Dinamika Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Era Otonomi



A.    Pendahuluan

Upaya perbaikan dibidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu dilaksanakan agar masyarakat dapat maju dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui penataran-penataran, perbaikan sarana-sarana pendidikan, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat. Namun saat ini pendidikan kita saat ini khususnya di kabupaten Dompu belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan mayarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, rektrutmen (mutasi,demosi dan promosi ) cenderung tambal sulam. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Masyarakat sekarang sudah cerdas akibat pengaruh sumber informasi globalisasi yang kian canggih dan terbuka saat ini. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik , sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan Sumber Daya Manusia  yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi estafet kepemimpinan belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi karakter (akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa). Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini harus dibarengi dengan pengingkatan mutu tenaga pendidik dan pendidikan dalam segi rekruitmen, kompetensi dan manejemen pengembangan sumber daya manusianya.

Selama ini berbagai pandangan dan pemikiran kurang terpusat pada guru lebih-lebih pada pengawas pendidikan sebagai andalan utama pelaksana acara kurikuler. Para ahli lebih sering membahas kurikulum sebagai pokok permasalahan pendidikan di sekolah. Para ahli di bidang pendidikan, secara terus terang mengakui bahwa pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan selama ini lebih terfokus kepada masalah kurikulum beserta perangkatnya. ketimbang dengan masalah pendidik (Kompas, 28 Februari 2008). Sangat sedikit terkait dengan diklat penguatan kemapuan mengajar guru, MGMP guru pendalaman materi  mata pejaran baik ditingkat pusat maupun daerah. Padahal, telah menjadi pemahaman umum bahwa masalah keterampilan mengajar guru yang inovatif  jauh lebih penting dari pada masalah kurikulum dan komponen pendidikan lain. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa masalah guru  memang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai oleh para praktisi pendidikan, apalagi oleh pengambil kebijakan pendidikan.

Sebagaimana diketahui, negeri ini menghadapi masalah pendidikan yang demikian rumit. UNESCO meletakkan Indonesia dengan Human Development Index (HDI) pada urutan ke-112 di antara 174 negara yang diteliti. Sedangkan , The Political dan Economics Risk Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong telah meletakkan sistem pendidikan di Indonesia pada urutan ke-12 di antara 12 negara yang diteliti. Pendek kata, kondisi pendidikan di negeri ini memang sedang tidak nyaman. Saat ini, dalam segi kurikulum salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  Yang paling penting dalam hal ini adalah faktor guru sebagai sopirnya KTSP. Sebab secanggih apapun mesin KTSP dan sehebat apapun sistem pendidikan, tanpa kualitas guru yang baik, maka semua itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal malah motor yang bermesin KTSP bias-bisa tabrak gunung, malah jatuh ke jurang dan tenggelam ke dasar lautan. Oleh karena itu, guru, keepala sekolah, dan pengawas sekolah  diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya membawa KTSP menuju sekolah yang bermutu. Kompetensi merupakan salah satu syarat mutlak seorang guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka sehebat apapun kurikulum di rancang oleh pemerintah, sebesar apapun uang yang turun ke sekolah, ia tidak akan berkompeten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal malah sama halnya ibarat menggarami air di lautan

Guru dengan komptensi yang dimiliki, selain menguasai materi dan dapat mengolah program belajar mengajar, guru juga dituntut dapat melaksanakan evaluasi dan pengadministrasiannya. Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi merupakan kompetensi guru yang sangat penting. Evaluasi dipandang sebagai masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar.Kepala Sekolah dengan kompetensi yang dimilikinya selain menjadi seorang guru yang mengajar siswa dalam wantu 6 jam Tatap Muka di kelas juga mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal. Demikian pula pengawas sekolah adalah seorang guru nya guru dengan kompetensi yang dimilikinya akan mampu membimbing dan menilai kinerja antara 40 sampai dengan 60 guru mata pelajaran serumpu dalam satu semester yang setara dengan 24 jam tatap Muka dan atau membimbing dan menilai  kepala sekolah binaanya   antara 5 sampai dengan 10 sekolah dalam satu semester. Guru harus mampu mengukur kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dari setiap proses pembelajaran atau setelah beberapa unit pelajaran, sehingga guru dapat menentukan keputusan atau perlakuan terhadap siswa tersebut. Demikian pula kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah harus mampu melakukan evaluasi diri terhadap sekolah yang dipimpinya, apakah perlu diadakannya perbaikan atau penguatan, serta menentukan rencana tindak lanjut  berikutnya?.Pengawas sekolah juga harus mampu menyusun hasil supervise baik pada aspek akademik maupum aspek menejerialnya dalam bentuk laporan semester, laporan tahunan, dan yang lebih penting adalah menyusun lapaoran itu dalam bentuk karya ilmiah Laporan Tindakan Sekolah bagi pengawas dan kepala sekolah serta Laporan PTK untuk guru yang melaksanakan peembelajaran yang inovatif.
B. Peningkatan Mutu Pendidikan
Berbicara masalah peningkatan mutu pendidikan memang sangat kompleks dan  majemuk karena antara faktor yang satu dengan lainya saling mempengaruhi. Namun faktor kunci yang paling  yang dominan  adalah guru dan tidak lepas dari peran pengawas sekolah di dalamnya yang  dikenal sebagai ‘hidden currickulum’ atau kurikulum yang tidak kelihatan  yang terkait  sikap dan tingkah laku, penampilan , profesional individu, serta  yang melekat pada pribadi sang guru sebagai pendidik , akan diterima oleh peserta didiknya sebagai signal positif yang dapat diteladani sebagai bahan pembelajaran. Dalam era teknologi informasi peserta didik dengan mudah dapat mengakses informasi apa saja yang tersedia melalui internet seperti  fasilitas pendidikan berupa buku, han ajar dan sebagainya dengan  sumber informasi yang canggih saat ini  guru dan siswa tinggal berselancar di dunia maya melalui internet  di komputer pribadinya  dengan mudah dapat dicari dengan cara ‘surfing’ melalui bahan ajar virtual melalui internet trsebut .Pemerintah pusat melalui BSNP. direktorat PSMA,PSMP, PMPTK, P4TK serta Organisasi profesi seperti PGRI, ISPI, MKPS, KKPS, Forum MGMP, serta para fasilitator dan guru-guru kreatif diseluruh Indonesia telah menyiapkan link Pendidikan, blog Pendidikan bahkan Facebook dimanfaatkan secara positif untuk  memuat informasi pendidikan yang sangat dibutuhkan guru dan siswa saat ini sehingga mudah diakses lewat internet.  Oleh karena itu ,  di era teknologi informasi saat ini guru memang tidak lagi dapat berperan sebagai satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Peran guru telah berubah lebih menjadi fasilitator, motivator, dan dinamisator bagi peserta didik. Dalam kondisi seperti itu, maka guru diharapkan dapat memberikan peran yang lebih besar untuk memberikan signal positif terhadap  etika dan moral dalam memilih informasi yang diperlukan siswanya. Dengan kata lain, peran guru sebagai pendidik tidak dapat digantikan oleh apapun  dan bahkan oleh siapapun, serta dalam era apa pun . Untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara efektif dalam proses pendidikan, guru sebagai pendidik dan kepasla sekolah serta  pengawas dan unsure tata Usaha sebagai tenaga kependidikan harus ditingkatkan mutunya dengan formulasi yang jelas mengacu pada regulasi pendidikan yang menjamur saat ini tiada lain disiapkan oleh pemerintah sebagai rambu dalam menetukan arah kebijakan sehingga menghasilkan formulasi kebijakan yang cerdas dalam upaya meningkat mutu pendidikan .

Pertanyaan mendasar  yang akan dicoba dijawab dalam tulisan ini adalah tentang bagaimanakah formulasi  yang tepat  untuk meningkatkan mutu pendidikan?.Apakah formulasi itu  sangat penting sebagai  starting point untuk melakukan upaya-upaya  berikutnya sebagai pemutus rantai dari serangkaian mata rantai masalah yang sering disebut vicious circle atau lingkaran setan yang tidak diketahui mana ujung dan mana pangkalnya.Apakah yang harus dilakukan dalam menerapkan  formulsi itu?. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesejahteraan
Saya mengutip Pernyataan M.Surya (Ketua Umum Pengurus Besar PGRI), menyatakan dengan tegas bahwa “semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat dan warga negara yang selama ini terabaikan, perlu mendapat prioritas dalam reformasi”. Hak utama pendidik yang harus memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan kesejahteraan dengan standar upah yang layak, bukan ‘upah minimum’. Kebijakan “upah minimun” boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Itulah sebabnya, maka langkah pertama peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah memberikan kesejahteraan guru dengan gaji yang layak untuk kehidupannya.

Upaya yang  pertama ini dinilai amat vital dan strategis untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebab syarat pekerjaan dapat disebut sebagai profesi apabila : Pertama,bahwa pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikansi bagi masyarakat, Kedua: bahwa pekerjaan itu memerlukan bidang keahlian tertentu, Ketiga :bidang keahlian itu dapat dicapai dengan melalui cabang pendidikan tertentu (body of knowledge), Ke empat : bahwa pekerjaan itu memerlukan organisasi profesi dan adanya kode etik tertentu, dan kemudian Kelima: bahwa pekerjaan tersebut memerlukan gaji atau kompensasi yang memadai agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan secara profesional.
Dari kelima syarat tersebut, yang sudah , sedang dan akan diuapakan terus oleh pemerintah walaupun belum terpenuhi sepenuhnya adalah syarat yang kelima, yakni gaji dan kompensasi yang memadai. Peningkatan gaji dan kesejahteraan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan upaya yang memiliki dampak yang paling berdampak positif (multiplier effects) terhadap upaya lainya. Dan upaya  pertama tersebut seyogyanya tidak menjadikan iri bagi PNS di instansi lainya tanda kutip karena enaikan gaji telah  dilakukan secara menyeluruh dan bertahap untuk semua PNS . Hal ini terkait dengan maraknya tindak korupsi yang telah mencapai tingkat yang berbahaya seperti virus yang telah merambat di  semua lini kehidupan manusia.

Namun jangan lupa dan lengah bahwa prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati upaya  pemerintah dengan  standar gaji yang akan dinaikkan cukup tinggi maka tidak dapat ditawar-tawar lagi adalah  dengan  harga standar kompetensi yang tinggi pula dari para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dengan demikian Yang akan diberikan kenaikan gaji adalah para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui beberapa jalur dianatarnya yang sudah dilaksanakan oleh pemerinta adalah  jalus langung, jalur lulus Portofolio dan jalur lulus PLPG, Oleh karena demikian seleksi awal calon peserta harus dilakukan secara professional, jujur dan transparan dan persiapan  secara matang sehingga tidak terjadi kecurangan . Jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaanya, maka secara otomatis akan dapat merusak seluruh komponen dalam sistem yang telah menjadi agenda pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan bahkan akan terjadi sebaliknya kecemburuan, tidak puas, masa bodoh dan penurunan prestasi kerja yang berdanpak buruk terhadap level mikro pada proses pembelajaran di sekolah.

2. Rekruitmen, Mutasi, rotasi , Demosi dan  Promosi


Upaya kedua ini merupakan konsekuensi logis terhadap upaya perta di atas, para guru, kepala sekolah  yang tidak memenuhi standar kompetensi harus di bina khusus serta di libatkan secara maksimal untuk mrngikuti kegiatan MGMP, diklat dan sebagainya . Namun apabila : (1) mereka telah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat dan pembinaan secara intensif, tetapi tidak menunjukkan adanya perbagian yang signifikan, (2) yang bersangutan tersebut memang tidak menunjukkan adanya perubahan kompetensi dan juga tidak ada indikasi positif untuk meningkatkan kompetensinya , maka sesuai regulasi pendidikan yang ada maka mereka harus rela dan pantas untuk dialihtugaskan dari profesi guru menjadi tenaga lain yang sesuai, misalnya tenaga administrasi,laboran, perpustakaan, dan lain sebagainya.Sedangkaan bagi kepala sekolah berdasarkan kinerjanya dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan mutasi, rotasi , demosi dan bahkan promosi ke jenjang struktural  Untuk mengatasi kekurangan  tenaga guru  dan  kepala sekolah yang telah di mutasi, rotasi, demosi dan promosi tersebut  maka pola rekruitmen secara jujur dan transparan, sesuai standar kualifikasi dan kompetensi  yang telah ditetapkan sangat menentukan dan berpengaruh terhadap upaya – upaya lainya yang terkait tanda kutip peningkatan mutu pendidikan yang berkisenambungan .Demikian pula mutasi pemerataan guru dan penempatan guru CPNC berdasarkan kebutuhan sekolah juga sangat diperlukan  karena terkait dengan sertifikasi guru dengan beban jam mengajar 24 jam tatap muka maka pemerataan guru dirasa sangat mendesak dikakukan oleh pemerintah saat ini sesuai amanat permen No.39 tahun 2009 tentaang jam kerja guru dan pengawas bahwa dalam janagaka waktu 2 tahun mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ini pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan pendidikan utamanya aspek mutasi pemerataan guru dan atau penempatan CPNS yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat dapat menyebabkan di di banyak sekolah terjadi  kekurangan guru tapi di beberapa sekolah lain terjadi penumpukkan guru yang sulit ditolerir.

Implementasi rekrutmen  yang dilaksanakan  bertujuan untuk mencari guru  yang memiliki potensi dan kemampuan serta berkualitas sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. UU No.14/2005 tentang  guru dan dosen juga dapat dipahami bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik yaitu telah menyelesaikan program sarjana, kompetensi dalam hal ini dapat dilihat dari kompetensi pedagogik yakni hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yaitu persiapan mengajar yang mencakup merancang dan melaksanakan skenario pembelajaran, memilih metode, media, serta alat evaluasi bagi anak didik agar tercapai tujuan pendidikan baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa.

Kemudian kompetensi kepribadian seorang guru harus mempunyai kepribadian yang baik agar menjadi contoh untuk anak didiknya, kompetensi sosial disini adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa, baik dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun diluar jam pelajaran. Selanjutnya kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi seorang guru harus menguasai sepenuhnya materi yang akan ia ajarkan kepada anak didiknya tentunya sesuai bidang yang ia geluti.

Selain itu, sertifikat pendidik sebagaimana yang dimaksud disini yaitu yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani, dengan kualifikasi tersebut akhirnya akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Disamping itu, Mengkaji berbagai kendala umum yang ada dalam pelaksanaan rekrutmen memang perlu karena untuk mengetahui kendala-kendala, seperti kebijaksanaan mutasi , pemerataan guru, promosi guru, serta kebijaksanaan kompensasi dan lain sebagainya sekolah harus mampu mengatasi berbagai kendala tersebut. Selain itu, salah satunya yaitu dengan membuat perencanaan rancangan program yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik oleh lembaga pendidikan. Sehingga sekolah dapat mengetahui kendala- kendala yang ada dan dapat mengatasinya dengan baik. Dengan demikian, secara teoritis rekrutmen guru dalam hal ini mutasi, demosi, dan promosi merupakan hal yang sangat penting dilakukan yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan oleh sekolah agar mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional di bidangnya. Sebaliknya jika proses rekrutmen mutasi, demosi,promosi yang dilakukan tidak selektif maka akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang biasa saja.

3. Menciptakan Career Development Path

Seiring dengan pelaksanaan sertifikasi guru yang nota bene akan menelorkan guru profesional, disusunlah satu standar pembinaan karier (Career Development Path ). Sistem itu harus dalam bentuk dokumen yang disyahkan dalam bentuk PERDA atau setidaknya berupa peraturan bupati yang harus dilaksanakan . Sebagai contoh, Promsi untuk menjadi kepala sekolah, atau pengawas, dan atau untuk menjadi tenaga eselon di structural seorang pendidik harus memiliki standar kompetensi yang diperlukan, dan harus melalui proses pencapaian yang telah baku. Standar pembinaan karir ini akan dapat dilaksanakan dengan matap apabila memenuhi prasyarat antara lain jika system rektrukmen calon guru  sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan jujur,transparan, sesuai juknis yang ada dengan perengkingan yang otomatis data base sehingga menelorkaan guru guru yang memang pantas mendapat julukan guru profesional

4. Peningkatan Kompetensi Yang Berkelanjutan

Sebagaimana dijelaskan pada langkah sebelumnya, proses rekruitmen guru baru harus dilaksanakan secara jujur dan transparan, dan dengan menggunakan standar kualifikasi yang telah ditetapkan. Standar kualifikasi tersebut tidak dapat ditawar-tawar. Upaya peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas. Jumlah pendidik yang besar di negeri ini memerlukan penanganan secara sinergis oleh semua instansi yang terkait dengan preservice education, inservice training, dan on the job training. Kegiatan sinergis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan harus melibatkan organisasi pembinaan profesi guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Penilik Sekolah (MKPS). Sudah tentu termasuk PGRI, organisasi perjuangan para guru. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non akademis daan pantas mereka diberiksn kesempatan untuk berkompetisi untuk meraih kursi kepala sekolah sebagai bentuk rewoad atau penghargaan .sebagai guru professional.
C. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan
Sebagai bentuk peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari kulaitas  kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru , menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. . Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan dengan tujuan bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan behasil melalui strategi- strategi berikut ini:
(1) Melakukaan Evaluasi Diri : sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin menerncanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan  untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan .Sehingga kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi dan hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek  yang menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah pada RPS/RKS dan RAPBS/RKAS .Dengan demikian akan diperoleh informasi  mengenai pengelolaan sekolah yang telah memenuhi SNP untuk digunakan sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. Dengan  menggunakan informasi yang dikumpulkan dalam EDS untuk menetapkan apa yang menjadi prioritas bagi peningkatan sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. Keuntungan yang akan diperoleh sekolah dari EDS adalah sekolah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana  pengembangan lebih lanjut. Sekolah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan,  menilai keberhasilan  upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Sekolah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan. Sekolah dapat mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan SPM dan SNP. Sekolah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

Kegiatan evaluasi diri ini juga merupakan refleksi diri, untuk membangkitkan kesadaran akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality, serta merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah/madrasah yang ingin mengembangkan diri terutama dalam hal mutu. Titik awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki.

2) Merumuskan Visi, Misi, dan tujuan : Perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para penyelenggara pendidikan. Kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama
3) Melakukan Perencanaan Program : Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab : apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannnya untuk mewujudkan tujuan  yang telah ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
4) Melaksanakan Program  :Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pemimpinan dan pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan . Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro ,  baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan,semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya. Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan sekolah  yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien).

Untuk itu Peran masing-masing Stakekholder sekolah itulah yang juga perlu disoroti didalam implementasi strategi peningkatan mutu pendidikan  yang meliputi Peran kepala sekolah/Madrasah, Peran Guru dan Staf Sekolah, Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat dan Pemerintah , akan dikaji dalam tlisan tersendiri di edisi berikutnya.

5) Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Program

Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan , merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguh pun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan focus pada capaian hasil (prestasi belajar siswa).
Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelanjutan kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggung jawaban mengenai apa-apa yng telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasilhasilnya. Hanya perlu dicatat disini bahwa sesuai keperluan dan urgensinya tidak semua hasil evaluasi masuk kedalam laporan (pelaporan). Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya bersifat internal (untuk kalangan dalam sekolah sendiri), ada yang untuk kepentingan eksternal (pihak luar), bahkan masing-masing stake holder mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya.  Keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan (sungguhpun secara bertahap atau incremental) tidak lepas dari kondisi objektif yang mendukung pada saat  yang tepat. Elemen-elemen yang mendukung tersebut antara lain : iklim perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas, desentralisasi dan pemberdayaan potensi masyarakat, konsepsi manajemen pendidikan yang telah lama dipendam oleh para tokoh pendidikan untuk diaktualkan, serta sebagian birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan reform tanpa banyak publikasi.  Konkritnya, keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No.25 Tahun 2000 tentang Propenas, dan Kepmemdiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan olah raga tahun 2000-2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sebuah inovasi pendidikan untuk mencapai mutu tenaga kependidikan yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia
E. Penutup
Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan upaya peningkatan mutu pendidiknya dan tenaga kependidikannya. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan memenuhi sasaran yang diharapkan tanpa dimulai dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikannya. Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dilepaskan dengan aspek-aspek penting sebagai berikut: (1) gaji dan standar kesejahteraan yang layak untuk kehidupannya, (2) standar kualifikasi, (3) standar kompetensi dan upaya peningkatannya, (4) sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependiikan dan alih profesi yang tidak memenuhi standar kompetensi, (4) seleksi/rekruitmen yang jujur dan transparan, (5) standar pembinaan karir, (6) penyiapan calon guru  dan tenaga kependidikan yang selaras dengan standar kompetensi, dan lebih menekankan praktik dan dengan teori yang kuat, (7) sistem diklat di lembaga inservice training dan pendidikan profesi di LPTK, dan (8) pemberdayaan organisasi pembinaan profesional seperti KKG, MGMP, MKKS, dan MKPS, yang perlu diberdayakan. Mudah-mudahan pemikiran sederhana ini dalam peningkatann mutu pendidik dan tenaga kependidikan dapat terus ditingkatkan sehingga tercapai Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif melalui upaya mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dengan adil, bermutu, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat global.

DAFTAR BACAAN

http://mitrakuliah.blogspot.com/2009/06/upaya-dan-strategi-peningkatan-mutu.html

Hamalik, Oemar, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
Kunandar. Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru Jakarta: Raja Grafindo persada,.2007
N.K, Roestiyah Masalah-masalah Ilmu Keguruan. Jakarta: Bina Aksara.1989
Ni.am, Asrorun. Membangun Profesionalitas Guru. Jakarta : eLSAS. 2006
Rosyada,Dede Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Prenada Media. 2004
Samana, A. Profesionalisme Keguruan,Yogyakarta:Kanisius,1994
Uzer Usman, Moch. Menjadi Guru Profesional.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2005
Adi Saiful, .Kompetensi yang Harus Dimiliki Seorang Guru., http://www.SaifulAdi.wordpress.com, 6 Januari 2007
Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006


Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.


Azra, Azyumardi, Inovasi Kurikulum, Edisi 01/Tahun 2003, Strategi Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Dalam Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan.
Membina Mutu Pendidikan, (www. Kompas. Com), 3 februari 2005
Soebagio Atmodiworo, Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT.Ardadijaya, 2000.
Sujanto, Bedjo, Mensiasati Manajemen Berbasis Sekolah Di Era Krisis Yang Berkepanjangan, ICW, 2004.
Syafarudin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Grasindo, 2002.
Wahyu Ariyani, Doretea, Manajemen Kualitas, yogyakarta: Andioffset 1999

About these ads

2 Comments

  1. saya sependapat, namun saya lebih sependapat jika kurikulum juga merupakan bahagian yang sangat penting dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena kurikulum merupakan ruhnya sebuah pendidikan, tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan tanpa kurikulum yang standar, trims

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s