PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S-1/D-IV


Program bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV ditujukan pada guru yang sedang meningkatkan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV. Sumber dana bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PMPTK Kementerian Diknas yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) masing-masing provinsi tahun anggaran 2010. Penyaluran bantuan biaya dilaksanakan oleh LPMP dengan cara dikirim langsung ke rekening bank/pos masing-masing guru penerima.

BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GUR

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Diknas pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini bertujuan:

  1. Mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijasah S-1/D-IV;
  2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran;
  3. Mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru.

Sasaran program bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik tahun 2010 ini adalah 308.768 guru  yang sedang menempuh pendidikan di jenjang S-1/D-IV baik melalui program reguler maupun program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB). Kuota tersebut termasuk untuk guru yang bertugas di kecamatan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar sebanyak 61.200 guru.

  • Bantuan biaya ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang S-1/D-IV dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengumuman dan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan biaya serta penetapan guru penerima bantuan biaya dilakukan oleh LPMP provinsi masing-masing berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  • Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru diberikan secara langsung kepada guru melalui transfer ke rekening bank/pos milik guru yang bersangkutan.
  • Guru yang akan menerima bantuan biaya ini adalah guru yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1/D-IV di perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi.
  • Guru yang menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik tidak meninggalkan tugas mengajar

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang S-1/D-IV bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada DIPA LPMP masing-masing provinsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun.

A.    Kriteria Penerima Bantuan biaya

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ini diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

  1. Guru yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang memperoleh izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Guru PNS/bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, honorer pada sekolah negeri) yang mengajar pada satuan pendidikan binaan Kementerian Diknas baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang mendapat ijin operasional dari pemerintah daerah.
    2. Menempuh pendidikan pada bidang studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau meneruskan pendidikan sesuai dengan ijazah D-I, D-II, D-III dimilikinya.
    3. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV.
    4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
    5. Tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain.
    6. Tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman  pidana/perdata.
    7. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  2. Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV pada tahun 2007, 2008, dan 2009 yang masih menempuh studinya dan memiliki indeks prestasi (IP) minimal 2,0.
  3. Semua guru yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar  yang belum S-1/D-IV (diatur dalam pedoman tersendiri).
  4. Penetapan dan Pendistribusian Kuota
    1. Kuota Provinsi ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV di provinsi masing-masing terhadap jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV secara nasional, dikalikan dengan kuota nasional (sesuai dengan DIPA masing-masing LPMP).
    2. Kecamatan yang berada di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar menjadi prioritas untuk mendapatkan kuota sesuai kebutuhan daerah tersebut. Oleh karena itu kuota provinsi didistribusikan setelah dikurangi guru yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar.
    3. Kuota kabupaten/kota dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV di kabupaten/kota terhadap jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV di provinsi dikalikan dengan kuota provinsi.
  5. Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi akademik

B.    Tahapan Pemberian Bantuan Biaya

LPMP melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian bantuan biaya dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan melibatkan narasumber dari Ditjen PMPTK Kementerian Diknas.  Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan Ditjen PMPTK Kementerian Diknas tentang pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru, informasi kuota per kabupaten/kota, informasi kriteria calon penerima bantuan biaya, mekanisme pemberian bantuan biaya, dan penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian bantuan biaya, pemantauan dan pelaporan.

  1. Penetapan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan biaya

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan kebijakan peningkatan kualifikasi akademik dan pemberian bantuan biaya kepada guru di wilayahnya masing-masing. Pengusulan guru calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1)      Kepala sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dana bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Pengajuan calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-IV harus disertai dengan persyaratan administratif, yaitu :

-        Foto kopi ijasah terakhir,

-        Foto kopi SK Pengangkatan sebagai guru baik guru PNS maupun guru bukan PNS,

-        Foto kopi kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan,

-        Surat keterangan sehat dari dokter,

-        Foto kopi rekening bank/Pos milik guru yang bersangkutan,

-        Foto kopi daftar nilai yang menunjukkan IPK minimal 2,0 bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan yang sedang mengikuti pendidikan pada semester 2 (dua) ke atas.

2)      Kepala sekolah mengajukan usulan calon penerima bantuan biaya kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menggunakan Format 1 A untuk guru PNS dan Format 1 B untuk guru bukan PNS.

3)      Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh kepala sekolah, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan seleksi administratif dengan berpedoman pada kriteria dan kuota penerima bantuan biaya sebagaimana yang tercantum pada Buku Pedoman ini.

4)      Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan seleksi dengan menggunakan urutan prioritas sebagai berikut:

a)      Semester tertinggi

b)      Bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu

c)      Prestasi akademik

d)      Masa kerja

e)      Usia

5)      Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengusulkan calon penerima bantuan biaya ke LPMP dalam bentuk cetakan dan file dalam CD dengan menggunakan Format 2 A untuk guru PNS dan Format 2 B untuk guru bukan PNS.

  1. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Bantuan biaya

Kepala LPMP yang bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik, tembusan disampaikan kepada Dirjen PMPTK Kementerian Diknas dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

  1. Penyaluran Bantuan biaya

LPMP menyalurkan secara langsung bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik kepada guru melalui nomor rekening bank/pos milik guru yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ditunjukkan dalam gambar 1.

C.    Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan biaya

  1. Hak Penerima Bantuan Biaya

Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru mempunyai hak:

  1. Menerima informasi program
  2. Menerima bantuan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun selama yang bersangkutan menempuh pendidikan atau paling lama seperti ditentukan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jangka Waktu Pemberian Bantuan biaya.

Ijasah Terakhir Semester yg diikuti saat menerima bantuan biaya Maksimum lama menerima bantuan biaya (tahun)
SMA/SPG/SMK/SGO atau sederajat 1 – 2 5
3 – 4 4
5 – 6 3
7 – 8 2
9 – 10 1
D-I 1 – 2 4
3 – 4 3
5 – 6 2
7 – 8 1
D-II/PGSLP atau sederajat 1 – 2 3
3 – 4 2
5 – 6 1
D-III/PGSLA atau sederajat 1 – 2 2
3 – 4 1
  1. Kewajiban Penerima Bantuan biaya
    1. Memiliki komitmen, disiplin, dan  dedikasi tinggi dalam mengikuti pendidikan dibuktikan dengan indeks prestasi yang meningkat.
    2. Tidak meninggalkan tugas mengajar di sekolah.
    3. Menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

D.    Penghentian Pemberian Bantuan biaya

Pemberian bantuan biaya kepada guru penerima dihentikan apabila guru memenuhi salah satu atau beberapa hal berikut:

  1. Telah menyelesaikan studinya
  2. Melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam Tabel 1
  3. Meninggal dunia
  4. Berhenti dari jabatan guru
  5. Tidak memenuhi persyaratan kehadiran dalam perkuliahan
  6. Indeks prestasi (IP) tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan
  7. Menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota
  8. Dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
  9. Berhenti dari program atas kemauan sendiri


E.    Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut:

PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pemberian bantuan biaya kepada guru yang berhak menerima sesuai dengan jadwal dan tepat sasaran. Tolok ukur keberhasilan program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru meliputi: cakupan pengendalian,  pemantauan program, pembatalan pemberian bantuan biaya dan pelaporan.

A.    Cakupan Pengendalian

Cakupan atau ruang lingkup pengendalian program merupakan kegiatan-kegiatan strategis yang meliputi rekrutmen dan penetapan calon penerima bantuan biaya, penetapan penerima, prosedur pemberian bantuan, pelaporan, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program.

B.    Pemantauan dan Evaluasi Program

Pemantauan dan evaluasi program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

C.    Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru oleh LPMP.  Laporan disampaikan kepada Direktur Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dengan tembusan kepada Sekretaris Ditjen PMPTK Kementerian Diknas. Laporan disampaikan setiap semester pada bulan Juni dan Desember tahun berjalan.

Sistematika laporan sesuai dengan kebijakan Setditjen PMPTK Kementerian Diknas yang meliputi: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Hasil yang Diharapkan, Mekanisme dan Prosedur, Hasil Pelaksanaan Program (akademik dan bantuan biaya), Permasalahan dan Upaya yang Dilakukan, Kesimpulan dan Saran. Laporan yang dikirimkan dilampiri dengan daftar guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik dan daftar guru yang sudah menyelesaikan masa studi (S-1/D-IV).


BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan umum yang mengikat dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB negeri atau swasta yang sedang dan akan mengikuti pendidikan S-1/D-IV baik PNS maupun bukan PNS binaan Kementerian Diknas.

Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat ditambahkan sesuai dengan kewenangan dan kondisi masing-masing daerah yang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan ketentuan lain yang berlaku.


Lampiran:





KUOTA BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK TAHUN 2010

NO. KODE SATKER NAMA SATKER BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU S1/D4 PENINGKATAN KUALIFIKASI MELALUI APBNP
SASARAN DANA SASARAN DANA
1 414808 LPMP DKI JAKARTA 4,631 9,351,790,000 1,423 2,846,000,000
2 414814 LPMP JAWA BARAT 19,379 38,758,000,000 5,954 11,908,000,000
3 414820 LPMP JAWA TENGAH 30,026 60,181,600,000 9,226 18,452,000,000
4 414741 LPMP D.I. YOGYAKARTA 4,843 9,686,000,000 1,488 2,976,000,000
5 414839 LPMP JAWA TIMUR 29,613 59,226,000,000 9,099 18,198,000,000
6 536204 LPMP NANGGROE ACEH 3,578 7,156,000,000 1,099 2,198,000,000
7 414845 LPMP SUMATERA UTARA 10,087 20,174,000,000 3,099 6,198,000,000
8 414851 LPMP SUMATERA BARAT 3,239 6,478,000,000 995 1,990,000,000
9 414757 LPMP RIAU 3,552 7,104,000,000 1,091 2,182,000,000
10 414763 LPMP JAMBI 3,061 6,122,000,000 941 1,882,000,000
11 414860 LPMP SUMATERA SELATAN 4,805 9,610,000,000 1,476 2,952,000,000
12 414772 LPMP LAMPUNG 7,505 15,117,590,000 2,306 4,612,000,000
13 536562 LPMP KALIMANTAN BARAT 8,247 16,494,000,000 2,534 5,068,000,000
14 536712 LPMP KALIMANTAN TENGAH 4,391 8,782,000,000 1,349 2,698,000,000
15 539670 LPMP KALIMANTAN SELATAN 5,014 10,028,000,000 1,541 3,082,000,000
16 536911 LPMP KALIMANTAN TIMUR 1,983 3,966,000,000 609 1,218,000,000
17 414891 LPMP SULAWESI UTARA 4,171 8,342,000,000 1,282 2,564,000,000
18 414788 LPMP SULAWESI TENGAH 2,861 5,722,000,000 879 1,758,000,000
19 414794 LPMP SULAWESI SELATAN 7,014 14,028,000,000 2,155 4,310,000,000
20 536928 LPMP SULAWESI TENGGARA 2,640 5,280,000,000 811 1,622,000,000
21 414876 LPMP MALUKU 2,198 4,396,000,000 675 1,350,000,000
22 414882 LPMP BALI 4,277 8,554,000,000 1,314 2,628,000,000
23 188000 LPMP NUSA TENGGARA BARAT 3,480 6,960,000,000 1,069 2,138,000,000
24 537035 LPMP NUSA TENGGARA TIMUR 4,514 9,094,000,000 1,387 2,774,000,000
25 537042 LPMP PAPUA 1,785 3,570,000,000 548 1,096,000,000
26 538175 LPMP BENGKULU 3,159 6,348,000,000 971 1,942,000,000
27 653622 LPMP MALUKU UTARA 1,073 2,146,000,000 331 662,000,000
28 653601 LPMP BANTEN 4,578 9,156,000,000 1,407 2,814,000,000
29 653593 LPMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1,391 2,782,000,000 427 854,000,000
30 653615 LPMP GORONTALO 2,285 4,570,000,000 702 1,404,000,000
TOTAL 189,380 379,182,980,000 58,188 116,376,000,000
About these ads

About suaidinmath

Tetaplah semangat...karena perjalanan ribuan langkah dimulai dari satu langkah kecil. Mohon kontribusi untuk menambal retak dan menambah langkah kesempurnaan tulisan ini ...

Posted on 3 Juli 2010, in Pendidik. Bookmark the permalink. 26 Komentar.

  1. kami guru2 yg ada disamosir sedang mengikuti ppkhb dengan penyelenggara dari Universitas Simalungun. apakah berhak memperoleh dana bantuan peningkatan akademik S1 Program PPKHB? kalau berhak bagaimana prosesnya.
    sekian dan terimakasih

  2. kami guru PNS yang sedang mengikuti pendidikan s1 PGSD UT ingin memperoleh dana bantuan peningkatan akademik,Kapan program ini dilaksanakan pada setiap tahunnya (bulan pengusulan)?

  3. Bagaimana solusinya bagi guru SD yang belum sama sekali menempuh S1 ? karena di sekolah tempat mengajar saya banyak guru masa kerjanya lama,selalu menunggu giliran ? terimakasih atas perhatian mudah – mudahan dapat ditindak lanjuti.

  4. Perkiraan, kapan ya yang tahun anggaran bisa cair? Mau bayar uang kuliah neh, ditagih terus sama bendahara kampus. *_*

  5. Maaf, kami guru2 d Tasikmalaya mau bertanya:
    Dateline PENCAIRAN Tunjangan Kualifikasi Pendidikan S1 ini mau kapan?.
    Terima kasih.

  6. Cukup lama juga Kami menunggu kapan cairnya tunjangan ini…

  7. bagaimana bila dalam satu tahun menerima bantuan biaya pendidikan 2x?apa harus dikembalikan?kalau haurs dikembalikan dikembalikan kemana?

  8. contoh format A1 & 2 dan format B 1 & 2 seperti apa
    terimakasih…

  9. mohon maaf,,bagaimana solusinya untuk guru PNS yg masih aktif kuliah namun tidak mendapatkan tunjangan kualifikasi sementara yang sudah mendapat ijazah dan lulus yg mendapatkan tunjangan kualifikasi ?

  10. mohon maaf, saya ingin bertanya bagaimana solusinya jika kami PNS yg kuliah S1 di UT dari awal tdk mendapat tunjangan kualifikasi,justru yg mendapat tunjangan kualifikasi yg statusnya sudah mendapat ijazah S1 dan ada juga yg mau di wisuda? trims

  11. vivit alvianita wulan sari

    mhn mf,,, bgai mana cra mengajukan penyusulan data,, krn hingga smster 6 ini sy blm pernah mnerima kualifikasi tunjangan dri UT

  12. saya guru pns yang sedang kuliah di universitas terbuka bandung.dari awal semester 1 sampai sekarang semester 9,belum pernah mendapatkan tunjangan kualifikasi,padahal persyaratan sudah lengkap dan data dapodik pun sudah valid,yang saya tanyakan kenapa saya tidak mendapatkan tunjangan kualifikasi.?terimakasih.

  13. Pak, bagaimana bagi guru yang sedang kuliah tapi terputus di tengah jalan karena faktor biaya. apakah bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan biaya Kulalifikasi Akademik S1/D4. sehingga bisa melanjutkan kembali kuliahnya..? terima kasih

  14. Pak, bagaimana bagi guru yang sedang kuliah tapi terputus di semester 2 karena faktor biaya. apakah bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan biaya Kulalifikasi Akademik S1/D4. sehingga bisa melanjutkan kembali kuliahnya..? terima kasih

  15. kenapa hanya PNS SAJA YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KENAPA NON PNS DI ANAK TIRIKAN PADAHAL NON PNS SANGAT MEMBUTUHKAN,,,,,, TOLONG LEBIH DI PERHATIKAN BUAT NON PNS….saya sedang kuliah di UPI udah 3 kali ngajuin persyaratan tp belum pernah dapat sama sekali………………

  16. saya lg menempuh pendidikan S1 PGSD semester 9 tapi saya belum pernah mendapat bantuan kualifikasi pendidikan, padahal saya sudah mengabdi di salah satu SD di kecamatan kramat kab, tegal sudah 7 tahun, saya sudah berusaha mengajukan bantuan lewat dikpora kecamatan tapi dengan berbagai alasan tidak diperbolehkan, bagaimana caranya supaya saya dapat bantuan? mohon jawabannya

Tinggalkan Balasan, sampaikan gagasan Anda di ruang komentar ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pagar Alam dot Com

Berbagi Informasi Pendidikan dan Pembelajaran Matematika

Mr.Wahid's Blog

Media Belajar Mengajar Inspirasi dan Kreativitas

SeNdiMat

Seminar Nasional Pendidikan Matematika

I Wayan Widana

This site is dedicated for mathematic learning development

Layanan Pendidik & Tenaga Kependidikan (PTK)

Laman Layanan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

sejarahdompu

Just another WordPress.com site

SUAIDINMATH'S BLOG

Technology Based Education

tentang PENDIDIKAN

konseling, pembelajaran, dan manajemen pendidikan

SUKSES SELALU

NIKMATILAH HIDUP..BEKERJA DENGAN ENJOY...JANGAN LUPA BERDOA.

PTK THE FRONTIERS OF NEW TECHNOLOGY

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 138 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: