PROSEDUR PENGUSULAN DAN MEKANISME PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

A. Pendahuluan
Pengembangan karier Pengawas Sekolah dalam jabatan dan pangkat ditentukan berdasarkan pemenuhan angka kredit yang dipersyaratkan serta persyaratan obyektif lainnya. Pemenuhan angka kredit tersebut berdasarkan bukti pelaksanaan kegiatan pengawas sekolah yang selanjutnya diperiksa dan dinilai oleh Tim Penilai. Hasil penilaian yang memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan ditetapkan angka kreditnya dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.
Untuk menjalankan kewenangannya pejabat penetap angka kredit dibantu oleh Tim Penilai. Oleh sebab itu, penilaian prestasi kerja pengawas sekolah dilaksanakan oleh Tim Penilai yang memiliki kompetensi menilai pelaksanaan tugas pengawas sekolah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, telah lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 ayat (6) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, serta diangkat oleh pejabat yang berwenang. Secara fungsional koodinasi pelaksanaan penilaian angka kredit pengawas sekolah menjadi bagian dari tugas Sekretariat Tim Penilai, maka pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh Tim Penilai bersama-sama dengan Sekretariat Tim Penilai.
Dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya antara lain diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengusulan dan penilaian angka angka kredit pengawas sekolah.

B. Prosedur Pengusulan
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Permenegpan an RB Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh sebab itu untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
Kegiatan pengawas sekolah dinilai oleh Tim Penilai sesuai dengan kewenangannya. Hasil penilaian tersebut merupakan prestasi kerja pengawas sekolah dalam kurun waktu tertentu (paling sedikit 1 tahun) atau sejak pengawas sekolah menduduki jabatan/pangkat terakhir.
Prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya dibantu oleh Koordinator Pengawas (Korwas)/ Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK sesuai dengan jenjangnya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yaitu:
a. Lampiran II-A untuk Pengawas Sekolah Muda
b. Lampiran II-B untuk Pengawas Sekolah Madya
c. Lampiran II-C untuk Pengawas Sekolah Utama.
d. Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV

2. DUPAK dilampiri dengan:
a. Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama;
b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama;
c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama; dan
d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama;

Masing-masing Surat Pernyataan di atas harus ditanda tangani oleh atasan langsung (Kepala Dinas yang membidangi pendidikan) disertai dengan bukti fisik sesuai dengan satuan hasil setiap kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
e. Foto copy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
f. Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir
g. Foto copy SK kenaikan jabatan terakhir
h. Foto copy DP3 1 tahun terakhir dan 2 tahun terakhir bagi yang akan naik pangkat
i. Fotocopy Ijazah pendidikan formal bagi yang belum diperhitungkan angka kreditnya
j. Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar yang dilengkapi pula dengan SK Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah, dan SK Pengangkatan Kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah
k. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)/Konversi NIP

3. DUPAK dan bahan penilaian disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan yaitu:
a. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
b. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
c. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
d. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/e, usul diajukan oleh pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat eselon I yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat.
e. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Propinsi yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Gubernur melaui Sekretaris Tim Penilai Propinsi.
f. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan golongan ruang IV/a, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Pendidikan kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota melaui Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota.
g. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan IV/b usul diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Sekretaris Tim Penilai Kementerian Agama.
h. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaui Sekretaris Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
i. Bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama yang telah menduduki golongan III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi ke golongan III/d sampai dengan IV/a usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Sekretaris Tim Penilai Instansi.

4. Bagi Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV dengan golongan ruang III/a sampai dengan III/d, usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diatur sebagai berikut:
a. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
b. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota, usul diajukan oleh Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan; dan
c. bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama, usul diajukan oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk.

5. Selanjutnya Sekretariat Tim Penilai mengkoordinasikan persiapan dan membantu pelaksanaan penilaian usul PAK.
Tugas Sekretariat Tim Penilai adalah:
a. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah.
b. Menghimpun data prestasi kerja Pengawas Sekolah yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat berwenang.
c. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK.
d. Membentuk database yang memuat data pokok pengawas sekolah yang akan dinilai, judul karya tulis/karya tulis ilmiah, judul buku/karya ilmiah yang diterjemahkan, dan/atau judul karya inovatif yang diajukan.
e. Menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja.
f. Menyampaikan kelengkapan dan bukti-bukti fisik DUPAK kepada Ketua Tim Penilai.
g. Memasukkan data hasil penilaian dalam database penilaian angka kredit pengawas sekolah.
h. Memeriksa angka kredit setiap unsur dan subunsur pada formulir penetapan angka kredit sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya bagi yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
i. Menyiapkan dan memeriksa surat laporan hasil penilaian kepada unit pengusul bagi yang belum memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebh tinggi.
j. Menyiapkan keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
k. Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti hasil prestasi kerja yang telah dinilai.
l. Mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK).
m. Melaporkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah kepada Ketua Tim Penilai.

C. Mekanisme Penilaian
1. Setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah harus dinilai secara obyektif oleh tim penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Lampiran I tersebut berlaku bagi semua Pengawas Sekolah baik yang belum memiliki pendidikan S1/DIV atau yang telah memiliki pendidikan S1/DIV ke atas.
2. Kegiatan unsur utama dengan subunsur Pendidikan, Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah, Diklat Fungsional, dan Pengembangan Profesi serta Unsur Penunjang dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan pengawas sekolah, sehingga angka kreditnya berlaku untuk semua jenjang jabatan. Sedangkan kegiatan tugas pokok (pengawasan akademik dan manajerial) angka kredit yang diberikan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Contoh 1:
Drs. Nurhidayat Ashari, Pengawas Sekolah Muda melaksanakan (1) menyusun program pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, (2) pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011 dan 26 Juni 2011. Sesuai Lampiran I Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, satuan hasil kegiatan tersebut masing-masing adalah Program dan Laporan.
Kegiatan tersebut harus tercantum pada formulir Lampiran IV (SPMKPAM) dengan mengisikan kegiatan pada Üraian Kegiatan, Tanggal Pelaksanaan, Satuan Hasil, Jumlah Volume Kegiatan, Angka Kredit, dan Jumlah Angka Kredit. SPMKPAM harus ditandangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan disertai bukti fisik Laporan Program yang disusun dan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah . Kegiatan tersebut juga harus tercantum dalam formulir DUPAK Pengawas Sekolah Muda yang bersangkutan.
Tim Penilai memeriksa dan menilai DUPAK, SPMKPAM dan bukti fisiknya dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan dan memberi angka kredit.
Apabila diasumsikan DUPAK, SPMKPAM dan bukti fisik memenuhi kriteria maka kegiatan (1) menyusun program pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, diberi angka kredit 0,60 dan kegiatan (2) pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2011 dan 26 Juni 2011 diberi angka kredit 5,60×2=11,2

Contoh 2:
Drs. Burhan Harahap, Pengawas Sekolah Madya mengikuti pelatihan mengenai Supervisi Akademik selama 100 jam dan memperoleh STTPP, maka STTPP yang diperoleh tersebut merupakan satuan hasil/bukti fisik telah mengikuti kegiatan pendidikan yang juga dinyatakan dalam DUPAK dan SPMKP. Angka kredit kegiatan tersebut adalah 2.

3. Prosedur penilaian dilakukan sebagai berikut di bawah ini.
a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.
b. Setiap usul dinilai oleh dua orang anggota
c. Penilai memeriksa isian rinciian kegiatan yang tercantum pada formulir DUPAK. Kegiatan khususnya pengawasan akademik dan penunjang harus sesuai dengan jenjang jabatan Pengawas Sekolah. Kegiatan lainnya dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan.
d. Tim Penilai menuangkan angka kredit hasil penilaian pada kolom 7 dan 8 pada DUPAK sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C bagi pengawas sekolah yang telah memiliki ijazah S1/DIV ke atas dan Lampiran XII untuk Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV.
e. Hasil penilaian ditandatangani oleh masing-masing Tim Penilai pada DUPAK sebagaimana Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C atau Lampiran XII yaitu pada bagian kolom Catatan Anggota Tim Penilai.
f. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan.
g. Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam Sidang Pleno Tim Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.
h. Pengambilan keputusan dalam sidang Pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.
i. Sekretaris Tim Penilai memeriksa dan memaraf angka kredit hasil sidang pleno dalam formulir DUPAK pengawas sekolah yang bersangkutan.
j. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi ditentukan apabila memenuhi minimal 80% kegiatan unsur utama idan maksimal 20% kegiatan unsur penunjang. 80% unsur utama termasuk di dalamnya angka kredit minimal subunsur pengembangan profesi yang wajib dipenuhi. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat tersebut sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan sebagaimana Lampiran II sampai dengan Lampiran VII Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 yaitu:
a. Lampiran II bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S1/DIV
b. Lampiran III bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S2
c. Lampiran IV bagi pengawas sekolah dengan pendidikan S3
d. Lampiran V bagi pengawas sekolah dengan pendidikan SLTA/DI
e. Lampiran VI bagi pengawas sekolah dengan pendidikan DII
f. Lampiran VII bagi pengawas sekolah dengan pendidikan DIII/Sarjana Muda

Contoh:
Indriani, S.Pd., M.Si. pengawas sekolah muda, golongan III/d, angka kredit 328, 872. Berapa angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan ke golongan IV/a?
Gunakan Lampiran III Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi minimal 71,128, yaitu minimal terdiri atas 8 angka kredit wajib pengembangan profesi, 50,502 angka kredit tugas pokok dan diklat fungsional, dan maksimal 12,626 unsur penunjang.

k. Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
l. Pengawas Sekolah yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur tugas pokok.
m. Sejak Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan (24 Maret 2011), Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/Diploma IV dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dengan rincian kegiatan dan angka kreditnya menggunakan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat menggunakan Lampiran V, VI, dan VII Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN mengenai Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
n. Pangkat tertinggi pengawas sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DV adalah Penata Tk I, golongan ruang III/d atau pangkat yang lebih tinggi terakhir yang dimiliki dan wajib memenuhi 15 angka kredit setiap tahun dari kegiatan pengawasan akademik dan manajerial (tugas pokok)..
o. Pengawas Sekolah yang memperoleh ijazah S1/DIV diberi angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
p. Hasil penilaian prestasi kerja yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan formulir Penetapan Angka Kredit (PAK).

D. Periode Penilaian
1. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Pada Pasal 22 ayat (3) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS yaitu setiap bulan Desember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya dan bulan Juni untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan,
3. Masa penilaian ditentukan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak akhir masa penilaian yang tercantum pada PAK terakhir yang sudah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat terakhir.

Contoh:
Berdasarkan PAK Nomor 835/7612/198.05/8AJ.PAK/2006 tanggal 31 Desember 2006, Supardiono, M.Pd Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/b, pangkat Pembina Tk I, angka kredit 574,994. Pada formulir PAK tercantum masa penilaian 1 April 2000 s.d 31 Desember 2006. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2011, yang bersangkutan mengajukan usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. Pada DUPAK harus mencantumkan masa penilaian mulai 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2011. Apabila berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/c. maka pada formulir penetapan angka kredit (PAK) dicantumkan masa penilaian mulai 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2011.

E. Pejabat Penetap Angka Kredit

Mengingat pengaturan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 bersifat umum yaitu melekat kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing, maka untuk menjamin akuntabilitas pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, perlu diatur pemberian kuasa penetapan angka kredt pengawas sekolah yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota masing-masing. Mengacu Pasal 17 Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN mengenai Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, maka:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan  Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
2. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
3. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan yaitu untuk periode kenaikan pangkat adalah 3 bulan sebelumnya dan penilaian wajib yang dilaksanakan 1 tahun sekali, maka penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pendidikan nonformal dan informal setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

1111100 00002222PANDUAN BIMTEK CPAK PENGAWAS 2014

PEDOMAN BIMTEK CPAK PENGAWAS 2014

Bahan Simulasi pengawas madya

1 Cover Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial

Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial Materi Bimtek CPAK Pengawas Manajerial dan Akademik (finishPROSEDUR DAN BUKTI FISIK KEPENGAWASAN

BAGAIMANA MENGHITUNG ANGKA KREDIT JABATAN GURU ?

1Sebelum melakukan penghitungan angka kredit tim penilai angka kredit terlebih dahulu melakukan verifikasi hasil PK Guru yang dikerjakan disekolah/madrasah melalui proses membandingkan antara rekapan hasil PKG, laporan dan evaluasi kinerja guru dan format perhitungan angka kredit.
Adapun verifikasi hasil PKG dilakukan dengan beberapa tahap;

Tahap 1
Menentukan nilai pada Format Rekap Hasil PK GURU diisi sesuai dengan nilai pada Format Laporan dan Evaluasi PK Guru
Tahap 2
Menentukan nilai untuk setiap kompetensi, yaitu dengan menjumlahkan skor untuk masing-masing indikator, menentukan prosentase pada kompetensi dimaksud dengan menjumlahkan nilai pada indikator dibagi skor maksimum, dan selanjutnya mengkonversikannya ke nilai 1, 2, 3, atau 4
Tahap 3
Membandingkan bukti dengan hasil PK GURU, dan memastikan bahwa nilainya sesuai dengan bukti yang ada.
Perhitungan angka kredit (Pembelajaran/-Pembimbingan)
• TAHAP 1
Konversikan hasil PK Guru ke dalam skala nilai 100 menurut Permenneg PAN & RB No. 16/2009 dengan rumus

Nilai PK Guru
Nilai PKG (100) = ————————————– x 100
Nilai PK Guru Tertinggi

• TAHAP 2
Konversikan nilai hasil PK GURU (100) tsb ke dalam sebutan dan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja (NPK) sesuai Permenneg PAN & RB No. 16/2009

 

• TAHAP 3a
Hitung angka kredit pembelajaran/pembimbingan per tahun dengan rumus :

(AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
Angka Kredit = —————————————————
4

Perhitungan angka kredit tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar

• TAHAP 3b
Jika guru diberikan tugas tambahan yang sesuai fungsi sekolah/madrasah dan mengurangi jam mengajar tatap muka, maka angka kredit per tahunnya dihitung untuk :
– Pembelajaran/pembimbingan
– Tugas tambahannya

• TAHAP 3c
Jika guru diberikan tugas tambahan yang sesuai fungsi sekolah/madrasah dan tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, maka angka kredit per tahunnya dihitung untuk :
– Tugas satu tahun
– Tugas di bawah satu tahun

• TAHAP 4
Kemudian angka kredit pembelajaran/-pembimbingan dijumlahkan dengan angka kredit tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah untuk memperoleh total angka kreditnya sesuai ketentuan

CARA PENGHITUNGAN TAHAP 1

KONVERSI NILAI PK GURU (ke Skala 100)

Nilai PK Guru
Nilai PKG (100) = ————————————– x 100
Nilai PK Guru Tertinggi

Keterangan:
• Nilai PKG (100) maksudnya nilai PK Guru dalam skala 0 – 100 menurut Permenneg PAN & RB No. 16 Tahun 2009
• Nilai PKG adalah nilai PK GURU yang diperoleh dalam proses PK GURU sebelum dirubah dalam skala 0 – 100 menurut Permenneg PAN & RB No. 16 Tahun 2009
• Nilai PKG Tertinggi adalah nilai tertinggi PK GURU yang dapat dicapai, misalnya PK GURU pembelajaran (14 kompetensi) adalah 56 berasal dari 14 x 4 bagi
Contoh: Nilai PKG(100) = (38/56) x 100 = 67,86

CARA PENGHITUNGAN TAHAP 2

KONVERSI NILAI KINERJA
Permennegpan & RB No.16/2009

2222CARA PENGHITUNGAN TAHAP 3a

Menghitung Angka Kredit (pembelajaran/pembimbingan

(AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
Angka Kredit per tahun = ———————————————————
4

Keterangan:
AKK adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat

AKPKB adalah angka kredit PKB yang diwajibkan (sub unsur pengembangan diri, karya ilmiah, dan/atau karya inovatif), minimal 90%

AKP adalah angka kredit unsur penunjang sesuai ketentuan (paling banyak 10%)

JM adalah jumlah jam mengajar (tatap muka) guru di sekolah/madrasah atau jumlah konseli yang dibimbing oleh guru BK/Konselor

JWM adalah jumlah jam wajib mengajar (24 – 40 jam tatap muka per minggu) bagi guru kelas atau mata pelajaran atau jumlah konseli (150 – 250 konseli per tahun) yang dibimbing oleh guru BK/Konselor

NPK adalah prosentase perolehan hasil penilaian kinerja 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat (reguler), 4 tahun

JM/JWM = 1 bagi guru yang mengajar 24-40 jam tatap muka per minggu atau bagi guru BK/Konselor yang membimbing 150 – 250 konseli per tahun.

JM/JWM = JM/24 bagi guru yang mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu

atau JM/150 bagi guru BK/Konselor yang membimbing kurang dari 150 konseli per  tahun.

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)

3333

CONTOH PENERAPAN RUMUS

ANGKA KREDIT PEMBELAJARAN
PER TAHUN (Contoh 1)
Seorang Guru Pertama, Penata Muda Tingkat I, Gol IIIb bertugas mengajar Seni Budaya(Angka kredit pembelajaran dipersyaratkan) sebagai berikut ;

4444

ANGKA KREDIT PEMBIMBINGAN
PER TAHUN (Contoh 2)

Guru Madya, Pembina, Gol IV/a bertugas sebagai Konselor atau Guru BK (Angka kredit pembimbingan dipersyaratkan)
5555

CARA PENGHITUNGAN TAHAP 4
Angka kredit guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan mengurangi jam mengajar tatap muka guru.

Hitung Angka Kredit Pembelajaran/Pembimbingan dengan rumus:

(AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
Angka Kredit per tahun = ———————————————————
4

Hitung Angka Kredit Tugas Tambahannya dengan rumus:

(AKK – AKPKB – AKP) x NPK
Angka Kredit per tahun = —————————————–
4

ANGKA KREDIT PER TAHUN

(Contoh 3) sesuai rumus di atas

Seorang Guru Muda, Penata Tingkat I, Gol IIId dengan tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka, misalnya Kepala Sekolah Angka kredit pembelajaran:

666Angka kredit tugas tambahan:

7777Catatan :
Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah tetapi mengurangi jam mengajar tatap muka

Kepala Sekolah
Total angka kredit = 25% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 75% angka kredit tugas tambahan tersebut

Wakil Kepala Sekolah, Kepala Pustakawan/-Laboran/Bengkel :
Total angka kredit = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% angka kredit tugas tambahan yang terkait

MAKA ANGKA KREDIT PER TAHUN (Lanjutan Contoh 3) didapatkan sebagai berikut ;

Total angka kredit = 25% angka kredit pembelajaran + 75 % angka kredit tugas tambahan)

888

Angka Kredit Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka

Penugasan satu tahun
Angka kredit tugas tambahan satu tahun = 5% x angka kredit pembelajaran/pembimbingan

Penugasan kurang dari satu tahun
Angka kredit tugas tambahan kurang satu tahun = 2% x angka kredit pembelajaran/-pembimbingan

ANGKA KREDIT AKHIR TAHUN (Contoh 4)
Seorang Guru Pertama, Penata Muda Tk I, Gol IIIb dengan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, misalnya Wali Kelas (penugasan satu tahun), (lihat contoh 1).
Total angka kredit = Angka kredit pembelajaran + 5 % angka kredit tugas tambahan

1010

Seorang Guru Pertama, Penata Muda TK I, Gol IIIb dengan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, misalnya Wali Kelas (penugasan kurang satu tahun), (lihat contoh 1).
Total angka kredit = Angka kredit pembelajaran + 2 % angka kredit tugas tambahan

1111111

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT
Cara menilai menurut kompetensi untuk Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran

Format 1A (1)

Lembar pernyataan kompetensi, indikator, dan cara menilai PK Guru Pembelajaran (Guru Kelas/Mata Pelajaran)

121212

1616

1818

13019828[1]

1920

000011000234

dan seterusnya untuk kompetensi 3 sd 14

131313

141414

1515

05-Format 1A (1-4)

Kompetensi 1-14

2012

1A (1,2)

deskriptor

– yanee deskriptor

PANDUAN PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN (PPK)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah memberikan acuan bagi pengembangan kompetensi kepala sekolah/madrasah. Dengan standar tersebut diharapkan seluruh kepala sekolah/madrasah di Indonesia dapat memiliki kompetensi yang paripurna. Namun demikian, informasi yang ada menunjukkan belum terpenuhinya standar kompetensi kepala sekolah/madrasah. Sistem rekruitmen dan pembinaan karir kepala sekolah/madrasah yang belum mapan menjadi salah satu penyebab belum tercapainya standar kompetensi kepala sekolah/madrasah ini. Diperlukan upaya terus menata sistem ke-kepalasekolah-an agar para kepala sekolah dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan.

Salah satu upaya menuju kepala sekolah/madrasah yang lebih baik adalah penerapan sistem lisensi. Dalam sistem lisensi, calon kepala sekolah/madrasah akan diseleksi secara administratif, sesuai ketentuan Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; dan secara akademik, dengan pemenuhan kriteria akademik yang meliputi: 1) Penilaian Kinerja sebagai guru; 2) Rekomendasi dari Kepala Sekolah; 3) Rekomendasi dari pengawas sekolah; 4) Makalah tentang kepemimpinan sekolah; dan 5) Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK/LPA=Leadership Potential Assessment).

Penilaian Potensi Kepemimpinan, merupakan salah satu komponen penting dalam proses lisensi calon kepala sekolah yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematis. Untuk itulah panduan ini disusun, sebagai suatu guidelines pelaksanaan PPK, agar diperoleh satu kesamaan konsep, prinsip, komponen, ruang lingkup dan mekanisme bagi pelaksana PPK, melalui rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Panduan ini ditujukan baik bagi asesor, sebagai ujung tombak pelaksanaan PPK, maupun bagi lembaga-lembaga terkait seperti LPPKS, PPPPTK, LPMP, Dinas Pendidikan dan Kantor Depag di tingkat provinsi/ kabupaten/kota agar bersama dapat saling menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi proses lisensi calon kepala sekolah yang reliable, untuk menghasilkan kepala sekolah-kepala sekolah terbaik, menuju terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan panduan ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

 

Sukoharjo, April 2010
Kepala LPPKS

Prof. Dr. Siswandari, M.Stats
NIP. 19590201 198503 2 002

BAB I
PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah menuntut dilakukannya penataan kembali sistem rekruitmen dan pembinaan karir kepala sekolah yang lebih sistematis dan terjamin, suatu sistem yang mampu membuat standar nasional kompetensi ini diperhatikan, baik oleh calon kepala sekolah, kepala sekolah dalam jabatan maupun dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.
Sebagai salah satu upaya penataan kepala sekolah/madrasah, kebijakan nasional menetapkan setiap calon kepala sekolah/madrasah untuk berlisensi. Proses lisensi ini akan menghadapkan calon kepala sekolah/madrasah, salah satunya, pada suatu proses penilaian akademik, yang di dalamnya meliputi Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK/LPA=Leadership Potential Assessment).
Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK/LPA=Leadership Potential Assessment) bertujuan untuk membantu menilai kesiapan calon, memilah para calon yang potensial, untuk nantinya dapat terus mengikuti tahapan proses seleksi menuju lisensi. PPK akan menghadapkan calon kepala sekolah/madrasah pada sejumlah bahan-bahan informasi dan permasalahan yang terjadi di sekolah/madrasah, yang harus direspon oleh mereka para calon kepala sekolah/madrasah. Asesor terlatih akan menilai respon-respon tersebut, dengan merujuk pada standar-standar penilaian (rubrik) yang telah disepakati. Selanjutnya, asesor akan memberikan penilaian atas potensi kepemimpinan para calon, membuat keputusan (dengan didukung alasan) dengan merujuk pada rubrik, serta memberi feedback kepada para calon.
Agar PPK dapat mencapai tujuannya, diperlukan
adanya 1) pemahaman tentang landasan filosofis, CPD Guru dan Kepala Sekolah, konsep, prinsip, komponen, ruang lingkup, mekanisme dan penilaian PPK; 2) asesor yang terlatih dan terakreditasi; 3) penyediaan asesor dan pelatihan calon asesor PPK secara berkelanjutan, demi pelaksanaan PPK yang terbaik. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan agar penyelenggaraan PPK berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuannya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan PPK adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
8. Permenpan No. 16 Tahun 2009 tentang Jafung guru dan angka kreditnya
9. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor ….. Tahun 20… sebagai pengganti Kepmendiknas No. 162/2003;
10. Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas oleh Ditjen PMPTK.

C. Tujuan

Penilaian Potensi Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kepala sekolah/madrasah, dengan:
a. Melakukan penilaian potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah; dan
b. Memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki potensi kepemimpinan tinggi yang dapat mengikuti program penyiapan kepala sekolah/madrasah.

D. Sasaran

Penilaian Potensi Kepemimpinan dilaksanakan bagi guru yang berpotensi sebagai calon kepala sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan administratif.

E. Hasil yang Diharapkan

Penilaian Potensi Kepemimpinan dapat menghasilkan calon-calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki potensi kepemimpinan yang tinggi.

BAB II
PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN (PPK)

 

1. Landasan Filosofis Potensi Kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah seni dan keterampilan dari seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan dan mengembangkan orang lain (stafnya), supaya suka dan rela bekerja sehingga tujuan dan keinginan pemimpin itu dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Stoop & Johnson (1967) mengemukakan empat belas peranan kepala sekolah, yaitu: (a) kepala sekolah sebagai business manager, (b) kepala sekolah sebagai pengelola kantor, (c) kepala sekolah sebagai administrator, (d) kepala sekolah sebagai pemimpin profesional, (e) kepala sekolah sebagai organisator, (f) kepala sekolah sebagai motivator atau penggerak staf, (g) kepala sekolah sebagai supervisor, (h) kepala sekolah sebagai konsultan kurikulum, (i) kepala sekolah sebagai pendidik, (j) kepala sekolah sebagai psikolog, (k) kepala sekolah sebagai penguasa sekolah, (l) kepala sekolah sebagai eksekutif yang baik, (m) kepala sekolah sebagai petugas hubungan sekolah dengan masyarakat, dan (n) kepala sekolah sebagai pemimpin masyarakat.

Kepala Sekolah dikatakan profesional jika memenuhi kriteria seperti yang dikatakan oleh Tantri Abeng (1997), sebagai berikut :

a. Pengetahuan
Kepala Sekolah hendaknya mempunyai pengetahuan yang mendalam dan relevan dengan tugasnya sebagai Kepala Sekolah. Selanjutnya dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk selalu memperdalam atau mengembangkan pengetahuannya tersebut.
b. Keterampilan
Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh Kepala Sekolah adalah mempunyai skill atau keterampilan yang menunjang tugasnya. Keterampilan tersebut selalu dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman.
c. Sikap Mental (Attitude) :
Syarat ketiga yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan profesional adalah mempunyai sikap mental atau attitude yang positif sebagai fondasi bagi tegaknya integritas profesional itu sendiri. Seorang profesional adalah seorang yang sadar bahwa potensi dirinya harus selalu terpelihara, serta sadar untuk menghasilkan karya yang terbaik, karena hanya dengan menghasilkan karya terbaik dapat merupakan jaminan “Instainable existensi” dirinya dalam menyikapi integritas profesional itu sendiri.
d. Wawasan yang luas :
Kepala Sekolah hendaknya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat memimpin sekolah dengan penuh kearifan.
e. Mensenyawakan Visi, Nilai, dan Keberanian :
Kepala Sekolah diharapkan dapat mensenyawakan antara visi (vision), nilai (value), dan keberanian (courage) secara konsisten.
f. Pembentukan rasa bangga :
Bekerja demi membuktikan bahwa diri kita memiliki makna/arti bagi kehidupan adalah bermakna bagi diri pribadi, keluarga dan lingkungan yang mencakup manusia disekitar kita, alam semesta dan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara.
g. Kebulatan tekad, disiplin dan kerja keras
Kebulatan tekad merupakan landasan penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Tekad yang bulat adalah modal untuk selalu merasa haus akan kemajuan kreatifitas, selalu ingin memperbaiki, mencari dan effisien serta kreatif. Kebulatan tekad harus ditunjang dengan disiplin dan kemauan untuk bekerja keras agar secara konsisten mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. “Kita harus tidak tenang dan tidak enak” bila hasil kerja yang diberikan tidak optimal.
h. Kebersamaan
Landasan kebersamaan adalah “masalahmu adalah masalahku dan kepentinganku adalah kepentinganmu”. Paham egoisme sektoral yang harus dihilangkan dari hati sanubari.

2. Posisi Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) Dalam Proses Lisensi.

Pelaksanaan PPK merupakan bagian dalam proses lisensi calon kepala sekolah. Adapun kedudukan PPK dalam proses lesensi sebagaimana terlihat dalam gambar 1.

PPK adalah bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan mutu yang bersifat periodik dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 1, terlihat bahwa Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK/LPA= Leadership Potential Assessment) berada dalam lingkup persyaratan akademis, bersamaan dengan keberadaan rekomendari dari kepala sekolah dan pengawas beserta serta naskah akademik. PPK sendiri dimaksudkan sebagai asesmen yang digunakan untuk membantu menilai kesiapan, memilah para calon yang potensial dan untuk berkontribusi pada proses seleksi untuk mengikuti PPP/SPP seperti dijelaskan di atas.

======00000111

3. Konsep Penilaian Potensi Kepemimpinan

a. Asesmen
Secara umum, asesmen adalah proses mengumpulkan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait oleh asesor” (Nietzel dkk,1998). Menurut Salvia dan Yesseldyke seperti dikutip oleh Lerner (1988: 54), asesmen dilakukan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penyaringan (screening), pengalihtanganan (referal), klasifikasi (classification), oerencanaan pengembangan (developmental planning), pemantauan kemajuan belajar (progress monitoring). Bentuk asesmen sendiri dibedakan oleh Cronbach (1960) menjadi 2 kelompok, yaitu:
1) analis klinis di mana asesmen hanya berdasarkan pada satu jenis tes saja dengan interpretasi yang dibuat berdasarkan teori terkait
2) prediksi kinerja individu dalamvpenyelesaian tugas-tugas yang memerlukan tanggung jawab besar

Secara khusus, saat mengukur potensi seseorang dalam dunia kerja, keberhasilan dari asesmen sangat dipengaruhi pleh sejauh mana asesor cukup efektif dalam menjalankan prosedur dan mekanismenya sehingga hasil yang diperoleh mampu memprediksikan future performance atau potential, terutama dalam hal kepemimpinan. Untuk memudahkan pemahaman proses dalam asesmen, dapat dicermati karakteristik sebagai berikut:
1) asesmen dirancang berkaitan dengan kompetensi/dimensi jabatan
2) menggunakan berbagai simulasi yang mencerminkan tingkah laku yang menjadi prasyarat jabatan yang akan diduduki.
3) satu kegiatan asesmen diikuti oleh 5-6 orang asesi yang harus mengikuti semua simulasi atau exercise yang sama dan setiap asesi akan diobsevasi/ dievaluasi oleh sekurang-kurangnya 2 orang Asesor.
4) setiap Asesor harus menerima pelatihan yang baik dan mampu melakukan garis-garis pedoman kinerja penilai sebelum berpartisipasi dalam sebuah proses asesmen.
5) beberapa prosedur sistematis harus digunakan oleh Asesor untuk mencatat secara akurat pengamatan terhadap perilaku spesifik pada saat kejadian.
6) asesor harus mempersiapkan beberapa laporan atau catatan hasil pengamatan yang dibuat pada setiap simulasi/latihan untuk dipakai sebagai bahan diskusi bersama para penilai.
7) hasil akhir asesmen ditentukan melalui data integrasi seluruh bukti perilaku yang menghasilkan konsesus diantara Asesor.
8) penggabungan hasil pengamatan/ observasi perilaku harus didasarkan pada pengumpulan informasi yang didapat dari teknik penilaian selama simulasi berlangsung, bukan dari informasi yang tidak relevan dengan proses penilaian.
9) asesi di evaluasi berdasarkan kriteria/ standar yang telah ditentukan dengan jelas, bukan dibandingkan satu sama lain.

Secara khusus, dalam rangkaian PKB ini, PPK terdiri dari sejumlah bahan-bahan stimulus sesuai dengan situasi/kondisi nyata di lapangan yang harus direspon para calon secara analitis dengan cara:
1) mengidentifikasi isu-isu utama,
2) menciptakan pilihan-pilihan tindakan,
3) menjustifikasi/mempertimbangkan tindakan-tindakan atau solusi-solusi yang diusulkan.

Respon-respon calon dinilai potensinya oleh asesor terlatih dengan merujuk pada standar-standar (rubrik) yang disepakati, di mana ada harapan bahwa calon kepala sekolah yang terbaik dapat memberikan respon yang istimewa, sedangkan calon kepala sekolah yang kurang berpotensi pasti memberikan respon yang buruk sebagai penanda bahwa yang bersangkutan kurang memiliki potensi kepemimpinan pendidikan. Sehubungan dengan harapan ini, rubrik terdiri dari 3 kelompok respon, yaitu “sangat memuaskan”, “memuaskan”, dan “kurang memuaskan”.
1) Sangat memuaskan jika respon menunjukkan analisa yang kuat, pemecahan masalah yang aplikatif, dan berdasarkan para standard nasional pendidikan
2) Memuaskan jika responnya masih cenderung umum, pemecahan masalah masih bersifat wacana, dan masih ada standard nasional pendidikan yang tidak diperhatikan
3) Kurang memuaskan jika responnya buruk, tidak menyelesaikan masalah sesuai dengan standard, atau bahkan memperburuk situasi.

Asesor membuat keputusan secara bersama dengan didukung alasan yang jelas dengan merujuk pada rubik tersebut. Hasil dari keputusan dijadikan bahan dalam memberikan umpan balik kepada peserta, bisa secara lisan maupun tulisan, tanpa merubah hasil dari keputusan akhir itu sendiri.

b. Prinsip
1) Keadilan (fair)
PPK dalam hal ini konsep, pertanyaan, bahan dan juga asesor harus bebas dari kepentingan calon atau kepentingan kelompok/golongan berdasarkan suku, agama, ras, politik, dan lain sebagainya, tetapi sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan justifikasi para asesor terhadap kualitas jawaban/respon yang diberikan oleh para calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil analisa, pertimbangan logika akademik dan empiris, relevansi jawaban/respon, urgensitas jawaban/respon.
2) Menyeluruh (holistik)
PPK harus secara komprehensif mencakup keseluruhan aspek potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah, khususnya kepemimpinan dalam bidang pendidikan. Walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu misalnya personalitas, intelektualitas, daya juang dan daya pikir, namun hal itu dipandang sebagai fokus dan bukan sebagai sebuah bentuk penekanan pada aspek-aspek tertentu. Prinsip ini untuk memenuhi tuntutan multi tujuan dari PPK, berupa kualitas pribadi, profesionalisme, dan motivasi guru calon kepala sekolah.
3) Terbuka (transparan)
PPK, terutama hasil keputusan yang diberikan harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan para asesor, musyawarah dan mufakat, dan bersama-sama melakukan penjaringan secara obyektif yang langsung dapat mewawancarai, mengamati dan mengikuti perkembangan para calon selama proses penilaian PPK berlangsung. Semua tahap penjaringan dalam PPK harus dilakukan secara transparan tidak ada yang disembunyikan. Pemberian feed-back atau masukan dari para asesor kepada para calon kepala sekolah/madrasah menunjukkan bagaimana transparansi itu dilakukan dalam PPK. Sekaligus sebagai tahapan verifikasi dan peninjauan atas keputusan yang dibuat.
4) Valid
PPK, terutama hasil keputusan yang diberikan harus didasari oleh penjaringan yang secara obyektif, oleh karena itu perlu adanya bukti-bukti, data dan fakta, dan kriteria-kriteria yang jelas dan terukur. Kriteria yang digunakan dalam penilaian harus konsisten dengan standar penilaian yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai jawaban/respon dari seorang calon.
5) Reliabel
Penilaian dalam PPK harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan asesor melakukan penjaringan secara obyektif, yang langsung dapat mengamati dan mengikuti para calon kepala sekolah secara ajeg. Kekonsistenan penilaian terjadi apabila jawaban/respon calon selalu dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kriteria yang dirumuskan. Kriteria dalam PPK ada dua, yaitu, kriteria objetive yang berkenaan dengan patokan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang dijadikan kriteria penilaian. Kedua, kriteria metodis yang berkaitan dengan patokan teknik penganalisaan hasil evaluasi: misalnya dengan menggunakan data-data statistik prosentase, interval, kuantitatif, atau perhitungan matematis lainnya.
6) Dapat memilah (Discriminatory)
Penilaian PPK harus mampu secara jelas membedakan mana calon kepala sekolah yang memiliki potensi kepemimpinan dan mana tidak. Dengan melihat kualitas jawaban/respon dari para calon maka bisa dikategorikan para calon dalam 3 kategori, yakni 1) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan istimewa, 2) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan memuaskan dan 3) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan buruk. Alasan, bukti-bukti logis, empiris dan akademis diperlukan agar pemilahan diterima oleh para calon dan publik.

c. Komponen
1) Respon terhadap situasi adalah bagian dari PPK yang dilakukan untuk mengukur daya analisis dan penelaahan para calon kepala sekolah berdasarkan skenario situasi tertentu, melakukan identifikasi masalah utama yang mungkin tersirat dalam skenario, menjelaskan alasan dari kesimpulan yang dibuat, menjabarkan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dalam situasi tertentu serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
2) Kreativitas dan pemecahan masalah adalah bagian dari PPK yang dilakukan untuk mengukur daya kreatifitas para calon kepala sekolah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat dalam skenario, melakukan identifikasi masalah utama yang melandasi keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari kesimpulan mengenai masalah utama, menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) rencana tindakan yang mungkin akan menjadi solusi dalam pemecahan masalah utama, memilih 1 tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
3) Pengambilan keputusan berdasarkan bukti-bukti adalah bagian dari PPK yang dilakukan untuk mengukur kualitas keputusan yang diambil oleh para calon kepala sekolah dengan menelaah sejumlah dokumen yang terdapat dalam skenario, melakukan identifikasi masalah utama yang mungkin ada di dalamnya, menjelaskan alasan dari kesimpulan dengan menggunakan bukti-bukti dokumen, menyebutkan informasi-informasi pendukung yang mungkin diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan, menjelaskan alasan atas informasi-informasi tambahan yang digunakan, merancang sebuah rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang berhasil diidentifikasi serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi dalam merancang tindakan tersebut.

d. Ruang Lingkup Permasalahan dalam PPK.
1) Terkait dengan salah satu atau lebih standar nasional pendidikan;
2) Terkait dengan tugas-tugas utama kepala sekolah/pengawas sekolah; dan
3) Isu-isu yang lebih luas terkait hak siswa, hak orang tua, proses yang tepat, biaya, teknologi, keselamatan, disiplin, pendidikan inklusif, dan sebagainya.

Contoh-contoh fokus dari masalah/situasi/dilema dalam PPK antara lain:
1) penciptaan proses belajar mengajar yang efektif;
2) realisasi dari konsep-konsep pendidikan pendidikan ke dalam program kerja sekolah;
3) perancangan sistem penilaian yang berbasis kompetensi;
4) penjaminan kualitas dan kuantitas dari sarana prasarana dan kompetensi guru;
5) penyusunan pola pembinaan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
6) penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi;
7) peningkatan motivasi sekolah dalam kelestarian lingkungan hidup, norma dan adat istiadat setempat;
8) upaya pendeteksian secara dini permasalahan perkembangan anak;
9) sikap terhadap siswa yang mengalami keterbatasan;
10) menjalin hubungan dengan berbagai pihak.

BAB III
PENGELOLAAN
PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN

 

A. Kriteria Calon Peserta
1. Kriteria Administrasi
a. Kualifikasi
1) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2) usia maksimal 55 tahun saat melamar sebagai calon kepala sekolah;
3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
4) memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
5) Sebagai guru dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah
6) Memiliki sertifikat pendidik
b. Pelamaran
Calon peserta diwajibkan mengisi formulir lamaran yang terdiri dari:
1) Daftar Riwayat Hidup/Biodata/CV
2) Identitas pelamar yang disahkan kepala sekolah/madrasah
3) Melengkapi dokumen persyaratan lamaran yang terdiri dari:
a) Pas foto satu tahun terakhir ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 buah
b) Fotocopy SK CPNS bagi pegawai negeri
c) Fotocopy SK PNS/SK GTY (SK Guru Tetap Yayasan)
d) Fotocopy SK Pangkat dan golongan/ruang terakhir
e) Fotocopy Ijazah Pendidikan tertinggi yang dilegalisir
f) Fotocopy Sertifikat Pendidik yang dilegalisir
g) Fotocopy SK NUPTK yang dilegalisir
h) Fotocopy KTP
i) Fotocopy Penilaian Kinerja
j) Surat keterangan pengalaman mengajar dari Kepala Sekolah/Madrasah
k) Rekomendasi dari Kepala Sekolah/ Madrasah
l) Rekomendasi dari Pengawas Sekolah/ Madrasah
m) Makalah tentang kepemimpinan Sekolah/ Madrasah
2. Kriteria Akademik
a. Penilaian Kinerja Guru
Penilaian kinerja guru adalah penilaian yang diberikan oleh atasan langsung (kepala sekolah) kepada calon kepala sekolah tentang kinerja selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru atau tugas tambahan lain yang diberikan oleh kepala sekolah.
b. Rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah
Rekomendasi profesional tentang penguasaan akademik dan non akademik (kejujuran, dedikasi, kreatifitas, tanggungjawab, disiplin, kerjasama)
c. Rekomendasi Pengawas Sekolah/Madrasah
Rekomendasi profesional tentang penguasaan akademik dan non akademik (kejujuran, dedikasi, kreatifitas, tanggungjawab, disiplin, kerjasama)
d. Karya Tulis tentang Kepemimpinan Sekolah/ Madrasah
Karya tulis tentang kepemimpinan adalah sebuah makalah yang ditulis oleh calon kepala sekolah untuk mengukur tingkat pemahaman dan visi tentang kepemimpinan khususnya kepemimpinan dalam konteks pendidikan dan untuk menggambarkan kepribadian dan keprofesian yang bersangkutan menjadi kepala sekolah yang efektif.
e. Penilaian Potensi Kepemimpinan
1. Instrumen Tertulis PPK
Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK/LPA = Leadership Potential Assessment) adalah penilaian untuk menilai kesiapan dan memilah para calon kepala sekolah yang potensial. Pada dasarnya, dalam PPK calon kepala sekolah dihadapkan pada sejumlah bahan-bahan dalam bentuk data, informasi dan permasalahan yang terjadi di sekolah. Calon peserta diminta merespon bahan-bahan teserbut dengan merujuk pada standar (rubrik) yang disepakati. Respon para calon terdiri respon terhadap situasi, kreatifitas dan pemecahan masalah, pengambilan keputusan berbasis bukti. Disamping itu dilakukan wawancara untuk mengetahui secara mendalam aspek lain yang tidak terungkap dalam respon tertulis.
2. Wawancara
Wawancara merupakan metode/teknik untuk menggali potensi peserta khususnya pada aspek: motivasi, kepekaan, transparansi, pemecahan masalah, tingkat toleransi, kepercayaan diri, jiwa kewirausahaan, komitmen, daya juang. Wawancara dilaksanakan dengan mengacu pada panduan wawancara terlampir.

20140605_081318

1. Persiapan Perangkat
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini terdiri atas: penataan ruangan, penyiapan instrumen dan lembar respon PPK, pedoman dan lembar wawancara, lembar umpan balik (feedback), penyiapan alat dan bahan dan ATK

2. Pelaksanaan PPK
Proses pelaksanaan Penilaian Potensi Akademik diatur sebagai berikut:

No. Kegiatan Alokasi waktu
1. Merespon instrumen terhadap situasi respon A 30 menit
2. Merespon instrumen terhadap situasi respon B 30 menit
3. Merespon instrumen Kretivitas dan pemecahan masalah 45 menit
4. Merespon instrumen pengambilan keputusan berbasis bukti 60 menit
5. Wawancara 45 menit /peserta
6 Penilaian Instrumen dan penyusunan feedback 60 menit/ peserta
7 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan PPK 60 menit

3. Pelaksanaan Wawancara
a. Persiapan administrasi wawancara (5 menit)
b. Proses wawancara (maks 45 menit per peserta)
c. Moderasi penilaian (10 menit per peserta)
4. Penilaian dan Pelaporan Hasil
Sesuai dengan prinsip PPK “dapat memilah” (discriminatory) maka penilaian PPK harus dapat membedakan secara jelas antara calon kepala sekolah yang memiliki potensi kepemimpinan dan tidak memiliki potensi kepemimpinan. Berdasarkan kualitas jawaban/respon dari calon maka dapat dikategorikan: 1) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan sangat memuaskan, 2) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan memuaskan, dan 3) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan tidak memuaskan. Alasan, bukti-bukti logis, empiris dan akademis diperlukan agar pemilahan diterima oleh para calon dan publik.

Selain itu penilaian terhadap instrumen seorang calon kepala sekolah dilakukan oleh 2 (dua) orang asesor agar memperoleh hasil yang lebih obyektif.

Pada akhir proses PPK, peserta dinyatakan memiliki potensi kepemimpinan apabila seluruh komponen PPK minimal “memuaskan”.
5. Umpan Balik
Pemberian informasi yang akurat kepada calon atas dasar kualitas respon yang diberikan oleh asesor. Informasi tersebut berupa kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan ruang lingkup PPK. Dengan demikian yang bersangkutan diharapkan memiliki pemahaman diri secara obyektif sebagai dasar untuk meningkatkan potensinya. Umpan balik PPK diberikan kepada calon secara tertulis.
6. Tindak lanjut
Tahap akhir dari kegiatan PPK adalah tindak lanjut yaitu:
a. Bagi peserta yang hasil PPK-nya dikategorikan sangat memuaskan atau memuaskan dan memenuhi persyaratan akademik lainnya direkomendasikan untuk mengikuti Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK / PDNA) yang sesuai dengan panduan pelaksanaannya.
b. Bagi peserta yang dikategorikan kurang memuaskan disarankan untuk melakukan peningkatan potensi kepemimpinan secara mandiri mengacu pada umpan balik yang diterima dari asesor dan dipersilahkan untuk mengikuti PPK di lain kesempatan.

C. Instrumen
Jenis instrumen yang digunakan dalam menilai potensi kepemimpinan calon kepala sekolah terdiri dari instrumen PPK dan pedoman wawancara. Instrumen PPK digunakan untuk mendapatkan respon potensi kepemimpinan calon kepala secara tertulis. Sedang wawancara untuk mendapatkan respon yang bersifat normatif secara lisan.

Instrumen PPK, terdiri atas: 1) Respon Terhadap Situasi (Situational Respose), 2) Kreativitas dan Pemecahan Masalah (Creativity And Problem Solving), dan 3) Pengambilan keputusan Berbasis Bukti-bukti (Evidence-Based Decision-Making). Pedoman wawancara digunakan asesor sebagai acuan dalam menggali potensi normatif yang belum terungkap atau muncul melalui instrumen PPK.

D. Prosedur
Kegiatan PPK dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menjelaskan tata tertib peserta;
2. Menjelaskan petunjuk pengisian respon;
3. Membagikan instrumen dan lembar respon;
4. Memberi waktu pengisian respon sesuai mekanisme pelaksanaan PPK;
5. Memberitahu ketika waktu menunjukkan kurang 5 menit dari batas waktu yang disediakan;
6. Mengumpulkan instrumen dan hasil respon peserta;
7. Menyerahkan hasil respon peserta kepada asesor untuk dinilai;
8. Asesor memberikan umpan balik (feedback) secara tertulis kepada setiap peserta
9. Asesor melakukan moderasi penilaian untuk memperoleh hasil akhir.

E. Penilaian

Sesuai dengan prinsip PPK “dapat memilah” (discriminatory), maka penilaian PPK harus dapat membedakan secara jelas calon kepala sekolah yang memiliki potensi dan yang tidak. Atas dasar itu, maka didalam PPK digunakan suatu pendekatan penilaian, yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP). Prinsip PAP adalah menilai potensi kepemimpinan peserta dengan cara membandingkan jawaban/respon peserta dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian secara jelas tertuang didalam rubrik. Rubrik penilaian disajikan pada lampiran.

Tingkat kualitas jawaban/respon yang diberikan oleh calon kepala sekolah dikategorikan menjadi: 1) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan sangat memuaskan, 2) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan memuaskan, dan 3) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan tidak memuaskan. Alasan, bukti-bukti logis, empiris dan akademis diperlukan agar pemilahan diterima oleh para calon dan publik.

Calon kepala sekolah dinyatakan memiliki potensi apabila yang bersangkutan memperoleh nilai minimal “memuaskan” untuk stiap komponen penilaian.

BAB IV
KETENTUAN ASESOR

 

Sebagai ujung tombak pelaksanaan PPK, asesor dituntut untuk memenuhi kriteria, dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Kriteria Asesor
Asesor harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu:
1. Kriteria Administratif, meliputi:
a. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
b. Masih aktif bertugas sebagai widyaiswara, kepala sekolah, pengawas sekolah , dosen;
c. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan lembaga;
2. Kriteria Akademik, meliputi:
a. Pendidikan minimal S1, diutamakan S2, untuk dosen diutamakan S3;
b. Untuk widyaiswara telah dan sedang menangani diklat kepala sekolah;
c. Untuk kepala sekolah minimal telah bertugas selama 4 tahun;
d. Untuk pengawas sekolah pernah menjadi kepala sekolah minimal 4 tahun;
e. Diutamakan alumni dari salah satu kegiatan:
– Master trainer Cawas dan Cakep tersertifikasi oleh PMPTK dan LAN
– School Leadership Training of NIE Singapura
– School Leadership Training of ETS USA
– School Leadership Training of British Council
– Tim Talent Scouting (tahun 1994 – 1999)
– Kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional
f. Menguasai program-program aplikasi MS Office
3. Kriteria Normatif, meliputi:
a. Memiliki integritas yang tinggi
b. Memiliki kredibilitas yang tinggi;
c. Memiliki komitmen tinggi; yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh pimpinan lembaga. Asesor juga adalah mereka yang telah mengikuti in-on-in learning.

B. Tugas dan Tanggung Jawab
Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
1. Menyusun, memelihara, memperbaiki dan mengembangkan instrumen PPK;
2. Melaksanakan proses PPK kepada calon kepala sekolah;
3. Melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian;
4. Melakukan moderasi hasil penilaian dengan, paling tidak, satu asesor lain;
5. Melakukan wawancara terhadap calon kepala sekolah;
6. Menetapkan kategori hasil PPK
7. Memberikan feedback tertulis yang konstruktif untuk masing-masing calon kepala sekolah;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan PPK secara tertulis kepada koordinator LPMP dengan tembusan kepada LPPKS.

C. Kode Etik
Asesor harus:
1. Memiliki rasa nasionalisme dan berjiwa Pancasila;
2. Jujur dan memiliki kredibilitas dalam melaksanakan PPK.
3. Objektif dan tidak memihak (tidak didasari kepentingan sesaat).
4. Menolak segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
5. Memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kualitas kepala sekolah dan pengawas sekolah.

BAB V
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
LEMBAGA TERKAIT

 

Penyelenggaraan PPK bagi para calon kepala sekolah membutuhkan keterlibatan lembaga-lembaga terkait dalam masing-masing peran dan tanggung jawabnya, yaitu:

A. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
LPPKS memperoleh mandat dari Direktorat Jenderal PMPTK untuk:
a. Memelihara dan memastikan adanya kesatuan proses dan instrumentasi PPK;
b. Memelihara database tentang komponen-komponen PPK, contoh-contoh respon, dan rubrik penilaian;
c. Memelihara database tentang asesor PPK yang terlatih dan diakui;
d. Mendistribusikan instrumen PPK ke LPMP untuk digunakan dalam penilaian calon kepala sekolah;
e. Melakukan revisi, perubahan dan memperluas cakupan instrumen PPK;

B. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, bertanggung jawab untuk:
a. Meminta instrumen PPK dari LPPKS;
b. Menjaga keamanan dan kesatuan instrumen PPK yang telah disediakan oleh LPPKS;
c. Melakukan koordinasi pelaksanaan PPK dengan semua pihak yang berkepentingan;
d. Melakukan rekrutmen asesor PPK berdasarkan daftar asesor yang diterbitkan LPPKS;
e. Menyediakan laporan hasil PPK bagi dinas pendidikan, calon kepala sekolah dan LPPKS.
C. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), bertanggung jawab untuk :
a. Meminta instrumen PPK dari LPPKS;
b. Menjaga keamanan dan kesatuan instrumen PPK yang telah disediakan oleh LPPKS;
c. Melakukan koordinasi pelaksanaan PPK dengan semua pihak yang berkepentingan;
d. Melakukan rekrutmen asesor PPK berdasarkan daftar asesor yang diterbitkan LPPKS;
e. Menyediakan laporan hasil PPK bagi dinas pendidikan, calon kepala sekolah dan bagi LPPKS.

D. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, bertang-gung jawab untuk:
a. Mengusulkan calon kepala sekolah yang telah memenuhi ketentuan persyaratan administratif untuk mengikuti proses PPK, sesuai ketentuan Permendiknas No. ……/2010;
b. Menganggarkan biaya proses pelaksanaan PPK untuk para calon kepala sekolah.

E. Kantor Depag Provinsi/Kabupaten/Kota
a. Mengusulkan calon kepala sekolah yang telah memenuhi ketentuan persyaratan administratif untuk mengikuti proses PPK, sesuai ketentuan Peermendiknas No. …../2010;
b. Menganggarkan biaya proses pelaksanaan PPK untuk para calon kepala sekolah.

 
BAB VI
PENUTUP
Demikian panduan pelaksanaan PPK ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan PPK. Semoga dapat memberikan kontribusi bagi terpilihnya kepala-kepala sekolah/madrasah terbaik, demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Instrumen PPK

Komponen-komponen yang disajikan dalam instrumen penilaian potensi kepemimpinan adalah 1) Respon terhadap situasi; 2) Kreativitas dan pemecahan masalah, dan 3) Pengambilan keputusan berdasarkan bukti-bukti.

Respon Terhadap Situasi A

Respon terhadap situasi adalah bagian dari PPK yang dilakukan untuk mengukur daya analisis dan penelaahan para calon kepala sekolah berdasarkan skenario situasi tertentu, melakukan identifikasi masalah utama yang mungkin tersirat dalam skenario, menjelaskan alasan dari kesimpulan yang dibuat, menjabarkan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dalam situasi tertentu serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
Bagian ini mencakup bidang-bidang umum (keuangan, sarana-prasarana, keselamatan, dll) dan bidang-bidang khusus tentang proses pembelajaran. Disajikan sebuah studi kasus sederhana tentang suatu keadaan yang sering dihadapi oleh kepala/pengawas sekolah dan para calon kepala/pengawas sekolah diminta untuk memberi respon/jawaban pada terhadap keadaan tersebut. Kemudian, para asesor diminta untuk menilai ketepatan tindakan calon kepala/pengawas sekolah, dengan merujuk pada konsekuensi-konsekuesi yang potensial, dan diminta juga kepada para asesor untuk memberi alasan terhadap respon/jawaban mereka.

Respon Terhadap Situasi B

Instrumen untuk mengukur potensi kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menganalisis dan menelaahan permasalahan situasinal, dan peserta diharapkan mampu :
1. Menilai respon yang disajikan dalam instrumen merupakan respon yang sangat memuaskan, memuaskan atau kurang memuaskan.
2. Memberikan alas an terhadap penilaian yang diberikan.

Kreativitas dan Pemecahan Masalah

Kreativitas dan pemecahan masalah adalah bagian dari PPK yang dilakukan untuk mengukur daya kreatifitas para calon kepala sekolah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat dalam skenario, melakukan identifikasi masalah utama yang melandasi keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari kesimpulan mengenai masalah utama, menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) rencana tindakan yang mungkin akan menjadi solusi dalam pemecahan masalah utama, memilih 1 tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Disajikan sejumlah informasi dengan sebuah masalah tertentu atau sebuah situasi yang dilematis tertentu kepada para calon kepala/pengawas sekolah. Para calon diminta untuk:

1 mengidentifikasi masalah atau dilemma tersebut,
2 mengidentifikasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah atau dilema tersebut,
3 mengidentifikasi sejumlah opsi (pilihan),
4 memilih sebuah opsi, dan
5 membuat garis besar serta untuk memutuskan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah/dilema tersebut.
Lampiran 2. Contoh Instrumen Respon Terhadap Situasi

Contoh dimensi 1a. respon terhadap situasi:
i. Bahan dan instruksi respon
Ujian tengah semester jam pertama kelas 6 akan segera dimulai ketika kepala sekolah mendapatkan laporan bahwa jumlah soal Matematika kurang.Kepala sekolah memberikan instruksi kepada para siswa agar duduk tenang, dan memerintahkan bagian administrasi untuk segera menggandakan soal secepat mungkin.
Apakah anda setuju dengan tindakan kepala sekolah tersebut? Jelaskan, sebutkan faktor-faktor yang relevan dengan keputusan kepala sekolah dalam situasi ini.

Contoh dimensi 1b. respon terhadap situasi:
ii. Bahan dan instruksi respon
Ujian tengah semester untuk kelas 6 akan segera dimulai ketika anda (kepala sekolah) dilapori bahwa tidak tersedia cukup soal Matematika untuk tes jam pertama.
Sebutkan tindakan apa yang akan anda ambil dalam situasi ini. Jelaskan alasannya, dan sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anda dalam situasi ini.

iii. Contoh respon dan contoh rubrik penilaian, misalnya:
Respon “Istimewa” menunjukkan respon yang masuk akal (memiliki dasar yang kuat), berdasarkan pemahaman jelas atas, dan penerapan aturan-aturan dan standar-standar terkait;

Misalnya:
Tidak, menurut saya kepala sekolah tersebut tidak melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi ini. Dia tidak mempertimbangkan alternatif-alternatif lain yang ada, misalnya mengecek apakah untuk jadwal jam ujian selanjutnya terdapat cukup soal, jika iya, dia bisa segera mengubah jadwal ujian, dan tetap tepat waktu. Murid-murid tidak akan dirugikan karena toh mereka menunggu jadwal ujian jam ke-dua hari itu. Kepala sekolah seharusnya lebih proaktif dan memonitor persiapan ujian melalui panitia ujian untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai perencanaan dan tepat waktu.

Respon “memuaskan” menunjukkan respon yang cukup, didasarkan pada pemahaman umum atas aturan-aturan dan standar-standar terkait, tetapi mungkin tidak menunjukkan beberapa pertimbangan kunci yang ada di kriteria “Istimewa”

Misalnya:
Tidak, kepala sekolah tersebut tidak membuat keputusan yang tepat. Pertama, dia seharusnya mengecek apakah soal ujian tidak ada yang salah letak, hal ini akan mencegah terbuangnya waktu sia-sia, juga terbuangnya dana untuk penggandaan ulang. Dia, kemudian, bisa memerintahkan guru pengawas untuk membawa para siswa ke perpustakaan untuk belajar, menunggu soal ujian siap.

Respon “Buruk” menunjukkan penerapan aturan atau standar yang lemah, cacat atau tidak tepat;

Misalnya:
Tidak, dia telah membuat keputusan yang salah. Seharusnya dia meminta koordinator ujian untuk menata/mengurutkan soalnya.

Atau:
Ya, menurut saya kepala sekolah telah melakukan tindakan yang tepat secara cepat agar pelaksanaan ujian tidak tertunda. Dia berbicara secara tegas dan sopan kepada staf-stafnya.
Lampiran 3. Contoh Instrumen Kreatifitas dan Pemecahan Masalah

Calon dihadapkan pada sejumlah informasi terkait satu permasalahan atau dilema, untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang relevan dalam pemecahannya, untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan yang ada, untuk memilih satu pilihan, dan untuk menyebutkan dan memilih tindakan-tindakan yang akan diambil dalam pemecahan masalah tersebut.
i. Bahan stimulus dan instruksi respon
Skenario:
Sebagai kepala sekolah yang baru di sekolah A(SD/SMP/SMA sesuai kondisi), anda membutuhkan beberapa dokumen untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dokumen tersebut bisa berupa:
1. Visi – misi sekolah
2. Ringkasan konteks sekolah
3. Data keberhasilan siswa dalam kurun waktu tertentu
4. Lain-lain, misalnya laporan sekolah sebelumnya, laporan pengawas, masukan dari masyarakat.
5. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan:
• Identifikasi masalah dan analisa data, contohnya mengidentifikasi permasalahan pendidikan kunci yang muncul dari data yang ditampilkan, dan
• Identifikasi pilihan dan rencana tindakan, misalnya mendeskripsikan dan mengevaluasi pilihan yang ada, dan menyebutkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengimplementasikan dan meningkatkan rencana penyelesaian masalah.

ii. Contoh respon dan contoh rubrik penilaian, misalnya:
Catatan: Penilaian respon didasarkan pada penilaian yang seimbang dan menyeluruh atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, tidak dinilai secara terpisah.

Respon “Istimewa” menunjukkan analisis yang bagus, dan menunjukkan pemahaman yang jelas atas konsep dan implementasi SNP terkait. Karakteristik respon dari kategori ini:
• Menunjukkan pemahaman yang jelas atas SNP terkait analisis atas skenario masalah yang diberikan
• Menunjukkan kemampuan yang bagus dalam mengenali masalah, konflik, atau tantangan yang ada dalam skenario yang diberikan
• Menggunakan informasi penting yang relevan dari skenario, tujuan, dan dokumen-dokumen yang ada untuk menjawab pertanyaan
• Memberikan jawaban yang detil, spesifik dan meyakinkan atas pertanyaan-pertanyaan, dan memberikan alasan yang tepat atas jawaban, disertai contoh-contoh spesifik
• Mengusulkan langkah-langkah tindakan yang logis dan dengan dasar yang kuat untuk penyelesaian masalah yang ada dalam skenario.

Respon “memuaskan” menunjukkan analisis yang cukup dan menunjukkan pemahaman umum atas konsep dan penerapan SNP terkait. Karakteristik respon dari kategori ini:
• Menunjukkan pemahaman umum atas SNP terkait dalam menganalisa skenario yang diberikan
• Menunjukkan kemampuan yang cukup dalam mengenali masalah, konflik, atau tantangan yang ada dalam skenario yang diberikan
• Menggunakan informasi yang relevan, tetapi bukan yang paling utama/penting dari skenario, tujuan, dan dokumen-dokumen yang ada untuk menjawab pertanyaan
• Memberikan jawaban yang sifatnya umum atas pertanyaan-pertanyaan, dengan alasan dan contoh-contoh umum pula
• Mengusulkan langkah-langkah tindakan yang logis untuk penyelesaian masalah yang ada dalam skenario.

Respon “Buruk” mungkin menunjukkan beberapa kemampuan dalam menganalisa masalah dan memanfaatkan informasi yang ada, tetapi terbatas atau cacat/kurang. Karakteristik respon dari kategori ini:
• Menunjukkan pemahaman yang kurang, bahkan tidak ada sama sekali, atas SNP terkait permasalahan dalam skenario yang harus dipecahkan
• Terlalu menganggap penting informasi tertentu, atau salah menginterpretasikan atau salah mengerti informasi-informasi atau masalah-masalah yang ada dalam skenario kasus
• Memberikan respon yang tidak jelas, tidak tepat, atau terlalu umum sifatnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dengan alasan-alasan dan contoh-contoh yang tidak tepat pula.

iii. Contoh respon dan contoh rubrik penilaian, misalnya:
Catatan: Penilaian respon didasarkan pada penilaian yang seimbang dan menyeluruh atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, tidak dinilai secara terpisah.
Respon “Istimewa” menunjukkan analisis dan interpretasi yang bagus didasarkan pada pemahaman dan penerapan SNP terkait secara jelas.
Karakteristik respon dari kategori ini:
• Menunjukkan pemahaman yang jelas atas standar-standar yang dapat diterapkan pada dokumen, juga interpretasi dan analisisnya.
• Secara jelas mengidentifikasi dan menganalisa informasi-informasi dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam data/dokumen yang diberikan
• Memberikan jawaban yang jelas dan spesifik baik atas pertanyaan, maupun penjelasan-penjelasan atau contoh-contoh lain yang mendukung jawaban.
• Memberikan dasar pemikiran yang logis dan rasional atas jawaban apabila diperlukan.

Respon “Memuaskan” menunjukkan analisa dan interpretasi atas dokumen berdasarkan pemahaman umum atas konsep dan penerapan standar-standar terkait.

Karakteristik respon dalam kategori ini:
• Menunjukkan pemahaman secara umum atas standar-standar (SNP) yang dapat diterapkan pada dokumen, juga interpretasi dan analisisnya.
• Secara umum mengidentifikasi dan menganalisa informasi-informasi dan permasalahan-permasalahan penting yang ada dalam data/dokumen yang diberikan
• Memberikan jawaban yang sifatnya umum baik atas pertanyaan, maupun penjelasan-penjelasan atau contoh-contoh lain yang mendukung jawaban.
• Memberikan dasar pemikiran yang dapat diterima atas jawaban.

Respon “Buruk” mungkin menunjukkan beberapa kompetensi dalam menginterpretasikan dan menganalisa dokumen yang diberikan, namun terbatas atau banyak kelemahannya.
Karakteristik respon dalam kategori ini:
• Menunjukkan pemahaman yang lemah atas SNP yang dapat diterapkan pada dokumen, juga interpretasi dan analisisnya.
• Terlalu menganggap penting informasi tertentu, atau salah menginterpretasikan atau salah mengerti informasi-informasi atau masalah-masalah yang ada dalam dokumen yang diberikan
• Memberikan respon yang tidak jelas, tidak tepat, atau jawaban yang tidak logis atas pertanyaan, atau tidak bisa memberikan alasan/bukti yang menguatkan jawaban.
• Memberikan alasan (dasar pemikiran) yang tidak tepat atau tidak rasional atau bahkan tidak bisa memberikan alasan (dasar pemikiran).

Lampiran 4. Contoh Instumen Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti

Pada bagian ini, para calon kepala/pengawas sekolah akan disuguhi dokumen-dokumen sekolah, seperti: peraturan-peraturan menteri, rencana kerja tahunan sekolah, proyeksi pendaftar yang akan datang, jadwal BOS, dsb. Kemudian para calon diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti:
• Masalah apa yang muncul setelah kita mempelajari dokumen ini?
• informasi apa yang dibutuhkan untuk membantu pengambilan keputusan atas masalah tersebut?
• Tindakan apa yang akan anda ambil, bersama staf anda, untuk menyelesaikan masalah tersebut?

i. Bahan stimulus dan instruksi respon
Di bagian ini, anda dihadapkan pada satu atau lebih dokumen/tabel/grafik, dll, dan sebuah konteks untuk dijadikan dasar pemikiran. Pelajari dokumen tersebut baik-baik, dan jawablah pertanyaan berikut.

Pertanyaan mungkin berhubungan dengan:
• Apakah pola-pola penting yang dapat diamati dari data? Identifikasi dan jelaskan minimal tiga!
• Sebagai kepala/pengawas sekolah, informasi tambahan apa yang anda butuhkan untuk memecahkan masalah tersebut? Bagaimana cara anda untuk mendapatkan informasi tambahan itu?
• Jelaskan tindakan yang akan anda ambil, dan dengan siapa, anda akan menyelesaikan masalah tersebut!

ii. Contoh stimulus dan instruksi respon

A. Berikut adalah Keadaan Rombongan Belajar 3 Tahun Terakhir dari SMP X :

 

Kelas I TA. 2006/2007
• jumlah siswa 77 orang
• jumlah rombel 3
• rata-rata jumlah siswa dalam rombel 28

Kelas I TA. 2007/2008
• jumlah siswa 81 orang
• jumlah rombel 2
• rata-rata jumlah siswa dalam rombel 41

Kelas I TA. 2008/2009
• jumlah siswa 92 orang
• jumlah rombel 3
• rata-rata jumlah siswa dalam rombel 31

Kesimpulan :
Kepala Sekolah tidak konsisten dalam menentukan rombel, sehingga jumlah dan kapasitas rombel berubah setiap tahun ajaran.

B. Data lainnya :
1. Sekolah telah memiliki Dokumen I dan II KTSP menyesuaikan dengan standar Isi , standar kompetensi lulusan dan panduan KTSP, namun belum sesuai dengan kebutuhan setempat.
2. Silabus sudah dibuat dan disesuaikan dengan standar isi , standar kompetensi lulusan, dan panduan KTSP, namun masih perlu untuk mengembangkan silabus sesuai dengan kebutuhan setempat
3. Guru-guru disekolah membutuhkan bantuan untuk menggunakan dan membuat alat peraga.
4. Sekolah tidak secara reguler memanfaatkan pajangan kelas.
5. Proses pembelajaran berfokus pada menyelesaikan kurikulum dan tidak mempertimbangkan berbagai kebutuhan belajar.
6. Para guru cendrung untuk mengarahkan proses belajar dan tidak memberikan banyak peluang bagi peserta didik untuk menyalurkan pendapat atau terlibat secara aktif.
7. Pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dan kurang mempertimbangkan kebutuhan individu peserta didik.
8. Sebagian guru kami sudah membuat KKM tetapi belum menyampaikan informasi kepada peserta didik mengenai KKM termasuk apa yang dipersyaratkan untuk penguasaan minimum.
9. Kami perlu memotivasi partisipasi orang tua lebih kuat lagi agar anak mereka menyelesaikan pekerjaan rumah.
10. Tingkat keahlian mengajar memungkinkan tercakupnya sebagian besar tuntutan kurikulum, tetapi masih ada kesenjangan dalam beberapa bidang keahlian tertentu.
11. Sekolah kami memiliki sebagian guru yang kurang relevan dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam standar.
12. Sekolah kami belum memiliki tenaga kependidikan yang relevan dengan kualifikasi standar yang ditetakan.
13. RPS telah menunjukkan sejumlah perbaikan dalam kinerja sekolah, namun belum terarah pada kegiatan peningkatan hasil belajar peserta didik.

C. Isu :
1. Kebijakan Kepala Sekolah dalam penentuan rombel tidak konsisten.
2. Perumusan tujuan pembelajaran dan pencapaian hasil belajar (KKM) belum maksimal.
3. Ada guru yang kurang menguasai bidang yang diajarkan.
4. Sebagian guru masih mismatch dalam tugas mengajar.
5. Kualifikasi tenaga kependidikan tidak sesuai dengan standar.

D. Sampel Respon

1. Respon Calon – Kategori Sangat Memuakan:

Isu:
1. Kebijakan Kepala Sekolah dalam penentuan rombel tidak konsisten.
2. Perumusan tujuan pembelajaran dan pencapaian hasil belajar (KKM) belum maksimal.
3. Ada guru yang kurang menguasai bidang yang diajarkan.
4. Sebagian guru masih mismatch dalam tugas mengajar.
5. Kualifikasi tenaga kependidikan tidak sesuai dengan standar.

Informasi yang diperlukan:
1. Standar Proses, KTSP, Silabus, RPP, dan KKM
2. Data pribadi peserta didik
3. Data prestasi peserta didik
4. Data kondisi pendidik dan tenaga kependidikan
5. Surat tugas mengajar pendidik dan tenaga kependidikan
6. Data pelatihan yang pernah diikuti pendidik dan tenaga kependidikan
7. Data ruang kelas

Tindakan yang diusulkan:
1. Untuk mengatasi isu pertama, maka tindakan yang dilakukan adalah :
1. mempelajari dan memahami standar proses
2. menganalisa jumlah peserta didik dikaitkan dengan jumlah ruang kelas maupun jumlah guru
3. menetapkan jumlah rombel yang ideal
2. Untuk mengatasi isu ke dua, maka tindakan yang dilakukan adalah :
1. mempelajari dan memahami KTSP, Silabus, dan RPP
2. menganalisa data pribadi dan prestasi peserta didik dikaitkan dengan tuntutan dari SKL
3. mendiskusikan rumusan tujuan pembelajaran di dalam penyusunan KTSP, Silabus, dan RPP dengan masing-masing guru mata pelajaran
4. memantau pembuatan RPP dan pelaksanaannya di dalam kelas
3. Untuk mengatasi isu ke tiga, maka tindakan yang dilakukan adalah :
1. mempelajari data kondisi, pelatihan, dan surat tugas guru
2. menganalisa kebutuhan peningkatan kompetensi guru
3. menyusun dan memfasilitasi peningkatan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya
4. Untuk mengatasi isu ke empat, maka tindakan yang dilakukan adalah :
1. mempelajari data kondisi, pelatihan, dan surat tugas guru,
2. menganalisa ketepatan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan tugas yang diampu oleh masing-masing guru,
3. menempatkan guru-guru sesuai dengan kualifikasi maupun kompetensinya,
4. menyusun rencana diklat alih fungsi jika perubahan formasi tidak memungkinkan
5. Untuk mengatasi isu ke lima, maka tindakan yang dilakukan adalah :
1. mempelajari data kondisi, pelatihan, dan surat tugas tenaga kependidikan
2. menelaah kesenjangan yang terjadi antara kualifikasi yang ada dengan tuntutan dari standar yang telah ditetapkan
3. menyusun dan memfasilitasi rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan

2. Respon Calon – Kategori Memuaskan:

Isu:
1. Tujuan pembelajaran yang tercantum pada KTSP, silabus, dan RPP belum sesuai
2. Kualifikasi dan kompetensi guru tidak mengakomodasi kebutuhan masing-masing peserta didik
3. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam rombel melebihi kapasitas yang ditetapkan dalam standar

Informasi yang diperlukan:
1. KTSP, Silabus, RPP, dan KKM
2. Data kondisi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Surat tugas mengajar pendidik dan tenaga kependidikan
4. Data pelatihan yang pernah diikuti pendidik dan tenaga kependidikan
5. Data ruang kelas

Tindakan yang diusulkan:
1. Untuk mengatasi isu pertama, maka tindakan yang dilakukan adalah :
a. mempelajari dan memahami KTSP, Silabus, dan RPP
b. menganalisa data pribadi dan prestasi peserta didik dikaitkan dengan tuntutan dari SKL
c. mendiskusikan rumusan tujuan pembelajaran di dalam penyusunan KTSP, Silabus, dan RPP dengan guru mata pelajaran
d. memantau pembuatan RPP dan pelaksanaan nya di dalam kelas
2. Untuk mengatasi isu ke dua, maka tindakan yang dilakukan adalah :
a. mempelajari data kondisi, pelatihan, dan surat tugas guru
b. menganalisa ketepatan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan tugas yang diampu oleh masing-masing guru
c. menempatkan guru-guru sesuai dengan kualifikasi maupun kompetensinya
d. menyusun rencana diklat alih fungsi jika perubahan formasi tidak memungkinkan
3. Untuk mengatasi isu ke tiga, maka tindakan yang dilakukan adalah :
a. mempelajari dan memahami standar proses
b. menganalisa jumlah peserta didik dikaitkan dengan jumlah ruang kelas maupun jumlah guru
c. menetapkan jumlah rombel yang ideal

3. Respon Calon – Kategori Tidak Memuaskan:

Isu:
Pembelajaran berlangsung tidak efektif karena gurunya tidak berkompeten dan kondisi kelas yang terlalu padat

Informasi yang diperlukan:
1. Data kondisi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Data pelatihan yang pernah diikuti pendidik dan tenaga kependidikan
3. Data ruang kelas

Tindakan yang diusulkan:
1. Untuk mengatasi isu ke dua, maka tindakan yang dilakukan adalah :
a. mempelajari data kondisi, pelatihan, dan surat tugas guru
b. menganalisa ketepatan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan tugas yang diampu oleh masing-masing guru
c. menempatkan guru-guru sesuai dengan kualifikasi maupun kompetensinya
d. menyusun rencana diklat alih fungsi jika perubahan formasi tidak memungkinkan
2. Untuk mengatasi isu ke tiga, maka tindakan yang dilakukan adalah :
a. mempelajari dan memahami standar proses
b. menganalisa jumlah peserta didik dikaitkan dengan jumlah ruang kelas maupun jumlah guru
c. menetapkan jumlah rombel yang ideal

 

Lampiran 5. Panduan Wawancara

A. Tujuan wawancara
Wawancara dilakukan dalam rangka klarifikasi kompetensi atas respon calon terhadap rubrik, maupun penggalian potensi calon yang belum terungkap pada respon tertulis.

B. Mekanisme wawancara
Wawancara dilakukan setelah peserta memberikan respon tertulis, setiap peserta memperoleh pertanyaan yang sama oleh 2 orang pewawancara, berdasarkan instrumen wawancara yang telah dipersiapkan.Respon terhadap pertanyaan menjadi bahan penilaian pewawancara untuk melakukan penilaian terhadap peserta berdasarkan anker yang telah dipersiapkan. Penilaian peserta merupakan hasil konfirmasi dan penyatuan nilai dari 2 orang pewawancara.

C. Prosedur wawancara
1. Pewawancara mempersiapkan instrumen wawancara
2. Pewawancara mempersiapkan tempat wawancara yang kondusif
3. Pewawancara wajib melakukan pembukaan dalam rangka mencairkan suasana sehingga calon tidak merasa tertekan/relax
4. Pewawancara menyampaikan satu-persatu pertanyaan yang di respon oleh peserta dan apabila pewawancara belum merasa puas dapat melakukan probing untuk menggali lebih lanjut potensi peserta.
5. Dalam melakukan penilaian setiap pertanyaan yang diajukan pewawancara wajib membuat catatan kecil apabila jawaban cenderung ekstrim baik ataupun ekstrim tidak memuaskan
6. Pewawancara diperkenankan menutup wawancara setelah seluruh pertanyaan (sebagai alat ukurnya) disampaikan
7. Pewawancara menutup wawancara dengan ucapan terima kasih

D. Aspek yang diukur dalam wawancara
1. Visi dan misi
2. Kepemimpinan (Keteladanan,penyelaras,perintis,pemberdaya)
3. Motivasi
4. Manajerial (pemahaman sekolah)
5. Stress tolerance
6. Range of interest
7. Sensitivety
8. Transparancy
9. Enterpreneurship
10. Bahasa Asing

Lampiran 6. Contoh Instrumen Wawancara

1. Motivasi
Apa yang telah saudara persiapkan untuk menjadi kepala sekolah?

2. Anker
a. Nilai sangat memuaskan
Apabila peserta menyatakan persiapan dari pengalaman jabatan dari wali kelas, prodi, wakasek,kegiatan lain yang berkapasitas mewakili kepala sekolah dan belajar dari kepala sekolah kepala sekolah ,dan dari buku-buku referensi kepemimpinan.
b. Nilai memuaskan
Apabila jawaban calon mengungkapkan persiapan hanya 2 dari seluruh jawaban dari nilai tinggi
c. Nilai tidak memuaskan
Apabila jawaban tidak ada persiapan sama sekali.

 

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
Lor In Residence Blok D-15
Jl. Adi Cucipto No. 47, Desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo-Jawa Tengah 57102
Telp & Fax (0271) 7651723
e-mail : lp2kssolo@gmail.com

 

 

 

KARYA INOVATIF

Pasal 15 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama, terdiri atas pendidikan, pengawasan akademik dan manajerial, dan pengembangan profesi. kegiatan yang dilakukan Pengawas Sekolah dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai Pengawas Sekolah maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, khususnya dalam kegiatan menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan profesi meliputi menyusun karya tulis ilmiah, menterjemahkan/menyadur buku, dan membuat karya inovatif.

Karya inovatif merupakan satu diantara kegiatan pengembangan profesi pengawas sekolah. Pengembangan profesi Pengawas Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan Pengawas Sekolah dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai Pengawas Sekolah maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, khususnya dalam kegiatan menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan.
Pengawas Sekolah diwajibkan mengumpulkan angka kredit dalam kegiatan pengembangan profesi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang dimaksud dengan pengembangan profesi adalah pengembangan kompetensi Pengawas Sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, yaitu karya tulis ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.
Karya inovatif adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan/atau masyarakat. Sub unsur karya inovatif terdiri dari (1) Menemukan/membuat karya sain/ teknologi tepat guna, (2) Pembuatan /modifikasi alat pelajaran/ peraga/ pratikum, (3) mengikuti pengembangan penyusunan standar/pedoman/soal dan sejenisnya pada tingkat nasional, dan (4) menemukan/menciptakan karya seni.

1. Menemukan/Membuat karya sains/teknologi tepat guna:
a. Kriteria
1) Hasil pengembangan metodologi pembelajaran dan/atau kepengawasan/ sistem evaluasi dan/atau instrumen bidang pendidikan.
2) Media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk pembinaan guru dan/atau kepala sekolah.
3) Bahan Ajar Mandiri Berbasis Komputer
4) Program aplikasi komputer untuk bidang kepengawasan.
5) Alat/mesin/bahan/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan dan/atau masyarakat.
b. Bukti fisik
1) Laporan hasil pengembangan metodologi pembelajaran dan/atau kepengawasam/sistem evaluasi dan/atau instrumen bidang pendidikan dilengkapi dengan buku/naskah/instrumen hasil pengembangan.
2) Laporan pembuatan media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk pembinaan guru dan/atau kepala sekolah dilengkapi dengan hasil pembuatan media pembelajaran/bahan ajar tersebut dalam cakram padat (compact disk).
3) Laporan pembuatan program aplikasi komputer untuk bidang kepengawasan dilengkapi dengan hasil pembuatan program aplikasi komputer tersebut dalam cakram padat (compact disk).
4) Alat/mesin/bahan/konstruksi yang bermanfaat untuk pendidikan dan/atau masyarakat dilengkapi dengan gambar/foto karya teknologi tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
5) Laporan hasil eksperimen sains/teknologi dilengkapi dengan foto saat melakukan eksperimen dan bukti pendukung lainnya.
6) Lembar pengesahan/pernyataan minimal dari kabupaten/kota bahwa karya sains/teknologi tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah atau di lingkungan masyarakat.
c. Pemberian Angka kredit
1) Kategori kompleks diberikan angka kredit 4
2) Kategori sederhana diberikan angka kredit 2
 Pengkategorian sederhana dan kompleks paling utama ditinjau dari tingkat inovasi dan tinggi rendah manfaatnya.
Setelah itu baru dilihat dari:
 Tingkat kerumitan pembuatannya
 Besar kecil ukurannya
 Lama waktu pembuatannya

a. Pembuatan/modifikasi alat peraga
1) Kriteria
a) Poster/gambar untuk pelajaran
b) Alat permainan pendidikan
c) Model benda/barang atau alat tertentu
d) Benda potongan (cutaway object)
e) Film/video pelajaran
f) Gambar animasi komputer
2) Bukti Fisik
a) Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan gambar/foto alat peraga tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu.
b) Lembar Pengesahan/Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa alat peraga tersebut dipergunakan di sekolah
3) Pemberian Angka kredit
a) Kategori komplek: Diberikan angka kredit 2
b) Kategori sederhana: Diberikan angka kredit 1

Tabel 7.6
Angka Kredit Pembuatan/modifikasi alat peraga

 

 

10428192_858257854201828_7200132362158441034_oKOMPLEKS

Poster/gambar = berjumlah > 4 poster
Alat permainan pendidikan = berjumlah > 2 set
Model = berjumlah > 2 set
Benda potongan = ukuran PxLxT > 20x10x10 cm
Film/video=durasi > 10 menit
Animasi komputer = durasi > 5 menit

MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU DAN MELAKSANAKAN TUGAS DI DAERAH KHUSUS

I. Membimbing dan Melatih Profesional Guru

Setiap Pengawas Sekolah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap guru dan/atau kepala sekolah. Bentuk pembinaan tersebut dapat berupa memberikan arahan, bimbingan dan pelatihan, contoh, saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah;
• Memberi arahan agar para guru dan tenaga kependidikan lainnya lebih terarah dalam melaksanakan untuk mencapai tujuan pendididkan
• Memberi bimbingan dan pelatihan agar para guru dan TK lainnya tahu lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan terampil cara melaksanakan
• Memberi contoh dalam hal ini pengawas berperan sebagai guru yang melaksanakan KBM untuk materi tertentu didepan kelas agar guru bisa mempraktekkannya dengan baik
• Memberi saran bila ada masalah yang muncul untuk ditindak lanjuti baik kepada KS maupun pejabat yang lain

Sub Unsur Membimbing dan Melatih Profesional Guru
Penilaian angka kredit sub unsur membimbing dan melatih professional guru bagi pengawas sekolah, meliputi kegiatan dengan kriteria dan bukti fisik sebagai berikut:
1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG /MGP dan Kepala Sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya:
a. Kriteria
Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/ MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi tujuh aspek Sistematika program:
1) Identitas (halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi)
2) Pendahuluan (latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup)
3) Kerangka pikir pemecahan masalah
4) Pendekatan dan metode pengawasan
5) Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/ MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS
6) Penutup (simpulan saran dan rekomendasi)
7) Lampiran (RPA/RPM/RPBK, jadwal, surat tugas, instrumen pengawasan):
2. Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/MGP dibuat lengkap dengan materi pelatihan mencakup:
• Penguasaan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik dan profesional.
• Pengembangan diri
• Publikasi ilmiah, dan
• Karya Inovatif

Untuk pembimbingan dan pelatihan Guru meliputi antara lain:
(1) Perencanaan Pembelajaran.
(2) Pelaksanaan Pembelajaran.
(3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran.
(4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan.
(5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.

Program pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di KKKS/MKKS dibuat lengkap dengan materi pelatihan yang mencakup:
1) Penguasaan kompetensi guru
2) Penguasaan kompetensi tugas sebagai kepala sekolah.
3) Pembimbingan penulisan KTI terutama PTK/PTS yang dimulai dengan pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian sampai ke pembuatan laporan PTK/PTS.
4) Pembimbingan pelaksanaan pendidikan karakter, program induksi, EDS, dan akreditasi sekolah, dll.

Untuk pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah meliputi antara lain:
(1) Menyusun Program Kerja Sekolah.
(2) Pelaksanaan Program Kerja Sekolah.
(3) Program Pengawasan dan Evaluasi.
(4) Kepemimpinan Sekolah.
(5) Sistim Informasi Manajemen.
(6) Pembimbingan PTK/PTS.
(7) Penyusunan RKAS dengan SNP.
(8) Akreditasi Sekolah.

b. Bukti fisik
Program pembimbingan dan pelatihan professional guru dan/atau kepala sekolah di MGMP/ KKG/ MGP dan MKKS/KKKS dan yang sejenisnya, sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.

c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:.
Pengawas sekolah muda : 0,30
Pengawas sekolah madya: 0,45 dan
Pengawas sekolah utama: 0,60.

3. Melaksanaan Pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan /atau kepala sekolah .
a. Kriteria
Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah di MGMP/KKG/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya, terdiri dari: aspek, kegiatan, sasaran, target, metode, hambatan, ketercapaian dan tindak lanjut.

Laporan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dilengkapi dengan 6 (enam) bukti, antara lain:
1) Surat Keterangan dibuat di setiap sekolah tempat pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/ KKG/MGP.
2) Daftar hadir terdiri dari minimal 75% dari jumlah sekolah peserta MGMP/KKG/MGP
3) Jadwal pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
4) Materi pembimbingan dan pelatihan meliputi kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik dan profesional, materi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya Inovatif.
5) Kesimpulan hasil pembimbingan dan pelatihan ditulis secara lengkap
6) Tindak lanjut pembimbingan dan pelatihan ditulis secara tepat.

Laporan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah dilengkapi dengan enam bukti, antara lain:
1) Surat Keterangan dibuat di setiap sekolah tempat pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah di KKKS/MKKS.
2) Daftar hadir terdiri dari minimal 75% dari jumlah sekolah peserta KKKS/MKKS.
3) Jadwal pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
4) Materi pembimbingan dan pelatihan meliputi: Kompetensi guru, Kompetensi kepala sekolah, Materi kompetensi tugas tambahan kepala sekolah, penulisan KTI terutama PTK/PTS yang dimulai dengan pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian sampai ke pembuatan laporan PTK/PTS., Pembimbingan pelaksanaan pendidikan karakter, program induksi, EDS, dan akreditasi sekolah, dll.
5) Kesimpulan hasil pembimbingan dan pelatihan ditulis secara lengkap
6) Tindak lanjut pembimbingan dan pelatihan ditulis secara

b. Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah di MGMP/KKG/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya diketahui Korwas.

c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap yahun
Pengawas sekolah muda : 6,00
Pengawas sekolah madya: 9,00 dan
Pengawas sekolah utama: 9,00

4. Pelaksanaan pembimbinan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program kerja sekolah, pelaksanaan program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistim informasi manajemen.
a) Kriteria
Laporan pelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala sekolah dilengkapi dengan bukti berisi:
1. Surat keterangan pembinaan Kepala Sekolah di K3S /MKKS.
2. Daftar hadir pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKs.
4. Materi pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
5. Instrumen pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
6. Kesimpulan hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.
7. Tindak lanjut hasil pembinaan Kepala Sekolah di K3S/MKKS.

b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan Pengawas Sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokoknya yang sesuai dengan sistematika dan diketahui Korwas.

c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun.
Pengawas sekolah madya: 0,75 dan
Pengawas sekolah utama: 1,00

5. Mengevaluasi hasil pembimbingaan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
a) Kriteria
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru dan/atau Kepala Sekolah teridiri dari:
1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru.
2. Laporan evaluasi pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalime kepala sekolah.
3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesionalime guru dan/atau Kepala Sekolah minimal berisi aspek:
a. Program.
b. Uraian Kegiatan.
c. Target Yang diharapkan.
d. Hasil Yang dicapai.
e. Keterangan (Tindak Lanjut .
b) Bukti fisik
Laporan lengkap evaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan kepala sekolah yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.
c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas sekolah muda : 0,60
Pengawas sekolah madya: 0,90 dan
Pengawas sekolah utama: 1,20

6. Membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas madya dalam meleksanakan tugas pokok.
a) Kriteria
Laporan pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokok, berisi:
1. Surat keterangan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya minimal dari korwas.
2. Daftar hadir pengawas sekolah muda dan/atau madya yang dibimbing.
3. Jadwal pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
4. Materi pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
5. Instrumen pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
6. Kesimpulan hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.
7. Tindak lanjut hasil pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya.

b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan pengawas sekolah muda dan/atau madya dalam melaksanakan tugas pokok, yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.

c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas sekolah madya: 0,75 dan
Pengawas sekolah utama: 1,00

7. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan
a) Kriteria
Laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang ditunjukkan dengan empat bukti:
1. Data hasil hasil pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan.
2. Hasil analisis.
3. Kesimpulan.
4. Tindak lanjut.

b) Bukti fisik
Laporan lengkap pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan yang sesuai dengan sistematika yang berlaku dan diketahui Korwas.

c) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun
Pengawas Sekolah utama : 2,00

II. Melaksanakan Tugas Di Daerah Khusus
1) Kriteria
a) Daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah khusus oleh gubernur kepala daerah tingkat I.
b) Yang bersangkutan ditugaskan di daerah khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2) Bukti fisik
a) Surat tugas dari koordinator Pengawas Sekolah.
b) Fotocopy atau salinan sah keputusan gubernur kepala daerah tingkat I tentang penetapan daerah tempat bertugas Pengawas Sekolah tersebut adalah termasuk daerah khusus.

3) Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/ setiap tahun:
Pengawas Muda : 10,00
Pengawas Madya : 10,00
Pengawas Utama : 10,00

 

D. Rangkuman
Membimbing dan melatih merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah sesuai dengan jabatan kepengawasannya yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai penghargaan terghadap prestasi kerja dalam kegiatan membimbing dan melatih pengawas sekolah berhak memperoleh angka kredit.

 

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Monitoring Pelaksanaan SNP dan Akreditasi Nasional. Modul 02-B7. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Modul 04-A2. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Penilaian Kinerja Guru. Modul 04 A3. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Evaluasi Program Supervisi Pendidikan. Modul A3-2. Jakarta: Depdiknas.
Gorton, Richard A. & Schneider, Gail T. 1991. School-Based Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor III /PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kredit.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Kependidikan.
Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara 45
Suharsimi Arikunto. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 diungkapkan bahwa pengawas sekolah merupakan pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah sekolah yang ditetapkan. Bidang pengawasan akademik pada dasarnya menitik beratkan pada kegiatan membina, menilai, dan membimbing guru untuk mengembangkan kemampuan profesional dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan tindak lanjutnya. Sementara bidang pengawasan manajerial menitik beratkan pada pemantauan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, pembinaan, penilaian, dan pembimbingan kepala sekolah dalam mengembangkan kemampuan profesional terutama dalam hal pengelolaan sekolah.
Sebagai aktualisasi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan tentu diperlukan keterampilan yang cukup kompleks. Keterampilan yang cukup kompleks dapat dimaknai bahwa pengawas sekolah dalam melaksanakan bidang tugasnya perlu mengembangkan keterampilan bukan hanya dalam hal penyusunan program pengawasan dan melaksanakan program pengawasan tetapi diperlukan pula kemampuan mengembangkan keterampilan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program pengawasan yang berfungsi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program pengawasan dapat dicapai, dan seperti apa kualitas dan prestasi kerja pengawas dapat diwujudkan

Untuk memahami konsep evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang program dan pengawasan. Istilah program secara spesifik sering diartikan sebagai sebuah rencana atau rancangan kegiatan. Namun secara umum program dapat diartikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi. Adapun pengawasan merupakan kegiatan pengawas satuan pendidikan dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan akademik dan administrasi, memantau pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, menilai kinerja guru dan kepala sekolah, membimbing guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan kemempuan profesional . serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.
Kemajuan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pengawasan tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pengawasan dan evaluasi terhadap pengukuran itu berdasar atas kreteria atau standar tertentu. Pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil pelaksanaan program pengawasan secara kuantitatif sedangkan penilaian berusaha menetapkan harganya secara kualitatif. Dengan demikian dalam pelaksanaan program pengawasan, pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pengawasan yang berfungsi untuk program perbaikan dan tindak lanjut. Pengukuran menyangkut penentuan jumlah perubahan yang diharapkan dalam proses pengawasan sedangkan penilaian berkenaan dengan penentuan harga terhadap perubahan perubahan atau hasil-hasil yang dicapai dari proses pengawasan. Dengan kerangka berfikir diatas, Weiss Carrol memberi batasan tentang evaluasi sebagai ….“.. the systematic assessment of the operation and/or outcomes of a program or policy, compared to a set of explicit or implicit standards as a means of contributing to the improvement of the program or policy…” Ilmuwan lainnya memberikan batasan tentang evaluasi sebagai berikut : 1) systematic way to determine the “value” of a program, program components, or activity.”; 2)systematic process of determining the worth of a program; 3) A systematic effort to describe the status of a program; 4) The ongoing systematic collection of information on the purpose, process and outcomes of a program.
Dalam setiap program terdapat sejumlah komponen tertentu yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui keterlaksanaan program. Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan dengan salah satu model yang disebut CIPP. Model CIPP ini dapat diskripsikan sebagai berikut:
(a) Contex, yaitu hal-hal yang terkait dengan proses baik langsung maupun tidak langsung seperti faktor lingkungan;
(b) Input, yaitu sesuatu yang menjadi objek untuk dikembangkan oleh program atau sesuatu yang diproses didalam program dapat pula dipersepsi sebagai bahan mentah yang dimasukan dalam sesuatu untuk diproses, seperti guru dan kepala sekolah;
(c) Process, yaitu kegiatan yang menunjukan upaya mengubah in put dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program, seperti pengembangan kemampuan profesional guru dan kepala sekolah, dan;
(d) Product, yaitu hasil akhir yang merupakan dampak dari bahan mentah yang telah diproses oleh program, seperti kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan dapat pula berupa prestasi kerja yang dicapai.
Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian evaluasi dan komponen-komponen tertentu yang dapat dijadikan kreteria dalam menentukan keberhasilan suatu program, maka evaluasi pelaksanaan program pengawasan dapat dimaknai sebagai proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program dengan membandingkan antara konteks, input, proses dan produk untuk memberikan umpan balik peningkatan kualitas kinerja program atau pengambilan keputusan sebagai acuan dalam mengembangkan program selanjutnya.

2. Sasaran Penilaian
Mengacu pada buku kerja pengawas sekolah aspek yang evaluasi dalam pelaksanaan program pengawasan didasarkan pada rincian kegiatan pengawas terkait dengan efektivitas tingkat pencapaian dan keberhasilan serta kualitas keberhasilan prestasi kerja pengawas sekolah dalam melaksanakan :
1) Program Pembinaan Guru
2) Program Pembinaan Kepala Sekolah
3) Program Pemantauan delapan Standar Nasional Pendidikan
4) Program Penilaian Kinerja Guru
5) Program Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
6) Program Pembimbingan dan pelatihan Guru
7) Program Pembimbingan dan Pelatihan Kepala Sekolah

3. Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan
Secara umum tujuan evaluasi pelaksanaan program pengawasan pada hakekatnya untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat, dan dampak dari program pengawasan yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya.
Secara khusus tujuan evaluasi pelaksanaan program pengawasan, adalah untuk :
(1) memperoleh informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program pengawasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kemampuan profesional pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan
(2) mendiskripsikan prestasi kerja pengawas secara pribadi maupun kolektif dalam siklus semesteran dan tahunan sehingga dapat diperoleh gambaran umum prestasi kerja pengawas pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota/provinsi sebagai dasar untuk menentukan kualitas program pengawasan
(3) menghimpun data prestasi kerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pengembangan karir pengawas sebagai perwujudan pengawas professional dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional

b. Manfaat Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan
Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program pengawasan, Informasi yang diperoleh dari evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai bahan rekomendasi dan penyempurnaan program pengawasan. Dengan demikian, evaluasi program bersifat decision oriented,(berorientasi pada pengambilan keputusan) atau dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Terdapat berbagai macam kemungkinan hasil pengambilan keputusan evaluator terhadap hasil pelaksanaan program pengawasan yang dievaluasi; (a) menghentikan program (dengan alasan tepat); (b) merevisi atau memperbaiki program (disebutkan bagian mana yang harus direvisi, apa alasan dan bagaimana saran perbaikan); (c) melanjutkan program (dengan alasan jelas), dan; (d) menyebarluaskan program (seluruh atau sebagian program, apa alasannya, ke mana disebarluaskan,dan bagaimana cara menyebarkan).
Dengan demikian, manfaat dari evaluasi pelaksanaan program pengawasan pada hakekatnya dapat digunakan untuk :
1. Mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan program
2. Menunjukan kekuatan atau potensi yag dapat ditingkatkan.
3. Membantu melihat konteks dan implikasi program yang lebih luas.
4. Memberikan informasi dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Pengetahuan dan pengembangan program
4. Prinsip
Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman, prinsip-prinsip tersebut, yaitu :
a. Komprehensif.
Bahwa evaluasi program pelaksanaan pengawasan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi Jangan hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Misalnya aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan dan kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh.
b. Komparatif.
Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan harus dilaksanakan secara bekerjasama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program pengawasan. Sebagai contoh dalam mengevaluasi kemampuan guru dalam mengajar atau kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah, harus bekerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan, dengan pihak peserta didik. Dengan melibatkan semua pihak dalam evaluasi program pengawasan ini diharapkan dapat mencapai keobyektifan dalam mengevaluasi.
c. Kontinyu.
Evaluasi pelaksanaan program pengawasan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program yaitu dengan menggunakan siklus semesteran dan tahunan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana kegiatan sampai dengan tahap laporan. Hal ini penting dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Aktivitas yang berhasil diusahakan untuk ditingkatkan, sedangkan aktivitas yang gagal dicari jalan lain untuk mencapai keberhasilan.
d. Obyektif.
Dalam mengadakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagai contoh, apabila program pembinaan guru atau kepala sekolah itu efektif dapat meningkatkan kemampuan professional guru dan kepala sekolah secara signifikan, maka katakan bahwa program pengawasan ini efektif, dan sebaliknya apabila jika program pengawasan ini kurang berhasil dalam meningkatkan kemampuan professional guru atau kepala sekolah, maka katakanlah bahwa program itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobyektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan atau fakta. Dari data dan fakta inilah dapat diolah dan dianalisis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan maka makin obyektiflah evaluasi yang dilakukan.
e. Valid
Selain perlu adanya data dan fakta, juga perIu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas pelaksanaan program pengawasan. Konsitensi kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakekat substansi program pengawasan. Kriteria dalam evaluasi program pelaksanaan program pengawasan ada dua, yaitu pertama, kriteria objective yang berkenaan dengan patokan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang dijadikan kriteria keberhasilan pelaksanaan program pengawasan. Kedua, kriteria metodis yang berkaitan dengan patokan teknik penganalisaan hasil evaluasi: misalnya dengan menggunakan prosentase, interval, kuantitatif, atau perhitungan matematis lainnya.

f. Fungsional.
Hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat laporan kepada atasan atau bahan refleksi pribadi atas pelaksanaan tugas pengawasan. Hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu atau perbaikan program pengawasan dimasa pmendatang. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan program pengawasan benar-benar memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi, sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan karir atau keperluan lainnya.
g. Diagnostik.
Evaluasi program pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu setiap hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan harus didokumentasikan dalam bentuk laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan pola dan sistematika ilmiah. Bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi inilah yang dapat dijadikan dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya.

5. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan
Setelah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, setiap pengawas sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Penyusunan laporan evaluasi hasil program pengawasan tergantung pada jabatan pengawasannya. Bagi pengawas utama laporan meliputi sekolah binaan dan laporan tingkat kabupaten/kota/propinsi. Sedangkan bagi pengawas muda dan madya cukup hanya laporan sekoplah binaan saja.
Secara umum sistematika laporan, ditunjukan seperti contoh berikut :
(1) Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi
(2) Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan sasaran, Ruang lingkup Pengawasan )
(3) Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah
(4) Bab III. Pendekatan dan Metode
(5) Bab IV. Hasil Pengawasan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, berisi:
a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah
b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP
c. Hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah,
d. Pembibingan profesionalisme guru dan kepala sekolah,
e. Pembimbingan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah
f. Pembibingan pengawas sekolah muda dan madya dalam pelaksanaan tugas pokok.
(6) Bab V Penutup

II. RUANG LINGKUP EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN

Salah satu aspek penilaian kinerja pengawas sekolah seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dalam melaksanakan Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial adalah aspek evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah sesuai jenjang jabatan dengan rincian kegiatan seperti ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rincian kegiatan pengawas sekolah berdasarkan jenjang jabatan

22222222222222222222222222222222

Keterangan :
W = Wajib
TW = Tidak Wajib

 

1. Ruang Lingkup Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan
Pelaksanaan tugas pokok pengawas dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengawasan sesuai dengan rincian kegiatan pengawas tentunya mengacu pada pemenuhan beban kerja yang telah ditetapkan dan dihitung dalam siklus mingguan. Kegiatan pengawas sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk tatap muka baik dengan guru maupun dengan kepala sekolah dan kegiatan non tatap muka. Kegiatan non tatap muka pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan. Dengan demikian sesuai dengan pengaturan distribusi beban kerja pengawas sekolah maka pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan termasuk kategori kegiatan non tatap muka yang diperhitungkan beban kerjanya. Pemenuhan beban kerja melalui rincian kegiatan dinilai dalam bentuk penilaian kinerja pengawas. Kinerja pengawas sekolah pada hakekatnya merupakan prestasi kerja yang dapat dinilai dengan angka kredit. Prestasi kerja Pengawas Sekolah adalah hasil penilaian terhadap proses hasil kerja yang dicapai Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Secara umum ruang lingkup evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan terdiri atas :
a) Evaluasi hasil program pengawasan pada sekolah binaan
b) Evaluasi hasil program pengawsana tingkat kabupaten/kota/propinsi
Berdasarkan ruang lingkup eavaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, secara diskriptif ruang lingkup prestasi kerja seorang pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya paling tidak ditentukan oleh dua hal, yaitu: 1) memenuhi kriteria, dan; 2) ada bukti fisik.
1) Kriteria menurut Kamus Besar bahasa Indonesia merupakan ukuran yang menjadi dasar penetapan sesuatu. Dalam hal penetapan prestasi kerja pengawas sekolah dikaitkan dengan evaluasi pelaksanaan program pengawasan, kriteria selalu dikaitkan dengan aktivitas yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi penilaian kegiatan atau prestasi kerja Pengawas Sekolah sebagai dasar untuk penetapan angka kredit Dengan demikian kriteria penetapan prestasi kerja pengawas sekolah dapat diartikan sebagai aktivitas pengawas sekolah yang dijadikan rujukan untuk menetapkan prestasi kerja dan angka kredit.
2) Sedangkan bukti fisik adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengawasan berupa dokumen-dokumen disusun secara sistematis, logis, akuntabel, dan fungsional. Sistematis artinya dokumen diurutkan sesuai kriteria tahapan kerja. Logis dapat dipahami secara konteks keilmuan, akuntabel dapat dimaknai bahwa dokumen hasil kegiatan ada bukti pengesahan, dan fungsional dapat diartikan bahwa seluruh dokumen hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengawasan dapat menjadi rujukan untuk penyusunan program selanjutnya.
Berikut ini daftar kriteria kinerja dan bukti fisik evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan :

Tabel 2.2
Ruang lingkup prestasi kerja pengawas sekolahdalam evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

999999999999999100000000000000000000001

2. Pemberian Angka Kredit
Berdasarkan tabel diskripsi ruang lingkup prestasi kerja pengawas dalam melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan diatas, maka pemberian angka kredit terhadap prestasi kerja pengawas diberikan apabila pemenuhan kriteria dan kelengkapan dokumen bukti fisik dapat dipenuhi setelah masa satu tahun. Penetapan angka kredit prestasi kerja pengawas sekolah berdasarkani peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pengawasan adalah sebagai berikut:
1) Pemberian angka kredit untuk pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan yang diberikan kepada seluruh jenjang jabatan pengawas
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
a. Pengawas sekolah muda : 3,00
b. Pengawas sekolah madya: 4,50 dan
c. Pengawas sekolah utama : 6,00.

2) Pemberian Angka Kredit untuk pelaksanaan program pengawasan pada tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi diberikan khusus untuk pengawas utama
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah utama : 0,80.

3. Beberapa hal penting dalam pemberian angka kredit untuk Sub unsur Evaluasi hasil pelaksanaan Program Pengawasan
Setiap Pengawas Sekolah harus melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan setiap tahunnya:
a. Kriteria

1) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan yang terdiri dari:
a) Laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut)
b) Laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan SNP. (Data hasil pemantauan delapan SNP, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut )
c) Laporan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah (Data hasil penilian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, hasil analisis, kesimpulan, dan tindak lanjut )
b. Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria yang berlaku dan diketahui Korwas.
c. Pemberian angka kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah muda : 3,00
Pengawas sekolah madya: 4,50 dan
Pengawas sekolah utama: 6,00.

2) Mengevaluasi hasil Pelaksanaan Program Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi, yang terdiri dari:
a. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan Program pengawasan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk pengawas sekolah utama yang memenuhi sistematika yang berlaku berisi:
(1) Identitas berisi Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi
(2) Bab I. Pendahuluan berisi (Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan dan sasaran, Ruang lingkup Pengawasan )
(3) Bab II. Kerangka Pikir Pemecahan Masalah
(4) Bab III. Pendekatan dan Metode
(5) Bab IV.Hasil Pengawasan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, berisi:
a. Hasil pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah
b. Hasil pemantauan pelaksanaan SNP
c. Hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah,
d. Pembibingan profesionalisme guru dan kepala sekolah,
e. Pembimbingan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah
f. Pembibingan pengawas sekolah muda dan madya dalam pelaksanaan tugas pokok.
(6) Bab V Penutup

b. Bukti fisik
Laporan lengkap sesuai dengan kriteria dan diketahui Korwas.
c. Pemberian Angka Kredit
Angka kredit diberikan untuk setiap laporan/setiap tahun:
Pengawas sekolah utama :0,80.

D. Rangkuman
Evaluasi pelaksanaan program pengawasan merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program dengan membandingkan antara konteks, input, proses dan produk untuk memberikan umpan balik peningkatan kualitas kinerja program atau pengambilan keputusan sebagai acuan dalam mengembangkan program selanjutanya.
Ruang Lingkup Prestasi Kerja Pengawas sekolah berkaitan dengan sejumlah produk kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk bukti fisik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan diperoleh setelah siklus kegiatan satu tahun serta dapat dinilai dengan angka kredit

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Monitoring Pelaksanaan SNP dan Akreditasi Nasional. Modul 02-B7. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Modul 04-A2. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Penilaian Kinerja Guru. Modul 04 A3. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. Evaluasi Program Supervisi Pendidikan. Modul A3-2. Jakarta: Depdiknas.
Gorton, Richard A. & Schneider, Gail T. 1991. School-Based Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor III /PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kredit.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Kependidikan.
Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara 45
Suharsimi Arikunto. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara