PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
2
Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
3
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);;
10. PPeraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
4
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007; 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-30/V 165-1/93 tanggal 23 Desember 2008; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
5
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.
BAB II RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UTAMA Pasal 2 Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.
6
Pasal 3
Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:
a. Guru Kelas;
b. Guru Mata Pelajaran; dan
c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.
Pasal 4
(1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan ini, adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 5
(1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
(2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(3) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.
BAB III
KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG Pasal 6 Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah:
a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan
7
status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 7 Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Pasal 8 Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru. BAB IV INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 9
Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 10
Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membina Jabatan Fungsional Guru menurut peraturan perundang-undangan dengan fungsi antara lain:
a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru;
c. penetapan standar kompetensi Guru;
d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Guru;
e. sosialisasi Jabatan Fungsional Guru serta petunjuk pelaksanaannya;
f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Guru;
g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi Guru;
h. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Guru;
i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan
k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru.
8
BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 11
Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:
a. Pendidikan, meliputi:
1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:
1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan
3. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi: 1. pengembangan diri: a) diklat fungsional; dan b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru; 2. publikasi Ilmiah: a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru; 3. karya Inovatif: a) menemukan teknologi tepat guna; b) menemukan/menciptakan karya seni; c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya; d. Penunjang tugas Guru, meliputi:
1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :
9
a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ ekstrakurikuler dan sejenisnya; b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan; c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.
BAB VI
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 12
(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Guru Pertama;
b. Guru Muda;
c. Guru Madya; dan
d. Guru Utama.
(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. Guru Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b. Guru Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Guru Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Guru Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah
10
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VII RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI Pasal 13 (1) Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut:
a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
b. menyusun silabus pembelajaran;
c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
k. membimbing guru pemula dalam program induksi;
l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
m. melaksanakan pengembangan diri;
n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
o. membuat karya inovatif.
(2) Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran sebagai berikut:
a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
b. menyusun silabus pembelajaran;
c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan
11
memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
l. melaksanakan pengembangan diri;
m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
n. membuat karya inovatif.
(3) Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut:
a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;
b. menyusun silabus bimbingan dan konseling;
c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;
d. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;
e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;
h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;
i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
l. melaksanakan pengembangan diri;
m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
n. membuat karya inovatif.
(4) Guru selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai:
a. kepala sekolah/madrasah;
b. wakil kepala sekolah/madrasah;
c. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;
d. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;
e. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya pada sekolah/madrasah; dan
f. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
12
Pasal 14
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama, terdiri atas:
a. pendidikan;
b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.
(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
(4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
Pasal 15 (1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. (2) Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:
a. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
b. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
c. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
d. nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
e. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.
(3) Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut:
a. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
13
e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
(4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada lampiran II, III, IV, VI, VII, dan VIII dikurangi jumlah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat). (5) Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 16 (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan : a. paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan b. paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif. Pasal 17
(1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(2) Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata,golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(3) Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka
14
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(4) Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(5) Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(6) Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(7) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publiksi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(8) Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(9) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.
15
Pasal 18 (1) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru. (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus. Pasal 19 Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pasal 20 (1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu. b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu. c. Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang. BAB VIII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 21
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
16
Pasal 22
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
b. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama;
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
d. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
e. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
g. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
a. Tim Penilai Tingkat Pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
b. Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Agama.
c. Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya Tim
17
Penilai Kantor Wilayah.
d. Tim Penilai Kantor Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Departemen.
e. Tim Penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
f. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
g. Tim Penilai Instansi Pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
(3) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 23
(1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah:
a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.
(4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.
Pasal 24
(1) Apabila Tim Penilai Kantor Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen Agama.
(2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai
18
Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Departemen Agama.
(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.
(4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
(5) Apabila Tim Penilai Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;
b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Departemen Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama;
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama;
d. Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Departemen Agama;
e. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi;
f. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
g. Pimpinan Unit Kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon I di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.
Pasal 25
(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
Pasal 26 Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instasi Pembina Jabatan Fungsional Guru.
19
Pasal 27 Usul penetapan angka kredit Guru diajukan oleh:
a. Pimpinan unit kerja instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;
b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama.
d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angka kredit Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
e. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Departemen Agama kepada Kepala Kantor Departemen Agama untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
f. Pimpinan instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Gubernur untuk angka kredit Guru Pertama pangkat Penata
20
Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
g. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Bupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
h. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.
Pasal 28
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yang bersangkutan.
BAB IX PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU Pasal 29 Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 30
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
(2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan
21
Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
(3) Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional.
Pasal 31
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 32
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;
b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;
c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
22
BAB X PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU Pasal 33 Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Guru;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.
Pasal 35
(1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru.
(2) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
(3) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.
Pasal 36 Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.
23
BAB XI S A N K S I Pasal 37
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
(2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
(3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional Guru sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
(2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3) Prestasi kerja yang telah dilakukan Guru sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.
Pasal 39
(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
24
Birokrasi ini.
(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
(3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
a. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
(4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru untuk:
a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini;
b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
Pasal 40
(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
(2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40
25
ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimiliki.
Pasal 41
(1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
(2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetap melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.
(3) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
(4) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke atas, apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
26
Reformasi Birokrasi ini.
(5) Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
Pasal 42 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
b. pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Depertemen Agama.
c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan provinsi.
d. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.
Pasal 43 Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g. Pasal 44 Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:
a. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
b. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Depertemen Agama.
c. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.
d. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan provinsi.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
27
Negara Dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 46 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2009 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 TANGGAL: 10 November 2009


33

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
GURU DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) / DIPLOMA IV
NO. U N S U R PROSENTASE
JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 UNSUR UTAMA
A Pendidikan
1.
100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Mengikuti pelatihan prajabatan
≤ 90% – 45 90 180 270 405 540 675 855
B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu
1. Melaksanakan proses pembelajaran
2. Melaksanakan proses bimbingan
3.
C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
1. Melaksanakan pengembangan diri
2. Melaksanakan publikasi ilmiah
3. Melaksanakan karya inovativ
2 UNSUR PENUNJANG
≥ 10% – 5 10 20 30 45 60 75 95
1.
2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru
J U M L A H 100 150 200 300 400 550 700 850 1050
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah /
akta
Melaksanakan tugas laian yang relevan dengan fungsi
sekolah / madrasah
Memperoleh gelar / ijazah yang tidak sesuai dengan
bidang yang diampunya

KASUS 2 EVALUASI DIRI


NO STANDAR KONDISI NYATA SEKOLAH KESESUAIAN
KRITERIA PAGU SESUAI TIDAK
I KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
1 Dokumen KTSP yang meliputi: Visi, Misi, tujuan, analisis SWOT, SKL, SI, KKM, Struktur Kurikulum, Silabus, RPP, Program Pengembangan Diri, dan Kalender Pendidikan Disyahkan oleh Komite dan Dinas Pendidikan Sekolah memiliki dokumen KTSP yang meliputi:Visi, Misi, Tujuan, SKL, SI, Struktur Kurikulum, Program Pengembangan Diri, Mulok dan Kalender Pendidikan dan belum disyahkan oleh Komite dan Dinas Pendidikan
2 Perangkat pembelajaran yang meliputi Prota, Promes, Daftar Nilai, Catatan Kepribadian Siswa yang terisi lengkap 100% mata pelajaran dan disyahkan oleh kepala sekolah 100% guru menyusun Promes, Prota, dan daftar nilai yang diisi lengkap
3 Kegiatan ekstra kurikuler atau pengembangan diri. Memenuhi semua kebutuhan minat siswa di bidang seni, olahraga, kesehatan, kepramukaan, KIR, jurnalistik. Sekolah memiliki kegiatan ekstra kurikuler pramuka dan drum band.
4 Buku pelajaran yang digunakan sebagai buku pegangan guru. Semua guru dan semua mata pelajaran Semua guru memiliki buku pelajaran yang digunakan sebagai buku pegangan untuk semua mata pelajaran yang diajarkan
5 Jumlah hari efektif pelaksanaan pembelajaran Sesuai dengan jumlah hari belajar efektif dalam kalender pendidikan.

Sem I = 125 hari; Sem II = 123 hari

Sekolah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jumlah hari belajar efektif dalam kalender pendidikan.
6 Waktu pembelajaran. Pagi hari, 40 jam/minggu @ 40 menit/jampel Sekolah melaksanakan pembelajaran kurikuler bagi seluruh siswa pada siang hari 40 jam/minggu @ 35 menit/jampel.
7 Penerapan mata pelajaran muatan lokal dalam pembelajarannya. Dilaksanakan secara berdasarkan SKL dan SI yang disusun sekolah Sekolah menerapkan mata pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah dan Baca Alqur’an tanpa dilengkapi SKL dan SI
8 Guru menggunakan teknik evaluasi sesuai dengan tujuan dan karakteristik pembelajaran. Semua guru menggunakan teknik evaluasi yang otentik Sebagian besar guru lebih banyak menggunakan tes tertulis.
9 Guru melaksanakan evaluasi formatif (antara lain ulangan harian). Dilaksanakan setiap KD Guru melaksanakan evaluasi formatif setiap KD.
10 Guru mengembalikan hasil pekerjaan siswa yang telah dikoreksi kepada siswa. Semua guru, dan semua mata pelajaran Guru mengembalikan hasil pekerjaan siswa yang telah dikoreksi kepada siswa.
11 Pelaksanaan evaluasi sumatif (ulangan umum/ akhir semester). Setiap akhir semester Sekolah melaksanakan evaluasi sumatif (ulangan umum/ akhir semester).
12 Pelaksanaan analisis hasil ulangan harian. Setiap selesai ulangan harian Sebagian kecil guru melaksanakan analisis hasil ulangan harian.
13 Sekolah melakukan penyusunan soal-soal sumatif. Disusun sendiri oleh guru Penyusunan soal-soal sumatif dilakukan bersama-sama dengan KKM/Sub Rayon.
14 Guru melaporkan hasil evaluasi belajar siswa kepada kepala Sekolah. Setiap selesai ulangan Guru melaporkan hasil evaluasi belajar siswa kepada kepala Sekolah.
15 Penggunaan hasil evaluasi belajar siswa untuk perbaikan pembelajaran. Semua guru, dan semua mata pelajaran Sebagian besar guru belum menggunakan hasil evaluasi belajar siswa untuk perbaikan pembelajaran.
16 Pencatatan prestasi non-akademik siswa. Dilakukan secara teratur untuk semua kegiatan non-akademis, dan setiap siswa Sekolah memiliki catatan prestasi non-akademik siswa.
17 Penyampaian hasil dan/atau kemajuan belajar siswa kepada orang tua/wali Rapor dan laporan bentuk lain Selain rapor, Sekolah menyampaikan hasil dan/atau kemajuan belajar siswa kepada orang tua/wali.
18 Rata-rata ketuntasan belajar siswa untuk semua mata pelajaran. Lebih dari 75 persen Rata-rata ketuntasan belajar siswa untuk semua mata pelajaran adalah 65 persen.
II ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
19 Program jangka menengah (4 tahun) dan tahunan. Disusun dengan benar dan disyahkan oleh Komite Sekolah memiliki program perencanaan jangka menengah (4 tahun) dan tahunan.
20 Rerencana pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru dan tenaga non-guru. Ada dan disusun sesuai kebutuhan Sekolah memiliki perencanaan pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru dan tenaga non-guru.
21 Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/M) Setiap tahun berdasarkan perencanaan jangka panjang dan/atau menengah. Sekolah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/M) setiap tahun berdasarkan perencanaan jangka panjang dan/atau menengah.
22 Keterlibatan komite Sekolah atau organisasi sejenis dan/atau yayasan dalam menyusun RAPBS/M. Aktif Sekolah melibatkan komite Sekolah atau organisasi sejenis dalam menyusun RAPBS/M.
23 Prioritas program perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Pada kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan mutu. Dalam program perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, Sekolah memberikan prioritas pada kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan mutu.
24 Peraturan untuk memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi. Ada Sekolah memiliki peraturan untuk memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi.
25 Peraturan untuk memberikan sanksi kepada warga sekolah yang melanggar tata tertib. Ada Sekolah memiliki peraturan untuk memberikan sanksi kepada warga sekolah yang melanggar tata tertib.
26 Keikutsertaan guru dalam pelatihan, penataran, dan sejenisnya. Rutin dan melibatkan semua guru Sekolah mengikutsertakan guru mapel UNAS dalam pelatihan MGMP yang dilaksanakan oleh yayasan.
27 Pemberikan penghargaan bagi guru berprestasi. Dilaksanakan secara rutin, adil dan transparan Sekolah memberikan penghargaan bagi guru berprestasi.
28 Pertemuan dengan orang tua. Rutin dan/atau berkala Sekolah mengadakan pertemuan rutin dan/atau berkala dengan orang tua sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester.
29 Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan lembaga. Aktif dengan tingkat partisipasi 90% Sekolah melibatkan warga Sekolah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan lembaga.
30 Upaya memfasilitasi tenaga non-guru untuk mengembangkan kinerja melalui studi lanjut, pelatihan, penataran, dan sejenisnya. Dilaksanakan secara rutin dan terprogram Sekolah belum memfasilitasi tenaga non-guru untuk mengembangkan kinerja melalui studi lanjut, pelatihan, penataran, dan sejenisnya.
31 Program supervisi internal terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ada dan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan guru senior Sekolah belum melaksanakan program supervisi internal terhadap pelaksanaan pembelajaran.
32 Pelaksanaan pertemuan untuk mengevaluasi kemajuan  pelaksanaan pembelajaran. Dilaksanakan secara rutin dan/atau berkala pada setiap rumpun mata pelajaran Sekolah belum melaksanakan pertemuan rutin dan/atau berkala untuk mengevaluasi kemajuan  pelaksanaan pembelajaran pada setiap rumpun mata pelajaran.
33 Program tindak lanjut dari supervisi internal. Ada dan dilaksanakan secara konsisten Sekolah belum memiliki program tindak lanjut dari supervisi internal.
34 Pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Tertib dan teratur Sekolah mencatat dan mengarsip surat masuk dan surat keluar.
35 Ketersediaan buku penghubung, catatan kasus, dan sejenisnya (buku administrasi layanan bimbingan dan konseling). Ada dan diisi secara lengkap dan teratur Sekolah memiliki buku penghubung, catatan kasus, dan sejenisnya (buku administrasi layanan bimbingan dan konseling).
36 Catatan tentang pengaduan, keluhan, masukan, kritik dan saran dari orang tua dan masyarakat. Ada dan diisi secara lengkap dan teratur Sekolah memiliki catatan tentang pengaduan, keluhan, masukan, kritik dan saran dari orang tua dan masyarakat.
37 Daftar inventaris sarana dan prasarana. Ada dan mencakup semua inventaris sekolah Sekolah memiliki daftar inventaris sarana dan prasarana.
38 Buku administrasi keuangan. Ada dan diisi secara lengkap dan teratur Sekolah memiliki buku administrasi keuangan.
III ORGANISASI KELEMBAGAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN
39 Hubungan kelembagaan dengan komite Sekolah atau organisasi sejenis. Baik, sehat dan intensif Sekolah memiliki hubungan kelembagaan dengan komite Sekolah.
40 Bagan atau struktur organisasi yang lengkap serta uraian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing anggota organisasi. Lengkap dan disertai uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada masing-masing anggota organisasi. Sekolah memiliki bagan atau struktur organisasi yang lengkap serta uraian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing anggota organisasi.
41 Kerja sama dengan lembaga pendidikan lain untuk mengembangkan Sekolah. Dalam satu daerah dan di luar daerah Sekolah belum menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan lain dalam satu daerah dan di luar daerah untuk mengembangkan Sekolah.
42 Sekolah menjalin kerja sama dengan lembaga non-pendidikan untuk mengembangkan Sekolah. Dalam satu daerah dan di luar daerah Sekolah belum menjalin kerja sama dengan lembaga non-pendidikan lain dalam satu daerah dan di luar daerah untuk mengembangkan Sekolah.
IV SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA
43 Gedung sekolah. Milik sendiri dengan luasan 4,5 m2 per siswa Sekolah memiliki gedung milik sendiri dengan luas 1,5 m2 per siswa dan digunakan MI (lembaga satu yayasan) pada pagi hari.
44 Lahan sekolah. Milik sendiri dengan Luas 1380m2, bangunan 2 lantai Sekolah memiliki lahan milik sendiri dengan luas 1314 m2.
45 Jumlah ruang kelas Mencukupi untuk pembelajaran di pagi hari Gedung sekolah digunakan bersama dengan SD (satu yayasan).
45 Perpustakaan sekolah Luas 72m2 dilengkapi furnitur dan koleksi bahan pustaka sesuai standar nasional Sekolah belum memiliki perpustakaan yang standar (perpustakaan menjadi satu dengan ruang guru).
46 Laboratorium IPA. Luas 2,4 m2/siswa dilengkapi dengan furnitur dan perlengkapannya sesuai standar nasional Sekolah belum memiliki laboratorium IPA yang standar.
47 Laboratorium Komputer. Laboratorium komputer dengan luas 63 m2 beserta furnitur dan perlengkapannya Sekolah belum memiliki laboratorium Komputer yang standar.
48 Laboratorium Bahasa yang standar. Laboratorium bahasa sesuai standar nasional Sekolah belum memiliki laboratorium Bahasa yang standar.
49 Iinstalasi air bersih. Instalasi PDAM dengan debet yang cukup Sekolah memiliki instalasi air bersih.
50 Jringan listrik. Instalasi PLN dengan daya yang cukup Sekolah memiliki jaringan listrik dengan daya yang cukup
51 Jringan telepon. Instalasi telkom Sekolah memiliki jaringan telepon.
52 Jaringan internet. Instalasi internet yang tersambung jaringan di lab TIK yang dapat diakses semua warga sekolah Sekolah memiliki jaringan internet yang belum tersambung jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa.
53 Lapangan olah raga Lapangan olah raga milik sendiri untuk cabang basket, voli ball Sekolah belum memiliki lapangan olah raga sendiri (kegiatan olahraga dilaksanakan di lapangan desa).
54 Sarana olah raga. Sarana olah raga standar Sekolah memiliki sarana olah raga.
55 Sarana kesenian. Sarana semua kegiatan kesenian sesuai minat siswa Sekolah baru memiliki sarana kesenian untuk albanjari dan marching band.
56 Sarana peribadatan. Musholla milik sendiri dengan luas 75 m2. Sekolah belum memiliki musholla.
V KETENAGAAN KETENAGAAN
57 Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa. 1:23 Memiliki  jumlah guru yang cukup dengan rasio  1:12
58 Kualifikasi guru. 100% S1, mengajar sesuai latar belakang pendidikan. 65% guru yang berkualifikasi sarjana (Strata Satu) dan mengajar sesuai bidangnya.
59 Latar belakang pendidikan dan/atau keahlian guru yang mengajar muatan lokal dan/atau pilihan Sesuai dengan yang diajarkan. Semua guru muatan lokal dan/atau pilihan memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian yang sesuai.
60 Peningkatan efektivitas pembelajaran dengan cara  mengundang nara sumber dan/atau konsultan untuk memberikan presentasi dan/atau konsultasi Terprogram secara rutin dan berkala Setiap tahun Pernah mengundang nara sumber dan/atau konsultan untuk memberikan presentasi dan/atau konsultasi dalam peningkatan efektivitas pembelajaran tetapi belum terprogram.
61 Tenaga khusus untuk pelayanan ketatausahaan. Memiliki kemampuan bidang administrasi sekolah dan TIK yang baik Memiliki tenaga khusus adminstrasi yang kompeten untuk melayani  ketata usahaan.
62 Tenaga khusus untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Guru BK yang berlatar pendidikan BK Sekolah tidak memiliki tenaga khusus Bimbingan dan Konseling.
63 Dokumen tentang pengangkatan seluruh staf. Lengkap untuk semua staf Memiliki dokumen tentang pengangkatan seluruh staf.
64 Jumlah tenaga tata usaha yang sesuai dengan bidang keahliannya. 60 persen atau lebih Sebagian besar, yaitu 60% atau lebih tenaga tata usaha mempunyai keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya.
65 Tenaga khusus untuk melayani perpustakan. Pustakawan Sekolah tidak memiliki tenaga khusus yang kompeten untuk melayani perpustakan.
66 Tenaga khusus untuk melayani praktikum di laboratorium. Laboran IPA, Bahasa, Komputer Tidak memiliki tenaga khusus yang kompeten  untuk melayani praktikum di laboratorium.
67 Tenaga khusus untuk menjaga kebersihan. Tenaga kebersihan Sekolah memiliki tenaga khusus untuk menjaga kebersihan dengan jumlah yang cukup.
68 Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Setiap tahun sekali dan dilaksanakan secara adil dan transparan Memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, tetapi penilaian hanya dilakukan oleh kepala sekolah dengan kriteria yang tidak baku
VI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
69 Dalam dua tahun terakhir, jumlah  dana yang mendukung kegiatan operasional. Rata-rata Rp 100.000 per siswa per bulan Rata-rata biaya operasional Rp. 40.000 per siswa per bulan
70 Usaha mencari dana tambahan untuk mengembangkan program kegiatan Sekolah. Tersedia dan memenuhi kebutuhan Sekolah belum memiliki sumber dana tambahan untuk program pengembangan kegiatan sekolah.
71 Pelaksanaan subsidi silang kepada siswa yang kurang mampu. Dilaksanakan secara berkeadilan Sekolah belum melaksanakan dana subsidi silang bagi siswa karena rata-rata kemampuan ekonomi sama rendahnya.
72 Usaha mencarikan dana beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. Seluruh siswa tidak mampu dan/atau berprestasi mendapatkan beasiswa Sekolah belum mencari dana beasiswa yang memadai bagi siswa berprestasi dan tidak mampu.
73 Penyediaan beasiswa transisi bagi siswa baru yang tidak mampu. Seluruh siswa tidak mampu dan/atau berprestasi mendapatkan beasiswa transisi Sekolah belum menyediakan beasiswa transisi bagi siswa baru yang tidak mampu.
74 Alokasi anggaran untuk kelebihan jam mengajar guru. Tersedia dalam jumlah yang memadai Tersedianya alokasi anggaran untuk kelebihan jam mengajar guru namun belum memadai
75 Alokasik pengeluaran anggaran di luar gaji guru dan/atau pegawai. Tersedia dalam jumlah yang memadai Tersedianya alokasi pengeluaran anggaran di luar gaji guru dan/atau pegawai dalam jumlah yang sangat terbatas
76 Pelaksanaan APBS Sesuai Pelaksanaan APBS sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
77 Pelaporan pengelolaan  keuangan Sekolah kepada yayasan dan/atau pemerintah. Rutin dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Pengelolaan  keuangan Sekolah dilaporkan kepada yayasan dan/atau pemerintah.
78 Pelaporan pertanggungjawaban keuangan Sekolah setiap tahunnya Disampaikan secara terbuka. Laporan pertanggungjawaban keuangan Sekolah setiap tahunnya disampaikan secara terbuka.
VII PESERTA DIDIK PESERTA DIDIK
79 Proses penerimaan siswa baru Dilakukan secara adil dan terbuka Proses penerimaan siswa baru dilakukan secara adil dan terbuka.
80 Jumlah siswa yang mendaftar pada tahun terakhir Meningkat secara signifikan Jumlah siswa yang mendaftar pada tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 30%.
81 Angka putus Sekolah (drop out) di Sekolah Nol persen. Ada siswa yang terancam putus sekolah (terancam droup out  20%).
82 Jumlah siswa yang mengulang nol persen Tidak ada siswa yang mengulang (tidak naik kelas).
83 Tingkat kelulusan siswa selama tiga tahun terakhir 100%. Tingkat kelulusan siswa 96%.
84 Pengiriman siswa pada berbagai perlombaan mapel (lomba mapel). Aktif dan sekurang-kurangnya masuk tiga besar pada tingkat kabupaten Siswa pernah meraih juara reading poetry tingkat Malang Raya dan Speech Contest se-Jawa Timur.
85 Program pengembangan minat, bakat, dan/atau kreativitas siswa Ada dan lengkap Memiliki program pengembangan minat, bakat, dan/atau kreativitas siswa tetapi tidak lengkap
86 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Ada dan memiliki program kegiatan. Ada program kegiatan yang dilakukan Organisasi Siswa Intra Sekolah  (OSIS).
87 Program layanan bimbingan dan konseling Ada dan sesuai kebutuhan siswa. Sekolah  melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan siswa (belum terprogram).
88 Rata-rata nilai ujian nasional di Sekolah lebih dari 6,0 Rata-rata nilai ujian nasional siswa di atas 7,54
89 Prestasi non-akademis siswa di berbagai bidang. Juara tingkat kabupaten Siswa memiliki berbagai prestasi non-akademis siswa di bidang pramuka dan drumband pada tingkat propinsi.
90 Jumlah siswa yang lulus pada tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah siswa pada saat diterima sama dengan 85 persen atau lebih. Ada 90% siswa yang lulus pada tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah siswa pada saat diterima.
91 Jumlah siswa yang lulus pada tahun terakhir yang melanjutkan studi ke SMA, MA, SMK, MAK. 100% Rata-rata 70% siswa yang lulus pada tahun terakhir melanjutkan studi ke Sekolah lebih tinggi yang terakreditasi.
VIII PERAN SERTA MASYARAKAT PERAN SERTA MASYARAKAT
92 Keterlibatan orang tua siswa/Komite dalam menyusun perencanaan program Sekolah. Aktif Sekolah belum maksimal melibatkan orang tua siswa dalam menyusun perencanaan program Sekolah.
IX LINGKUNGAN DAN BUDAYA SEKOLAH LINGKUNGAN DAN BUDAYA SEKOLAH
93 Pelaksanaan program 5K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, dan Kekeluargaan). Sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan Ada pelaksanaan program 5K tetapi belum sesuai prosedur.
94 Pembiasakan disiplin berpakaian. Dilaksanakan secara rutin dan konsisten dengan melibatkan semua guru Ada pembiasaan disiplin berpakaian.
95 Penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan pembiasaan belajar bagi warga Sekolah, seperti diskusi, tukar informasi, dan sejenisnya. Terjadwal Ada penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan pembiasaan belajar bagi warga sekolah, seperti diskusi, tukar informasi dalam peringatan hari besar islam namun belum terjadwal secara baik
96 Penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar bagi siswa, seperti kelompok belajar bahasa Inggris, kelompok ilmiah remaja, dan sejenisnya. Ada dan mencakup semua mapel Tidak ada penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar bagi siswa, seperti kelompok belajar bahasa Inggris, kelompok ilmiah remaja, dan sejenisnya.
97 Penerapan budaya yang menjadi ciri khas Sekolah. Diikuti oleh semua warga sekolah dan dilaksanakan secara rutin Sekolah menerapkan budaya Islami yaitu pakaian islami, berdo’a bersama dan membaca surat-surat pendek sebelum pelajaran pertama dimulai, istighotsah dan membaca yasin satu minggu sekali.
98 Hubungan sesama warga Sekolah. Harmonis dan sehat Sekolah membangun hubungan yang harmonis dengan budaya 3S (senyum, salam, sapa)
99 Hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar lingkungan Sekolah. Harmonis dan sehat Sekolah mengundang masyarakat sekitar pada peringatan hari besar islam.
100 Program dalam rangka menjalin hubungan dengan alumni. Ada dan dilaksanakan dengan konsisten Sekolah menjalin hubungan dengan alumni tetapi belum terprogram.

PANDUAN PENELAAHAN KTSP BANTUAN TEKNIS PROFESIONAL PENGEMBANGAN KURIKULUM TIM PENGEMBANG KURIKULUM DI PROV/KAB/KOTA


BANTUAN TEKNIS PROFESIONAL PENGEMBANGAN KURIKULUM

TIM PENGEMBANG KURIKULUM DI PROV/KAB/KOTA

PUSAT KURIKULUM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2009

  1. A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.

Dalam rangka melaksanakan perundangan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi delapan standar, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan. Pasal 17 (ayat 2) PP tersebut menyatakan bahwa “ Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. Sejak keluarnya  PP. No. 19 Tahun 2005 secara resmi  penyusunan kurikulum menjadi tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah), dengan demikian tidak lagi dikenal istilah kurikulum nasional yang dulu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Hingga saat ini telah terbit tujuh dari delapan Standar Nasional Pendidikan yang seharusnya dijadikan acuan dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengatakan bahwa pada umumnya sekolah dan madrasah di semua jenjang dan jenis pendidikan sudah melaksanakan KTSP walaupun masih adaptasi model kurikulum (KTSP) sekolah lain atau pusat dan sebagian kecil sekolah/madarasah yang menyusun kurikulum sendiri. Dengan adanya keragaman kemampuan dalam mengembangkan kurikulum sekolah (KTSP), tentu akan berdampak pada kualitas kurikulum yang dihasilkan. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi terhadap kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan untuk melihat kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan dalam rangka pengendalian mutu kurikulum. Dalam melakukan penelaahan kurikulum tentu saja diperlukan instrumen penelaahan. Berdasarkan hal tersebut disusun panduan penelaahan kurikulum (KTSP) yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan tugasnya menelaah kurikulum sekolah.

  1. B. Tujuan

Penyusunan Panduan Penelaahan Kurikulum Sekolah (KTSP) bertujuan untuk memberikan masukan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas mereka mengendalikan mutu kurikulum yang disusun  oleh satuan pendidikan sebelum disahkan.

  1. C. Ruang Lingkup

Instrumen penelaahan kurikulum sekolah (KTSP) ini disusun dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, terutama standar isi, SKL, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian serta panduan penyusunan KTSP dari BSNP.

  1. D. Sasaran Pengguna

Panduan penelaahan Kurikulum Sekolah (KTSP) ini ditujukan bagi Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota  serta Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah agar memiliki persepsi yang sama dalam menelaah kurikulum sekolah.

Instrumen Penelaahan Kurikulum Sekolah (KTSP) Dokumen 1

No Aspek yang Ditelaah Deskripsi *) Analisis Saran Perbaikan
1 Cover/halaman judul
  • Terdapat logo sekolah/daerah
  • Terdapat judul yang tepat (Kurikulum Sekolah  …..)
  • Menulis alamat sekolah dengan lengkap
Logo daerah ada , Judul tepat dan alamat ada Logo hrs ditulis di atas, alamat sekolah ditulis dibawah sebelum tahun.
2 Lembar Pemberlakuan
  • Terdapat rumusan kalimat pengesahan yang baik dan benar
  • Terdapat tanda tangan kepala sekolah sebagai pihak yang mensahkan beserta cap sekolah
  • Terdapat tanda tangan ketua komite sekolah sebagai pihak yang menyetujui
  • Terdapat tanda tangan kepala dinas prov. untuk SMA/MA dan SMK/MAK, kab/ kota untuk SD/MI dan SMP/MT sebagai pihak yang mengetahui
3 Daftar isi
  • Mempunyai daftar isi sesuai dengan kerangka KTSP
  • Penulisan daftar isi sesuai dengan aturan penulisan yang benar (Judul, Bab, Subbab, dst.) … sistematis
4 Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

  • Berisi dasar pemikiran penyusunan KTSP
  • Dirumuskan  dengan bahasa yang baik dan benar
5 B. Tujuan Pengembangan KTSP
  • Menguraikan tujuan pengembangan KTSP
  • Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
6 C. Prinsip Pengembangan KTSP
  • Minimal berisi prinsip yang terdapat dalam Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP
  • Terdapat uraian dari setiap prinsip tersebut
  • Prinsip dan uraiannya menggunakan bahasa yang baik dan benar
7 Bab II. Tujuan

A. Tujuan Pendidikan Dasar/ Menengah

UUSPN & PP. No. 19 Th 2005

  • Sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan dasar/ menengah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
8 B. Visi Sekolah Standar Pengelolaan

  • Cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pd masa datang
    • Memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sek/mad dan segenap pihak yang berkepentingan
    • Selaras dengan visi institusi di atasnya dan visi pendidikan nasional
    • Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh KS dengan memperhatikan masukan komite sek/mad.
    • Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan segenap pihak yang berkepentingan

Penjelasan

  • Visi sekolah bukan sekedar jargon/motto tetapi harus bisa dicapai dan terealisasi dalam perencanaan (Silabus dan RPP serta program secara keseluruhan) dan  proses pembelajaran serta penilaian.
  • Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
9 C. Misi Sekolah Standar Pengelolaan

  • Memberikan arah dalam mewujudkan visi sek/mad sesuai dg tujuan pdd nas
    • Mrpk tujuan yang akan dicapai dlm kurun waktu ttt.
    • Menjadi dasar program pokok sek/mad
    • Menekankan pd kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan
    • Memuat pernyatan umum dan khusus yang berkait-an dg program sek/mad
    • Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembang- an kegiatan satuan-satuan unit sek/mad yang terlibat
    • Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yg berkepentingan termasuk komite sek/mad dan diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yang dipimpin oleh KS
    • Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan segenap pihak yang berkepentingan
      • Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
10 D. Tujuan sekolah Standar Pengelolaan

  • Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan)
  • Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pdd nas serta relevan dg kebutuhan masyarakat.
  • Mengacu pada SKL yg sudah ditetapkan oleh sek/mad dan Pemerintah
  • Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yg berkepentingan termasuk komite sek/mad dan diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yeng dipimpin oleh KS
    • Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan segenap pihak yang berkepentingan
    • Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
11 Bab III. Struktur dan Muatan Kurikulum

A.  Struktur Kurikulum

Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP dr BSNP

  • Terdapat struktur kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan sekolah yg sesuai dg visi, misi dan tujuan sekolah serta mengacu pada Standar Isi
  • Terdapat alokasi waktu utk setiap mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri
  • Tambahan alokasi waktu keseluruhan tidak melebihi 4 jam pelajaran
  • Tambahan maksimum 4 jam pembelajaran per minggu digunakan untuk apa dan alasannya.
  • Ada mata pelajaran yang ditambah alokasi waktunya (dari mana tambahan tsb dan alasan)
    • Ada mata pelajaran yang dikurang alokasi waktunya dan alasan
12 B.  Muatan Lokal
  • Terdapat beberapa mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan dan alasan pemilihannya
  • Muatan lokal sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah/sekolah
  • Ada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi (SK dan KD) mulok
    • Ada mulok wajib dan pilihan
13. C. Pengem-bangan diri
  • Pengembangan diri yang dipilih berupa kegiatan ekstrakurikuler, pelayanan konseling, dan/atau pembiasaan serta alasan pemilihan
  • Terdapat kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan
  • Terdapat program pengembangan diri.
  • Pengembangan diri yang dipilih sesuai dengan karakteristik, potensi, minat dan bakat serta kondisi sekolah
    • Utk SMK pengembangan diri terutama ditujukan utk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.
14. D. Beban belajar Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP dr BSNP

  • Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembe-lajaran pd masing-masing satuan pdd:
  1. SD/MI/SDLB … 35 menit

b.  SMP/MTs/SMPLB … 40 menit

  1. SMA/MA/SMALB/SMK/MAK … 45 menit
  • Jumlah jam pembelajaran per minggu 26 – 28 jp untuk klas I s.d. III SD/MI/SDLB*) dan 32 jp untuk kelas IV – VI
  • Jumlah jam pembelajaran per minggu 32  jp untuk SMP/MTs/SMPLB*)
  • Jumlah jam pembelajaran per minggu 38 – 39 jp utk SMA/MA/SMALB/SMK/MAK
  • Minggu efektif per tahun ajaran 34 – 38 minggu
  • Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SD/MI/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran ysb.
  • Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMP/MTs/ SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran ysb.
  • Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB /SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran ysb.
15. E. Ketuntasan belajar
  • Tercantum tabel ketuntasan belajar untuk setiap mata pelajaran
  • Ketuntasan belajar yang dirumuskan diperkirakan sudah mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas, dan dukungan SDM yang tersedia
16. F. Kenaikan kelas dan kelulusan
  • Merumuskan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kriteria yang diatur direktorat pembinaan terkait
  • Merumuskan kriteria kelulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Terdapat strategi penanganan siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus
17. G. Penjurusan
  • Penjurusan dilakukan di kelas XI dan XII di SMA/MA kriteria penjurusan mengacu pada aturan dari direktorat teknis terkait.
  • Penjurusan pada SMK/MAK didasarkan pada spektrum pendidikan kejuruan yang diatur oleh direktorat pembinaan SMK.
18. H. Pendidikan Kecakapan hidup
  • Terdapat kompetensi-kompetensi yang berisi pendidikan kecakapan hidup yang dapat diintegrasikan ke mata pelajaran yang ada
19. I.  Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global
  • Terdapat kompetensi-kompetensi yang merupakan keunggulan lokal dan daya saing global (yang materinya tidak bisa masuk ke mata pelajaran yang ada)
20 Bab. IV Kalender Pendidikan Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP

  • Terdapat kalender pendidikan yang disusun berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan memperhatikan kalender pendidikan yg ada di Standar Isi
  • Kalender pendidikan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sekolah, serta peserta didik dan masyarakat.
  • Minggu efektif belajar per tahun ajaran minimum 34 dan maksimum 38 minggu
  • Jeda tengah semester maksimum 2 minggu (satu minggu setiap semester)
  • Jeda antar semester maksimum 2 minggu (antara semester I dan II)
  • Libur akhir tahun pelajaran maksimum 3 minggu
  • Hari libur keagamaan 2 – 4 minggu
  • Hari libur umum/nasional maksimum 2 minggu
  • Hari libur khusus maksimum 1 minggu
  • Kegiatan khusus sekolah/ madrasah maksimum 3 minggu
  • Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya

Catatan:

*) deskripsi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan KTSP


Instrumen Penelaahan Kurikulum Sekolah (KTSP) Dokumen 2 (Silabus)

No Aspek yang Ditelaah Deskripsi *) Analisis Saran Perbaikan
Standar Proses dan Panduan Penyusunan KTSP
1 Silabus
  • Memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
  • Kesesuaian SK-KD, materi pem-belajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
SK dan KD
  • Rumusan Standar Kompetensi  (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan standar Isi
  • Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi
  • Keterkaitan antara SK dan KD
  • Ada kesesuaian antara KD dngan komponen silabus lainnya (materi pembelajaran, kegiatan pembela-jaran, indikator pencapaian kom-petensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar)
2 Materi  Pembelajaran
  • Materi pembelajaran benar secara ilmiah
  • Materi pembelajaran mendukung pencapaian KD (selaras dg KD)
  • Sesuai dg tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik
    • Bermanfaat bagi peserta didik
3 Kegiatan Pem-belajaran
  • Memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan utk mencapai KD
  • Urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
  • Kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.
  • Kegiatan pembelajaran memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa (belajar aktif)
4 Indikator
  • Penanda tercapainya KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
  • Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah.
  • Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan  dan sikap.
  • Indikator digunakan sbg dasar utk menyusun alat penilaian.
  • Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (minimal satu KD ada dua indikator)
  • Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK
5 Penilaian Standar Penilaian

  • Terdapat berbagai teknik penilaian (tes, observasi, penugasan per-orangan atau kelompok).
    • Teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan tuntutan indikator
    • Melampirkan contoh alat penilaian  yang sesuai dengan indikator
6 Alokasi Waktu
  • Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi
    • Alokasi waktu sesuai dengan program semester yang telah disusun
7 Sumber Belajar Standar Proses

  • Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indicator pencapaian kompetensi.
    • Sumber belajar bervariasi

Catatan:

*) deskripsi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan KTSP


Instrumen Penelaahan Kurikulum Sekolah (KTSP) Dokumen 2 (RPP)

No Aspek yang Ditelaah Deskripsi *) Analisis Saran Perbaikan

1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Proses

  • Wajib disusun oleh guru
    • Disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
    • Komponen RPP: identitas matpel, SK, KD, indicator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembeja-ran (penduhuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar dan sumber belajar.
2 Identitas mata pelajaran
  • Meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.
3 SK dan KD
  • Rumusan Standar Kompetensi  (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan standar Isi
  • Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi
  • Keterkaitan antara SK dan KD
  • Ada kesesuaian antara KD dngan komponen silabus lainnya (materi pembelajaran, kegiatan pembela-jaran, indikator pencapaian kom-petensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar)
4 Indikator Standar Proses dan Panduan Penyusunan KTSP

  • Penanda tercapainya KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
  • Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah.
  • Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan  dan sikap.
  • Indikator digunakan sbg dasar utk menyusun alat penilaian.
  • Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (minimal satu KD ada dua indikator)
  • Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK
5 Tujuan Pembe-lajaran
  • Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
6 Materi ajar
  • Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan
  • Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indicator pencapaian kompetensi.
7 Alokasi waktu
  • Sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar
8 Metode Pem-belajaran
  • Sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik
  • Sesuai dengan karakteristik dari setiap indicator dan kompetensi yang hendak dicapai pd setiap mata pelajaran.
  • Untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD/ MI pendekatan pembelajaran tematik.
    • Metode pembelajaran bervariasi
9 Kegiatan  Pem-belajaan
  1. a. Pendahuluan
  • Kegiatan awal untuk membang-kitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk ber-partisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b. Kegiatan inti

  • Proses pembelajaran untuk mencapai KD
    • Dilakukan secara interakrif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
    • Dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c. Penutup

  • Mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.
10 Penilaian hasil belajar
  • Prosedur dan instrumen  penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan  dengan indikator pencapaian kompetensi.
  • Mengacu kepada standar penilaian
11 Sumber Belajar
  • Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK, KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indicator pencapaian kompetensi.

Catatan:

*) deskripsi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan KTSP


KESIMPULAN dan REKOMENDASI

A. KESIMPUNAN

  1. REKOMENDASI

Tim Penelaah

1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN “PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH”


MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN

“PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH”

“Dari Sekolah Binaan Kami Untuk Sekolah Binaan Anda”

Disampaikan Pada Kegiatan Pembekalan Pembimbing Penelitian Tindakan Sekolah Tanggal 16 s.d. 17 Mei 2000  di Hotel Poencer, Cisarua Bogor

Oleh: Tita lestari

A. Pengantar

Saat ini pengawas sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi penelitian pengembangan yang tidak cukup dianggap hanya sekedar penerima pembaharuan dari hasil penelitian para peneliti dari kalangan perguruan tinggi, melainkan ikut bertanggung jawab serta dan berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah yang berkaitan dengan tugas pokok pengawas sekolah  yaitu memantau, menilai, membina, dan melaporkan serta melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pengawas sekolah seringkali berhadapan dengan permasalahan yang bersifat situasional yang terjadi pada sekolah yang menjadi tanggung jawab binaannya dalam melaksanakan tugas kepengawasan, yang mungkin saja permasalahan tersebut sifatnya khas hanya terjadi pada sekolah tersebut dan tidak pada sekolah lain.

Meskipun pada awalnya pengawas sekolah menemukan kesulitan dalam mengklasifikasikan maupun merumuskan masalah yang berkaitan dengan supervisi akademik, supervisi manajerial, maupun evaluasi pendidikan, sehingga enggan untuk melakukan penelitian, namun dengan bimbingan atau pendampingan dari para dosen dari LPTK untuk bermitra, maka kemampuan mengidentifikasi sumber masalah merupakan langkah awal untuk mendorong pengawas sekolah untuk melakukan penelitian tindakan sekolah.

Sebagai pengawas sekolah yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap mutu pendidikan pada sekolah binaannya tentu pengawas harus memiliki sikap tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dengan bertindak proaktif dan reaktif terhadap kendala yang dihadapi dengan melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi terhadap kendala dan permasalahan yang muncul dalam melaksanakan tugas pokok memantau, menilai atau membina sekolah yang menjadi tanggung jawab binaannya, yang bisa mengganggu dan menghambat peningkatan mutu sekolah, tidak dilakukan melalui tindakan yang tidak terukur melainkan melalui cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, yaitu dimulai dengan membuat rencana penelitian dan tindakan yang akan dilakukan yang secara umum disebut sebagai usulan penelitian. Usulan  penelitian tindakan sekolah dibuat sepraktis mungkin tidak seperti usulan penelitian untuk keperluan sebuah skripsi, tesis atau disertasi.

B. Karakteristik Penelitian Tindakan Sekolah

Secara konseptual  PTS tidak berbeda dengan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Mengutip pendapat David Hopkins bahwa PTK/PTS adalah: ‘’ a form of reflective inquiry undertaken by participants in social (including educational) situation in order to improve the rationality and justice of (a) their own social or educational practices, (b) their understanding of these practices, (b) their understanding of these practices, and (c) the situations in which practices are carried out”,  maka dari definisi tersebut, dalam konteks kependidikan PTS mengandung pengertian bahwa: PTS adalah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam situasi kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang (a) praktek-praktek kependidikan mereka, (b) pemahaman mereka tentang praktek-praktek tersebut, dan (c) situasi dimana praktek praktek tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, PTS memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

  1. Pengkajian masalah situasional dan kontekstual pada perilaku seseorang atau kelompok orang. Artinya, solusi terhadap masalah-masalah yang digarap di dalam suatu kegiatan PTS tidak untuk digeneralisasi secara langsung. Jadi, setiap masalah yang muncul harus segera dicarikan solusinya untuk saat itu dan untuk kondisi dan konteks saat itu pula. Tidak harus menunggu suatu cara penyelesaian yang dapat berlaku umum di setiap situasi, kondisi, dan konteks. Namun demikian, tidak berarti bahwa PTS tidak dapat menemukan solusi yang bersifat general. Dari kegiatan PTS yang berkesinambungan dan terorganisasi dengan baik, maka pola solusi umum untuk beberapa masalah akan muncul atau nampak. Sehingga, generalisasi hasil suatu kegiatan PTS mungkin juga dicapai tetapi setelah beberapa kegiatan PTS.
  2. Ada tindakan. Perbedaan yang mencolok antara PTS dengan penelitian-penelitian lainnya adalah harus ada tindakan perbaikan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat itu dalam konteks dan situasi saat itu pula. Tindakan (action) ini benar- benar dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, bukan untuk mengembangkan atau menguji sebuah teori, dan juga tidak dimaksudkan untuk mencari solusi yang berlaku umum di setiap situasi dan kondisi. Jadi tidak perlu ada generalisasi dalam PTS.
  3. Penelaahan terhadap tindakan. Disamping adanya tindakan, dalam PTS tindakan yang dilakukan tadi harus ditelaah: kelebihan dan kekurangannya, pelaksanaannya, kesesuaiannya dengan tujuan semula, penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan, dan argument-argumen yang muncul selama pelaksanaan. Telaahan terhadap tindakan ini dilakukan pada saat observasi.
  4. Pengkajian dampak tindakan. Dampak dari tindakan yang dilakukan harus dikaji apakah sesuai dengan tujuan, apakah memberi dampak positif lain yang tidak diduga sebelumnya, atau bahkan menimbulkan dampak negatif yang merugikan sekolah.
  5. Dilakukan secara kolaboratif. Mengingat kompleksitas pelaksanaan suatu PTS, maka ada baiknya PTS ini dilakukan secara kolaboratif antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dengan pendampingan dosen LPTK, antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, kepala sekolah dengan guru, atau antara pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dengan tenaga kependidikan lainnya di sekolah.
  6. Refleksi. Arti sederhana dari kata refleksi adalah merenungkan apa yang sudah dikerjakan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan penting dalam suatu PTS adalah refleksi. Dalam refleksi ini ada banyak hal yang harus dilakukan, yaitu mulai dari mengevaluasi tindakan sampai dengan memutuskan apakah masalah itu tuntas atau perlu tindakan lain dalam siklus berikutnya.

Kegiatan-kegiatan dalam sebuah refleksi adalah seperti berikut:

v  Merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan.

v  Menjawab tentang penyebab situasi dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan tindakan.

v  Memperkirakan solusi atau keluhan yang muncul

v  Mengidentifikasi kendala/ancaman yang mungkin dihadapi.

v  Memperkirakan akibat dan implikasi dari tindakan yang direncanakan.

Dengan demikian Penelitian Tindakan Sekolah identik dengan siklus-siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, dengan tindakan atau perlakuan bersifat topik, dilakukan dalam selang waktu tertentu, berdasarkan jumlah topik, pertemuan, atau minggu.

Berikut model spiral dalam PTS, yang melukiskan siklus demi siklus dalam PTS, Satu siklus terdiri dari rencana, tindakan, observasi dan refleksi.

C. Banyaknya Masalah yang Dihadapi Pengawas Sekolah

Melihat luasnya kajian di bidang pendidikan, maka masalah yang diangkat dalam penelitian untuk pengembangan profesi pengawas sekolah, hendaknya difokuskan pada permasalahan yang dihadapi langsung secara nyata oleh pengawas dalam praktek tugas kepengawasan, yaitu tugas memantau, menilai, membina sekolah dan melaksanakan tindak lanjut seperti berikut:

  1. Bagaimana bimbingan terhadap sekolah dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
  2. Bagaimana bimbingan terhadap sekolah dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak terkait.
  3. Bagaimana pemantauan terhadap sekolah dalam melaksanakan program pengembangan diri melalui kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.
  4. Bagaimana membina guru dalam merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu
  5. Bagaimana sekolah melalui MGMP dalam mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.
  6. Bagaimana bentuk binaan terhadap hasil pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.
  7. Bagaimana strategi supervisi proses pembelajaran melalui cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
  8. Bagaimana model bimbingan terhadap guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
  9. Bagaimana bimbingan terhadap peningkatan kemampuan manajerial kepala sekolah yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola pendidik dan tenaag kependidikan dan siswa.

10.  Bagaimana bimbingan terhadap peningkatan kemampuan kewirausahaan kepala dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa

11.  Bagaimana teknik menilai sekolah dalam merumuskan dan menetapkan visi, misi dan tujuan  lembaga.

12.  Bagaimana teknik membimbing  menyusun dan melaksanakan  rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.

13.  Bagaimana pendekatan yang dilakukan terhadap sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

14.  Bagaimana bimbingan terhadap sekolah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi diri untuk menyusun profil sekolah.

15.  Bagaimana bimbingan terhadap sekolah untuk melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

16.   Bagaimana arahan terhadap sekolah melaksanakan sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.

17.  Bagaimana upaya mendorong sekolah untuk menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem pengelolaan pembelajaran.

18.  Bagaimana strategi melakukan evaluasi terhadap pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah-sekolah binaannya.

19.  Bagaimana pendekatan atau strategi untuk mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

20.  Bagaimana membimbing sekolah dalam menyusun pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).

21.  Bagaimana membimbing  sekolah dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran.

22.  Bagaimana upaya mendorong sekolah dalam menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

D.  Prosedur Pelaksanaan: Merencanakan dan Melaksanakan  Penelitian Tindakan Sekolah

1. Perencanaan Tindakan

Pada tahap ini, sebutkan semua yang menjadi perencanaan dalam kegiatan penelitian, seperti:

  1. Menentukan sekolah atau subyek penelitian (setting dan karakteristik subyek penelitian)
  2. Menetapkan fokus observasi dan aspek-aspek yang akan diamati,
  3. Menetapkan jenis data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dan cara pengumpulannya serta perencanaaan metode dan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat data dan tujuan penelitian
  4. Menentukan pelaku observasi (observer), alat bantu untuk mengamati dan merekam atau mendokumentasikan semua informasi tentang pelaksanaan tindakan beserta dampaknya, pedoman observasi, dan pelaksanaan observasi,
  5. Menetapkan cara pelaksanaan refleksi dan pelaku refleksi,
  6. Menetapkan kriteria keberhasilan dalam upaya pemecahan masalah atau penentuan bukti yang akan dijadikan indikator untuk mengukur pencapaian pemecahan masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan.
  7. Perencanaan tindakan – tindakan lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak kearah perbaikan program.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini deskripsikan tindakan yang akan dilakukan, meliputi pelaksanaan rencana tindakan yang telah disiapkan, termasuk didalamnya langkah-langkah pelaksanaan atau praktik pendidikan di sekolah dalam setiap siklus. Deskripsikan pula yang mungkin dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan program kegiatan di sekolah sebagai bentuk nyata pelaksanaan tindakan dalam penelitian.

3. Tahap observasi

Pada tahap ini deskripsikan tentang pelaksanaan observasi, meliputi siapa yang melakukan observasi, cara pelaksanaan observasi, alat bantu observasi, dan data yang hendak dikumpulkan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan observasi seperti yang telah disiapkan pada saat membuat perencanaan tindakan sebelumnya. Pada tahap ini data yang diperoleh diusahakan sampai jenuh, disertai triangulasi.

4.  Tahap Analisis dan Refleksi

Pada tahap ini, deskripsikan prosedur analisis data yang dilakukan, misalnya semua data yang terkumpul diolah melalui tahapan:

v  reduksi data, jika terdapat data yang btidak diperlukan

v  Penyederhanaan data

v  Tabulasi data

v  Penyimpilan data.

Selanjutnya hasil analisis data akan digunakan sebagai bahan refleksi. Deskripsikan  bagaimana refleksi dilakukan, kapan, dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan refleksi, serta jelaskan mengapa refleksi dilakukan.

5. Indikator Kinerja (Kriteria keberhasilan)

Pada bagian ini, deskripsikan tolok ukur keberhasilan yang ditargetkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk menetapkan tolok ukur sesuaikan dengan kondisi sekolah, subyek penelitian dan masalah yang diangkat,  misal tingkat keberhasilan atau tingkat ketercapaian hasil belajar, kompetensi lulusan, standar penilaian, dll.

E. Contoh Format Identifikasi Masalah dan Kerangka PTS

Berikut contoh format untuk membantu pengawas sekolah dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam PTS.

1. Identifikasi Masalah dalam PTS

  1. kemukakanlah masalah-masalah atau kendala-kendala yang anada hadapi ketika   melaksanakan tugas kepengawasan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. pilihlah salah satu masalah yang menurut anda mendesak!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. berikan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk segera dicarikan pemecahannya!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Faktor-faktor penyebab munculnya masalah yang dirumuskan tersebut!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Dapatkanlah satu alternatif pemecahan masalah untuk memecahkan masalah urgent yang anda hadapi tersebut! Alternatif pemecahan masalah itu harus bertolak dari hasil analisis dan didasarkan pada teori tertentu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kerangka Penelitian Tindakan

a. Masalah:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Rencana Tindakan:

Siklus 1:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siklus 2:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Rincian Tindakan/Langkah-langkah:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Contoh Format Observasi:

NO ASPEK YANG DIOBSERVASI SKOR KETERANGAN
1 2 3 4 5

3. Proposal PTS

a. Tulislah judul PTS yang anda usulkan

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Apakah judul PTS anda telah mencantumkan hal-hal berikut:

F  Tujuan

F  Cara menyelesaikan masalah

F  Tempat penelitian dilaksanakan

b. Deskripsi masalah yang anda hadapi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Apakah masalah yang anda deskripsikan telah memuat hal-hal sebagai berikut:

F  Apakah deskripsi masalah telah disesuaikan dengan kondisi nyata     tentang kendala-kendala yang anda hadapi sewaktu melaksakan tugas kepengawasan.

F  Apakah deskripsi masalah telah memuat identifikasi satu masalah yang mendesak untuk segera dilaksanakan?

F  Apakah deskripsi masalah telah memuat  tentang analisis masalah?

F  Apakah deskripsi masalah telah memuat  tentang refleksi awal?

F  Bagaimana perumusan masalah?

c. Deskripsikan tentang cara pemecahan masalah yang anda ajukan!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Apakah pemecahan masalah yang anda ajukan memenuhi rambu-rambu berikut?

F  Apakah ada alternatif pemecahan masalah?

F  Apakah alternatif pemecahan masalah itu didasarkan pada teori tertentu?

F  Apakah alternatif pemecahan masalah itu bertolak dari hasil analisis?

d. Rumuskan hasil yang diharapkan dari penelitian anda!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Apakah rumusan yang diharapkan dalam penelitian anda telah memuat hal –hal sebagai berikut:

F  Apakah rumusan hasil yang diharapkan telah mengemukakan hasil yang diharapkan bagi siswa?

F  Apakah rumusan hasil yang diharapkan telah mengemukakan hasil yang diharapkan bagi praktisi (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya di sekolah)?

  1. Kemukakan prosedur tindakan yang anda lakukan dalam PTS ini!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Apakah dalam deskripsi tentang prosedur tindakan sekolah telah anda kemukakan hal-hal sebagai berikut:

F  Apakah ada deskripsi tentang setting dan karakteristik subyek?

F  Apakah ada variabel/faktor yang diselidiki?

F  Apakah ada rencana tindakan yang mencakup misalnya strategi, pendekatan, metode atau teknik yang digunakan dalam implementasi tindakan, observasi, analisis, dan refleksi?

  1. Tulislah lokasi penelitian anda!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Tulislah personil tim peneliti anda!

Ketua Peneliti         ……………………………………………………

Nama lengkap         : ………………………………………………………….

Jenis kelamin          : ……………………………………………………………

NIP                         : …………………………………………………………

Pangkat/Gol            : ……………

DAFTAR PUSTAKA

Ernest T. 1996. Action Research: A Handbook for Practitioners. Sage Publications, Inc. London.

Hopkins, David. 1992, A Teacher Guide to Class Room Research, Open University, Press, Philadelphia.

John, Elliot,1991. Action Research for Educational Change, Philadelpia University, Press.

Mc.Niff, I., 1991, Action Research, Principles and Practice, London Routhedge.

Kardiawarman, Tita Lestari, dkk. 2001. Pengajaran Demokratis: Pendekatan Konstruktivis, Supervisi Klinis dan Penelitian Tindakan Kelas: Modul Manajemen Berbasis Sekolah. Basic Education Project (BEP) Jawa barat.

Richard Sagor. (1992). How to counduct collaborative action research? Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development Virginia, pp. 23-25.

Suhardjono, 2006, Penelitian Tindakan Kelas sebagai kegiatan Pengembangan Profesi Guru. Materi TOT Block Grant LPTK, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

Suharsimi, A, 2006, Penelitian Tindakan Kelas untuk Penilai, Bahan Ajar TOT Pengembangan Profesi Pendidik Tahun 2006.

Tita Lestari, 2006. Classroom Action Research. Materi TOT Kemampuan Belajar Mengajar Bagi Dosen di Perguruan Tinggi. Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Pancasila (LP3UP) Jakarta.

Tita Lestari, 2006. Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Kegiatan Pengembangan Profesi Guru: Materi TOT bagi Dosen LPTK/ Lembaga Penelitian. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas.

Tita Lestari, 2006. Etika Masalah dan Pemecahannya Pada Penelitian Tindakan Kelas: Materi Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia.

PERENCANAAN


PERENCANAAN
Pengantar

Dalam kehidupan ada berbagai alternatif atau pilihan. Perencanaan dibuat untuk membantu memilih alternatif yang paling baik dan paling efisien. Jadi perencanaan merupakan kumpulan dari pengambilan keputusan.

Secara prinsip, perencanaan dilakukan agar setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan ada cara yang paling tepat dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Memang, prinsip utama setiap perencanaan adalah bahwa ia ditujukan untuk pencapaian tujuan.

Prinsip penting perencanaan yang lain adalah bahwa ia harus dibuat berdasarkan fakta atau sesuai kenyataan. Ini berarti Anda membuat perencanaan hanya berdasarkan apa yang mungkin Anda capai dan dengan apa yang Anda punya.

Apakah Perencanaan Itu ?

Perencanaan adalah suatu cara untuk membuat kesalahan di atas kertas. Perencanaan adalah suatu cara untuk merencanakan perjalanan kita dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu kondisi atau keadaan ke kondisi atau keadaan yang diinginkan.

Disadari atau tidak, seringkali dalam perjalanan mencapai tujuan, kita cenderung untuk keluar dari jalur utama dan memasuki jalan-jalan kecil hingga ke tepi jalan. Apabila kecenderungan itu tidak diawasi pada waktu itu, kita sama sekali akan gagal untuk sampai ke tujuan SUKSES. Kita mungkin sampai ke suatu tempat yang lain, bukan ke tempat yang kita inginkan. Oleh sebab itu perencanaan dan pengawasan akan menjaga kita selalu berada di jalan yang benar.

Dalam merencanakan perjalanan menuju ke suatu tujuan atau tempat tertentu, pepatah ini mungkin masih tetap relevan : Jika kita gagal membuat rencana, maka kita merencanakan untuk gagal .

Oleh karenanya sebelum kita dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, maka kita harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi kita. Dalam perencanaan tersebut, kita putuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya .

Pentingnya Perencanaan

Perencanaan sangatlah penting. Bahkan perencanaan merupakan fungsi dasar atau fundamental manajemen. Orang pun mengenal apa yang disebut POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling).

Dari situ saja sudah terlihat, perencanaan menduduki urutan pertama. Artinya sebelum organizing, actuating, and controlling dilakukan, orang terlebih dahulu harus membuat perencanaan. Bahkan ketiga fungsi dasar manajemen yang lain pun harus juga direncanakan.

Memang, penyelenggaraan berbagai bidang kehidupan sering dilakukan secara spontan dan tanpa arah yang jelas. Dengan adanya rencana semua itu dirubah sehingga lebih jelas dan tertata.

Perencanaan akhirnya telah menjadi semacam kompas tempat semua orang mendasarkan kegiatannya. Dia juga bertindak sebagai peta yang memberikan bimbingan tentang arah yang dituju dan bagaimana mencapainya.

Peta memang bukan wilayah sesungguhnya. Tetapi tanpa peta, keadaan jauh lebih buruk karena orang benar-benar gelap tentang apa yang mesti dikerjakan.

Manfaat Perencanaan

Dalam sebuah organisasi, dengan melakukan perencanaan kita akan memperoleh banyak manfaat antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Membantu kita untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan di sekeliling kita
  2. Membantu kita untuk memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas
  3. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat
  4. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi
  5. Membuat tujuan lebih khusus, rinci dan lebih mudah dipahami
  6. Meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti
  7. Menghemat waktu, usaha dan dana

Perencanaan Sebagai Sebuah Proses

Perencanaan adalah proses saling berurutan dan berbentuk satu segitiga. Perencanaan tidak berguna jika siklus ini terganggu atau arahnya terbalik. Dalam gambar segitiga di bawah ini, kita bisa memulainya dari mana saja.

Merencanakan adalah proses mengumpulkan informasi dan membuat perkiraan mengenai masa depan untuk merumuskan pengembangan berbagai alternatif kegiatan yang diperlukan dalam mencapai sasaran organisasi. Perencanaan menunjukkan kebutuhan bagi perubahan pada masa depan. Perencanaan juga menyediakan sarana pengawasan untuk memastikan hasil kegiatan tidak keluar dari garis yang telah disepakati. Perencanaan mendorong pencapaian hasil yang lebih tinggi dan memungkinkan kita melihat dan memperoleh gambaran usaha secara keseluruhan. Akhirnya, perencanaan mengoptimalkan penggunaan semua sumber dan peralatan yang ada.

Tipe-tipe Perencanaan

Secara umum perencanaan terbagi atas dua tipe utama, yaitu :

1. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)

Adalah perencanaan jangka panjang (long term plan) yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas.

2. Perencanaan Operasional ( Operational Planning)

Adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Ia merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang.

Perencanaan Strategis Versus Perencanaan Operasional

Berikut ini adalah perbandingan antara perencanaan strategis dengan perencanaan operasional yang ditinjau dari sembilan aspek. Mulai dari aspek isu bahasan, sasaran, batasan, hasil yang diperoleh, informasi, organisasi, kepemimpinan, pemecahan masalah sampai kepada tingkat resiko.

No. Aspek Perencanaan Operasional Perencanaan Strategis
1. Isu bahasan Masalah-masalah pengoperasian Keberlangsungan serta pengembangan organisasi jangka panjang
2. Sasaran Keuntungan saat ini Keuntungan di waktu yang akan datang
3. Batasan Lingkungan sumber daya saat ini Lingkungan sumber daya waktu yang akan datang
4. Hasil yang diperoleh Efisiensi dan stabilitas Pengembangan potensi mendatang
5. Informasi Dunia bisnis saat ini Kesempatan dan peluang di waktu yang akan datang
6. Organisasi Birokrasi/Stabil Kewiraswastaan/Fleksibel
7. Kepemimpinan Cenderung Konservatif Menginspirasikan perubahan secara radikal
8. Pemecahan Masalah Berdasarkan pengalaman masa lalu Antisipatif, menemukan pendekatan-pendekatan baru
9. Tingkat Resiko Resiko rendah Resiko tinggi

PILAR-PILAR PENDIDIKAN ANAK


PILAR-PILAR PENDIDIKAN ANAK

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dibina, dipelihara, dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insan kamil, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan secara khusus dapat menjadi pelipur lara orang tua dan penenang hati ayah dan bunda serta kebanggaan keluarga.

Semua pengharapan yang positif dari anak tersebut tidaklah dapat terpenuhi tanpa adanya bimbingan yang memadai, selaras dan seimbang dengan tuntunan dan kebutuhan fitrah manusia secara kodrati. Dan semua itu tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali pada ajaran Islam, karena bersumber pada wahyu illahi yang paling mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluq ciptaan-Nya.
Orang tua dan anak , ibarat petani dan tanamannya . Baik buruknya tanaman, sangat ditentukan oleh perlakuan si penanam. Jika ia memilih dan menyiapkan ladang subur untuk benihnya, lalu senantiasa menyiraminya dengan air yang bersih (tidak tercemar ), ditambah dengan perawatan yang teratur, niscaya tanamannya pun akan tumbuh subur. Apalagi kalau rumput dan gulma senantiasa disiangi, hama disemprot, dan pupuk tak lupa ditabur, maka akan semakin kokoh dan kuatlah tanaman itu. Buahnya akan lebat, menngiurkan dan mempesona.
Sebaliknya, jika petani memilih dan menyiapkan ladang gersang untuk bibitnya, menanamnyapun asal-asalan, rumput dan gulma tak pernah disiangi, air pun mengalir kadang-kadang, maka tanamanpun akan tumbuh meradang, mungkin layu, lalu hilang !. Tinggallah sang petani tepekur menyesali nasibnya , tak ada satupun buah yang bisa dipetik. Kasihan !

Kisah dan perumpamaan diatas cukuplah menjadi pertimbangan dan gambaran bagi kita, betapa berat tanggung jawab orang tua terhadap diri anaknya. Ia harus memberikan yang terbaik untuk anaknya untuk kelak dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Setelah memilihkan ibu yang terbaik buat anaknya , ia harus memberikannya nama yang baik, sebagaimana tuntunan Rasulullah saw:
“Sesungguhya pada hari kiamat nanti kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Oleh karena itu , buatlah nama nama yang baik untukmu sekalian.” ( HR Abu Daud dari Abu Darda )

Urgensi Pendidikan Anak

1. Manusia memiliki dua kecenderungan yakni berbuat fujur dan taqwa (Q.S. Asy Syams, 91 : 7- 9)

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya

2. Kondisi anak baik atau buruk akan berdampak (memberikan pengaruh besar) kepada orang tua

3. Kewajiban syar’i

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(Q.S. An Nisa’, 4 : 9)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(Q.S. At Tahrim, 66 : 6)

Dampak Positif Keberhasilan Pendidikan Anak

1. Kehidupan anak menjadi berkah
2. Orang tua mendapat pahala tiada putus
3. Berkumpul bersama di surga

Dampak Negatif Keberhasilan Pendidikan Anak

1. Orang tua mendapat dosa
2. Orang tua gagal menikmati indahnya surga

Pilar-Pilar Pembentukan Anak Shalih

1. Kurikulumnya benar
Pelajaran apapun yang diberikan oleh orang tua kepada anak, hendaknya semuanya meruju’ kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Bukankah Al Qur’an sudah Allah tetapkan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertaqwa, yang Ia tiada keraguan di dalamnya ?
Ketika pendidikan orang tua selalu menjadikan Al Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai referensinya, niscaya anak akan tumbuh menjadi pribadi Islami sebagaimana harapan orang tua

2. Keteladanan yang baik

Air cucuran jatuhnya ke pelimbahan juga. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Begitulah pepatah lama dalam bahasa kita yang mengandung bahwa perilaku anak umumnya tidak akan menyimpang jauh dari perilaku orang tua. Oleh karena itu, maka hendaknya para orang tua mampu menjadi model bagi anak-anaknya. Model dalam ucapan, sikap, dan tindakan.

3. Lingkungan yang baik

�Setiap anak yang lahir dalam keadaan Fitrah (Islam), maka orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nashrani, atau Majusi� (Hadits). Demikianlah Rasulullah telah mengingatkan para orang tua. Ternyata lingkungan di sekitar anak akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan keagamaan si anak. Jika anak tumbuh dalam keluarga, lingkungan tetangga dan teman pergaulan, serta lingkungan sekolah yang baik, niscaya anak akan tumbuh dengan kepribadian yang baik. Sebaliknya, jika anak dikelilingi dengan hal-hal yang tidak baik, niscaya ia akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik.

4. Totalitas

Untuk bisa menjadikan anak sebagai pribadi yang baik ternyata orang tua harus bekerja keras, tanpa mengenal lelah. Memberikan bimbingan, arahan, dan kontrol yang kuat. Semua pelajaran tentang Islam harus diberikan kepada anak agar anak tampil sebagai pribadai yang Qur’ani. Bukanlah Allah telah meminta kepada setiap mukmin agar masuk Islam secara kaaffah (totalitas) ? (Q.S. Al Baqarah, 2 : 208)

5.  Bertahap

Betapapun orang tua menginginkan perkembangan keIslaman anak terus sempurna, tetapi mereka harus menyadari bahwa ternyata mendidik anak tidaklah semudah membalikkan telapan tangan. Dibutuhkan proses panjang dan berkesinambungan. Setahap demi setahap anak diajari tentang Islam. Para orang tua layak untuk belajar dan mentabburi ayat-ayat tentang pengharaman hamar yang ternyata Allah menyampaikannya secara bertahap kepada kaum muslimin saat itu.

6.  Menggunakan cara-cara yang lemah lembut

Kelembutan akan menghasilkan kebaikan. Melalui pemahaman yang ditanamkan kepada anak secara dini dengan penuh kelembutan, niscaya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh percaya diri, mudah mengasihi orang lain, memahami orang lain, dan seterusnya. Nabi Ibrahim telah memberikan pelajaran berharga kepada para orang tua tentang bagaimana berdialog yang baik dengan anak saat beliau mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail. Dan ternyata melalui dialog yang baik, justru muncul jawaban yang luar biasa dari Ismail, putranya, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Ibrahim as untuk melaksanakan seluruh perintah Allah.

REFERENSI

1. Abdullah Nashih �Ulwan, Tarbiyatul Aulad
2. Syakir Purnomo, dll

GAMES

1. Tempel Tiga Jari (Telunjuk, Tengah, dan Manis) ke Dahi � Urgensi keteladanan
2. Minum 3 teguk – Bertahap