FORMULASI UJIAN NASIONAL ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN

FORMULASI UJIAN NASIONAL ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN

images (6)Pada tulisan kali ini saya mengakat topik yang masih hangat dibicarakan saat sekarang yaitu “Formulasi Baru UN, harapan dan Tantangannya”. Melihat kondisi dan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, sudah sewajarnya kita patut untuk mengikuti dan menyesuaikan kondisi itu, sehingga nantinya kita tidak akan terperangkap dalam perubahan zaman yang semakin global dan disertai dengan makin pesatnya arus informasi baru yang tiap saat ini sering ditemukan. Dari sinilah, Imipian dan cita-cita tidak akan tercapai, manakala tidak ada bantuan dan spirit dari semua warga dan lingkungan sekolah, baik itu dari para guru, karyawan, pengurus, komite, siswa, dan tokoh masyarakat, serta pendiri dari sekolahan ini.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang.

Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.

Setelah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kemendiknas RI mendapat sorotan yang serius terhadap Pelaksanaan ujian Nasional sebelumnya , maka mulai sejak tahun 2011 yang  lalu telah menerapkan kebijakan baru untuk mendukung formulasi penentuan kelulusan Ujian Nasional ,salah satunya meniadakan Ujian Nasional (UN) ulangan , selain itu kelulusan siswa dari satuan pendidikan telah diperhitungkan hasil UN, hasil ujian sekolah, dan penilaian guru di sekolah sesuai dengan amanat UU No.20 thn 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, PP No.19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan operasionalnya dituangkan dalam Permendiknas No.20 thn 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan .Ketiga komponen tersebut dirangkum dalam nilai gabungan yang memperhitungkan hasil ujian nasional dan ujian sekolah dengan rasio bobot 60% dan 40% . Untuk standarnya, pemerintah menggunakan batas nilai bawah kelulusan yaitu 5,5. Dengan formulasi yang baru tersebut, kita nerharap tingkat kelulusan juga semakin tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya karena siswa tidak dipotret sesaat melainkan di tiga tahun masa belajar .”Kita berpikir optimislah dengan formulasi nilai gabungan sekarang.

Dalam Formulasi baru Ujian Nasional ini, selain Pemerintah menentukan kriteria kelulusan dari nilai gabungan UN dan Nilai Sekolah, juga menetapkan kriteria lulus Ujian Sekolah diberikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Karena itu ujian sekolah akan dilaksanakan oleh satuaan pendidikan itu sendiri sebelum Ujian Nasional. Yang lebih penting dan strategis yang perlu dipikirkan oleh sekolah, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas pendidikan Kabaupaten Kota, dan Pusat adalah langkah tindak lanjut UN setelah Ujian Nasional nanti. Mengingat arah UN sekarang adalah peningkatan mutu pendidikan pertama kali dituangkan dalam Permendiknas No. 45 dan 46 Tahun 2010. Mudahan formulasi itu akan tetap menjadi standar dan tidak mengalami perubahan lagi di tahun-tahun mendatang. Kalau tiap tahun ganti sistem kapan perbaikan kualitas bisa dilakukan.

Kehadiran Permendiknas Nomor 45 dan 46 tahun 2010 yang lalu diyakini membawa perubahan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional. Hal ini karena adanya perubahan sistem penentuan kelulusan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mulai sejak tahun pelajaran 2010/2011, kelulusan peserta didik ditentukan dari nilai akhir (NA). Dalam hal ini Nilai Akhir (NA) diperoleh dari perpaduan Nilai Sekolah (NS) dan nilai ujian nasional (UN). Sedangkan NS didapatkan dari perhitungan Nilai Rapor (NR) dengan nilai ujian sekolah (US). Formulasi baru terhadap Regulasi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dipandang perlu karena adanya berbagai permasalahan dan sorotan yang tajam yang muncul pada penyelenggaraan Ujian Nasional tahun-tahun sebelumnya.karena Penilan oleh Guru (melalui UH,UTS,UAS/UKK ), dan penilaian oleh Sekolah ( melalui Ujian Sekolah) tidak dipadukan dengan hasil Ujian Nasional. Sehingga hasil Ujian Nasional menjadi penentu kelulusan siswa di sekolah..Fakta menunjukkan, pelaksanaan Ujian Nasional tahun –tahun sebelumnya banyak terjasdi “Eror” baik saat persiapan UN maupun saat perlaksanaan UN. Banyak sekolah yang nekat mengorbankan pembelajaran pada jam efektif untuk membahas soal-soal Prediksi Ujian nsional berdasarkan SKL untuk mengejar target. yang ditemukan pada penyelenggaraannya, terutama ada nya isyu terjadinya kebocoran soal yang berdanpak pada psyikologis peserta didik menjadi kurang percaya diri . Bahkan, Wakil Menteri Pendidikan Nasional saat itu di jabat oleh  Fasli Jalal, menyebutkan ada tiga faktor utama kebocoran soal UN, yaitu percetakan, distribusi soal, dan pengawasan pada pelaksanaan UN . Ini adalah sebagian kecil kilas balik tindakan eror yang muncul ke permukaan, dan diyakini ini merupakan fenomena gunung es. Oleh karena itu sangat berargumentatif, relevan dan signifikan dengan formulasi baru regulasi penyelenggaraan UN demi peningkatan kualitas pendidikan secara nasional.

Apakah dengan keluarnya formulasi baru regulasi penyelenggaraan UN akan menjadi lebih baik?.

Mari kita kaji secara saksama

 .
Pertama :memadukan Nilai rapor (NR) dalam formula penentuan Nilai Akhir (NA), berarti ada kontribusi “proses dan hasil belajar” dalam penentuan kelulusan. Hal ini karena nilai rapor yang diperoleh siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan selama satu semester. Selama itu juga upaya-upaya perbaikan yang terjadi pada diri siswa terus dipantau dan dinilai oleh guru. Dengan demikian nilai rapor diyakini lebih banyak domain prosesnya ketimbang nilai UN.

Yang kedua, penerapan Nilai Rapor (NR) dalam penentuan kelulusan memberikaan harapan jauh ke depan. Artinya, nilai rapor akan semakin bermanfaat dan bermakna di mata siswa dan guru. Akibatnya, semua pihak akan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas nilai rapor yang diperolehnya. Motivasi belajar siswa meningkat, karena ingin mendapatkan Nilai rapor (NR) yang memuaskan yang mendukung “Nilai Akhir Ujian ”. Guru pun akan semakin termotivasi untuk menghadirkan proses pembelajaran yang inovatif ,dan berkualitas. Sinergi ini diyakini akan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar yang bermuara kepada peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Inilah sebuah peluang ,harapan sekaligus tantangan hadirnya formulasi baru regulasi sistem Ujian Nasional
Yang Ke-tiga : Hasil Ujian Nasional mulai sejak tahun pelajaran 2010/2011 tidak lagi penjadi salah satu penentu kelulusan, akan tetapi dipadukan dengan Nilai Sekolah (NS) yang diperoleh dari 40%NR dan 60%US. Ini berarti,bahwa Ujian Nasional tidak lagi menjadi “Hantu” yang yang menakutkan .Sebagai konsekwensi logis dari formula ini adalah nilai Ujian Nasional tidak harus dipaksakan mendapat nilai standar 5,5 atau lebih, karena ada konstribusi Nilai 40%US Akibatnya, pelaksanaan UN diharapkan dapat lebih jujur, objektif, dan tidak dicemari dengan berbagai kecurangan. Inilah peluang berikutnya dari hadirnya formulasi baru dari regulasi tentang penyelenggaraan UN yang dimulai sejak thn 2011 . Langkah maju dari pemerintah ini patut diapresiasi, karena merupakan awal yang mulia untuk memulai perbaikan dunia pendidikan.

Dari berbagai peluang di atas , maka tantangannya ke depan mau tidak mau suka atau tidak suka sekolah akan berusaha masimal menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, melalui sentuhan guru-guru profesional kita , dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dari pemerintah maupun orang tua murid ( komite sekolah ) akan berdanpak pada hasil belajar yang lebih baik .Akibat dari berkontribusinya NR dalam NA akan terjadi perbandingan linier.untuk menentukan kelulusan.maka tidak heran tiap tahun akan terjadi peningkatan KKM Mata Pelajaran di tiap satuan pedidikan dalam upaya untuk memaksakan agar Nilai Rapor cenderung besar. Hal ini dibenarkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan penilaian acuan “ patokan atau acuan criteria” berbasis kompetensi dengan berparadigma pembelajaran tuntasnya.. Agar Nilai Rapor cenderung besar, maka nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dibuat Tinggi ( dengan memaksimalkan daya dukung dan Intake , serta meminimalkan Tingakat kompleksitas ), sehingga Nilai Rapor lebih besar. Jika masih ada siswa yang belum mencapai nilai KKM maka dilakukan pembelajaran remedial ( bahkan dipaksakan agar nilai minimal mencapai KKM dengan cara penugasan individu, ataukah kelompok ataukan di adakan pembelajaran ulang apa bila di bawah 50% indicator yang diujikan tidak tuntas. Ini salah satu upaya yang sesuai dengan KTSP ,dan kondisi ini saya rasa tidak kontra produktif dengan gagasan meningkatkan kualitas pendidikan. Inilah salah satu tantangan yang muncul dari regulasi baru UN  yang patut dicarikan solusinya ..

Selain itu tentang peningkatan peningkatan mutu pendidikan ini peranan Kepala Sekolah selaku manajer untuk demokratis dalam menerapkan semua kebijakan pemerintah ( Daerah dan Pusat) dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan pendidikaan, dan bersikap progresif dalam menerapkan program sekolah, dengan modal kecil tapi mampu mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Kreatifitas lokal para kepala sekolah dituntut dalam kerangka MBS(manajemen Berbasis Sekolah) dengan terus melibatkan peran serta orang tua siswa dan lingkungan sebagai mitra. Satuan pendidikan sebagai unit pelayanan publik juga dituntut senantiasa meningkatkan pelayanan yang bermutu dengan menerapkan asas keterbukaaan, dan pentingnya juga memhami bahwa ada 70% potensi peserta didik yang dapat dikembangkan di luar kapasitas akademik yang dikembangkan di sekolah sesuai jurusannya.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya tentang adanya isu bocornya kunci jawaban dari ulah oknum yang tidak betanggung jawab maka di harapkan kepada semua siswa calon peserta ujian nacional (UN)  agar tidak terpengaruh dengan isu-isu tentang kunci jawaban soal UN yang beredar di tengah masyarakat. Siswa harus lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming atau tawaran dari siapapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu siswa calon peserta UN harus mengutamakan kepercayaan diri yang kuat tidak perlu takut menhghadapinya, karena soal-soal UN adalah soal yang sesuai dengan KD yang sifatnya standar minimal yang sudah di ajarkan oleh guru nya di sekolah, yakinlah dan berpikir positflah, kalian pasti bisa !. sebagai motivasi ada Sembilan tips bagi siswa menghadapi UN  : (1) Belajar dengan tekun, (2).Mengulangi mata pelajaran.(3).Bertanya kepada teman sejawat, orang tua atau guru jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. (4).Percaya diri. Percaya dengan kemampun diri sendiri. You can if you think you can.(5).Mencoba mengerjakan soal-soal ujian tahun yang lalu. (6).Berlatih menjawab soal-soal latihan yang ada di dalam buku pelajaran. (7). Berpikir positif dan bersikap sportif.(8)Menjaga kesehatan dengan cukup istirahat, olah raga, dan makan secara teratur. (9).Berdo’a kepada Allah

Sedangkan kepada para guru dan orang tua murid supaya memberikan dorongan dan motivasi kepada murid-murid untuk mempersiapkan ujian dengan sebaik mungkin demi kesuksesan anak-anak kita, generasi penerus bangsa
Ya tentunya kita berharap sukses penyelenggaran dengan mnjunjung kejujuran dan juga sukses hasil dapat terus diperoleh setiap tahun sebagai dampak dari meningkatnya profesionalitas dan kinerja para guru, kepala sekolah dan pengawas. Tentunya hal ini harus ditunjukkan oleh para guru profesional sebagai jawaban tentang keraguan banyak fihak terhadap dampak sertifikasi guru…

Terlepas dari peluang dan tantangan yang muncul dari kehadiran permendiknas tentang UN tersebut, maka menyukseskan penyelenggaraan UN adalah keniscayaan. Oleh karena itu stakeholders pendidikan, baik siswa, guru, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah hendaknya menyatukan langkah dan menyamakan persepsi untuk menyukseskan penyelenggaraan UN . Mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan tantangan menjadi peluang adalah salah satu upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan UN . Semoga penyelenggaraan UN dapat berjalan objektif, jujur, dan adil demi peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Terima kasih

Wallahumuwafiq ila aqwamith thoriq
Wassalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokaatuh

Berkas IV-a ke IV-b sudah menjadi wewenang daerah masing-masing (pasal 22 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi No. 16 th 2009).

sesuai surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 89351/A4.4/KP/2012 tentang Pengelolaan usul penilaian dan penetapan angka kredit guru (surat tembusan telah di kirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota masing-masing), maka :

  1. Pengiriman berkas PAK ke LPMP ditutup per tanggal 30 September 2012 dengan ketentuan sebagai beikut : Berkas IV-a ke IV-b sudah tidak lagi menjadi wewenang Biro Kepagawaian melainkan menjadi wewenang daerah masing-masing (pasal 22 ayat (1) Permenegpan dan Reformasi Birokrasi No. 16 th 2009).
  2. Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit guru gol IV-b ke atas dapat diajukan kembali mulai 1 Juli – 31 Juli 2013 dan disampaikan kepada : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Angka Kredit Guru Gedung A lantai Dasar Kemdikbud, Jln. Jend. Sudirman Senayan jakarta.

Demikian Informasi ini semoga bermanfaat

FORMAT CATATAN HARIAN PELAKSANAAN SUPERVISI PENGAWAS

DATA PELAKSANAAN SUPERVISI PENGAWAS

Nama Pengawas

:

………………………………………………………..

NIP

:

………………………………………………………..

Sekolah

:

………………………………………………………..

Hari/Tanggal

:

………………………………………………………..

Semester/Tahun

:

…………………………………………………………………………..
Bertemu dengan

:

………………………………………………………………………….
 

:

………………………………………………………………………….
 

:

………………………………………………………………………….

Materi  Kegiatan                             :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Tujuan

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Indikator Pencapaian Tujuan

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Deskripsi  masalah

Komponen

Uraian

 
Kondisi nyata sekolah  

 

 
Kondisi yang diharapkan  

 

 
Deskripsi data   pelaksanaan supervisi  

 

 

 

 

 

 

 
Masalah  

 

 
Refleksi Hasil Supervisi dan  Kesimpulan  

 

 

 

 

 

 

 
Saran tindak lanjut perbaikan

 

 

 

 

 
 

Mengetahui

Kepala Sekolah ……………………………..

 

………………………………….

 

 

 

 

…………………………………

Pengawas Sekolah

 

 

……………………………………

 

 

Lain-lain:

 

 

Supervisi   Manajerial   Akademik   Klinis
Menilai Kinerja   Sekolah   Kepsek   Guru
Membimbing   Kepala Sekolah   Guru   Pengawas
Melatih   Kepsek   Guru   Pengawas
Mengevaluasi    Sekolah   Kepsek   Guru

 

PROGRAM PENGAWAS MENJELANG PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

images (12)Apa yang telah pengawas lakukan dalam penjaminan mutu manajerial dan akademik?

Penguasan Pengetahuan:

•Faktual
•Konseptual
•Prosedural

Metakognitif

 

Pengawas Abad-21

•Melek informasi
• Melek media
• Melek teknologi

KompetenSI Pengawas

•1. Kepribadian
•2. Sosial
•3. Supervisi manajerial
•4. Supervisi akademik
•5. Evaluasi pendidikan

6. Penelitan dan Pengem bangan

 

Kompetensi K.2013

Program-Pengawas-2013

 

Format-Catatan-Pelaksanaan-Tugas-Pengawas (1) images (4)

 

 

 

Surat Edaran Nomor 89351/A4.4/KP/2012 tentang “Pengelolaan Usul Penilain dan Penetapan Angka Kredit Guru”

Surat Edaran Nomor 89351/A4.4/KP/2012 tentang “Pengelolaan Usul Penilain dan Penetapan Angka Kredit Guru”

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya penilaian dan penetapan angka kredit guru golongan IV/a ke atas yang menjadi kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Kepmenpan Nomor 84 tahun 1993 tentang Jabatann Fungsonal Guru dan Angka Kreditnya, pada tahun 2003 telahh dibentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penila, Pusat yang berkedudukan di 16 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu:

  1. Jawa Barat
  2. Jawa Tengah
  3. Daerah Istimewa Yogyakarta
  4. Jawa Timur
  5. Lampung
  6. Riau
  7. Jambi
  8. Sumatera Barat
  9. Sumatera Utara
  10. Aceh
  11. Bali
  12. Nusa Tenggara Barat
  13. Sulawesi Selatan
  14. Sulawesi Utara
  15. Kalimantan Timur
  16. Kalimantan Selatan

LPMP dalam hal ini berfungsi memfasilitasi untuk penerimaan dokumen berkas usul penilalan perencanakan jadwal penilalan dan menyelenggarakan penilaian. Selain 16 propinsi tersebut, berkas usul penilaian dlsampaikan kepada Menten Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris Tim Penilai Pusat, dengan alamat Gedung C Lantai 5 Kemdikbud, Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Seiring dengan akan berakhirnya pemberlakuan Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 beserta peraturan pelaksanaanya pada akhir tahun 2012, dalam 1 (satu) tahun terakhirini jumlah berkas usul penilalan meningkat tajam, termasuk banyak disampaikan kepada kami usulan yang seharusnya disampaikan kepada Kepala LPMP setempat

Berdasarkan hal tersebut di atas dan pentingnya penetapkan target penyelesalan penilaian dan penetapan angka kredit guru berdasarkan Keprnenpan Nomor 84 Tahun 1993, perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

  1. Bagi guru-guru golongan IV/a ke atas pada 16 propinsi sebagaimana tersebut di atas, penyampaian berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit berdasarkan Kepmenpan Nomor 84/1993 disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalul Kepala LPMP dengan alamat LPMP setempat. Dalam hal ini, berkas usul tidak lagi dikirimkan ke alamat Gedung C Lantai 5 Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat.
  2. Bagi guru-guru golongan IV/a ke atas yang berkedudukan selain di 16 propinsi sebagaimana tersebut di atas, penyampaian berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit berdasarkan Kepmenpan Nomor 84/1 993 disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian dengan alamat Gedung C Lantai 5 Kemdibud, Jalan Jendral Sudirman
    Senayan, Jakarta Pusat.
  3. Batas akhir penyampaian berkas usul guru golongan IV/a sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adaIah tanggal 30 September 2012 Stempel Pos. Hal inii penting agar kami dapat menyelesaikan penilaian dan penetapan angka kredit guru baik untuk layanan periode kenaikan pangkat Oktober 2012 maupun April 2013. OIeh karena itu, berkas usul yang disampaikan kepada kami sesudah tanggal 30 September 2012 tidak akan dinilal dan kami tidak mengembalikan berkas tersebut kepada unit pengusul.
  4. Pengajuan berkas usul penilaian harus lengkap I (satu) set terdiri atas:
    1. DUPAK dengan batas akhir masa penilalan sampai dengan 30 Juni 2012 serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang
    2. PAK terakhir
    3. SK Pangkat terakhir
    4. DP3 1 tahun terakhir
    5. Karpeg/konversi NIP
    6. Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilalan angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar. Bagi yang tugas belajar dilengkapi dengan :
      1. SK Tugas Belajar belajar;
      2. SK pembebasan sementara dan jabatan fungsional guru; dan
      3. SK pengaktifan kembali dalam jabatan guru.
  5. Berkaitan dengan batas akhir penyampaian berkas usul pada tanggal 30 September 2012 pelaksanaan tugas guru mulai 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 Tetap di perhitungkan angka kreditnya dengan menggunakan Kepmenpan Nomor 84/1993. Namun, pengajuan angka kredit untuk guru golongan IV/a disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit masing masing melalui Sekretariat Tim Penilai instansi/Daerah. Sedangkan guru golongan IV/b ke atas diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kepegawaian Kemdikbud melalui kepala biro kepegawaian selaku Kepala Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Jabatan Fungisonal Guru.

Apabila pengajuan usul penilaian pelaksanaan tugas guru sampai dengan 31 Desember 2012 diajukan bersamaan dengan pengajuan usul pelaksanaan tugas guru berdasarkan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, maka berkas usul dimaksud dilengkapi dengan DUPAK dan bukti fisik yang terpisah sesuai dengan peraturan masing-masing.

  1. Mulal tanun 2013, guru yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi pada periode oktober sudah menerapkan sistem angka kredit berdasarkan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. OIeh karena itu, terhitung mulai 1 Oktober 2012, Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Biro Kepegawaian Kemdikbud atau di 16 LPMP tersebut di atas tidak lagi menerima usul penilaian dan penetapan angka kredit guru golongan IV/a yang akan naik ke golongan IV/b, karena hal tersebut menjadi kewenangan Saudara sesual dengan pasal 22 ayat (1) huruf e dan f Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit guru golongan IV/b yang akan naik pangkat setingkat Iebih tinggi ke golongan IV/c sampal dengan golongan IV/e pada bulan Oktober 2013, daat diajukan kepada kami mulai 1 Juli 2013 s.d. 31 Juli 2013 dan disampaikan kepada:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

melalui Kepala Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Angka Kredit Guru

Gedung A Lantal Dasar Kemdikbud

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Berkenaan dengan hal hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk memberitahukan layanan penilaian dan penetapan angka kredit guru mi kepada Kepala Sekolah di lingkungan Saudara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

 

Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

foto siswa_nDirektorat Pembinaan SMA telah melaksanakan program rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Program tersebut dimulai tahun 2007 di 441 SMA, jumlah ini kemudian bertambah menjadi 2.625 SMA pada tahun 2008, dan menjadi 3.252 SMA pada tahun 2009. Selain itu, Direktorat PSMA juga telah melaksanakan rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di 100 sekolah dan rintisan Pusat Sumber Belajar (PSB) di 33 sekolah. Jumlah ini tersebar di 33 Provinsi dan 463 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2010 dilakukan verifikasi terhadap sejumlah SMA yang menjadi rintisan SKM, PBKL, dan PSB yang disebutkan diatas, dan telah terpilih 132 sekolah yang dijadikan SMA Model SKM-PBKL-PSB. SMA model SKM-PBKL-PSB bukan merupakan pengkategorian sekolah, tetapi  merupakan alternatif  strategi pembinaan untuk mempercepat pemenuhan SNP.

Program pembinaan SMA Model SKM-PBKL-PSB dilaksanakan bersama oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota baik secara teknis maupun manajerial. Selanjutnya untuk memudahkan semua pihak terkait dalam pelaksanaan program­-program tersebut, Direktorat Pembinaan SMA mempersiapkan berbagai bahan pendukung berupa naskah rujukan dalam pemenuhan SNP, baik berupa konsep, pedoman, panduan, maupun petujuk teknis.

Panduan  Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan salah satu panduan yang dikembangkan dan dijabarkan dari Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Sekolah yang telah disusun terlebih dahulu, serta mengacu kepada Pedoman Penyusunan Program Sekolah yang telah diterbitkan oleh Direktorat PSMA sebelumnya. Panduan ini terbuka untuk dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekolah sesuai dengan kebutuhan.

semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
SMA ……
KABUPATEN/KOTA: …….
PROVINSI: …….
NO ASPEK DAN URAIAN KEGIATAN TGL PELAKSA-NAAN UNSUR YG TERLIBAT TUJUAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN SUMBER DANA
JABATAN PERAN URAIAN JUMLAH SEKOLAH BLOCK GRANT LAIN-NYA
OUT PUT (Rp) (Rp) (Rp)
1. Standar isi dan standar kompetensi lulusan
1.1 Penyusun-an/ penyemp. dokumen kurikulum
1.1.1 Penyem-purnaan dokumen KTSP 23-25 Agust §  Kasek Nara-sumber Menyempur nakan dokumen KTSP Dokumen KTSP yang disempur-nakan melalui analisis konteks dan analisis peluang dan tantangan 1 naskah 1.800.000 - -
§  3 Wa- kasek
§  4 Guru Penyu-sun
§  2 TU Panitia
1.1.2 Dst
2. Standar Proses
2.1 ….
2.1.1 ….
2.1.2 Dst
3 Standar Sarana dan Prasarana
3.1 Pengadaan 1 unit RKB 18 Juli s.d. 18 Oktober 2010 Panitia pemba-ngunan Pelak- sana Memenuhi kebutuhan ruang kelas Ruang kelas baru 1 unit 25.000.000 ########
Catatan :
Kolom–kolom pada RKAS ini diisi dengan jenis kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan mengacu kepada hasil analisis kebutuhan dan penentuan jenis kegiatan, serta penghitungan biaya seperti pada contoh 1 s.d. contoh 4 panduan penyusunan RKAS.

DOWNLOAD MATERI :

 Panduan Penyus RKAS (Kt Peng) 25082010

 RKAS (Isi) 25082010

 Contoh RKAS

Contoh 1 penentuan kegiatan dan biaya contoh Isi RKAS CONTOH Rencana Anggaran Keg. SekolahT Contoh RKAS contoh RKJM Panduan Penyus RKAS (Kt Peng) 25082010 Program Kerja Jangka Pendek PROGRAM KERJA YANG TERKAIT DENGAN PEMENUHAN SNP RAPBS

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU DAN PENGAWAS

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tanggal 30 Juli tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 Tentang Guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas guru dan pengawas.
Agar pemenuhan tugas guru dan pengawas dapat direalisasikan dengan baik, maka perlu pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas guru dan pengawas.
Buku ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Permendiknas Nomor 39 dimaksud. Pedoman ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan beban kerja guru, perhitungan beban kerja guru, cara pemenuhan wajib mengajar, dan tugas tambahan yang dapat diekuivalensikan sebagai tatap muka pada kondisi khusus, serta ekuivalensi tugas dan beban kerja pengawas.

SOWNLOAN : pedoman tugas guru dan pengawas