KONSEP DAN KRETERIA PENILAIAN POTENSI KEPEMIMPINAN CALON KEPALA SEKOLAH

Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan menggerakkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah/ madrasah sebagai pemimpin harus mampu mengembangkan seluruh potensi sekolah, diantaranya pendidik, tenaga kependidikan, siswa, sarana dan prasarana, kurikulum guna mencapai prestasi akademik dan non akademik secara maksimal. Selain itu, kepala sekolah juga dituntut mampu berperan sebagai pemimpin efektif yang memfokuskan kepada pengembangan instruksional, organisasional, staf, layanan kepada siswa, serta hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang menekankan pada komponen-komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, penilaian, pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah.Kepemimpinan yang sukses melibatkan kemampuan pengambilan keputusan yang berorientasi tujuan sebagai basis utama (Marshal-Mies, et al. 2000). Pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan untuk menata struktur organisasi dan mengelola perubahan sesuai dengan aspek situasional dengan berdasarkan pada tujuan (Larsson, 2010).

Konsekuensinya, seorang pemimpin yang berkualitas dituntut untuk dapat secara bijak mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah terkait bidang kependidikan. Bijak dalam arti keputusan diambil secara kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan keberagaman kepentingan berbagai pihak terkait sebagai upaya terjaminnya kualitas pembelajaran. Hal ini selaras dengan idealisme bahwa lingkungan internal tim yang positif dan pembinaan oleh pemimpin merupakan pencetus utama tercapainya tujuan secara bersama (Carson, 2002). Oleh karena itu, sebaiknya seorang kepala sekolah memiliki: 1) pengetahuan mengenai berbagai hal yang terkait dengan operasionalisasi sekolah, baik yang bersifat umum maupun yang khusus, 2) kemampuan menentukan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan, 3) Kemampuan dalam merencanakan dan memantau berbagai proses yang berlangsung di sekolah, menyusun berbagai alternatif tindak lanjut dan memutuskan langkah yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Gambaran ketiga kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui asesmen terhadap kemampuan meta kognitif seorang kepala sekolah. Gambaran yang jika diperoleh dari seorang guru dapat menjadi prediksi atas kemampuannya dalam memimpin secara bijak di kemudian hari bilamana yang bersangkutan diangkat sebagai kepala sekolah (Marshal-Mies, et al. 2000). Upaya untuk memperoleh gambaran potensi calon kepala sekolah tersebut salah satunya adalah melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan. Proses yang diawali oleh calon kepala sekolah dengan menuliskan respon atas berbagai ilustrasi masalah nyata dalam dunia pendidikan di sekolah yang perlu diselesaikan sampai dengan tahap klarifikasi secara lisan.

Tujuan dari penilaian potensi kepemimpinan adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan calon mengenai berbagai hal dalam pengelolaan sekolah secara praktis dan sekaligus memperoleh  gambaran mengenai kemampuannya dalam menentukan kriteria keberhasilan maupun menyusun rencana tindak penyelesaian masalah. Calon kepala sekolah diminta merespon kasus-kasus kepemimpinan secara bertingkat, dari yang segera harus diatasi, hingga tindakan yang akan dilakukan untuk jangka panjang. Sehubungan dengan tujuan perolehan gambaran tersebut maka pendekatan yang dijadikan dasar dalam instrumen Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif (Nasution, 1988). Beberapa ciri Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) yang sejalan dengan pendekatan kualitatif sebagai berikut: asesor adalah faktor penting karena juga berperan sebagai instrumen; sangat deskriptif; mementingkan proses maupun produk; mencari makna atas respon yang ditunjukkan oleh asesi, sehingga dapat memahami proses berpikirnya; triangulasi asesor (2-3 orang asesor untuk 1 orang asesi) maupun teknik (tulisan dan lisan); menonjolkan rincian kontekstual; subjek berusaha memahami bagaimana asesi memandang dan menafsirkan masalah; dan verifikasi respon tertulis melalui wawancara lisan;. Secara khusus, Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) terdiri dari beberapa instrumen, yaitu: 1) Respon terhadap situasi a dan b; 2) Kreativitas dan pemecahan masalah, dan 3) Pengambilan keputusan berbasis bukti-bukti. Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah yang telah dirintis secara sistemik dan berkesinambungan tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten, dan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan nasional kita.

Karakteristik Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK)

1. Pengertian Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK)

Asesmen (penilaian) adalah proses mengumpulkan informasi, biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait oleh asesor (Nietzel dkk,1998). informasi yang akan digunakan dalam penyaringan (screening), pengalihtanganan (referal), klasifikasi (classification), perencanaan pengembangan (developmental planning), pemantauan kemajuan belajar (progress monitoring), (Salvia dan Yesseldyke dalam Lerner, 1988:54). Penilaian dalam Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) bukan berarti alat tes atau ujian atau evaluasi. Penilaian Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) berarti penggambaran (deskripsi) potensi kepemimpinan yang diperoleh secara kualitatif untuk memprediksi pencapaian keberhasilan yang berkualitas dari seorang calon kepala sekolah. Potensi secara harfiah mengandung makna kekuatan, pengaruh dan keefektifan. Dalam Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK), potensi diartikan sebagai kemampuan atau kekuatan atau daya dimana potensi dapat merupakan bawaan dan hasil dari stimulus atau latihan dalam perkembangan seseorang ( calon kepala sekolah). Potensi juga diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, meliputi: kekuatan, kesanggupan dan daya.

Kepemimpinan dalam Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) pada dasarnya tidak sama dengan pengelolaan/manajemen organisasi sekolah. Manajemen berkaitan dengan penanganan kerumitan dalam organisasi, menghasilkan tatanan dan konsistensi organisasi dengan menyusun perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan hasil. Sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan penanganan perubahan, menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan kemudian menyatukan, mengkomunikasikan dan mengilhami orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) adalah kemampuan calon kepala sekolah untuk mengelola sekolah secara praktis dan sekaligus menentukan kriteria keberhasilan maupun menyusun rencana tindak penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Atas dasar uraian di atas, maka Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah yang memungkinkan untuk dikembangkan.

2. Prinsip Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK)

Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK)dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keadilan (fair)

Konsep, pertanyaan, bahan dan asesor dalam Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) harus bebas dari kepentingan calon atau kepentingan kelompok/golongan berdasarkan suku, agama, ras, politik, dan lain sebagainya. Penilaian sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan justifikasi para asesor terhadap kualitas jawaban/respon yang diberikan oleh para calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil analisis, pertimbangan logika akademik dan empiris, relevansi jawaban/respon, serta urgensitas jawaban/ respon.

b. Menyeluruh (holistik)

Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) harus bersifat komprehensif, mencakup keseluruhan aspek potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah, khususnya kepemimpinan dalam bidang pendidikan. Walaupun ada penekanan pada aspek-aspek tertentu misalnya personalitas, LPPKS Indonesia 2011 | Pengantar PPK 21

intelektualitas, daya juang dan daya pikir, namun hal itu dipandang sebagai fokus dan bukan sebagai sebuah bentuk penekanan pada aspek-aspek tertentu. Prinsip ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan multi tujuan dari Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK), berupa kualitas pribadi, profesionalisme, dan motivasi calon kepala sekolah.

c. Terbuka (transparan)

Hasil keputusan Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dapat diketahui oleh asesi yang disampaikan melalui pemberian feedback (umpan balik) secara lisan dan tertulis sehingga memudahkan asesi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan diri.

d. Valid

Penjaringan data dan informasi potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah dilakukan menggunakan instrumen yang tepat dan dilaksanakan secara obyektif. Karena itu, diperlukan adanya bukti-bukti, data dan fakta, serta kriteria yang jelas dan terukur. Kriteria yang digunakan dalam penilaian harus konsisten dengan kategorisasi yang ditetapkan dalam penilaian.

e. Reliabel

Penilaian dalam Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) harus didukung oleh instrumen terstandar sehingga apabila digunakan oleh asesor yang berbeda akan mendapatkan hasil yang relatif sama (ajeg). Konsistensi penilaian terjadi apabila jawaban/respon calon selalu dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kriteria yang dirumuskan di dalam rubrik.

f. Dapat memilah (discriminatory)

Hasil Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) harus mampu membedakan tingkat potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah secara jelas. Tingkat potensi kepemimpinan dibedakan dalam 3 kategori, yakni 1) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan sangat memuaskan, 2) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan memuaskan dan 3) kepala sekolah dengan potensi kepemimpinan kurang memuaskan.

3. Komponen Pelaksanaan Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK)

Keterlaksanaan Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) harus didukung oleh beberapa komponen sebagai berikut.

a. Asesor, adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan penggalian data dan informasi tentang potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah. Asesor harus memiliki kelayakan melakukan Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) yang dibuktikan dengan kepemilikan STTPL dan sertifikat asesor.

b. Asesi, adalah seseorang yang berpartisipasi sebagai calon dalam seleksi calon kepala sekolah/madrasah dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif sehingga berhak mengikuti penilaian potensi kepemimpinan.

c. Metode Penilaian, adalah cara yang digunakan dalam penggalian data dan informasi potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah. Metode yang digunakan harus mendukung diperolehnya data deskriptif kualitatif, karena itu

teknik penilaian yang digunakan berupa pemberian respon dalam suatu skenario situasi, kasus dan kondisi.

d. Instrumen penilaian, merupakan alat untuk menjaring data dan informasi tentang potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah. Instrumen ini terdiri atas respon situasional, kreatifitas dan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Setiap instrumen dilengkapi rubrik yang berfungsi untuk menilai kualitas respon calon.

1) Jenis Instrumen

Respon situasional dilakukan untuk mengukur kemampuan analisis para calon kepala sekolah dalam menghadapi situasi bermasalah yang harus segera diselesaikan. Analisis tersebut dimulai dari identifikasi masalah yang terdapat dalam skenario situasi, sampai pada pembuatan rencana tindak yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat. Respon situasional terdiri atas respon situasional 1.a. dan respon situasional 1.b.

- Respon situasional 1.a. dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan dalam menganalisis dan mengatasi situasi bermasalah secara taktis dalam waktu singkat. Kemampuan tersebut tergambarkan dari respon calon kepala sekolah terhadap suatu situasi bermasalah yang disajikan dalam scenario situasi.

- Respon situasional 1.b. digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan berpikir taktis dan kritis dalam menganalisis, menelaah, dan mengatasi situasi bermasalah.

Kemampuan tersebut tergambarkan dari tanggapan calon kepala sekolah atas respon yang tertuang dalam skenario situasi.

- Respon kreativitas dan pemecahan masalah dilakukan untuk mengukur daya kreatifitas para calon kepala sekolah/madrasah dalam mencermati sejumlah masalah yang terdapat dalam skenario kasus, melakukan identifikasi kasus yang memayungi keseluruhan permasalahan, menjelaskan alasan dari pengambilan kesimpulan tersebut, menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) rencana tindak yang mungkin akan menjadi solusi dalam pemecahan kasus, memilih 1 tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Respon pengambilan keputusan berdasarkan bukti-bukti dilakukan untuk mengukur kualitas keputusan yang diambil oleh para calon kepala sekolah/madrasah dengan menelaah sejumlah dokumen/data/informasi yang terdapat dalam skenario kondisi, melakukan identifikasi masalah utama yang mungkin menyebabkan kondisi sekolah tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SPN), menjelaskan alasan dari kesimpulan dengan menggunakan bukti-bukti dokumen/data/informasi, menyebutkan informasi-informasi pendukung yang mungkin diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan, menjelaskan alasan atas informasi-informasi tambahan yang digunakan, merancang sebuah rencana tindak lanjut untuk menyelesaika masalah yang berhasil diidentifikasi serta menjelaskan alasan yang melatarbelakangi dalam merancang tindakan tersebut.

2) Rubrik

Rubrik adalah rambu-rambu yang digunakan dalam menilai kualitas jawaban (respon) dari asesi berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kompetensi dasar kepala sekolah/madrasah (Permendiknas No. 13 Tahun 2007). Rambu-rambu dibuat untuk masing-masing kasus dan sesuai dengan jenis instrumen dan cakupan kata kunci, baik yang berkaitan dengan SNP secara umum maupun kepemimpinan kepala sekolah secara khusus.

Fasilitas pendukung, adalah berbagai sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK), antara lain ruangan beserta perabot, ATK, perangkat IT, dan perangkat lain yang dibutuhkan pada proses pelaksanaan Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK).

PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari pembahasan tentang Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala sekolah baru yang memiliki potensi kepemimpinan yang memuaskan diharapkan dapat menciptakan kondisi baru di sekolah dan pada masyarakat pendidikan secara luas. Penerapan sistem rekrutmen yang dapat memilah dan memilih calon kepala sekolah yang berpotensi menjadi sangat penting pada era pendidikan kita saat ini.

2. Terdapat banyak model kepemimpinan yang dapat dianut dan diterapkan di sekolah. Namun, model kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan di sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik.

3. Kepala sekolah harus memiliki pengetahuan mengenai operasionalisasi sekolah, kemampuan mengevaluasi keberhasilan, dan kemampuan merencanakan, memantau proses, menyusun alternatif tindak lanjut dan memutuskan langkah yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

4. Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK) terdiri dari beberapa instrumen, yaitu: 1) Respon terhadap situasi a dan b; 2) Kreativitas dan pemecahan masalah, dan 3) Pengambilan keputusan berbasis bukti-bukti.

SUMBER : LPPKS Indonesia 2011 | Pengantar PPK 

About these ads

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s