PERANAN PENGAWAS DALAM PENGEMBANGAN KERJASAMA SEKOLAH


 

Dari waktu ke waktu persoalan hubungan antara sekolah daengan masyarakat semakin menuntut perhatian. Sejalan dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat maka apresiasi dan aspirasi mereka terhadap lembaga pendidikan juga semakin meningkat. Aspek yang paling banyak mendapat sorotan tentu saja adalah mutu pendidikan, di samping transparansi pengelolaan. Banyak definisi tentang hubungan masyarakat. Awalnya hubungan masyarakat dikemukakan kali pertama oleh Thomas Jefferson tahun 1807 yang ketika itu dimaknai sebagai Public Relation. Ibnoe Syamsi dalam Suryosubroto (2004: 155) mendefinisikan humas sebagai kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Kegiatan kehumasan adalah melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja (sekolah) yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas. Bentuknya adalah menyebarluaskan informasi dan memberikan penerangan-penerangan untuk menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya di kalangan masyarakat luas mengenai tugas-tugas dan fungsi yang diemban sekolah tersebut, termasuk mengenai kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan berdasarkan volume dan beban kerjanya.Menurut Suryosubroto (2004; 157), hasil kerja dari kehumasan yang efektif apabila ada saling pengertian antara sekolah dengan pihak masyarakat. Adanya kesediaan untuk untuk membantu karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing, dan tumbuhnya rasa ikut bertanggung jawab dari masyarakat terhadap kemajuan sekolah.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah ditegaskan eksistensi serta peran dan fungsinya, maka hubungan sekolah dengan masyarakat semakin perlu dikelola dengan sungguh-sungguh. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bawa lemabaga ini memiliki peran memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Implikasinya, masyara- kat berkepentingan terhadap informasi dari sekolah agar mereka dapat memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan terhadap sekolah. Sebaliknya, sekolah harus semakin terbuka terhadap masyarakat dan menjalin hubungan dengan lebih intensif.

Pengawas yang memiliki fungsi supervisi dan perbantuan (enabling) kepada sekolah dituntut untuk dapat membina kerjasama sekolah dengan pihak-pihak lain yang terkait. Di bawah ini akan diajukan sejumlah alternatif dalam membina kerjasama sekolah dengan pihak eksternal dalam kepen-tingan pemberdayaan sekolah :1).Mendorong sekolah untuk melakukan dialog dengan komite sekolah dan masyarakat. Di dalam dialog, sekolah menyampaikan konsep dan strategi peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai langkah taktisnya. Sementara itu pihak komite sekolah turut memikirkan dan memberi masukan terhadap program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Pengawas dapat berperan untuk memperlancar program peningkatan mutu sekolah dengan jaringan yang dimilikinya, seperti dengan kepala dinas pendidikan, kepala kantor cabang dinas kecamatan, dunia industri dan du- nia usaha, perpustakaan daerah, musium, dan lain-lain. Dalam posisi ini, pengawas tidak hanya memantau hubungan sekolah dengan masyarakat dalam arti pasif tetapi juga memberikan bantuan dalam menjalin relasi tersebut. 2).Membantu sekolah dalam perekayasaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) melalui organisasi Jaringan Kurikulum baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Perekayasaan KTSP tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan penyusunan naskah KTSP, penyusunan jadwal mata pelajaran, pengumpulan silabus dan RPP, atau aspek teknis lainnya tetapi di dalamnya menyangkut mengembangan visi dan misi sekolah secara utuh dan aktif. Pengawas berperan membantu sekolah ketika melakukan relasi dengan pihak lain untuk mencari tempat kerja praktek (bagi SMK) dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak luar dengan berbagai tujuan.. 3). Membantu sekolah menjalin hubungan dengan organisasi profesi dan keilmuan, seperti menjalin hubungan dengan Perguruan Tinggi, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Geograf Indonesia, Masyarakat Sejarah Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan lain-lain. Bahkan menjalin hubungan kelembagaan secara internasional yang kemudian kita kenal dengan gagasan Sekolah Koalisi. Tujuan kerjasama tersebut diarahkan agar lembaga profesi dapat memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan interaksi dan menjadi sumber informasi. 4.).Membantu sekolah menjalin kelembagaan antar jenjang sekolah pada daerah binaannya. Artinya, sekolah dapat melakukan tukar informasi tentang kondisi dan kebijakan sekolah masing-masing. Bagi tingkat TK/RA menjalin hubungan kelembagaan dengan sejumlah SD/MI. Tingkat SD/MI menjalin hubungan dengan sejumlah SMP/MTs. Tingkat SMP/MTs dapat menjalin hubungan kerjasama dengan sejumlah SMA/MA. Manfaat kerjasama antara lain untuk memudahkan dalam menyalurkan minat anak didik yang ingin melanjutkan sekolah di tempat tersebut. 5).Membantu sekolah dalam peningkatan proses pembelajaran muatan lokal antar sekolah yang dibinanya. Pengawas tidak hanya bertindak melaksa- nakan monitoring, tetapi juga meningkatkan akselerasi peningkatan mutu khususnya kurikulum muatan lokal. Karena itu, dibutuhkan kerjasama antarpengawas se Kabupaten/Kota dalam menyukseskan kurikulum muat- an lokal. 6).Membantu sekolah dalam melakukan kegiatan bersama seperti pameran, Pekan Olah Raga  dan Seni (PORSENI) antarsekolah, lomba cerdas cermat, pertukaran pelajar, latihan kepemimpinan antar OSIS, tryout dan pembinaan peserta olimpiade, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut adalah instrumen dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar terutama para stakeholder terkait agar mereka merasa ikut terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di daerahnya. 7).Membantu sekolah dalam menyelenggarakan promosi guru berprestasi, siswa berprestasi, dan aspek akademik lainnya. 8).Membantu sekolah dalam mencari sumber dana pelatihan dan penelitian bagi guru-guru seperti untuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, pembinaan MGMP dan KKG, atau penyampaian informasi tentang dana hibah lainnya. dan 9). Membantu sekolah dalam menjalin hubungan dengan dunia usaha jika sekolah berencana melakukan pengembangan usaha koperasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dan usaha lainnya yang relevan.

Dari sekian gagasan pemberdayaan sekolah di atas mungkin saja ada yang melebihi dari tugas dan kewenangan pengawas. Di sinilah pentingnya pengetahuan pengawas tentang peluang dalam memperluas wewenang. Dengan maksud yang baik, pengawas akan lebih dekat dengan sekolah baik dengan kepala sekolah maupun guru. Pengawas menjadi mitra kerja sekolah dan dengan demikian akan menghapus gambaran yang kurang baik tentang pengawas sekolah. Apakah dengan kemauan yang besar dari pengawas sebagaimana yang telah digambarkan di atas, kinerja sekolah akan meningkat?. Jawaban- nya belum tentu, karena kemampuan sekolah sangat berbeda-beda.

Untuk menciptakan sekolah yang dinamis sebagaimana yang diharapkan, pengawas melakukan langkah sebagai berikut:

1.      Niatkan untuk ”mengkader” kepala sekolah sebagai pionir pemberdayaan di sekolahnya. Artinya, perlu mengajak kepala sekolah untuk memahami visi sekolahnya dan merencanakan terobosan dalam pemberdayaan seko- lah.

2.      Langkah kedua, ”mendidik” sekolah dengan menciptakan kegiatan ber- sama di lingkungan sekolah-sekolah binaan pengawas tanpa harus menunggu waktu yang disediakan oleh sekolah. Bersamaan dengan itu, pengawas menciptakan situasi dan atau ”merekayasa” guna mendorong pihak sekolah perlu melakukan kerjasama dengan pihak tertentu dalam mengembangkan sekolah.

3.      Langkah ketiga, secara berkala pengawas mengungkapkan laporan kemajuan sekolah di depan guru dan siswa dalam upacara bendera dan atau pada kesempatan lain. Dalam pertemuan, pengawas mengemukakan pandangan dan pendapat sendiri dengan lugas dan jujur.

4.      Langkah keempat,   menciptakan kegairahan dan semangat akan program pemberdayaan sekolah. Jika pengawas tampak setengah-setengah atau tidak bersemangat terhadap proses pemberdayaan, jangan harap orang lain akan bergairah.

5.      Langkah kelima adalah memperlengkapi, artinya memberi sedikit jami-nan terhadap sesuatu yang masih menjadi keraguan pihak sekolah. Penga-was hendaknya memposisikan diri sebagai bagian dari tim sekolah sehingga ikut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan.

6.      Langkah keenam adalah menilai, didalamnya tentu ada unsur memantau    yang dilakukan secara terus menerus. Pengawas memberikan penilaian terhadap pihak sekolah dan sebaliknya pengawas meminta pihak sekolah seperti dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, bahkan siswa untuk menilai perkembangan selama kepemimpinannya dalam pengawasan.

Dari langkah-langkah di atas, kegiatan yang paling utama dan memi- liki dampak kebijakan secara langsung adalah dari langkah pertama dan kedua yaitu mengkader kepala sekolah dan langkah ”mendidik” sekolah. Langkah selanjutnya akan mengikuti seiring dengan perkembangan kondisi tahap kedua.

Untuk menciptakan kegiatan bersama, pengawas perlu melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan pembentukan tim panitia dari perwakilan masing-masing sekolah. Dalam penciptaan kegiatan bersama, panitia harus memperhitungkan dampak penetesan (trickling down effect) terhadap kegiatan lainnya. Misalnya untuk memacu penguasaan kompetensi mata pelajaran, tim panitia lebih baik menyelenggarakan kegiatan cerdas cermat daripada lomba pidato, kecuali untuk membina kemampuan berbahasa lebih baik kegiatan lomba pidato daripada cerdas cermat.

Pemilihan kegiatan bersama dapat dirumuskan oleh tim panitia setelah meminta pandangan dari tim pengembang KTSP tiap sekolah, kepala sekolah, dan komite sekolah. Pengawas mencoba membuka jalan dan menghilangkan rintangan-rintangan yang mungkin menghambat terlaksananya kegiatan tersebut.”Rekayasa” kedua adalah mempertemukan sekolah dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Dalam rencana program kerja tahunan, khususnya pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mungkin membutuhkan tempat praktek kerja dan atau lokasi kunjungan sekolah-sekolah. Atas alasan itu, sekolah dapat diminta oleh pengawas untuk melakukan MoU dengan pihak industri untuk mendukung pelaksanaan kurikulum dengan baik. Berikut adalah contoh ”rekayasa” pertemuan sekolah dengan pihak eksternal sekolah seperti industri, musium, swasta, instansi pemerintah, dan lain-lain

. Pada awalnya pengawas melakukan pemahaman terhadap Kurikulum yang dikembangkan oleh pihak sekolah. Setelah itu, ia menggali rencana implementasi dari pengembangan kurikulum yang terkait dengan pihak eksternal. Jika sekolah telah memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal sekolah, tugas pengawas berusaha menghilangkan rintangan yang mungkin akan dijumpai. Tetapi jika ternyata apa yang direncanakan oleh pihak sekolah masih kurang memadai maka pengawas dapat berperan sebagai fasilitator yaitu membantu sekolah mempersiapkan MoU dengan pihak-pihak eksternal. Ada kalanya dalam melakukan MoU, pihak sekolah masih merasa ragu, takut salah, dan membutuhkan penguatan dari pengawas. Sebaliknya, pengawas juga terkadang merasa khawatir terhadap inovasi yang lahir dari sekolah. Jika menghadapi kondisi demikian, disarankan untuk kembali pada langkah awal yaitu pemberdayaan diri sendiri terlebih dahulu. Karena barangkali kita semua masih tidak memahami kewenangan masing-masing dan tidak mengetahui sejauh mana kewenangan kita dapat diperluas.

Kerjasama untuk Peningkatan Mutu Pendidikan 

 Tujuan akhir dari kinerja pengawas hakikatnya adalah untuk menjamin mutu pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibinanya. Dengan kemampuan untuk menumbuhkan kerjasama, maka tugas tersebut akan dapat diwujudkan.

Pada materi yang lain mungkin telah dibahas tentang kegiatan penjaminan mutu. Pada kesempatan sekarang, akan diulas kembali secara singkat mudah-mudahan dapat menambah wawasan teoritis. Perbedaannya, pembahasan akan diarahkan pada peningkatan peran pengawas dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah banyak di bahas. Di tengah dunia internasional, kemampuan siswa dalam bidang studi matematika menurut TIMSS-Examination Centre, Office of Research and Development, Ministry of National Education (2000) menduduki urutan ke 34 dengan skor 40,3 di bawah Malaysia (urutan ke 16), Thailand (urutan ke 27), dan Turki (urutan ke 31). Begitu pula pada mata pelajaran IPA, siswa Indonesia hanya menduduki urutan ke 32 (Ditjen PMPTK, 2006). Dari hasil studi yang dilakukan oleh IAEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor membaca untuk SD adalah sebagai berikut: (1) Hongkong 75,5, (2) Singapura 74,0, (3) Thailand 65,1, (4) Filipina 52,6, dan (5) Indonesia 51,7. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia hanya mampu menguasai 30% materi bacaan. Mereka menemui kesulitan dalam membaca soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Untuk tingkat SLTP, ternyata prestasi belajar mereka juga menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan. The Third International Mathematics and Science Study (IAEA, 1999) melaporkan bahwa diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke–32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Di samping itu, setiap tahunnya sekitar tiga juta anak putus sekolah, dan mereka tidak memiliki keterampilan hidup (Balitbang Diknas, 1999).

Kondisi ini sangat menantang dan seharusnya menjadi panggilan jiwa dari para guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk bersama-sama memikirkan pemecahannya. Dalam hal ini,  pengawas ikut memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan menjamin mutu.

Dalam konsep penjaminan mutu, seringkali dipertanyakan yaitu siapakah yang seharusnya memutuskan suatu produk dan pelayanan tertentu dikatakan bermutu: apakah produsen atau konsumen? Hal ini perlu dipertanyakan sebab antara pandangan produsen dan konsumen tidak selalu sama. Menurut produsen bisa saja dikatakan bahwa produknya bermutu, sempurna, dan bermanfaat tetapi terkadang terjadi penolakan oleh konsumen terhadap produk dan layanan tersebut. Produk yang memenuhi spesifikasi terkadang tidak menjamin meningkatnya jumlah penjualan. Untuk mengatasi perbedaan ini, maka muncullah apa yang kita kenal dengan Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management – TQM).

Organisasi-organisasi yang menganut konsep TQM melihat mutu sebagai sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan-pelanggan mereka. Pelanggan adalah penilai terhadap mutu dan institusi sebagai produsen tidak akan mampu bertahan tanpa mereka. Institusi pelaku TQM akan menggu- nakan semua cara untuk mengeksplorasi kebutuhan pelanggannya. Edwin L. Artzt, CEO Proctor Gamble Company, mengatakan bahwa pe1anggan-pelanggan kami adalah mereka yang menjual dan juga menggunakan produk kami. Dengan demikian, tujuan mutu terpadu adalah memahami kebutuhan pelanggan yang selalu berkemhang, serta menggunakan pengetahuan tersebut untuk diterjemahkan ke dalam produk-produk yang inovatif. Dengan konsep di atas, lahirlah konsep mutu yaitu kemudian didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Definisi ini disebut juga dengan istilah, mutu sesuai persepsi (quality in perception).

Ada tiga konsep dasar yang perlu dipahami dalam peningkatan mutu yaitu antara lain kontrol mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance) dan mutu terpadu (total quality). Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang paling tua. Ia melibatkan deteksi dan eliminasi terhadap produk-produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Tujuannya adalah penilaian proses pasca-produksi yang melacak dan menolak item-item yang cacat. Kontrol mutu biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dikenal sebagai pemeriksa mutu. Dalam dunia pendidikan, kontrol mutu diimplementasikan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) karena hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk kontrol mutu.

Berbeda dengan kontrol mutu, ada lagi istilah tentang jaminan mutu. Jaminan mutu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Jarninan rnutu dirancang sedemikian rupa untuk menjamin bahwa proses produksi menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Lebih luas dari jaminan mutu adalah Total Quality Management yang berusaha mencipta-kan sebuah kultur mutu, yang mendorong semua anggota stafnya untuk memuaskan para pelanggan. Dalam konsep Total Quality Management pelanggan adalah raja. ini merupakan pendekatan yang dipopulerkan oleh Peters dan Waterman dalam In Search of Excellence, dan telah menjadi tema khas dalam tulisan-tulisan Tom Peters (Sallis, 2006; 59). Sifat Total Quality Management adalah perbaikan yang terus menerus untuk memenuhi harapan pelanggan. Dengan memuaskan pelang-gan, bisa dipastikan bahwa mereka akan kembali lagi dan memberitahu teman-temannya tentang produk atau layanan tersebut. Inilah yang disebut dengan mutu yang menjual (sell-on quality).

            Bagaimana dengan Total Quality Management pada dunia pendidikan?. Dunia pendidikan tidak memandang siswa sebagai produk mutu, karena anggapan ini akan membawa kita pada logika bahwa jika ingin menghasilkan produk yang baik maka harus memasukkan “bahan mentah” yang baik pula. Jika logika ini diterapkan dengan ketat maka model pendidikan apakah yang akan kita ciptakan?. Di Indonesia, konsep ini tidak berlaku karena setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran.

            Dalam penjaminan mutu dan atauTotal Quality Management  dalam dunia pendidikan terdapat empat komponen dasar pengendalian mutu, yaitu: input, transformasi atau proses, output, dan nilai bagi stakeholders.

1.      Komponen pemasukan (input) dibutuhkan proses preliminary control yang bersifat pencegahan atau preventif sebagai upaya untuk menghindari mutu yang tidak diinginkan. Preliminary control difokuskan pada input atau sumber penyebab terjaminnya mutu di akhir produk. Dengan memperbaiki input berarti telah melakukan pengendalian terhadap komponen transformasi, output, dan nilai bagi stakeholders. Input pada sistem jaminan mutu pendidikan antara lain latar belakang siswa, tenaga pendidik, bahan dan alat pengajaran, sarana dan prasarana, dan lain-lain.

2.      Komponen proses dibutuhkan concurrent control yang dilakukan terha- dap kegiatan yang telah dilakukan dan menggambarkan pengendalian operasional.

3.      Komponen output dilakukan rework control yang dilakukan jika preliminary control dan concurrent control mengalami kegagalan sehing- ga perlu rework terhadap pekerjaan yang belum sesuai dengan standar atau target mutu.

4.      Komponen value stakeholder dibutuhkan demage control dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari ketidak-tercapaian target nilai bagi stakeholders.

Untuk langkah awal, disarankan agar para komunitas pengawas yang bergabung dalam organisasi pengawas seperti Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) melakukan kajian secara mendalam tentang model yang akan dikembangkan dalam penjaminan mutu di sekolah-sekolah. Kerjasama untuk melahirkan model penjaminan mutu ini selain bermanfaat bagi sekolah juga dapat meningatkan kualitas diri para pengawas untuk mendukung kinerjanya. Secara nasional sebenarnya telah dibina mekanisme penjaminan mutu pendidikan yaitu dengan didirikannya institusi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di bawah Dirjen PMPTK. LPMP memiliki konsep tersendiri dalam penjaminan mutu yang  harus dipelajari oleh seluruh penga- was. Wujud dari kegiatan penjaminan mutu antara lain menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, pemantauan hasil UN, dan menyampaikan berbagai data dan informasi, dan lain-lain.

Gagasan tentang penjaminan mutu juga sejalan dengan konsep Manajmen Berbasis Sekolah yang difokuskan pada peningkatan mutu. Di awalnya disebut dengan istilah   Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Kebijakan MPMBS diartikan sebagai model manjemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan lain-lain) untuk meningkatkan mutu sekolah.

            Langkah alternatif yang dapat diambil oleh para pengawas dalam merintis kerjasama untuk penjaminan mutu sekolah binaannya adalah berikut:

1.      Indentifikasi sumber daya kelembagaan yang ada di sekolah. Dalam kebijakan desentralisasi pendidikan, sekolah memiliki mitra lembaga yaitu komite sekolah, tim pengembang KTSP, kelompok Wali kelas, Kesiswaan, dan OSIS.

2.      Sosialisasikan visi pengawas tentang mutu pendidikan di sekolah-sekolah binaannya. Hadirkan seluruh komponen kelembagaan sekolah yaitu kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, komite sekolah, tim pengembang KTSP, Wali kelas, Kesiswaan, dan OSIS. Target pertemuan adalah untuk membentuk tim kendali mutu di lingkungan sekolah.

Pembentukan Tim Satuan Kendali Mutu (SKM) sekolah yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan beberapa anggota. Kepengurusan SKM dapat dipilih dari para wakil kepala sekolah, tim KTSP, wali kelas, dan komite sekolah. Setiap unit kegiatan dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) kegiatan. Tugas Satuan Kendali Mutu adalah:

  1. menyusun standar mutu unit kerja dan bersama-sama dengan Gugus Kendali Mutu menyusun standar mutu setiap kegiatan pada unit kerja yang bersangkutan. Standar mutu dari keseluruhan proses dan produk pendidikan di sekolah yang paling minimal adalah sesuai dengan standar-standar nasional (baca: 8 standar nasional pendidikan). Untuk mencapai standar nasional perlu dilakukan secara bertahap, dan penyusuan standar mutu yang dimaksud dalam Satuan Kendali Mutu ini adalah yang bertahap tersebut.
  2. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memotivasi Gugus Kendali Mutu untuk menyusun prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure – SOP) setiap kegiatan yang diselengarakan.
  3. Bersama-Gugus Kendali Mutu sama  memotivasi pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prosedur operasional standar kegiatan itu.
  4. Melaksanakan evaluasi atau pengukuran mutu yang dicapai unit kerja, serta melakukan tindakan perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement),dan
  5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu unit kerja untuk setiap periode mutu.

Pembentukan Gugus Kendali Mutu Kegiatan disesuaikan dengan tingkat perkembangan sekolah, misalnya dapat dibentuk Gugus Kendali Mutu pembelajaran, Gugus Kendali Mutu kegiatan ekstrakurikuler, Gugus Kendali Mutu persiapan Ujian Nasional, dan lain-lain. Gugus Kendali Mutu melakukan kegiatan penjaminan mutu dari apa yang menjadi bagiannya. Standar mutu sebagai panduan ketercapaian mutu mengacu pada standar mutu yang telah ditentukan bersama pada tim SKM.

3.      Setelah Tim satuan Kenfali Mutu (SKM) dan Gugus Kendali Mutu terbentuk, pengawas melakukan pemberdayaan terhadap Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu untuk dapat bekerja sesuai fungsinya. Informasi dari Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu dapat dijadikan second opinion terhadap laporan dari kepala sekolah. Diduga, pada tahap awal laporan dari Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu akan sesuai dengan laporan dari kepala sekolah tetapi dengan tim penjaminan mutu di sekolah akan terjadi ”konflik”. Pada tahap ini pengawas muncul sebagai penengah yang bijak dan memperhatikan semangat seluruh komponen dalam perbaikan mutu pendidikan.

4.      Dalam pemantauan Tim Satuan Kendali Mutu, pengawas dapat meng- gunakan rumus PDAC (Plan, Do, Check, Action). Proses pengendalian mutu yang berbasis pada PDCA akan menghasilkan perbaikan berkelan- jutan (continouos improvement) atas mutu pendidikan.

Khusus pada tahap check terdapat titik-titik kendali mutu (quality check-points) di mana setiap penyelenggaraan proses pendidikan pada setiap Gugus Kendali Mutu harus dievalusi atau diukur hasil pelaksanaan tugasnya dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Penetapan titik-titik kendali mutu (quality check-points) harus dilakukan pada setiap satuan kegiatan untuk setiap butir mutu. Misalnya, untuk Gugus Kendali Mutu persiapan UN dapat dilihat pada perkembangan hasil tes formatif yang dilakukan pada akhir setiap pokok bahasan. Dengan cara ini, maka Gugus Kendali Mutu dapat mengetahui perkembangan persiapan siswa. Jika siswa telah memperoleh nilai yang baik-baik, Gugus Kendali Mutu dapat meminta kepada guru kelas atau guru bidang studi untuk menaikkan standar soal yang lebih sulit. Dengan cara ini secara bertahap, siswa disekolah tersebut akan memperoleh kesiapan untuk UN.

5.      Jika Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu telah berjalan, pengawas kendaknya melakukan analisis perbandingan antar sekolah-sekolah binaanya. Jika perlu antar sekolah saling melakukan studi banding dengan Satuan Kendali Mutu di sekolah yang telah maju. Organisasi profesi seperti APSI dapat memfasilitasi sirkulasi studi banding antar sekolah dalam pengembangan Satuan Kendali Mutu.

Pembentukan Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu di sekolah-sekolah disarankan agar mendapat dukungan dari pihak sekolah dan berbagai pihak yang terkait. Pengawas dapat meminta komitmen kepada kepala sekolah sejauh kewenangannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungannya. Pengawas secara kelembagaan sebenarnya memiliki jaminan untuk memnta komitmen sekolah karena dalam APSI diterangkan bahwa pengawas merupakan mitra PMPTKk dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Ancok, D. 2003. Outbound Management Training: Aplikasi Ilmu Perilaku dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.  Yogyakarta:  UII Press.   

Anonim. 2006. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Fokusmedia.

Anonim. 2006. Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen. Bandung: Nuansa Aulia

Anonim.2006.Panduan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Lembaga Penerbitan Universitas Pendidikan Indonesia

Blanchard, K., dkk. 2005.  Go Team: Mengarahkan Tim Menuju Tahap Next Level. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Maginn, M. 2004. Making Teams Work: 24 Poin Penting Seputar Kesuksesan dalam Bekerjasama. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

McPherson, R.B, Crowson, R.L, & Pitner, N.J. 1986. Managing Uncertainty: Administrative Theory and Practice in Education. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Pub. Co.

Mulianto, S., dkk, 2006.  Panduan Lengkap Supervisi, Jakarta: Elex Media Komputindo

Purwanto, N. 2002.  Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya

Sallis, E. 2006.  Total Quality Management in Education.(Terjemahan):  Yogyakarta: IRCiSoD

Soekanto, S. 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers

Soenerno, A. 2006. Team Building. Yogyakarta: Andi Ofset

Stewart, A. 1998. Empowering People. Yogyakarta: Kanisius

Suryosubroto, B. 2004.  Manajemen Pendidikan Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta

download6

PERANAN PENGAWAS

About these ads

About suaidinmath

Tetaplah semangat...karena perjalanan ribuan langkah dimulai dari satu langkah kecil. Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Posted on 22 April 2013, in Pendidik. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. Terima kasih …..senang sekali membacanya ,apalagi klu bisa menerapkan di sekolah binaan….,tapi kayak agak sulit,karena kepala sekolah sekarang ditempat kami merupakan antek2 politik pemerintah daerah….jadi perlu perjuangan untuk untuk mencapai…..pendidikan yang bermutu…..,,suatu saat pasti berubah……insyaallah…..

  2. saya tunggu Rka untuk pengawas pak….contohnya…

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pagar Alam dot Com

Berbagi Informasi Pendidikan dan Pembelajaran Matematika

Mr.Wahid's Blog

Media Belajar Mengajar Inspirasi dan Kreativitas

SeNdiMat

Seminar Nasional Pendidikan Matematika

I Wayan Widana

This site is dedicated for mathematic learning development

Layanan Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK)

Laman Layanan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

sejarahdompu

Just another WordPress.com site

SUAIDINMATH'S BLOG

Technology Based Education

tentang PENDIDIKAN

konseling, pembelajaran, dan manajemen pendidikan

SUKSES SELALU

NIKMATILAH HIDUP..BEKERJA DENGAN ENJOY...JANGAN LUPA BERDOA.

PTK THE FRONTIERS OF NEW TECHNOLOGY

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 141 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: