JUKNIS PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN SATUAN PENDIDIKAN

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya. sekolah harus mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia industri, dunia usaha, alumni dan satuan pendidikan lainnya di dalam maupun luar negeri.Sebagai satu indikator mutu operasional sekolah yaitu melaksanakan kegiatan sister school. Puncak dari keberhasilan itu ditandai dengan pelaksanaan kerja sama kemitraan dengan sekolah di negara-negara yang berkeunggulan dalam bidang pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu lulusan sehingga sekolah menghasilkan mutu yang setara dengan sekolah unggul lainnya.
Dalam berbagai forum diskusi terdapat fenomena yang unik yaitu besarnya minat pengelola sekolah pada saat ini untuk melaksanakan kegiatan kerja sama kemitraan internasional yang melebihi minat untuk meningkatkan mutu pada indikator lainnya. Hal unik lain adalah kolaborasi internasional itu ditafsirkan sebagai hubungan kemitraan yang berguna untuk menimba informasi atau kemaslahatan lain yang dapat siswa peroleh melalui kegiatan bersama. Kenyataan lain menunjukkan bahwa masih banyak satuan pendidikan yang belum menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain untuk meningkatkan mutu pendidikan barkaitan dengan input, proses, maupun output. Dampaknya, kompetensi lulusan yang dihasilkan belum mampu bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Hal itu dikarenakan satuan pendidikan belum mampu menyusun program kerjasama dan kemitraan, mereka belum memahami prosedur menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain, serta mewujudkannya dalam bentuk naskah kerjasama dan kemitraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan
“Petunjuk Teknis kemitraan dan kerjasama agar satuan pendidikan dapat merencanakan dan mewujudkan program kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lainnya di dalam maupun di luar negeri secara prosedural. dengan tujuan  untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan sesuai kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku.
Adapun Ruang lingkup kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan meliputi:
1. Pembentukan tim kerja;
2. Melakukan analisa kebutuhan satuan pendidikan untuk pengembangan kerjasama dan kemitraan;
3. Penyusunan naskah kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan yang meliputi program, mekanisme, prosedur, dan bentuk kerjasama dan kemitraan;
4. Melakukan revie, revisi, dan finalisasi naskah kerjasama dan kemitraan;
5. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan;
6. Melakukan evaluasi program.
Adapun unsur yang Terlibat dalah :1. Kepala SMA, 2. Wakil Kepala SMA, 3. Tim Kerja, dan 4. Komite sekolah.
Bahan Referensi
1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 Ayat 3;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 49 ayat 1 dan pasal 61 ayat 1;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lampiran point kebijakan;
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Pedoman Membangun Hubungan Sinergis dengan Masyarakat; Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2002;
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008.

Pengertian dan Konsep
1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 ayat 1);
2. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb.) untuk mencapai tujuan bersama (Kamus Besar Bahasa Indonesia);
3. Kemitraan adalah suatu kegiatan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara sekolah yang mempunyai keunggulan dan prestasi (dikategorikan sebagai mampu melakukan pendampingan dan fasilitasi) dan sekolah yang berpotensi untuk mencapai keunggulan dan prestasi tersebut (Surya Dharma, MPA, Ph.D, Direktur
Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK);
4. Dalam Pedoman Membangun Hubungan Sinergis dengan Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Cara membangun hubungan sinergis dengan masyarakat, sekolah memerlukan dua kunci pokok, yaitu:

1. Memperkenalkan sekolah kepada masyarakat dengan cara:
a. Melaksanakan program-program kemasyarakatan;
b. Mengadakan open house;
c. Membuat buletin sekolah;
d. Mengundang tokoh sebagai pembicara atau Pembina program sekolah;
e. Membuat program kerjasama antara sekolah dengan masyarakat.

2. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dengan cara:
a. Mengidentifikasi orang-orang kunci;
b. Melibatkan orang-orang kunci dalam kegiatan sekolah;
c. Mmilih saat yang tepat.
5. Menurut Stewart perlu seperangkat kecakapan baru yang perlu dikuasai oleh manajer era baru, yaitu harus mampu membuat mampu (enabling), memperlancar (facilitating), berkonsultasi (consulting), bermitra (collaborating), membimbing (mentoring), dan mendukung (supporting). (Suryabrata, S. 1998. Psikologi Kepribadian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada);
6. Sister-School Program adalah program kemitraan antar sekolah tempat sekolah— sekolah di Indonesia dapat menjalin hubungan kerja sama dengan sekolah-sekolah di negara lain melalui berbagai kegiatan yang saling menguntungkan (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara, Kemitraan Sekolah Indonesia
- Australia);
7. Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 61 ayat 1)

8. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah dilakukan :
a. Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan;
b. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah;
c. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya;
d. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Lampiran point 10).
9. Sekolah yang berkeinginan untuk membangun kemitraan Sister-School, harus memiliki
hal sebagai berikut:
a. Komitmen;
b. Kesiapan siswa, orang tua siswa, guru, dan staf;
c. Perangkat pendukung antara lain adalah beberapa set komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet;
d. Kesiapan materi pertukaran seperti kurikulum sekolah, tatatertib, topik pelajaran, produk ketrampilan/karya cipta siswa;
e. Identifikasi keunggulan sekolah;
f. Identifikasi kebutuhan sekolah;
g. Penentukan sekolah mitra;
h. Pembuatan nota kesepahaman (memorandum of understanding);
i. Penetapkan jadwal kegiatan, Program kemitraan dapat ditetapkan sebagai program satu tahun. Dengan demikian selama satu tahun yang ditetapkan dapat disusun jadwal beberapa kegiatan sesuai kesepakatan bersama.
10. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta
didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 butir 25)
11. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 56 ayat 3);
12. Tim kerja adalah tim yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk mengembangkan kerjasama dan kemitraan sekolah yang terdiri atas wakil-wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah selaku anggota merangkap sebagai ketua Tim.

Uraian Prosedur Kerja
1. Kepala sekolah membentuk tim kerja pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan;
2. Kepala SMA memberikan arahan teknis tentang pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan. Arahan teknis kepala sekolah memuat:
a. Rencana pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan;
b. Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan;
c. Manfaat program pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan;
d. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam program pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan;
e. Mekanisme program pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan.

3. Wakasek/Tim Kerja menyusun perencanaan kerja program pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan. Perencanaan kerja untuk penyusunan program pengembangan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan meliputi:
a. Tujuan program pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan;
b. Hasil yang diharapkan dari program pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan;
c. Ruang lingkup program pengembangan kerjasama dan kemitraan satuan pendidikan ;
d. Jadwal kegiatan penyusunan program pengembangan kerjasama dan kemitraansatuan pendidikan;
e. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam program pengembangan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan;
f. Alokasi pembiayaan program pengembangan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.
4. Wakil Kepala sekolah  dan Tim Kerja melakukan analisis kebutuhan sekolah berkaitan dengan program pengembangan kerja sama dan kemitraan sekolah;
5. Wakil Kepala sekolah dan Tim Kerja menyusun draf naskah kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.
Naskah kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan mencakup:
a. Latar Belakang dan Landasan Program,
b. Tujuan dan hasil yang diharapkan,
c. Mekanisme dan prosedur kerja sama,
d. Bentuk kerja sama, dan
e. Tindak lanjut pengembangan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan.
6. Kepala SMA bersama wakil kepala SMA/tim kerja dan komite sekolah melakukan reviu dan revisi draf naskah kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan;
7. Wakil kepala SMA/tim kerja mamfinalkan hasil revisi naskah kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan;
8. Kepala SMA mengesahkan naskah pengembangan kerja sama dan kemitraan satuan pendidikan;
9. Wakil kepala SMA dan tim kerja mencari sasaran kerjasama dan kemitraan sesuai program yang telah disusun.
10. Kepala SMA bersama wakil kepala SMA/tim kerja melakukan evaluasi program kerjasama dn kemitraan yang telah terlaksana.
Contoh Draf Naskah Kerjasama dan Kemitraan Satuan Pendidikan klik di sini semoga bermanfaat,

About these ads

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s