PROGRAM KERJA TAHUNAN (PROTA) PENGAWAS SMP/SMA/SMK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DOMPU TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011


KATA PENGANTAR

Puji syukur alkhamdulillah, penyusunan Program Kerja Tahunan (Prota) Pengawas SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 2010/2011 ini telah dapat diselesaikan.

Program kerja tahunan ini disusun sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan kepengawasan sekolah tahun pelajaran 2010/2011 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu. Program ini diharapkan dapat membantu para pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas kepengawasannya guna mencapai misi dan visi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu

Penyusunan Program ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sebagaimana telah diatur didalam peraturan kepengawasan sekolah, dengan memperhatikan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu serta kinerja secara umum di Sekolah dengan memperhatikan berbagai kondisi intern maupun ekstern yang berkembang. Mudah-mudahan buku program kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian misi dan visi pengawas sekolah dapat segera tercapai dengan maksimal.

Kepada seluruh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu disampaikan terimakasih atas kerjasama, dan koordinasi kerja,  baik dalam penyusunan program maupun pelaksanaan program kerja ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha kita serta senantiasa memberikan taufik dan hidayah Nya.

Dompu,      Juli 2010

DAFTAR ISI

halaman

Halaman Judul

i

Halaman Pengesahan

ii

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

iv

 

 

BAB I

PENDAHULUAN   

1

  1.                    A.

Latar Belakang

1

  1.                    B.

Landasan Hukum

3

      C

       D

Visi Misi,dan Strategi Pengawasan

Tujuan Dan Sasaran Pengawasan

4

          E

 

Ruang lingkup Pengawasan

5

BAB II

IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN

DAN KEBIJAKAN DALAM BIDANG     PENDIDIKAN

6

Identifikasi Masalah Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya

7

Masalah Dalam Pengawasan

8

       C

Kebijakan Dalam Pengawasan

BAB III

DESKRIPSI PROGRAM TAHUNAN   PENGAWASAN SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DOMPU

13

        A

        B

       C

Program Penilaian

Program Pembinaan

1.Supervisi Akademik

2.Supervisi Manajerial

Program Pemantuan

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

21

Saran-Saran

23

 

 

 

 


BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Bahwa undang-undang sistem pendidikas nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. PP. Nomor 19 tahun 2005).

Adapun Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a.   standar isi;

b.   standar proses;

c.   standar kompetensi lulusan;

d.   standar pendidik dan tenaga kependidikan;

e.   standar sarana dan prasarana;

f.    standar pengelolaan;

g.   standar pembiayaan;dan

h.   standar penilaian pendidikan.

Bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan nasional yaitu terwujud­nya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas se­hingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang ber­langsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Bahwa setiap pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah Kabupaten Dompu harus direncanakan, diorganisir dengan baik, dilaksanakan dengan maksimal serta dilakukan evaluasi atau pelaporan kegiatan dan dilakukan umpan balik perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu kehadiran, kedudukan, fungsi dan tugas pengawas sekolah dalam usaha membina, memantau dan menilai kinerja satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sangat penting kehadirannya.

 

  1. B.     Landasan Hukum
  1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
  3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas),
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
  5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2009 Tentang Guru,
  7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.
  8. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
  9. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga.
  10. Permendiknas No.19 th 2005 tentang Penetapaan angkaq ktredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
  11. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  12. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  13. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan Permendiknas Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.
  14. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah
  15. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah
  16. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar Kompetensi Guru
  17. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
  18. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah
  19. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  20. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Pengawas sekolah.
  22. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Dompu Tahun 2005 – 2010
  23. Surat Keputusan Kepala Dikpora Kabupaten Dompu No : 800/163/Dikpora/2010 tentang pembagian tugas pengawasan sekolah semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011

 

 

 

  1. C.    Visi, Misi Pengawas Sekolah
    1. 1.      Visi Pengawas Sekolah/Kita sesuiakan dengan Visi pengawas dompu

Visi pengawas sekolah adalah terwujudnya sistem pengawasan pendikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang mampu mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang efisien dan efektif serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat mendorong terwujudnya Pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang bermutu, merata dan dapat dipertanggung-jawabkan.

  1. 2.      Misi Pengawas Sekolah/SDA

Misi pengawas sekolah adalah meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan yang berorientasi akuntabilitas; mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; mendorong terwujudnya akuntabilitas unit kerja; meningkatkan profesionalisme kerja; mengembangkan sistem pengawasan yang lebih mandiri dan obyektif; melakukan pelembagaan koordinasi fungsi pengawasan yang dilakukan lintas atau multi instansi; menegakkan etika dan moral penyelenggara, pengelola dan pelaksana Pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olahraga.

Strategi Pengawasan

KEGIATAN

JENIS TINDAKAN

Pemantauan Pengamatan,perekaman,pencatatan,kunjungan kelas
Penilaian Tes( lisan,tulisan,tindakan) wawancara,observasi,analisis kasus,analisisis dokumen,analisis konten,fortofolio
Pembinaan Rapat,diskussi,seminar,workshop,bimbingan tehnis,studi banding,penelitian,demontrasi,simulasi,supervisi klinis

 

D.Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan :

1.Memberi pedoman dan arahan bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan kepengawasan yang tepat sesuai dengan mata pelajaran masing masing sekolah binaan

2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kepengawasan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesuai paradigma manajemen berbasis sekolah

3.Diperolehnya kesamaan persepsi dandukangan dari mitra kerja kepengawasan  sekolah di dalam bersama sama mencapai tujuan pendidikan

Sasaran :

1.Untuk sekolah binaan yang menjadi sasaran dalam tugas kepengawasan adalah kepala sekolah dan tenaga administrasi

2.Untuk sekolah bukan binaan sasaranya adalah semua guru

E. Ruang lingkup Pengawasan(Pembinaan,Pemantuan,Penilaian)

Jenis Kegiatan

Pengawasan Akademik(Guru)

Pengawasan Manajerial(Kepala Sekolah)

Memantau 1.Kegiatan guru dalam menyusun KTSP

2.Kegiatan Guru mengajar di kelas

3.Kegiatan guru menilai proses dan hasil belajar

1.Pelaksanaan Ujian Nasional

2.Pelaksanaan BK di sekolah

3.Pelaksanaan 8 SNP

 

4.Pelaksanaan PSB

 

Menilai 1.Kemampuan/Kinerja guru dalam mengembangkan silabus dan RPP

2.Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran

3.Kemampuan guru dalam membuat alat penilaian

4.Kemampuan guru dalam menulis KTI

5.Kemampuan guru dalam melaksanakan PTK

1.Kinerja kepala sekolah dan TU

2.Fungsi fungsi kepemimpinan kepala sekolah

3.Kemampuan kepala sekolah mengelola sumber daya di sekolah

 

4.Kemampuan kepala sekolah dalam menata lingkungan

 

5.Kemampuan kepsek dalam mengelola administrasi sekolah

Membina 1.Kompetensi guru

2.Guru dalam menulis KTI

3.Guru dalam menulis PTK

4.Guru dalam mmeningkatkan hasil belajar siswa

5.Disiplin,tanggungjawab,dan motivasi kerja guru

1.Kompetensi kepala sekolah

2.Kepala sekolah dalam menulis KTI

3.Kepala sekolah dalam melaksanaan KTI

4.Kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah

5.Disiplin,tanggung jawab dan motivasi kerja kepala sekolah serta tenaga administrasi

BAB II

IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

A.  Identifikasi Masalah Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya

 

 

 

B.  Kebijakan dalam Bidang Pendidikan

Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan pendidikan nasional dan berbagai isu-isu starategis yang berkembang dalam implementasi pembangunan pendidikan nasional, maka dalam Renstra Pembinaan Sekolah Menengah Umum ( SMA ) 2005 – 2009  ditetapkan program-program pembangunan dan pengembangan Sekolah secara bertahap dan berkesinambungan, dengan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan pada :

  1. Perluasan dan Pemerataan Akses sekolah dengan membangun unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, dan meningkatkan daya tampung yang sudah ada melalui pendekatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien;
  2. Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan daya saing sekolah dengan  mengembangkan sejumlah Rintisan sekolah SBI, Rintisan sekolah SBI di kawasan perbatasan, sekolah Pra SSN, revitalisasi peralatan, dan pengadaan sarana prasarana pembelajaran lainnya;
  3. Meningkatkan Manajemen sekolah dengan menerapkan Prinsip Good Governance

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003, maka inisiatif pengembangan sekolah sudah seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan bantuan-bantuan  Pengembangan sekolah yang sumber dananya berasal dari APBN  pada prinsipnya bersifat sebagai stimulan.

Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Sekolah dialokasikan bukan saja melalui APBN yang dialokasikan baik di tingkat provinsi maupun pusat, tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui kontribusi APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah.

Adapun lebih rinci, berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan, antara lain sebagai berikut:

a. Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu

  1. Meningkatkan daya tampung Sekolah dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan;
  2. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun Sekolah
  3. Membangun Sekolah baru bekerja sama dengan pemerintah daerah;
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta untuk berpartisipasi membuka Sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan;
  5. Mengembangkan layanan khusus Sekolah;
  6. Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan Sekolah;

b. Mengembangkan Mutu dan Relevansi Sekolah dan Membina Sejumlah Sekolah Rintisan standar Nasional dan Rintisan Bertaraf Internasional

  1. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan;
  2. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi Sekolah
  3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan internasional;
  4. Pengembangan relevansi sekolah menengah menengah umum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global;
  5. Mengusulkan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru
  6. Melakukan bimbingan teknis kepada Sekolah;
  7. Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana Sekolah;
  8. Meningkatkan sistem manajemen mutu di Sekolah;
  9. Meningkatkan kreativitas di lingkungan Sekolah;
  10. Meningkatkan Sekolah sebagai learning organization ;
  11. Memfasilitasi penyusunan kurikulum Sekolah standar nasional

c. Meningkatkan Manajemen   Sekolah     dengan
Menerapkan Prinsip Good Governance

  1. Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi
  2. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen  Sekolah
  3. Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga;
  4. Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dengan lembaga sejenis;
  5. Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu;
  6. Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui monitoring dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram dan berkelanjutan;
  7. Mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada skala prioritas;
  8. Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, transparan, dan responsif;
  9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan Sekolah.

C.Program  Pembangunan Pendidikan Dinas DikporaKabupaten  Dompu                     Tahun 2005-2010

a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

1. Peningkatan daya tampung siswa

2.Menekan angka DO

3.Peningkatan sarana fisik kantor

4.Penuntasan wajar sembilan tahun

b.Mutu dan relevasi Pendidian

1.Peningkatan  dan krativitas guru dan tutor

2.Penngkatan kualitas jenjang pendidikan guru

3.Peningkatan motivasi siswa

4.Pengadaan sarana pembelajaran

c.Tata kelola,Akuntabilitas,serta Pencitraan publik.

1.Pengelolaan sistem Manajamen Pendidikan

2.Pembinaan tenaga pendukung Pelaksanaan Pendidikan

3.Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

 


BAB III

DESKRIPSI PROGRAM TAHUNAN PENGAWASAN SEKOLAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DOMPU

No.

Bidang / Sub Bidang Kegiatan

 

Jenis Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Indikator Keberhasilan

Teknik/Pendekatan Supervisi

Jadwal Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Pembinaan            
Pembinaan Supervisi Akademik kepada Guru Membuatprogram supervisi

akademik

 

Menyusun  program tahunan supervisi akademik pengawas sekolah

Menyusun program semester supervisi akademik pengawas sekolah

Menyusun program Rencana verja akademik (RKA)

 

 

Setiap pengawas sekolah memiliki program pengawas sekolah

 

Terdapat dokumen prota pengawas sekolah

Terdapat dokumen promes pengawas sekolah

Terdapat dokumen RKA pengawas sekolah

Workshop penyusunan prota, promes dan RKA. Juli 2010
Melaksanakan program supervisi akademik Menumbuh kembangkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam pembelajaran.

Meningkatkan perolehan mutu prestasi siswa.

 

Guru-guru sekolah binaan Terdapat jadwal supervisi klinis.

Instrumen supervisi kelas pelaksanaan pembelajaran terisi

Terdapat peningkatan kualitas pembelajaran

Prestasi hasil pembelajaran siswa mutunya meningkat.

Supervisi klinis

Workshop, diskusi, seminar, rapat, pertemuan personal dan kelompok.

Juli 2009 – Juni 2010
Menilai/laporan  pelaksanaan program supervisi akademik

 

Mengukur dan memberikan penilaian terhadap kinerja guru dalam supervisi akademik

Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pembinaan guru dalam supervisi akademik

Setiap pengawas sekolah menyusun laporan kepengawasan sekolah tiap semester. Terdapat laporan pengawas sekolah tiap semester dari setiap pengawas sekolah dalam bidang akademik. Penelitian Desember 2010

Juni 2011

Rencana tindak lanjut supervisi akademik

 

Memperbaiki sistem pembelajaran lebih baik pada program berikutnya dalam supervisi akademik. Program tindak lanjut supervisi akademik dilakukan oleh setiap pengawas sekolah. Terdapat laporan hasil pengolahan temuan data bidang akademik.

Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) bidang manajerial

Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Desember 2010

Juni 2011

Pembinaan Supervisi Manajerial kepada Kepala Sekolah Membuat program supervisi manajerial

 

Menyusun  program tahunan supervisi manajerial pengawas sekolah

Menyusun program semester supervisi manajerial pengawas sekolah

Menyusun program Rencana kerja manajerial (RKM)

 

Setiap pengawas sekolah memiliki program pengawas sekolah

 

Terdapat dokumen prota pengawas sekolah

Terdapat dokumen promes pengawas sekolah

Terdapat  dokumenRKM pengawas sekolah

Workshop penyusunan prota, promes dan RKM. Juli 2010
  Melaksanakan program supervisi manajerial Melaksanakan supervisi manajerial untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepala sekolah dan tu dalam pengelolaan sekolah Kepala sekolah binaan Terdapat jadwal supervisi personal dengan kepala sekolah.

Instrumen pengelolaan sekolah terisi

Seluruh kegiatan adminsitrasi sekolah berjalan dengan baik.

Terdapat peningkatan kualitas pelayanan di sekolah.

 

Supervisi klinis

Workshop, diskusi, seminar, rapat, pertemuan personal dan kelompok.

Juli 2010 – Juni 2011
Menilai/laporan  pelaksanaan program supervisi manajerial

 

Mengukur dan memberikan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dalam supervisi manajerial.

Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pembinaan kepala sekolah dalam supervisi manajerial.

Setiap pengawas sekolah menyusun laporan kepengawasan sekolah tiap semester. Terdapat laporan pengawas sekolah tiap semester dari setiap pengawas sekolah dalam bidang manajerial. Penelitian Desember 2010

Juni 2011

Rencana tindak lanjut supervisi manajerial

 

Meningkatkan kemampuan kepala sekolah pada program berikutnya

Memperbaiki sistem pengelolaan sekolah lebih baik pada program berikutnya dalam supervisi manajerial.

Program tindak lanjut supervisi manajerial dilakukan oleh setiap pengawas sekolah. Terdapat laporan hasil pengolahan temuan data bidang manajerial.

Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) bidang manajerial

Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Desember 2010

Juni 2011

2. Pemantauan Membuat program pemantauan delapan standar nasional pendidikan

 

Menyusun  program tahunan pemantauan 8 standar nasional pendidikan pengawas sekolah

Menyusun program semester pemantauan 8 standar nasional pendidikan pengawas sekolah

 

Delapan komponen SNP dapat terpantau oleh pengawas sekolah Terdapat jadwal programpemantauan

Terdapat instrumen pemantauan 8 komponen SNP

Studi dokumentasi

 

Juni 2010 s.d

Juli 2011

Melaksanakan program pemantauan delapan standar nasional pendidikan Melaksanakan pemantauan delapan standar nasional pendidikan Seluruh bidang pendidikan di sekolah, yaitu:

Standar Isi

  • · Standar Proses
  • · Standar Kompetensi Lulusan
  • · Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • · Standar Sarana dan Prasarana
  • · Standar Pengelolaan
  • · Standar Pembiayaan
  • · Standar Penilaian

 

Terdapat instrumen pemantauan 8 komponen SNP yang telah terisi oleh sekolah binaan Angket

Observasi

Wawancara

Desember 2009 s.d

Juni 2011

Menilai/laporan  pelaksanaan pemantauan delapan standar nasional pendidikan

 

Mengukur dan memberikan penilaian terhadap delapan standar nasional pendidikan.

Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pemantauan delapan standar nasional pendidikan.

 

Setiap pengawas sekolah menyusun laporan hasil pemantauan tiap semester. Terdapat laporan pemantauan tiap semester dari setiap pengawas sekolah dalam 8 bidang SNP. Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif Desember 2010 s.d

Juni 2011

Rencana tindak lanjut pemantauan delapan standar nasional pendidikan

 

Meningkatkan pemantauan delapan standar nasional pendidikan

Memperbaiki sistem pemantauan delapan standar nasional pendidikan.

 

 

Program tindak lanjut pemantauan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah. Terdapat laporan hasil pemantauan 8 bidang SNP.

Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) 8 bidang SNP.

Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Desember 2010

Juni 2010

3. Penilaian            
  Membuatprogram penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

 

Menyusun  program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah untuk pembinaan. Program penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan sekolah. Terdapat program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah serta kepala sekolah yang dimiliki oleh setiap pengawas sekolah.

 

Analisis statistik dan penelitian. Juli 2010 – Juni 2011
Melaksanakan programpenilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

 

Memberikan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

Mengukur dan memberikan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

Guru,

Kepala sekolah,

Sekolah Binaan

Terdapat jurnal kegiatan pembinaan guru, kepala sekolah dan sekolah yang dimiliki oleh setiap pengawas sekolah. Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Juli 2010 s.d

Juni 2011

Menilai/laporan  pelaksanaan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

 

Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan. Guru,

Kepala sekolah,

Sekolah Binaan

Setiap guru, kepala sekolah dan sekolah mendapatkan laporan hasil pembinaan dari setiap pengawas sekolah.

 

Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.  
Membuat rencana tindak lanjut penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan. Memperbaiki sistem program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan. Guru,

Kepala sekolah,

Sekolah Binaan

Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan sekolah binaan. Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Desember 2010

Juni 2011

 

 


BAB IV

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Bahwa setiap pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah Kabupaten Dompu harus direncanakan, diorganisir dengan baik, dilaksanakan dengan maksimal serta dilakukan evaluasi atau pelaporan kegiatan dan dilakukan umpan balik perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu kehadiran, kedudukan, fungsi dan tugas pengawas sekolah dalam usaha membina, memantau dan menilai kinerja satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sangat penting kehadirannya.

Visi pengawas sekolah adalah terwujudnya sistem pengawasan pendikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang mampu mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang efisien dan efektif serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat mendorong terwujudnya Pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang bermutu, merata dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Misi pengawas sekolah adalah meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan yang berorientasi akuntabilitas; mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; mendorong terwujudnya akuntabilitas unit kerja; meningkatkan profesionalisme kerja; mengembangkan sistem pengawasan yang lebih mandiri dan obyektif; melakukan pelembagaan koordinasi fungsi pengawasan yang dilakukan lintas atau multi instansi; menegakkan etika dan moral penyelenggara, pengelola dan pelaksana Pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olahraga.

Lebih rinci berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan untuk mencapai visi misi pendidikan nasional yang baik, antara ditempuh sebagai berikut:

a. Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu

  1. Meningkatkan daya tampung Sekolah dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan;
  2. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun Sekolah
  3. Membangun Sekolah baru bekerja sama dengan pemerintah daerah;
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta untuk berpartisipasi membuka Sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan;
  5. Mengembangkan layanan khusus Sekolah;
  6. Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan Sekolah;

b. Mengembangkan Mutu dan Relevansi Sekolah dan Membina Sejumlah Sekolah Rintisan Standar Nasional Dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

  1. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan;
  2. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi Sekolah
  3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan internasional;
  4. Pengembangan relevansi sekolah menengah kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global;
  5. Mengusulkan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru kejuruan;
  6. Memperkuat program kemitraan Sekolah dengan industri yang rele
  7. Melakukan bimbingan teknis kepada Sekolah;
  8. Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana Sekolah;
  9. Meningkatkan sistem manajemen mutu di Sekolah;
  10. Meningkatkan kreativitas di lingkungan Sekolah;
  11. Meningkatkan Sekolah sebagai learning organization

c. Meningkatkan   Manajemen Sekolah dengan Menerapkan Prinsip Good Governance

  1. Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi
  2. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen  Sekolah
  3. Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga;
  4. Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dengan lembaga sejenis;
  5. Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu;
  6. Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui monitoring dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram dan berkelanjutan;
  7. Mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada skala prioritas;
  8. Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, transparan, dan responsif;
  9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan Sekolah.

  1. B.     Saran-Saran
    1. Peningkatan penerapan iman dan taqwa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dari seluruh kinerja sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa dan pengawas sekolah dengan dijiwai semangat ibadah, ikhlas karena Alloh.
    2. Perlunya koordinasi, kerjasama dan sinergi berbagai komponen pendidikan / pembelajaran di sekolah yang bagus, baik antara guru, siswa, kepala sekolah dan pengawas sekolah serta stakeholder dari sekolah.
    3. Perlunya keteladanan, pembiasaan kerja yang professional dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti, semua kegiatan di sekolah harus direncanakan dengan baik, diorganisasi dengan jelas, terukur serta dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan amanah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

  1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
  3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas),
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
  5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2009 Tentang Guru,
  7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.
  8. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
  9. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga.
  10. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  11. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  12. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan Permendiknas Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.
  13. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah
  14. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah
  15. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar Kompetensi Guru
  16. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
  17. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah
  18. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  19. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Pengawas Sekolah
  21. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Dompu Tahun 2005 – 2010
  22. Surat  Keputusan Kepala Dinas Dikpora Dompu NO: 800/163/Dikpora/ 2010 Tentang pembagian tugas sekolah semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011

GLOSARIUM

1.   Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.   Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3.   Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4.   Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5.   Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

6.   Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

7.   Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

8.   Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

9.   Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .

20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;

23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang  berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

 SUPERVISI PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH 00.PROTA PENGAWAS SEKOLAH MODEL BARU 2008-2009 Sampang 1-PROTA PENGAWAS SEKOLAH dompu 1-PROTA PENGAWAS SEKOLAH MODEL BARU 2008-2009 Sampang BAB III Program tahunan pengawas. BAHAN LAPORAN KEPENGAWASAN AKADEMIK SMT GENAP BERITA ACARA KEPENGAWASAN Copy of Copy of INSTRUMEN SUPERVISI Copy of INSTRUMEN SUPERVISI Copy of SUPERVISI PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH DISKRIPISI HASIL PENELITIAN SDAN PEMBAHASAN DRAF PROGRAM KERJA TAHUNAN wahyudi 10 INSTRUMEN SUPERVISI LAPORAN MANAJERIAL Perangkat Administrasi Pelaksanaan Tugas Pengawas Program pengawas wyd’10

About these ads

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s