444

ANGKA KREDIT PEMBIMBINGAN
PER TAHUN (Contoh 2)

Guru Madya, Pembina, Gol IV/a bertugas sebagai Konselor atau Guru BK (Angka kredit pembimbingan dipersyaratkan)
5555

CARA PENGHITUNGAN TAHAP 4
Angka kredit guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan mengurangi jam mengajar tatap muka guru.

Hitung Angka Kredit Pembelajaran/Pembimbingan dengan rumus:

(AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
Angka Kredit per tahun = ———————————————————
4

Hitung Angka Kredit Tugas Tambahannya dengan rumus:

(AKK – AKPKB – AKP) x NPK
Angka Kredit per tahun = —————————————–
4

ANGKA KREDIT PER TAHUN

(Contoh 3) sesuai rumus di atas

Seorang Guru Muda, Penata Tingkat I, Gol IIId dengan tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka, misalnya Kepala Sekolah Angka kredit pembelajaran:

666Angka kredit tugas tambahan:

7777Catatan :
Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah tetapi mengurangi jam mengajar tatap muka

Kepala Sekolah
Total angka kredit = 25% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 75% angka kredit tugas tambahan tersebut

Wakil Kepala Sekolah, Kepala Pustakawan/-Laboran/Bengkel :
Total angka kredit = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% angka kredit tugas tambahan yang terkait

MAKA ANGKA KREDIT PER TAHUN (Lanjutan Contoh 3) didapatkan sebagai berikut ;

Total angka kredit = 25% angka kredit pembelajaran + 75 % angka kredit tugas tambahan)

888

Angka Kredit Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka

Penugasan satu tahun
Angka kredit tugas tambahan satu tahun = 5% x angka kredit pembelajaran/pembimbingan

Penugasan kurang dari satu tahun
Angka kredit tugas tambahan kurang satu tahun = 2% x angka kredit pembelajaran/-pembimbingan

ANGKA KREDIT AKHIR TAHUN (Contoh 4)
Seorang Guru Pertama, Penata Muda Tk I, Gol IIIb dengan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, misalnya Wali Kelas (penugasan satu tahun), (lihat contoh 1).
Total angka kredit = Angka kredit pembelajaran + 5 % angka kredit tugas tambahan

1010

Seorang Guru Pertama, Penata Muda TK I, Gol IIIb dengan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, misalnya Wali Kelas (penugasan kurang satu tahun), (lihat contoh 1).
Total angka kredit = Angka kredit pembelajaran + 2 % angka kredit tugas tambahan

1111111

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT
Cara menilai menurut kompetensi untuk Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran

Format 1A (1)

Lembar pernyataan kompetensi, indikator, dan cara menilai PK Guru Pembelajaran (Guru Kelas/Mata Pelajaran)

121212

1616

1818

13019828[1]

1920

000011000234

dan seterusnya untuk kompetensi 3 sd 14

131313

141414

1515

05-Format 1A (1-4)

Kompetensi 1-14

2012

1A (1,2)

deskriptor

– yanee deskriptor