Penyiapan Calon Kepala Sekolah Melalui Seleksi & Diklat Salah Satu Solusi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Dompu

 

Oleh: Suaidin
Pengawas SMA/SMK Kab.Dompu, NTB

dan anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI Pusat)

 

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Kabupaten Dompu dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dengan lahirnya PEDA Pendidikan No.5 tahun 2012. Diantara kewenangan tersebut telah tertuang dalan Perda Pendidikan Kabupaten Dompu ber-nomor 5 thn 2012 yaitu  meberikan subsidi pendidkan kepada sekolah dan madrasah, demikian pula dalam pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk rekrutmen kepala sekolah . Walaupun di akui selama ini sebelum lahirnya permendiknas no.28 thyn 2010 diberbagai daerah di indonesia Implementasi kewenangan tersebut menunjukkan  kecenderungan adanya perbedaan proses rekrutmen antara daerah yang satu dengan yang lain, dan prinsip-prinsip profesionalisme dalam proses rekrutmen kepala sekolah belum maksinam sebagaimana di harapkan.

Dalam konteks inilah  pemerintah pusat memiliki kewenangan membuat regulasi agar dua hal tersebut dapat diminimalisir  melalui berbagai peraturan dan kebijakan antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Permendiknas tersebut mengamanatkan perlunya penataan kembali sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah agar diperoleh kepala sekolah yang kredibel dan berkompeten.

Untuk melaksanakan sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah diperlukan adanya komitmen yang sama  pada tataran kebijakan di level Pemerintah kabupaten/kota di seluruh indonesia . Berdasarkan data LPPKS baru sebagian kecil Pemerintah daerah di seluruh indonesia yang melaksanakan prmendiknas no.28 /2010. Untuk itu  masyarakat Dompu , khususnya insan pendidikan ,semua pihak yang terkait merasa bersyukur , telah memiliki komitmen yang sama dalam hal upaya meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Dompu dalam melaksanakan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tersebut..

Prof. DR. Ibrahim Bafadal, guru besar Univesitas Negeri Malang yang juga ketua tim perumus Permen Diknas tentang Pengadaan Kepala Sekolah, untuk menggambarkan posisi strategis kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dalam seminar dan uji publik peraturan tersebut di Jakarta Agustus 2007 lalu pernah mensitir sebuah kalimat :
“Tidak ada anak yang tidak bisa dididik, yang ada guru yang tidak bisa mendidik. Tidak ada guru yang tidak bisa mendidik, yang ada kepala sekolah yang tidak bisa membuat guru bisa mendidik” (Prof. Ibrahim Bafadal).

Memang peningkatan mutu pendidikan tidak terjadi di kantor Dinas Pendidikan atau ruang kepala sekolah, tapi di dalam kelas dengan guru sebagai ujung tombaknya. Namun untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan iklim sekolah yang kondusif, motivasi kerja dan komitmen guru yang tinggi, yang harus diciptakan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer untuk meningkatkan kinerja guru. Sementara Lipham James dalam Wahyusumidjo (2005) menggambarkan posisi kepala sekolah sebagai yang menentukan titik pusat dan irama sekolah, bahkan keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah.

Sebagai sebuah sistem yang kompleks sekolah terdiri dari sejumlah komponen yang saling terkait dan terikat, diantaranya : kepala sekolah, guru, kurikulum, siswa, bahan ajar, fasilitas, uang, orangtua dan lingkungan. Komponen kepala sekolah merupakan komponen terpenting karena kepala sekolah merupakan salah satu input sekolah yang memiliki tugas dan fungsi paling berpengaruh terhadap proses berlangsungnya sekolah.

Kepala sekolah merupakan sumber daya manusia jenis manajer yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan menserasikan sumberdaya manusia jenis pelaksana melalui sejumlah input manajemen agar menggunakan jasanya untuk becampur tangan dengan sumberdaya selebihnya, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan. (Poernomosidi Hadjisarosa : 1997).

Perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut seorang kepala sekolah tidak hanya menjadi seorang manajer yang lebih banyak berkosentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya, namun juga dituntut menjadi seorang pemimpin yang mampu menciptakan visi dan mengilhami staf serta semua komponen individu yang terkait dengan sekolah. MBS menuntut seorang kepala sekolah menjadi seorang manajer sekaligus pemimpin atau meminjam istilah Gardner (1986) sebagai ”manajer pemimpin”. Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki karakteristik dan kompetensi yang mendukung tugas dan fungsinya dalam menjalankan proses persekolahan.

Kompetensi yang wajib dimiliki seorang kepala sekolah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai berikut : kepala sekolah harus memiliki wawasan ke depan (visi) dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan (misi) serta paham benar cara yang akan ditempuh (strategi), memiliki kemampuan 4M : mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan yaitu kemampuan untuk membangun partisipasi dari kelompok-kelompok kepentingan sekolah (guru, siswa, orangtua siswa, ahli, dsb.) guna mencapai tujuan sekolah  yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Visi dan terjabarkan dalam misi serta terencanakan dalam program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan partisipatif.

Sementara Permen Diknas no. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah mensyaratkan untuk menjadi kepala sekolah profesional harus kompeten dalam menyusun perencanaan pengembangan sekolah secara sistemik; kompeten dalam mengkoordinasikan semua komponen sistem sehingga secara terpadu dapat membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; kompeten dalam mengerahkan seluruh personil sekolah sehingga mereka secara tulus bekerja keras demi pencapaian tujuan institusional sekolah, kompeten dalam pembinaan kemampuan profesional guru sehingga mereka semakin terampil dalam mengelola proses pembelajaran; dan kompeten dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak satu komponen sistem sekolah pun tidak berfungsi secara optimal, sebab begitu ada satu saja diantara seluruh komponen sistem sekolah yang tidak berfungsi secara optimal akan mengganggu pelaksanaan fungsi komponen-komponen lainnya. Kompleksitas sekolah sebagai satuan sistem pendidikan menuntut adanya seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, sipervisi dan sosial.

Kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi mutlak dibutuhkan untuk membangun sekolah berkualitas, sekolah efektif, karena kepala sekolah sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu memahami proses pendidikan di sekolah serta menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dan sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maju mundurnya suatu sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah, karena “Kepala Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah”. Untuk mewujudkan sekolah efektif dibutuhkan kepala Sekolah yang tidak hanya sebagai figur personifikasi sekolah, tapi juga paham tentang tujuan pendidikan, punya visi masa depan serta mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang bersinergi guna mencapai tujuan pendidikan. Interaksi antara guru dan kepala sekolah akan menentukan iklim sekolah yang bagaimana yang akan terwujud, iklim sekolah yang baik dan kondusif bagi kegiatan pendidikan akan menghasilkan interaksi edukatif yang efektif, meningkatkan motivasi kerja guru dan staf yang pada akhirnya meningkatkan kinerja guru dan staf, sehingga upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah akan berjalan dengan baik, dan keadaan sebaliknya akan terjadi jika iklim sekolah tidak kondusif.

Robert Stinger (2002) menyebutkan perilaku pemimpin mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi kerja karyawan. Motivasi merupakan pendorong utama terjadinya peningkatan kinerja. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan;

Pengadaan Kepala Sekolah


C.E Beeby (1981) dalam bukunya “Pendidikan di Indonesia” menguraikan tentang masih rendahnya kemampuan Kepala Sekolah baik di Sekolah Dasar maupun di Sekolah Lanjutan, meski diakui Kepala Sekolah Lanjutan lebih tinggi kualitasnya karena umumnya berkualifikasi Sarjana, namun tetap saja Kinerja/Kepemimpinan Kepala Sekolah masih dianggap gagal dimana “sebab utama dari kegagalan dalam kepemimpinan para Kepala Sekolah ini terletak pada organisasi intern Sekolah lanjutan itu sendiri”. Sementara Sherry Keith dan Robert H. Girling (1991) mengutip laporan Coleman Report menyebutkan bahwa dalam penelitian efektifitas sekolah 32% prestasi siswa dipengaruhi kualitas manajemen sekolah. Ini berarti bahwa kinerja kepala sekolah dalam manajemen pendidikan akan juga berdampak pada prestasi siswa yang terlibat di dalam sekolah tersebut.

Untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang profesional dibutuhkan sistem yang kondusif, baik rekrutmen maupun pembinaan. Dari proses rekrutmen yang sarat KKN mustahil dilahirkan seorang kepala sekolah yang profesional. Dibutuhkan sistem rekrutmen yang berfokus pada kualitas dan pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan ”reward & punishment” yang tegas dan konsekuen untuk melahirkan seorang kepala sekolah yang tangguh. Untuk melahirkan kepala sekolah yang profesional, Pemerintah kabupaten Dompu telah menuangkannya di dalam PERDA PENDIDIKAN No.5 Tahun 2012 sebagai wujut nyata komitemen pemetintah daerah menjalankan Peraturan Menteri No.28 tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Panduan Pelaksanaan Pengadaan Kepala Sekolah, untuk dijadikan pegangan bagi daerah dalam pengadaan kepala sekolah. Beberapa prinsip rekrutmen yang penting dalam pengadaan kepala sekolah menurut permendiknas Nomor 28 thn 2010 yang ditusngkan dalam PERDA Pendidkkan No 5 tahun 2012 adalah :

1. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara rutin pada awal tahun berdasarkan hasil analisis dan penetapan formasi jabatan kepala sekolah

2. Rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara proaktif dalam rangka mendapatkan guru yang paling menjanjikan untuk menjadi kepala sekolah. Rekrutmen calon kepala sekolah hendaknya dilakukan melalui proses pencarian secara aktif kepada semua guru yang dipandang memiliki kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, sehingga guru-guru yang memiliki kualifikasi dak kompetensi yang paling menjanjikan akan mempunyai peluang besar mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Dan hasil rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan secara terbuka melalui surat kabar lokal .

Pengadaan kepala sekolah melalui seleksi potensi akademik dan diklat kepala sekolah yang di lakukan oleh Pemerintah kabupaten Dompu melaui Dinas pendidikan pemuda dan olah raga kabupaten Dompu merupakan proses Proses yang terstandar akan menghasilkan calon-calon kepala sekolah yang betul-betul berpotensi , kompeten, dan paling memenuhi kualifikasi dalam rangka mengisi formasi kepala sekolah dalam satuan pendidikan TK/SD/SLB/SMP/SMA dan SMK . Mengingat tahap rekrutmen dan seleksi merupakan tahap yang paling krusial, untuk menghindari  terjadinya salah langkah pada tahap ini yang bisa berakibat fatal bagi sekolah yang mendapat kepala sekolah yang kurang kompeten, maka Pemerintah melalui Dinas pendidikan memberdayakan perangkat tim pengawas yang terlatih di tingkat nasional dengan instrumen standar pusat sesuai amamat perndiknas Nomor 28/tahun 2010. Karena berdasarkan pengalaman empirik di lapangan tidak sedikit sekolah yang sebenarnya memiliki potensi besar karena siswa yang masuk merupakan siswa berprestasi tapi tidak berkembang, stagnan, bahkan mengalami kemunduran akibat kepala sekolah yang tidak kompeten.

Lahirnya PERDA Pendidkkan No.5 Tahun 2012 sebagai implementasi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah merupakan bentuk pengendalian standar profesi kepala sekolah yang intinya memberikan acuan dalam hal: penyiapan calon kepala sekolah, Masa tugas, Pengembangan keprofesian berkelanjutan, Penilaian kinerja kepala sekolah, dan mutasi serta pemberhentian sebagai kepala sekolah. Dengan lahirnya permensiknas nomor 28/2010 yang di ikuti PERDA Pendidkkan kabupaten Dompu No.5 tahun 2012 ini maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dinyatakann tidak berlaku . Mengingat strategisnya peran kepala sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan maka proses pengadaan kepala sekolah, baik rekrutmen mapupun seleksi menjadi salah satu faktor terpenting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Proses Penyiapan calon kepaka sekolah meliputi Selekasi akademik, Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk memilih guru – guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah  ,

Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan yang merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teorik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi : Kompetensi kepribadian, Kompetensi menejerial, Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi supervisi dan, Kompetensi soasial.

Pengangkatan Kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengakatan Kepala Sekolah ( TPPKS. Proses rekrutmen kepala sekolah yang baik belum cukup untuk menghasilkan kepala sekolah yang tangguh dan profesional jika tidak disertai pembinaan yang baik, yaitu pembinaan yang berorientasi pada kinerja dan prestasi dengan ”reward & punishment” yang tegas dan konsisten. Pembinaan kepala sekolah seperti yang berlaku selama ini ’kepala sekolah berprestasi maupun tidak berprestasi tetap aman menjadi kepala sekolah’, bahkan kepala sekolah yang sarat dengan masalahpun tetap aman pada posisinya sampai pensiun, kecil kemungkinan lahir kepala sekolah yang tangguh dan profesional. Dibutuhkan sistem pembinaan yang menimbulkan motivasi berprestasi, seperti penghargaan dan promosi bagi kepala sekolah berprestasi dan sebaliknya peninjauan kembali jabatan kepala sekolah bagi mereka yang tidak berprestasi.

Sebelum lahirnya Permendiknas no 28 tahun 2010 ini, telah ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0296/U/1996, tanggal 1 Oktober 1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Depdikbud dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengarah pasa sistim pembinaan di atas .

Ada dua aspek penting dalam kedua Kepmen tersebut yang sejalan dengan permendiknas no.28 tahun 2010 yaitu : Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun serta dapat diperpanjang kembali selama satu masa tugas berikutnya apabila  kepala sekolah tersebut  berprestasi sangat baik atau sangat memuaskan ditempatkan  ke sekolah yang dinilai tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau dengan kata lain sekolah yang terakreditasi C,atau sekolah yang tidak terakredfitasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan standat sekolah tersebut. Status Kepala Sekolah adalah guru dan tetap harus menjalankan tugas-tugas guru, mengajar dalam kelas minimal 6 jam dalam satu minggu di samping menjalankan tugas sebagai seorang manajer sekolah. Begitu juga ketika masa tugas tambahan berakhir maka statusnya kembali menjadi guru murni dan kembali mengajar di sekolah.

Pada tataran praktis implementasi kedua Kepmen tersebut tidak berjalan mulus. Banyak daerah yang tidak memperdulikannya. Kepmen 0296/U/1996 yang berlaku saat pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara terpusat disiasati dengan memutihkan masa jabatan kepala sekolah setiap terjadi rotasi. Kepala Sekolah yang hampir habis masa jabatannya dirotasi dan masa jabatannya kembali ke nol tahun. Nasib Kepmen 162/U/2003 tidak jauh berbeda walaupun relatif lebih baik. Beberapa daerah sudah mulai melaksanakan Kepmen tersebut. Namun masih banyak yang belum merealisasikan permen tersebut karena benturan kepentingan dan sulitnya merubah kultur.Namun pada permendiknas no 28 tahun 2010 dan Perda Pendidkkan yang  diberlakukan tahun 2013 ini  masa jabatan diperhitungkan secara komulatif sejak kepala sekolah tersebut diangkat dan tidak kembali nol walaupun sudah mutasi ke sekolah lain sebagai kepala sekolah.

Periodisasi masa jabatan Kepala sekolah yang dilaksanakan secara konsisten dengan penilaian kinerja yang akuntabel serta transfaran akan mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Kepala Sekolah akan bekerja keras untuk meningkatkan prestasi sekolahnya sebagai bukti prestasi kinerjanya, sehingga masa jabatannya bisa diperpanjang atau mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Prestasi yang diraih sekolah-sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Keberhasilan pelaksanaan periodisasi masa jabatan kepala sekolah sangat tergantung pada akuntabilitas kinerja kepala sekolah tersebut.

RENUNGAN:

Slamat berjuang kawan guru semuanya belomba-lombalah menuju guru profesional sejati, bersemangatlah, bergembiralah, hai “sang guru “ , walau badai dan rintangan menghadang, mari kita gempur kebodohan…..!

“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang lebih dulu mengatasi energi dirinya secara efektif serta pandai menggerakkan, Mengarahkan , Memperbaiki, Dan mengembangkan energi orang lain. ( dae deo )” .

 Kita rindu pada Pemimpin yang berkualitas namun ramah dan berwibawa, Yang Tiap Saat Tak Berkenti Berkarya untuk MENINGKATKAN KOMPETENSI IDEAL Seperti Darah yang selalu setia pd Tubuh, Yang cintanya pada pendidikan tak kalah dengan cinta ibu pada anak kandungnya Yang memberikan teladan hidup bersama dalam kerukunan, di tengah sejuta perbedaan
Seandainya para pemimpin senantiasa selalu ngecheck ke lapangan, apa yg dkerjakan anggotanya dan mmberikan langsung punishment, bg yg melakukn kesalahan…..dan yg mmbuat prestasi berikan reward yg rasional, tp pemimpinnya hrs berusaha nyerempet sifat2 Umar, sahabat Rasulullah Saw.

REFERENSI

 :
Permendiknas RI No.28 tahun 2010

Materi Sosialisasi PPCKS Region III tgl 7 sd 9 mei 2012 di hotel Grant Wich Denpasat Bali Indonesia.

PERDA Pendidkan Kabupaten Dompu  No.5 tahun 2012.

About these ads

2 Comments

  1. Jika ukurannya adalah ‘sekedar’ menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan amanat peraturan yg ada, agaknya terlalu dini jika dompu bangga dengan apa yg sdh dilakukan dalam rekruitmen calon kepala sekolah.
    Di awal bergulirnya kebijakan rekruitmen cakep banyak yg mengapresiasi langkah yg ditempuh tsb, namun melihat proses rekruitment yg ‘sarat’ kepentingan, ternyata banyak yg terjaring adalah kader2 yg nota bene ‘ambisius’ (dg kompetensi yg pas2an) dlm mslh jabatan, plus jalurnya ada yg tdk berasal dr usulan para kepala sekolah alias jalan pintas…
    Kenyataan ini memunculkan pemahaman bahwa intervensi ‘nota pesanan’ msh mendominasi proses2 yg serupa…
    Jika sdh demikian, justru semakin sulit dibedakan proses rekruitment yg dilakukan lewat jalur ‘politik’ (tahun2 sebelumnya) dengan rekruitmen cakep jalur ‘seleksi’ dinas dikpora…1. Sama2 ditunggangi dalam proses, 2. Sama2 masih disertai ‘uang pelicin’…
    Hanya saja sebagaimana layaknya sebuah ‘gratifikasi’ di negara ini hal2 tersebut ibarat ‘hantu gentayangan’..diyakini keberadaanya karena terjadi disekitar kita, namun sulit dibuktikan…
    Pada tataran ini dunia pendidikan kita kehilngan roh dasarnya..nilai dan moralitas…yang mestinya tetap menjadi standar wajib dalam setiap gerakannya…
    Apa yg tertuang dalam tulisan ini merupakan hasil kajian ‘warung kopi’..hasil diskusi sambil ngopi dengan beberapa teman2 guru di banyak kesempatan…apa yg tertera diatas hanya coretan yang mencoba menginspirasi konsep2 pendidikan yg tengah diimplemengasikan di dompu, setidaknya dlm proses2 selanjutnya hal2 semacam itu semoga bisa diminimalisir…
    Saya sepakat hasil rekruitment beberapa waktu lalu ‘wajib’ ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan yang berkelanjutan…shg target yang sitetapkan benar2 mampu memenuhi ‘selera’ banyak pihak…semoga!

    Suka

    • memang disana sini masih ada kelemahannya, terutama tdk semua calon peserta direkomendasikan oleh kepela sekolanya, dan tdk semua pengawas meberikan rekomendasi terhadap calon tersebut. masalah ada main , politik, dll saya sebagai salah seorang arsitek dalam kegiatan tersebut tdk melihatnya . wallahualam. yang jelas hasil nya inysa allah diperiksa secara ketat oleh tim assesor tanpa interfensi oleh siapaun. insya allah hasil seleksi aman dari hal hal tersebut. karena kelulusan mereka ada ditangan tim asesor dan telah bekerja secara profesional.

      Suka

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s